LensaDaily -  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera tara terus mendorong peningkatan potensi industri melalui penguatan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal.Hal ini dilakukan mendorong pengembangan sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) dinilai memiliki potensi besar, didukung kekayaan sumber daya alam, letak geografis strategis, serta ketersediaan tenaga kerja.“Untuk meningkatkan potensi industri di Sumut, kita perlu memfokuskan pada penguatan industri kecil dan menengah (IKM), selain itu juga pengembangan kawasan industri dan hilirisasi komoditas unggulan,” ujar Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Selasa 31 Maret 2026.Dedi menjelaskan, industri lokal masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tingginya biaya produksi dan rendahnya daya saing. Berdasarkan data Dinas Perindag ESDM Sumut, hingga tahun 2025 terdapat 194.089 IKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 399.194 orang.IKM berbasis potensi lokal dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap IKM perlu terus ditingkatkan.“Untuk itu IKM perlu didukung dalam peningkatan proteksi, akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam hal manajemen dan pemasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu IKM memperluas pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Dedi.Pada tahun 2026, Dinas Perindag ESDM Sumut akan meningkatkan kapasitas dan daya saing IKM melalui pelatihan serta bantuan peralatan kepada 80 IKM kopi. Selain itu, akan ditumbuhkan 60 wirausaha baru di sektor kopi dan 35 di sektor kuliner melalui program serupa.“Kami juga berkolaborasi dengan Dekranasda untuk melakukan pelatihan diversifikasi produk serta mengikuti ajang promosi dalam event pameran untuk membawa produk lokal kita ke kancah nasional dan internasional,” ujarnya.Terkait pengembangan kawasan industri, Dedi menyebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan telah menjadi pusat pertumbuhan industri yang signifikan. Kawasan ini tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.Ke depan, pengembangan kawasan industri baru berbasis potensi daerah akan terus didorong guna meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.Sementara itu, hilirisasi komoditas dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Sumut dikenal sebagai penghasil utama kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, yang selama ini sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi.“Melalui hilirisasi, komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, seperti produk oleokimia dari kelapa sawit, barang jadi berbahan karet, atau produk makanan dan minuman berbasis kopi dan kakao, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih besar dan berdampak luas bagi perekonomian daerah,” kata Dedi.

LensaDaily - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan sebesar Rp 4,5 miliar diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. PAD tersebut bersumber dari opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mulai diterima Pemprov Sumut pada tahun ini.Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hidrogeologi Mineral dan Batubara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Hasan Basri, pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 31 Maret 2026.“Baru tahun 2025 ada pemasukan dari pertambangan, itu pun dari opsen pajak 25%, sebelumnya kita (Pemprov) belum ada menerima hasil, jadi InsyaAllah, Alhamdulillah, dari target Rp 3 miliar tahun 2025, dari opsen pajak kita mencapai Rp 4,5 miliar,” kata Hasan.Di Sumut, terdapat sekitar 231 izin pertambangan MBLB. Secara rinci, terdiri dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebanyak 44, IUP Eksplorasi sebanyak 19, serta Surat Izin Penambangan Batuan sebanyak 168. Izin-izin tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.Selain itu, Hasan juga menjelaskan peran pembinaan yang dilakukan Pemprov Sumut terhadap tambang berizin. Pembinaan tersebut meliputi pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan usaha pertambangan, bimbingan teknis, konsultasi, mediasi atau fasilitasi, hingga pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.Terkait tambang ilegal, Pemprov Sumut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum. Meski demikian, Pemprov terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta akan melakukan pemetaan wilayah tambang ilegal untuk menentukan prioritas penanganan.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengharapkan PT Danareksa (Persero) mengintegrasikan Kawasan Industri Medan (KIM), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Pelabuhan Kualatanjung, hingga Pelabuhan Belawan. Saat ini Danareksa tengah mengajukan proses pengelolaan sejumlah kawasan industri agar dapat berjalan lebih optimal di bawah manajemen mereka.Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran Direksi PT Danareksa (Persero) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis 22 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor industri, efisiensi logistik, serta pengelolaan sumber daya air di kawasan industri Sumut."Saya ingin Sumut menjadi satu kesatuan yang kuat dengan jalur transportasi yang efisien. Kita ingin mengusulkan sistem di mana produk dari kawasan ekonomi kita mendapatkan kemudahan otomatis hingga ke luar negeri. Jangan sampai begitu keluar area, kena pajak baru lagi, yang justru memberatkan pelaku usaha," ujar Bobby Nasution.Bobby juga mengusulkan pembagian fungsi yang jelas antara Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kualatanjung agar keduanya saling mendukung. "Kita harus adil membagi peran. Kalau Kualatanjung ingin hidup, fungsinya harus dipisahkan dengan Belawan. Selain itu, Sumut punya keunggulan letak geografis yang dekat dengan pasar internasional. Potensi ini harus kita maksimalkan agar kita tidak kalah bersaing dengan kawasan industri di luar Sumut," tambahnya.Selain itu, Bobby berharap PT Danareksa dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung petani dan pelaku usaha lokal agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8%, dengan menjadikan Sumut sebagai pusat industri terpadu di gerbang barat Indonesia.Sementara itu, Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh pengembangan kawasan industri di Sumut. Saat ini, Danareksa tengah mengajukan proses pengelolaan sejumlah kawasan industri agar dapat berjalan lebih optimal di bawah manajemen mereka."Kedatangan kami untuk memastikan aksi korporasi berjalan baik, termasuk operasional dan penertiban pengelolaan air bawah tanah di Kawasan Industri Medan. Kami sudah melakukan investasi di sini dan juga tengah melirik pengembangan di Tanjung Kasau, untuk memperluas jangkauan kawasan industri di Sumut," jelas Yadi.

