LensaDaily - Sebanyak 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara (Sumut) sejak Senin 9 Maret 2026. Dihentikannya sementara 252 SPPG ini karena belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.Koordinator BGN Regional Sumut, T. Agung Kurniawan menjelaskan alasan ratusan SPPG dihentikan sementara karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan/atau belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meskipun telah beroperasi lebih dari 30 hari."Langkah penghentian sementara tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026," sebut Agung, Senin 9 Maret 2026.Agung mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan petunjuk teknis tersebut, SPPG yang tercantum dalam daftar terlampir diwajibkan menghentikan sementara kegiatan operasional hingga memenuhi ketentuan yang berlaku. "Persyaratan tersebut antara lain melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan setempat dan/atau membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)," jelas Agung. Agung mengingatkan bahwa pihak SPPG yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan tersebut. SPPG dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian operasional sementara dengan melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan setempat dan/atau bukti pembangunan IPAL sesuai ketentuan yang berlaku, menurut keterangan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana."Selanjutnya, dokumen tersebut harus disampaikan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional sebagai dasar evaluasi untuk pencabutan penghentian operasional sementara," kata Agung.Menurut Agung, dalam kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar kesehatan dan sanitasi."Sehingga keamanan dan kualitas makanan bagi para penerima manfaat tetap terjaga," sebut ucap Agung.252 SPPG di Sumut dihentikan sementara:1. Asahan 18 SPPG 2. Batubara 5 SPPG 3. Dairi 11 SPPG 4. Deli Serdang 56 SPPG 5. Humbang Hasundutan 5 SPPG 6. Karo 8 SPPG 7. Kota Binjai 1 SPPG 8. Kota Gunungsitoli 2 SPPG 9. Kota Medan 31 SPPG 10. Kota Padangsidimpuan 1 SPPG 11. Kota Pematangsiantar 4 SPPG 12. Kota Tebingtinggi 9 SPPG 13. Labuhanbatu 5 SPPG 14. Labuhanbatu Selatan 4 SPPG 15. Labuhanbatu Utara 3 SPPG 16. Langkat 20 SPPG 17. Mandailing Natal 6 SPPG 18. Nias 1 SPPG 19. Nias Barat 6 SPPG 20. Nias Selatan 2 SPPG 21. Nias Utara 1 SPPG 22. Padanglawas 4 SPPG 23. Samosir 4 SPPG 24. Serdang Bedagai 14 SPPG 25. Simalungun 3 SPPG 26. Tapanuli Selatan 5 SPPG 27. Tapanuli Tengah 8 SPPG 28. Tapanuli Utara 6 SPPG 29. Toba 9 SPPG

LensaDaily - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak seluruh pihak untuk memperluas pelayanan Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyasar balita dan ibu hamil. Hal tersebut disampaikannya saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Kampus IV UMSU, Percut Seituan, Deliserdang, Senin 16 Februari 2026.“Karena sesungguhnya kualitas suatu daerah 10 hingga 20 tahun mendatang tidak ditentukan oleh apa yang kita bangun hari ini, tetapi oleh bagaimana anak-anak kita tumbuh. Hari ini anak yang sehat akan belajar lebih baik, anak yang cukup gizi akan berpikir lebih kuat, dan generasi yang kuat akan membangun bangsa yang kuat. Inilah esensi dari program MBG,” kata Surya.Selain itu, Surya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan beberapa hal. Pertama, menggunakan bahan pangan dari daerah sendiri, sehingga manfaat ekonomi kembali ke masyarakat. Kedua, menjaga kualitas makanan agar anak-anak tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat.Ketiga, melakukan pengawasan bersama secara terbuka dan berkelanjutan. Keempat, mempercepat pembangunan SPPG di seluruh wilayah Sumatera Utara.Dikatakan Surya, program MBG selaras dengan arah pembangunan daerah, yakni kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Unggul bukan hanya soal infrastruktur, dan bukan pula semata-mata soal ekonomi.“Karena itu, program pemenuhan gizi menjadi investasi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi,” ujar Surya.Menurut Surya, MBG merupakan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Namun, program tersebut tidak akan berhasil bila berjalan sendiri. Diperlukan kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat.Pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, MBG adalah investasi masa depan Indonesia. Generasi kuat Indonesia Emas 2045 adalah mereka yang saat ini masih belajar di TK, SD, SMP, dan SMA, hingga anak yang masih dalam kandungan atau ibu hamil.Banyak penelitian menunjukkan perkembangan manusia sangat ditentukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah masa di dalam kandungan. Kedua, masa golden age, yakni sejak lahir hingga usia lima tahun. Ketiga, masa pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.“Itulah masa-masa penting. Di situlah gizi diperlukan. Ketika MBG menyasar ibu menyusui dan ibu hamil, golden age berada pada masa itu. Ini adalah investasi yang luar biasa,” kata Abdul Mu’ti.

