LensaDaily - Masyarakat Nias Barat menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat berdialog melalui program SADA (Sapa Daerah). Dalam pertemuan tersebut, Bobby mendengarkan berbagai aspirasi warga sekaligus memberikan solusi atas sejumlah persoalan yang disampaikan.Beragam usulan disampaikan masyarakat, mulai dari bantuan sarana melaut bagi nelayan, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan pembangunan rumah ibadah. Sejumlah persoalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut pun langsung ditindaklanjuti.Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah kebutuhan kapal nelayan, alat tangkap, dan pembangunan pemecah ombak. Menanggapi hal itu, Bobby memastikan bantuan kapal dan alat tangkap akan direalisasikan, sementara pembangunan pemecah ombak akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat."Untuk kapal nanti setelah bulan delapan. Selain dari Pemprov, saya juga siap menambah bantuan kapal lewat uang pribadi, termasuk penambahan alat tangkap. Kalau pemecah ombak ini proyek kementerian, tapi kami akan dorong ke kementerian dan berkolaborasi dengan mereka," kata Bobby Nasution saat berdiskusi dengan masyarakat di RPJ Beach, Sirombu, Nias Barat, Sabtu 18 Juli 2026.Selain kebutuhan nelayan, masyarakat juga mengusulkan bantuan pembangunan Masjid Agung Al-Uswah serta percepatan perbaikan ruas jalan provinsi Lalowau–Sirombu dan Sirombu–Gunungsitoli. Bobby menegaskan pembangunan jalan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran."Masjid kami tidak bisa memberikan Rp100 juta, bisanya Rp250 juta, jadi tolong bapak perbaiki proposalnya. Untuk jalan kami baru bisa memperbaikinya 5 kilometer. Setelah kami tinjau tadi ada sekitar 17 kilometer yang rusak, kami akan perbaiki bertahap," ujar Bobby Nasution yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.Untuk memastikan setiap aspirasi dapat segera ditindaklanjuti, Bobby juga membawa sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta OPD terkait lainnya."Nanti tuntutannya secara teknis langsung ke kadisnya saja, jadi bisa lebih jelas bagaimana teknisnya," kata Bobby.Masyarakat Sirombu menyambut positif dialog tersebut. Salah seorang warga, Ahmad Rafi Zebua, menilai forum seperti itu sangat dibutuhkan karena memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada gubernur."Baru kali ini kami bisa berdiskusi langsung dengan gubernur dan langsung ada solusinya, tidak sebatas berbicara saja. Kami sangat bersyukur masalah kami ada jalan keluarnya walau tidak semua bisa terlaksana dalam waktu dekat. Mudah-mudahan implementasinya cepat," kata Ahmad.***

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menanggung seluruh biaya pengobatan dan operasi seorang pasien penderita tumor ganas di Kabupaten Nias Selatan ditanggung hingga proses penanganan selesai.Kepastian tersebut saat Bobby meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di halaman Puskesmas Lagundri, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu 18 Juli 2026.Bobby Nasution bertemu langsung dengan Padimasi Ziraluo, warga yang telah menderita tumor ganas di lengannya selama 11 tahun. Melihat kondisinya, Bobby langsung memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut untuk segera membawa pasien ke Medan guna menjalani operasi."Ibu tidak usah pikirkan makan, biaya, yang lain, kita akan obati, ibu fokus pengobatannya, kita akan segera bawa ke Medan untuk segera dioperasi," kata Bobby Nasution.Selain menemui Padimasi, Bobby Nasution juga meninjau dua pasien yang sedang menjalani tindakan medis di Bus Operasi Mobile milik Pemprov Sumut. Menurutnya, layanan kesehatan bergerak tersebut akan diperkuat agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah."Kita akan menambah busnya tahun depan, termasuk tenaga medisnya sembari menunggu peningkatan fasilitas Puskesmas dan RS di daerah-daerah," kata Bobby Nasution yang datang bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.Padimasi mengaku bersyukur mendapat perhatian langsung dari Gubernur Sumut. Ia juga berterima kasih karena seluruh biaya pengobatan dan operasinya dipastikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumut."Saya sangat berterima kasih, mudah-mudahan cepat bisa diobati, sudah 11 tahun ini dan terus makin besar dan semakin sakit," kata Padimasi.Kunjungan tersebut merupakan hari keempat Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias. Setelah dari Nias Selatan, ia dijadwalkan melanjutkan agenda bertemu masyarakat di Kota Gunungsitoli sebelum kembali ke Medan pada Senin (20/7/2026).***