LensaDaily - Proyek pembangunan jalur pipa gas yang menghubungkan Riau–Sumut disambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai penting untuk mengatasi kelangkaan energi, sekaligus mendorong penguatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 11 Desember 2025.Sulaiman mengatakan, rencana pembangunan pipa gas ini menjadi solusi penting, terutama setelah gangguan pasokan energi akibat bencana alam beberapa waktu lalu.“Kami menyambut baik rencana ini. Proyek ini merupakan peningkatan infrastruktur dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalur pipa gas ini memang sudah harus dilaksanakan di Sumut, pastinya akan membangkitkan ekonomi Sumut, karena kebutuhan energi akan terpenuhi,” ucap Sulaiman.Sementara itu, Inspektur Ditjen Migas Gobmar Baringbing menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan upaya percepatan yang dibiayai APBN. Jalur pipa gas direncanakan melintasi 33 titik di Sumut dan tersambung langsung dari Provinsi Riau.“Ini merupakan proyek strategis nasional. Karena ini memerlukan kecepatan agar ekonomi tumbuh mengenai gas, tentunya manufaktur juga akan tumbuh,” jelas Gobmar.Ia menambahkan, proyek ini didesain sebagai rancang bangun, dengan pembangunan yang sudah dimulai sejak 2023. Pelaksanaan tinggal menunggu proses lelang. Ditargetkan pada 2027–2028, pengembangan ekonomi di Sumut dan Riau dapat terealisasi.Koneksi jaringan pipa ini nantinya akan menghubungkan gas di Sumatera bagian utara dengan Jawa bagian timur. Pada 2027 ditargetkan jaringan gas Sumatera–Jawa sudah terhubung, dan pada 2028 produksi gas Andaman ikut masuk ke jaringan.Untuk mempercepat pembangunan dan menekan biaya, Ditjen Migas akan memanfaatkan ruas jalan tol dan jalan nasional dengan mekanisme sewa, sehingga tidak memerlukan pembebasan lahan baru. Proyek yang melibatkan 11 kabupaten/kota ini memerlukan dukungan penuh dari Pemprov Sumut.“Intinya kami meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk merekomendasikan dukungan pada pembangunan ini nantinya. Ini juga merupakan program Presiden dalam ketahanan energi,” tegas Gobmar.Ditjen Migas juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Riau dan Medan, serta telah menunjuk Sucofindo sebagai pengawas. Mereka berharap Pemprov Sumut segera memberikan persetujuan resmi agar bupati, wali kota, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat proses pelaksanaan di lapangan.

LensaDaily - Pemerintah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang menandatangani kesepakatan pengelolaan persoalan sampah dapat tertangani secara berkelanjutan. Penandatanganan tersebut, Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.Penandatanganan kesepakatan tersebut langsung dilakukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan juga Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan.Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan telah lama menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan persoalan sampah di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang dapat tertangani secara berkelanjutan.“Ini persoalan yang sudah lama dan merupakan salah satu concern Pak Presiden terkait tata kota, termasuk masalah sampah. Kita harus benar-benar serius menanganinya,” ujar Bobby Nasution saat acara penandatanganan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Kamis 6 November 2025).Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Kota Medan memproduksi sekitar 1.200–1.700 ton sampah per hari, sedangkan Kabupaten Deliserdang sekitar 1.400 ton per hari. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menyuplai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang rencananya akan dibangun di TPA Terjun.Bobby Nasution meminta seluruh pihak terkait agar melaksanakan tugasnya secara maksimal, termasuk PDAM Tirtanadi dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), yang diharapkan dapat menyuplai kebutuhan air bagi proyek PSEL."Medan salah satu dari 10 kota yang menerima program ini, jadi lakukan sebaik-baiknya, kita tindaklanjuti tugas-tugas kita," kata Bobby Nasution.Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan bahwa pihaknya siap menyuplai 400–600 ton sampah per hari ke PSEL. Ia juga berharap dukungan Pemprov Sumut dalam hal distribusi dan pengelolaan sisa sampah.“Kami berharap dukungan dari Pemprov terkait distribusi ke PSEL. Untuk sisa sampahnya akan kami kelola secara mandiri,” ujar Asri Ludin Tambunan.