LensaDaily - Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbeda dengan di Sumatera Utara. BGN Sumut menyatakan, tidak ada mewajibkan sekolah maupun siswa-siswi untuk menerima manfaat MBG selama liburan sekolah hingga tahun baru 2026.Kepala BGN Sumut, Agung Kurniawan. Ia mengatakan tinggal dibuat kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah selama libur sekolah menerima atau tidak MBG di sekolahnya. "Begini tinggal kesepakatan antara sekolah dan SPPG, bersedia atau tidak pihak sekolah menerima MBG selama libur sekolah ini," ungkap Agung, Senin 22 Desember 2025.Begitu juga, Agung mengatakan selama libur sekolah ini, pendistribusian MBG dilakukan dalam satu pekan dua kali, yakni Senin dan Kamis. Lalu menu MBG bukan nasi pada umumnya, diganti dengan kentang, susu, roti dan varian lainnya. "Varian menunya bukan nasi, tapi seperti kentang, susu, roti dan makanan lain yang bergizi. Tidak ada paksakan, tapi ada kesepakatan antara SPPG dan sekolah. Mau diambil (MBG) silakan, kalau tidak diambil silakan," tutur Agung.Agung mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh SPPG di Sumut, jangan ada melakukan pemaksaan terhadap sekolah, untuk menerima SPPG selama libur sekolah ini."Harus digarisbawahi antara SPPG dan sekolah tidak ada paksaan, untuk mereka (siswa-siswi) untuk hadir. Kita sampaikan kepada sekolah, siapa yang hadir silakan. Kalau tidak bisa hadir, kita tidak bisa memaksakan," ungkap Agung. Selama libur sekolah, Agung mengatakan bahwa operasional SPPG tetap berjalan. Karena, penerima manfaat tidak sekolah atau para siswa-siswi saja. Tapi, ada kelompok 3B, yakni Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui).Kemudian, Balita non-PAUD (Anak Bawah Lima Tahun yang tidak bersekolah di PAUD), yang rentan kekurangan gizi dan stunting. Lanjut, Agung mengatakan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan mengantarkan langsung ke rumah-rumah dari kelompok 3B tersebut. "Kelompok penerima manfaat bukan sekolah saja. Tapi, ada kelompok 3B, Tetap diantarkan kader PLKB seperti ibu hamil, ibu menyusui," ucap Agung. 

