LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata. Dukungan tersebut disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PRSU ke-50 di Medan, Kamis 9 Juli 2026.Bobby mengatakan, PRSU tahun ini merupakan penyelenggaraan pertama pada masa kepemimpinannya sekaligus menjadi momentum kebangkitan setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, PRSU menjadi wadah yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara."Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian," ujar Bobby.Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga mampu meningkatkan promosi budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Bobby juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU. Menurutnya, masih ada daerah yang telah memiliki paviliun, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkenalkan potensi masing-masing."Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumut atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Jika masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deliserdang.Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, memasuki usia emas ke-50 tahun, PRSU perlu terus ditransformasikan menjadi ajang yang lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujarnya.Menurut Evita, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.Ia mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga 10 tahun ke depan sehingga berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan (trade fair), seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah. Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat."Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," katanya.Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI yang dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap PRSU sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak perekonomian daerah.Menurutnya, penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun ini diikuti 33 paviliun kabupaten/kota serta satu paviliun negara sahabat. Seluruh kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui skema kemitraan."Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujarnya.Very mengatakan, pihaknya terus melakukan transformasi penyelenggaraan PRSU dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung. Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta. Capaian tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi dan penguatan ekosistem pameran, budaya, serta ekonomi kreatif di Sumatera Utara.Turut mendampingi kunjungan tersebut anggota Komisi VII DPR RI, antara lain Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.***

LensaDaily - Karya luar biasa lahir dari tangan-tangan kreatif kerajinan 'Batik Ciprat' warga binaan UPTD Pelayanan Sosial Tuna Daksa dan Tuna Netra Sei Buluh, Kota Tebing Tinggi. Warga binaan ini membuktikan keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk melahirkan karya seni yang bernilai ekonomi tinggi.​Produk fesyen ini bukan batik biasa. Melalui metode ciprat manual, setiap lembar kain atau kaos yang dihasilkan dipastikan menjadi produk limited edition (edisi terbatas) yang tidak akan pernah bisa ditiru atau disamai oleh siapa pun, bahkan oleh pembuatnya sendiri.​Keunikan dan potensi besar inilah yang disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sumatera Utara, Dr. Illyan Chandra Simbolon, S.STP, M.SP, saat mengunjungi UPTD tersebut, Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mendorong pemberdayaan sosial yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.​“Di UPTD ini dihuni sekitar 30 orang yang terdiri dari teman-teman tuna netra dan tuna daksa. Kami mengkolaborasikan kemampuan mereka. Hasilnya luar biasa, cipratan manual ini membuat setiap baju atau kemeja yang diproduksi pasti limited edition, karena polanya tidak akan pernah bisa sama persis,” ujar Illyan dengan nada bangga.​Dinsos Sumut sengaja menghadirkan instruktur profesional untuk membimbing warga binaan. Hasilnya, kain dan kaos batik ciprat yang mereka produksi mencerminkan ketelitian tinggi, kreativitas tanpa batas, serta semangat juang yang luar biasa.​Meski memiliki nilai estetika yang tinggi, Illyan mengakui bahwa program pembinaan yang sudah berjalan baik ini masih membentur dinding klasik, akses permodalan dan pemasaran.​Saat ini, bahan baku praktek yang digunakan masih seadanya. Untuk menaikkan kelas produk ini menjadi kualitas premium, dibutuhkan modal lebih untuk membeli bahan bakal kain, kaos, hingga zat perekat warna yang berkualitas tinggi agar produk akhir tidak mudah luntur dan nyaman dipakai.​“Instruktur sudah ada, pembinaan terus berjalan. Sekarang fokus kita adalah modal untuk meningkatkan kualitas bahan baku agar bernilai premium, serta membuka akses pasar yang lebih luas,” jelasnya.​Bergerak cepat mengatasi tantangan tersebut, Dinsos Sumut tengah menjajaki kerja sama strategis dengan PT Pertamina. Pihaknya telah mengajukan proposal untuk mengamankan dukungan permodalan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).​Jika kerja sama ini terwujud, Dinsos Sumut sudah menyiapkan cetak biru (blueprint) pemasaran modern. "Ke depan, penjualan dan transaksinya akan kita arahkan penuh secara online untuk memudahkan pembeli dan memperluas jangkauan pasar," tambah Illyan.​Tak berhenti di situ, Pemprov Sumut juga berencana menggelar pelatihan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri modern. Tujuannya mulia: memastikan para penyandang disabilitas memiliki sertifikasi dan kemampuan yang diakui, sehingga mereka dapat diserap sebagai pekerja formal di berbagai perusahaan.​Di akhir kunjungannya, Illyan memberikan apresiasi mendalam kepada para instruktur dan warga binaan yang tak lelah menempa diri.​“Karya-karya ini adalah bukti nyata bahwa kreativitas tidak punya batas. Melalui pembinaan yang konsisten, kita optimistis keterampilan ini akan membuka peluang usaha mandiri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, dan membuktikan bahwa mereka mampu berdaya di tengah masyarakat,” jelasnya.***