LensaDaily - DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat 17 Juli 2026.Rapat dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap.Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, Hanura, dan PKB menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, mereka mengingatkan agar capaian tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat."Kami Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi Pemprov Sumut atas kembali meraih WTP atas laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025 untuk ke-12 kalinya. Namun kami berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir," kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Palacheta Subies Subianto.Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemprov Sumut untuk terus memperkuat efektivitas pelaksanaan program, memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat dan dampak yang terukur, serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik sebagai orientasi utama dalam penyusunan kebijakan daerah.Selain itu, Fraksi Partai Golkar menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp12 triliun atau 95,87% dari target. Menurut mereka, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik, namun masih terdapat potensi yang perlu dioptimalkan.Fraksi tersebut mendorong Pemprov Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen pendapatan daerah, khususnya PAD, melalui penggalian potensi baru, penguatan sistem digitalisasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan."Optimalisasi pendapatan daerah menjadi semakin sangat penting, karena semakin kuat kemampuan fisikal daerah semakin besar pula pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," ucapnya.Senada dengan itu, Juru Bicara Fraksi PAN Rizki Rifai Harahap menyampaikan agar keberhasilan meraih opini WTP terus dipertahankan karena menjadi bukti komitmen Pemprov Sumut dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik."Opini WTP adalah keberhasilan yang diukur setiap rupiah mampu diwujudkan menjadi pembangunan yang berkualitas, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Timbul Sinaga juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan wujud komitmen dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Rapat paripurna tersebut merupakan lanjutan dari penyampaian Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada 1 Juli 2026.Selain membahas pandangan umum fraksi-fraksi, rapat juga mengagendakan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus serta dihadiri Wakil Ketua II Ihwan Ritonga, Wakil Ketua IV Salman Alfarisi, anggota DPRD Sumut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan para undangan.Dalam kesempatan itu, fraksi-fraksi juga memberikan berbagai masukan terkait serapan belanja daerah, optimalisasi PAD, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, perekonomian, kesehatan, pengelolaan BUMD, hingga penanganan bahaya narkoba.***

LensaDaily - Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumut pada tahun 2027 diharapkan tidak mengalami penurunan dan tetap setara dengan nominal yang telah dikembalikan Pemerintah Pusat pada tahun 2026.Hla tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 14 Juli 2026.Menurutnya, dampak bencana yang terjadi pada 2025 masih dirasakan masyarakat, terutama terhadap roda perekonomian di daerah terdampak.“Kami harap 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD nya dikembalikan,” kata Bobby Nasution.Bobby menjelaskan, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk Sumut sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menerima sekitar Rp1,1 triliun yang digunakan untuk mendukung program rehabilitasi daerah terdampak bencana.“Kami berkomitmen sama TKD yang diberikan, kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan kedepannya,” ujarnya.Bobby juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar tambahan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat di wilayah terdampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun program nonfisik.Selain itu, ia mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak bencana. Menurutnya, Pemprov Sumut siap bersinergi agar percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya, Sumut sebesar Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.Fatoni mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mengalokasikan tambahan dana TKD. Ia berharap anggaran tersebut segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.Turut hadir pada kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumut.***

LensaDaily - Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di tahun 2026 yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) saat ini sudah berjalan terus dikebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).Berdasarkan rekap data kegiatan fisik tahun 2026 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, kegiatan yang sudah progres fisik per tanggal 10 Juli 2026 terdapat sebanyak 41 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan PSD dan selebihnya merupakan kegiatan PHTC.“Kita terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2026 terus didorong agar berjalan sesuai target, termasuk pada ruas-ruas yang menjadi prioritas di berbagai kabupaten/kota,” ujar Kadis BMBCK Sumut Chandra Dalimunthe, Selasa 14 Juli 2026.Dijelaskannya, kegiatan pembangunan fisik berupa peningkatan struktur jalan provinsi, pembangunan /Turap/Talud/Bronjong pada jalan provinsi, pembukaan/penimbunan jalan, rehabilitasi jalan provinsi, pemeliharaan berkala jalan provinsi, peningkatan kapasitas jalan provinsi hingga pembangunan jembatan.Progres proyek pembangunan fisik yang sudah berjalan ini terdapat di sejumlah kabupaten/kota yakni; Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailing Natal, Toba, Medan dan Deliserdang.Sementara pengerjaan fisik pembangunan yang sudah memasuki kontrak terdapat sebanyak 14 kegiatan yang termasuk dalam PHTC, PSD juga proyek tanggap bencana untuk kegiatan pembangunan jembatan baru pada jalan provinsi pada ruas Simpangtiga Namu Unggas- Tangkahan di Kabupaten Langkat.Kegiatan pembangunan fisik yang memasuki masa proses tender sebanyak 13 kegiatan termasuk di antaranya selain kegiatan PHTC juga kegiatan penanganan pascabencana untuk pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada ruas Kuala Sp. Marike di Kabupaten Langkat juga kegiatan pembangunan fisik dari alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).Selanjutnya untuk kegiatan pembangunan fisik dalam proses pengadaan penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebanyak 5 kegiatan PSD yang berlokasi di Nias Barat dan Nias Selatan.Sedangkan proses pengadaan yang belum RUP terdapat dua kegiatan di Deliserdang yakni optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi (Insentif Fiskal TA. 2025) dan Peningkatan Struktur Jalan Ruas Sihaporas (Batas Kab. Paluta) - Paringgonan (DBH Sawit 2026 dan Sisa DBH Sawit s/d TA. 2024) di Padang Lawas Utara.Proyek pembangunan pasca bencana dalam proses perencanaan di tahun 2026 ini dikonsentrasikan pada 21 kegiatan. Pembangunan fisik berupa perbaikan oprit jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada Jalan Provinsi dan penggantian jembatan.Pembangunan fisik pasca bencana ini akan dilaksanakan di Langkat, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, juga Mandailing Natal.“Kami terus berupaya memastikan alur pelaksanaan pembangunan, dari mulai proses tender hingga kontrak berjalan efektif dan terukur, termasuk untuk pembangunan penanganan pasca bencana,” kata Chandra.***