LensaDaily - Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumut menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk ditindaklanjuti. Berbagai usulan yang disampaikan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut, di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Selasa 2 Juni 2026.Dalam sambutannya, Surya mengatakan kegiatan reses merupakan agenda konstitusional yang diatur dalam tata tertib dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala. Melalui kegiatan tersebut, anggota DPRD dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyerap berbagai kebutuhan pembangunan, serta menghimpun masukan yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.“Hasil reses yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Sumut merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan strategis. Aspirasi tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan yang tersebar di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah,” ujar Surya.Menurut Wagub Sumut, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti. Namun demikian, pemerintah juga dihadapkan pada berbagai keterbatasan, terutama dari aspek pendanaan, sehingga setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.“Usulan yang disampaikan masyarakat akan diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.Surya juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Sumut.“Terima kasih kepada anggota DPRD. Reses ini kami harapkan menjadi jembatan penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” harapnya.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyampaikan bahwa hasil reses tersebut telah dihimpun dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumut sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah.Sebelumnya, dalam rapat tersebut masing-masing perwakilan fraksi dari daerah pemilihan (Dapil) 1 hingga dapil 12 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses yang telah berlangsung pada 17 hingga 26 Mei 2026.Turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

LensaDaily - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut atas pengesahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.Apresiasi tersebut disampaikan Surya pada Rapat Paripurna Pengesahan dan Penyampaian Keputusan DPRD Sumut tentang Rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Sumut Akhir TA 2025, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin 11 Mei 2026. Hadir di antaranya Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para wakil ketua, serta anggota dewan.Surya mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif sekaligus bentuk sinergi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan memperkuat pelayanan publik.“Tahun 2025 merupakan masa yang penuh tantangan sekaligus peluang. Pemerintah Provinsi terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ujar Surya.Meski demikian, Surya mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan. Karena itu, seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.“Termasuk evaluasi program dan kegiatan yang belum optimal, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Adapun sejumlah poin rekomendasi DPRD Sumut terhadap LKPj Gubernur Akhir TA 2025 meliputi peningkatan ekonomi makro, reformasi birokrasi dan kepegawaian, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan, hingga pengelolaan aset daerah agar lebih produktif.“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meyakini bahwa dengan hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, maka cita-cita mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan akan dapat kita capai bersama,” pungkasnya.Selain agenda tersebut, Wagub Surya juga menghadiri rapat paripurna penyampaian tanggapan fraksi terhadap pandangan gubernur atas Ranperda tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Rangkaian agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda tentang Kepemudaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, serta penyerahan dokumen ranperda dari Ketua DPRD Sumut kepada Wagub Surya.