LensaDaily - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Pematangsiantar di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Jumat 31 Oktober 2025.Kapolda menegaskan peresmian SPPG ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan wujud nyata kepedulian dan komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.Acara yang berlangsung penuh khidmat dan semangat kebersamaan ini turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Ny. Mona Whisnu beserta pengurus, para Pejabat Utama Polda Sumut, Wali Kota Pematangsiantar, Ketua DPRD, Dandim yang diwakili Kasdim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Dandenpom I/1 Pematangsiantar, serta Kapolres Pematangsiantar bersama seluruh jajaran Forkopimda dan personel Polres Pematangsiantar.Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung terlaksananya program Makan Bergizi Gratis (MBG).“Peresmian ini bukan hanya berdirinya sebuah dapur, tetapi bukti komitmen Polri untuk hadir dan berperan aktif dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas. Program ini adalah bagian dari upaya kita bersama mendukung kebijakan nasional di bidang gizi,” ujar Kapolda Sumut.Kapolda menjelaskan, pembangunan dapur SPPG Polres Pematangsiantar dimulai dengan groundbreaking pada 11 Juli 2025, dibangun di atas lahan seluas 880 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 435 meter persegi. SPPG ini nantinya akan melayani 5 sekolah penerima manfaat dengan total lebih dari 3.600 siswa, serta 388 penerima manfaat kelompok rentan yang terdiri dari bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPPG dikelola melalui kerja sama antara Polres dan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) dengan dukungan Primkopol, yang bersama-sama memastikan penyediaan bahan, pengolahan, dan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat berjalan baik dan tepat sasaran.Irjen Pol. Whisnu menekankan pentingnya pengelolaan SPPG yang profesional dan berorientasi pada keamanan pangan. Ia menegaskan bahwa setiap tahap—mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian—harus mengikuti standar keamanan pangan yang ketat dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.“Saya tidak ingin mendengar adanya kasus keracunan atau kesalahan distribusi di lingkungan SPPG Polri. Hingga kini, seluruh SPPG Polri tetap mencatat zero accident tanpa kasus keracunan MBG. Prestasi ini harus kita pertahankan,” tegasnya.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengutip pesan Presiden Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya budaya gotong-royong dan kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan rakyat.“Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa mungkin bagi polisi di negara lain, mengurus dapur dan jagung terasa aneh. Tapi ini Indonesia, budaya kita gotong-royong. Kalau rakyat sejahtera, kriminalitas pasti berkurang,” ucap Kapolda mengutip pesan Presiden.Menutup sambutannya, Kapolda Sumut mengajak seluruh jajaran Polres Pematangsiantar untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan operasional SPPG. Ia berharap fasilitas ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi satuan-satuan lainnya, sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.“Mari kita wujudkan Polri yang hadir, peduli, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Semoga SPPG Polres Pematangsiantar menjadi pelopor pengelolaan gizi yang aman, sehat, dan berkualitas,” pungkasnya.

LensaDaily - Media sosial dihebohkan dengan video viral dengan narasi mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengangkut hewan babi. Belakangan terungkap bila mobil dengan nomor plat BK 8075 EL bertuliskan pada kacanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu kejadiannya di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara."Mobil SPPG dijadikan pengangkut B4B1 dan ayam ternak. Padahal fungsi mobil SPPG ini, untuk mengangkut makanan bergizi gratis (MBG) namun malah ini lah terjadi," tulis dalam video viral tersebut.Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan pemilik mobil berlabel dan bertuliskan Badan Gizi Nasional yang dipakai untuk mengangkut hewan ternak ayam dan babi ke polisi.“Saya sudah minta Korwil (Koordinator Wilayah) untuk lapor ke polisi, karena penyalahgunaan nama dan merek BGN,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Kamis (30/10/2025).Wakil Kepala BGN menjelaskan, langkah tegas BGN itu saat menanggapi pertanyaan tentang adanya konten di media massa yang menampilkan sebuah mobil dengan label dan tulisan Badan Gizi Nasional untuk membawa ayam dan babi.“Kami memastikan bahwa mobil itu bukan milik BGN, dan juga bukan milik salah satu dapur BGN,” ujar Wakil Kepala BGN.Berdasarkan pantauan Tim Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), peristiwa itu terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Kendaraan itu adalah milik Yayasan Fahasara Dodo Jamejawa Lasori. Sampai saat ini, yayasan itu masih belum menjadi mitra BGN.Wakil Kepala BGN menyebutkan, Yayasan Fahasara Dodo Jamejawa Lasori adalah sebuah yayasan lokal yang baru mengajukan diri sebagai calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sampai saat ini Yayasan itu masih belum terverifikasi.“Mereka masih dalam proses pengajuan. Artinya mereka belum memiliki ikatan kerja sama dengan BGN,” kata Wakil Kepala BGN.Berdasarkan pantauan di media sosial, video yang viral itu diketahui direkam pada 24 Oktober 2025. Video itu kemudian baru diunggah ke laman Facebook pada 30 Oktober 2025. Begitu diunggah di laman Facebook, video itu lalu menyebar ke beberapa platform media sosial.Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Nias Selatan, Sumatera Utara, sudah bertemu dan mengkonfirmasi langsung persoalan ini kepada pemilik mobil. Korwil kemudian meminta pertanggungjawaban pemilik karena menggunakan logo SPPG dan Badan Gizi Nasional sebagai atribut mobil, sementara mereka belum menjadi mitra BGN.