LensaDaily - Delegasi Temasek Singapura meninjau kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Jumat 10 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi upaya memperkuat peluang investasi dan kerja sama pengembangan riset, inovasi, serta hilirisasi sektor herbal dan hortikultura.Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mendampingi kunjungan lapangan ini bertujuan melihat secara langsung potensi kawasan TSTH2 sebagai pusat riset, inovasi, dan hilirisasi di bidang herbal dan hortikultura. Kehadiran delegasi Temasek diharapkan membuka peluang kerja sama strategis, investasi, serta memperkuat ekosistem inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.Pada kesempatan itu, Wagub Sumut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mendukung pengembangan TSTH2 sebagai salah satu kawasan unggulan yang mampu meningkatkan daya saing daerah.Menurut Surya, TSTH2 yang berada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, merupakan kawasan strategis yang diproyeksikan menjadi pusat riset dan pengembangan bioekonomi tropis Indonesia bagian barat. Pembangunan ekonomi berbasis riset, inovasi, dan kearifan lokal, menurutnya, kini tidak lagi sekadar menjadi agenda daerah, tetapi telah masuk dalam prioritas strategis nasional.“TSTH2 bukan sekadar proyek daerah atau laboratorium penelitian. Kawasan ini adalah ladang masa depan, tempat ilmu pengetahuan tumbuh dari desa dan dataran tinggi Humbang Hasundutan untuk berkontribusi nyata bagi ekonomi nasional,” ujar Surya.Ia juga menyampaikan, TSTH2 memiliki potensi lebih dari 100 jenis tanaman herbal dan hortikultura unggulan lokal, seperti andaliman, kunyit hitam, jahe merah, serta berbagai varietas hortikultura dataran tinggi. Kondisi agroklimat Humbang Hasundutan dinilai sangat ideal untuk pengembangan perbenihan, riset adaptasi iklim, hingga produksi bahan baku berkualitas ekspor.Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional dalam mempercepat pengembangan sektor berbasis riset dan inovasi.Rangkaian kegiatan diisi dengan peninjauan sejumlah fasilitas di kawasan TSTH2 serta diskusi mengenai peluang pengembangan dan kerja sama ke depan. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra internasional guna mendorong investasi serta pembangunan berkelanjutan di Sumut.***

LensaDaily -  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera tara terus mendorong peningkatan potensi industri melalui penguatan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal.Hal ini dilakukan mendorong pengembangan sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) dinilai memiliki potensi besar, didukung kekayaan sumber daya alam, letak geografis strategis, serta ketersediaan tenaga kerja.“Untuk meningkatkan potensi industri di Sumut, kita perlu memfokuskan pada penguatan industri kecil dan menengah (IKM), selain itu juga pengembangan kawasan industri dan hilirisasi komoditas unggulan,” ujar Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Selasa 31 Maret 2026.Dedi menjelaskan, industri lokal masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tingginya biaya produksi dan rendahnya daya saing. Berdasarkan data Dinas Perindag ESDM Sumut, hingga tahun 2025 terdapat 194.089 IKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 399.194 orang.IKM berbasis potensi lokal dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap IKM perlu terus ditingkatkan.“Untuk itu IKM perlu didukung dalam peningkatan proteksi, akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam hal manajemen dan pemasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu IKM memperluas pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Dedi.Pada tahun 2026, Dinas Perindag ESDM Sumut akan meningkatkan kapasitas dan daya saing IKM melalui pelatihan serta bantuan peralatan kepada 80 IKM kopi. Selain itu, akan ditumbuhkan 60 wirausaha baru di sektor kopi dan 35 di sektor kuliner melalui program serupa.“Kami juga berkolaborasi dengan Dekranasda untuk melakukan pelatihan diversifikasi produk serta mengikuti ajang promosi dalam event pameran untuk membawa produk lokal kita ke kancah nasional dan internasional,” ujarnya.Terkait pengembangan kawasan industri, Dedi menyebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan telah menjadi pusat pertumbuhan industri yang signifikan. Kawasan ini tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.Ke depan, pengembangan kawasan industri baru berbasis potensi daerah akan terus didorong guna meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.Sementara itu, hilirisasi komoditas dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Sumut dikenal sebagai penghasil utama kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, yang selama ini sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi.“Melalui hilirisasi, komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, seperti produk oleokimia dari kelapa sawit, barang jadi berbahan karet, atau produk makanan dan minuman berbasis kopi dan kakao, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih besar dan berdampak luas bagi perekonomian daerah,” kata Dedi.