LensaDaily - Pertemuan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan Anggota DPR RI Fraksi NasDem Prananda Surya Paloh menjadi perhatian publik setelah narasi dukungan politik dari Partai NasDem mencuat ke ruang media. “Pertemuan yang dikemas dalam agenda makan malam tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika konsolidasi elite politik nasional di 2026,“ kata Pengamat Komunikasi dari UIN Sumatera Utara Medan, Dr. Fakhrur Rozi, M.I.Kom, Rabu 29 April 2026.Peminat kajian komunikasi digital ini melihat narasi yang dibangun di media massa khususnya dalam unggahan dua tokoh itu di media sosial. Terlihat strategi komunikasi politik yang sedikit berbeda antara Bobby Nasution dan Prananda Surya Paloh.Prananda melalui akun Instagram pribadinya menekankan aspek kelembagaan dan sinergi politik. Dalam unggahannya, ia menyampaikan terima kasih kepada Bobby Nasution atas jamuan hangat dan kebersamaan dalam silaturahmi tersebut.“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi, membangun komunikasi yang konstruktif, serta mempererat sinergi antara Partai NasDem dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” demikian narasi yang ditulis dalam unggahan tersebut.Narasi serupa turut diunggah akun resmi Partai NasDem, @official_nasdem. Kehadiran akun resmi partai dalam distribusi pesan itu menunjukkan bahwa pertemuan tersebut tidak semata diposisikan sebagai agenda personal, melainkan memiliki nilai komunikasi politik kelembagaan.“Penggunaan istilah seperti sinergi, komunikasi konstruktif, dan penyebutan langsung Partai NasDem serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan itu. Bahasa yang digunakan Prananda sangat institusional. Ini bukan sekadar unggahan silaturahmi personal, tetapi pesan politik bahwa hubungan NasDem dengan Bobby dan Pemprov Sumut berada dalam tone positif,” ujarnya.Akun instagram dari elite politik saat ini bekerja sebagai ruang sinyal-sinyal politik. Pesan politik tidak selalu disampaikan lewat konferensi pers, tetapi melalui caption, visual, dan siapa yang ikut mengunggah.Sementara, Bobby Nasution justru memilih pendekatan yang lebih personal dan cair. Dalam unggahannya, Bobby menulis, “Terimakasih sudah berkunjung, Abang Prananda Surya Paloh. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan terus berjalan baik.”Dr. Rozi menilai pilihan diksi Gubernur Sumut itu memperlihatkan strategi komunikasi yang lebih fleksibel secara politik. “Bobby tidak membawa narasi institusi atau koalisi politik secara eksplisit. Ia menggunakan pendekatan relasional dan kekeluargaan. Ini penting untuk menjaga ruang komunikasi tetap terbuka tanpa terlihat terlalu politis,” ujarnya.Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah absennya dokumentasi pertemuan tersebut di akun resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yakni @pemprovsumut dan @infosumut yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.“Kalau diunggah akun resmi pemerintah, maknanya bisa bergeser menjadi komunikasi institusional negara dengan partai politik. Dengan tidak diunggah, ruang tafsirnya tetap berada pada level hubungan personal dan komunikasi politik informal,” katanya.Dr. Rozi menilai, dalam era politik digital saat ini, keputusan untuk mengunggah atau tidak mengunggah sebuah pertemuan sama pentingnya dengan isi pertemuan itu sendiri. “Politik hari ini bukan hanya soal apa yang dilakukan elite, tetapi bagaimana aktivitas itu dikurasi di media sosial. Instagram telah menjadi panggung baru komunikasi kekuasaan,” ujarnya.Situasi Politik NasionalLebih jauh, Dr. Rozi menilai pertemuan itu dapat dibaca sebagai upaya membangun ruang komunikasi lintas poros politik.  Pertemuan elite sering kali lebih penting daripada isi pertemuannya sendiri. “Artinya, publik membaca pesan politik dari siapa bertemu siapa,” ujarnya.Menurut dia, pertemuan Bobby dan Prananda memperlihatkan adanya proses rekonsolidasi elite. Dia menilai Bobby Nasution saat ini dipersepsikan bukan semata sebagai kepala daerah, tetapi mulai masuk dalam radar politik nasional. Narasi dukungan dari Prananda kata Rozi, dapat diklaim sebagai bentuk endorsement atau legitimasi simbolik terhadap posisi politik Bobby di masa depan.“Walaupun belum bicara kontestasi 2029 secara terbuka, elite biasanya mulai membangun positioning jauh lebih awal. Pertemuan seperti ini penting untuk membaca arah komunikasi dan kemungkinan konfigurasi politik ke depan,” katanya.(*)

LensaDaily - Ketua terpilih DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), Andar Amin Harahap mengharapkan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Golkar Sumut yang telah selesai dengan keputusan dirinya memimpin partai berlambang pohon beringin di Sumatera Utara berakhir pula dinamika dan mengajak seluruh kader bersatu.Hal tersebut dikatakan Andar Amin Harahap pada penutupan Musda Golkar Sumut di Hotel JW Marriott, Jalan Putri Hijau, Medan, Minggu 1 Februari 2026 malam. Dalam sambutannya, Andar mengapresiasi seluruh kader dan pengurus Golkar Sumut yang mampu menyelesaikan Musda dengan suasana sejuk, tenang, dan penuh kekeluargaan."Menyelesaikan Musda dengan sejuk, tenang, dan riang gembira. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan penghargaan kepada kita semua. Ini menggambarkan bagaimana jajaran Partai Golkar di Sumatera Utara mampu mengelola dinamika internal menjadi kekuatan. Insya Allah, ini akan kita buktikan di tahun 2029," ujar Andar.Andar juga menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan tanggung jawab besar, baik secara pribadi maupun organisasi."Amanah ini adalah tanggung jawab dan tantangan. Selain saya pertanggungjawabkan kepada Allah SWT, tentu juga kepada organisasi. Karena itu, saya mengajak dan mengharapkan dukungan dari seluruh keluarga besar Partai Golkar di Sumatera Utara," katanya.Ia menekankan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi untuk memenangkan seluruh tahapan politik di Sumatera Utara. Menurutnya, Golkar harus bergerak sebagai satu kesatuan pasca-Musda."Saya yakin dengan kebersamaan dan keinginan bersama, Partai Golkar bisa memenangkan semua tahapan politik di Sumatera Utara. Setelah Musda ini, dinamika harus selesai. Saya ingin mengonsolidasikan dan merangkul semua potensi dalam tubuh Golkar Sumut untuk menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.Andar juga menyebut bahwa Musda merupakan forum konsolidasi formal tertinggi partai yang harus melahirkan program kerja dan gagasan strategis untuk lima tahun ke depan."Saya berharap dari Musda ini tumbuh rencana kerja, ide, dan kreasi, sehingga lima tahun ke depan hasil Musda benar-benar bisa kita laksanakan," ujarnya.Di bagian akhir, Andar menyinggung prinsip politiknya yang mengedepankan etika dan kekeluargaan."Saya berasal dari keluarga yang berpolitik, tetapi orang tua saya selalu menanamkan politik yang santun dan beretika. Bagi saya, berpolitik itu secukupnya dan seperlunya. Kekeluargaan dan persahabatan jauh lebih penting dari segalanya," katanya.Ia juga membuka diri terhadap masukan dari para senior partai."Walaupun hari ini saya menjabat sebagai Ketua DPD, saya tetap mengharapkan saran dan masukan. Saya sangat menghargai perbedaan pendapat, sepanjang itu konstruktif dan untuk kejayaan Partai Golkar Sumut," tutup Andar.Musda ke-XI Golkar Sumut sendiri berlangsung sejak pagi hingga malam hari dan ditutup dengan suasana penuh keakraban antar kader.

LensaDaily - Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2025-2030 yang diputuskan dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Sumatera Utara yang digelar di JW Marriott Hotel, Jalan Putri Hijau, Medan, Minggu 1 Februari 2026.Andar diputuskan sebagai ketua setelah dinyatakan sebagai satu-satunya calon yang memenuhi syarat (MS) dalam proses penjaringan dan verifikasi yang dilakukan panitia Musda.Dengan demikian, forum menetapkan dirinya tanpa melalui mekanisme pemungutan suara. Dalam keputusan sidang Musda, Andar diberikan tugas dan wewenang penuh untuk menyusun serta menetapkan komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Sumut masa bakti 2025-2030 bersama tim formatur. Langkah ini menandai dimulainya proses penataan kepengurusan baru di tubuh Golkar Sumut. Selain itu, Andar juga diberi mandat untuk bersama Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Sumut menetapkan susunan personalia Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumut untuk periode yang sama.Keputusan ini ditegaskan mulai berlaku sejak ditetapkan di Medan pada 1 Februari 2026. Sidang Musda dipimpin oleh Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Hakim Kamaluddin, didampingi sejumlah pimpinan sidang lainnya, yakni Syamsul Qamar, Hakim Qomaruddin, Fernando, Mangatas Silalahi, dan Masni.Terpilihnya Andar secara aklamasi menegaskan konsolidasi politik Golkar Sumut yang relatif solid menjelang kepengurusan baru, sekaligus menjadi titik awal bagi agenda penguatan mesin partai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily yang membuka Musda Golkar Sumut mengatakan, dari prosesi penting ini melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemenangan Golkar di Pemilu 2029."Karena itu saya kira penting sekali untuk kita pastikan agar musda ini, akan melahirkan sesuatu yang sangat positif bagi kemajuan Partai Golkar di Sumatera Utara," sebut Ace Hasan.Lebih lanjut ia mengatakan dinamika di dalam tubuh Partai Golkar adalah sesuatu yang biasa terjadi. Namun jika sudah menjadi kebijakan, maka semua kader wajib mengamankan dan melaksanakannya."Saya kira itu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh kader-kader Partai Golkar. Kita bisa berdebat, kita bisa berpandangan yang berbeda karena Partai Golkar mengedepankan prinsip berorganisasi sesuai dengan AD/RT," sebutnya.