LensaDaily - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan sebesar Rp 4,5 miliar diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. PAD tersebut bersumber dari opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mulai diterima Pemprov Sumut pada tahun ini.Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hidrogeologi Mineral dan Batubara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Hasan Basri, pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 31 Maret 2026.“Baru tahun 2025 ada pemasukan dari pertambangan, itu pun dari opsen pajak 25%, sebelumnya kita (Pemprov) belum ada menerima hasil, jadi InsyaAllah, Alhamdulillah, dari target Rp 3 miliar tahun 2025, dari opsen pajak kita mencapai Rp 4,5 miliar,” kata Hasan.Di Sumut, terdapat sekitar 231 izin pertambangan MBLB. Secara rinci, terdiri dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebanyak 44, IUP Eksplorasi sebanyak 19, serta Surat Izin Penambangan Batuan sebanyak 168. Izin-izin tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.Selain itu, Hasan juga menjelaskan peran pembinaan yang dilakukan Pemprov Sumut terhadap tambang berizin. Pembinaan tersebut meliputi pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan usaha pertambangan, bimbingan teknis, konsultasi, mediasi atau fasilitasi, hingga pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.Terkait tambang ilegal, Pemprov Sumut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum. Meski demikian, Pemprov terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta akan melakukan pemetaan wilayah tambang ilegal untuk menentukan prioritas penanganan.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengharapkan PT Danareksa (Persero) mengintegrasikan Kawasan Industri Medan (KIM), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Pelabuhan Kualatanjung, hingga Pelabuhan Belawan. Saat ini Danareksa tengah mengajukan proses pengelolaan sejumlah kawasan industri agar dapat berjalan lebih optimal di bawah manajemen mereka.Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran Direksi PT Danareksa (Persero) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis 22 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor industri, efisiensi logistik, serta pengelolaan sumber daya air di kawasan industri Sumut."Saya ingin Sumut menjadi satu kesatuan yang kuat dengan jalur transportasi yang efisien. Kita ingin mengusulkan sistem di mana produk dari kawasan ekonomi kita mendapatkan kemudahan otomatis hingga ke luar negeri. Jangan sampai begitu keluar area, kena pajak baru lagi, yang justru memberatkan pelaku usaha," ujar Bobby Nasution.Bobby juga mengusulkan pembagian fungsi yang jelas antara Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kualatanjung agar keduanya saling mendukung. "Kita harus adil membagi peran. Kalau Kualatanjung ingin hidup, fungsinya harus dipisahkan dengan Belawan. Selain itu, Sumut punya keunggulan letak geografis yang dekat dengan pasar internasional. Potensi ini harus kita maksimalkan agar kita tidak kalah bersaing dengan kawasan industri di luar Sumut," tambahnya.Selain itu, Bobby berharap PT Danareksa dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung petani dan pelaku usaha lokal agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8%, dengan menjadikan Sumut sebagai pusat industri terpadu di gerbang barat Indonesia.Sementara itu, Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh pengembangan kawasan industri di Sumut. Saat ini, Danareksa tengah mengajukan proses pengelolaan sejumlah kawasan industri agar dapat berjalan lebih optimal di bawah manajemen mereka."Kedatangan kami untuk memastikan aksi korporasi berjalan baik, termasuk operasional dan penertiban pengelolaan air bawah tanah di Kawasan Industri Medan. Kami sudah melakukan investasi di sini dan juga tengah melirik pengembangan di Tanjung Kasau, untuk memperluas jangkauan kawasan industri di Sumut," jelas Yadi.

LensaDaily - Proyek pembangunan jalur pipa gas yang menghubungkan Riau–Sumut disambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai penting untuk mengatasi kelangkaan energi, sekaligus mendorong penguatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 11 Desember 2025.Sulaiman mengatakan, rencana pembangunan pipa gas ini menjadi solusi penting, terutama setelah gangguan pasokan energi akibat bencana alam beberapa waktu lalu.“Kami menyambut baik rencana ini. Proyek ini merupakan peningkatan infrastruktur dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalur pipa gas ini memang sudah harus dilaksanakan di Sumut, pastinya akan membangkitkan ekonomi Sumut, karena kebutuhan energi akan terpenuhi,” ucap Sulaiman.Sementara itu, Inspektur Ditjen Migas Gobmar Baringbing menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan upaya percepatan yang dibiayai APBN. Jalur pipa gas direncanakan melintasi 33 titik di Sumut dan tersambung langsung dari Provinsi Riau.“Ini merupakan proyek strategis nasional. Karena ini memerlukan kecepatan agar ekonomi tumbuh mengenai gas, tentunya manufaktur juga akan tumbuh,” jelas Gobmar.Ia menambahkan, proyek ini didesain sebagai rancang bangun, dengan pembangunan yang sudah dimulai sejak 2023. Pelaksanaan tinggal menunggu proses lelang. Ditargetkan pada 2027–2028, pengembangan ekonomi di Sumut dan Riau dapat terealisasi.Koneksi jaringan pipa ini nantinya akan menghubungkan gas di Sumatera bagian utara dengan Jawa bagian timur. Pada 2027 ditargetkan jaringan gas Sumatera–Jawa sudah terhubung, dan pada 2028 produksi gas Andaman ikut masuk ke jaringan.Untuk mempercepat pembangunan dan menekan biaya, Ditjen Migas akan memanfaatkan ruas jalan tol dan jalan nasional dengan mekanisme sewa, sehingga tidak memerlukan pembebasan lahan baru. Proyek yang melibatkan 11 kabupaten/kota ini memerlukan dukungan penuh dari Pemprov Sumut.“Intinya kami meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk merekomendasikan dukungan pada pembangunan ini nantinya. Ini juga merupakan program Presiden dalam ketahanan energi,” tegas Gobmar.Ditjen Migas juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Riau dan Medan, serta telah menunjuk Sucofindo sebagai pengawas. Mereka berharap Pemprov Sumut segera memberikan persetujuan resmi agar bupati, wali kota, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat proses pelaksanaan di lapangan.