LensaDaily - Ribuan Pramuka Penggalang mengikuti Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 yang dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Rabu 8 Juli 2026.Jamda XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 ini peserta diharapkan mampu membangun semangat gotong royong, memperkuat karakter, serta menjadi teladan dan pembawa solusi di tengah masyarakat.Pada pembukaan Jamda XI Sumut 2026, Surya yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumut mengatakan, Jambore bukan sekadar kegiatan berkemah dan berkumpul bersama.Kegiatan ini merupakan wadah untuk menempa diri menjadi pribadi yang lebih baik di tengah tantangan era global yang menuntut generasi muda memiliki kecerdasan intelektual, karakter yang kuat, kemampuan berkolaborasi, adaptif terhadap perubahan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila."Karena itu manfaatkanlah setiap kegiatan selama Jambore ini untuk menambah pengalaman, memperluas persahabatan, mengembangkan kreativitas, melatih kepemimpinan dan membangun semangat gotong royong. Jadilah teladan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadilah generasi yang membawa solusi, bukan sekadar menjadi penonton perubahan zaman," ujar Surya.Surya menegaskan, Pemprov Sumut akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program pembinaan generasi muda, termasuk melalui Gerakan Pramuka. Menurutnya, investasi terbaik bagi daerah adalah membangun manusia yang berkarakter, berintegritas, sehat, cerdas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi."Kepada seluruh peserta agar senantiasa menjaga kesehatan, disiplin mengikuti seluruh kegiatan, menjaga kebersihan lingkungan perkemahan, mematuhi arahan para pembina dan panitia, serta menjadikan Jambore ini sebagai pengalaman yang berharga untuk membentuk pribadi yang semakin baik," pungkas Surya, sebelum menyematkan tanda peserta Jamda Sumut 2026.Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Bachtiar Utomo, mengatakan Jambore bukan sekadar perkemahan besar yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan ruang pembelajaran kehidupan bagi Pramuka Penggalang yang berusia 11 hingga 15 tahun."Di sinilah persahabatan dibangun, kepemimpinan dilatih, karakter ditempa dan cita-cita masa depan mulai dipersiapkan. Karena itu saya menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa dan setinggi-tingginya kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Dan pelaksanaan Jambore 2026 Sumut sangat luar biasa, karena pertama kali di Indonesia dengan tidak ada pemungutan biaya kepada peserta," ujar Bachtiar.Ia menilai generasi muda saat ini membutuhkan bekal yang lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya karena hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi tanpa batas, serta perubahan sosial yang dinamis."Mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Mulai dari krisis keteladanan, degradasi nilai, polarisasi sosial hingga berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental karakter. Hingga mempengaruhi daya juang mereka, salah satu sebabnya adalah pengaruh narkoba," jelasnya.Bachtiar juga berharap para orang tua dan para senior memastikan setiap anggota Pramuka memperoleh ruang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Dalam laporannya, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, menyampaikan Jambore Daerah Sumut 2026 diikuti 5.575 orang. Terdiri atas 3.650 peserta Penggalang, 250 pembina pendamping, 50 pimpinan kontingen, 265 panitia penyelenggara, 50 peserta pendukung, serta dihadiri undangan, masyarakat, pelaku usaha mikro, dan ribuan pengunjung."Ini merupakan kegiatan terbesar di Sumatera Utara yang memobilisasi ribuan peserta dalam satu kawasan. Sehingga seluruh aspek, baik keamanan, kesehatan, transportasi dan manajemen risiko telah dipersiapkan secara terpadu. Ini juga pertama kali pelaksanaan Jambore yang tidak memungut biaya kepada pesertanya," katanya.Jambore Daerah XI Sumut 2026 berlangsung pada 8–12 Juli 2026.  Selama kegiatan, peserta juga akan mengikuti berbagai aktivitas kepramukaan serta menampilkan beragam kreativitas dan pertunjukan seni.***

LensaDaily - Perkuat sinergi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan reses DPRD Sumut Tahun Sidang II 2025–2026 ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Binjai, di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai, Senin 6 Juli 2026.Kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau serapan anggaran tahun 2025 sekaligus mengevaluasi capaian serta kendala dalam optimalisasi PAD. Dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah masukan strategis sebagai upaya mendukung pencapaian target pendapatan daerah tahun 2026. Turut mendampingi tim reses, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumut sekaligus Ketua Tim OPD Pemprov Sumut, Erwin Harahap.Kepala UPTD Pependa Binjai, Arief Indra Siregar, memaparkan bahwa instansinya membawahi wilayah pelayanan yang mencakup 13 kecamatan, terdiri atas lima kecamatan di Kota Binjai dan delapan kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan total 142 desa dan kelurahan.Hingga 30 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak di Samsat Binjai menunjukkan capaian yang positif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah terealisasi sebesar 34,93% atau Rp22,42 miliar dari target Rp64,20 miliar. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 39,72% atau Rp16 miliar dari target Rp40,20 miliar. Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) telah melampaui target tahunan dengan realisasi mencapai 108,5%."Secara nominal, capaian PKB Juni 2026 ini sebenarnya meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di angka Rp21,8 miliar. Namun, persentasenya terlihat kecil karena adanya kenaikan target anggaran sebesar Rp4 miliar untuk Samsat Binjai tahun ini," jelas Arief.Untuk mengejar target triwulan II sebesar 40%, UPTD Pependa Binjai telah menjalankan berbagai inovasi pelayanan. Di antaranya melalui program Samsat Malam yang beroperasi setiap Senin hingga Sabtu pukul 16.30–21.00 WIB dan sejak April telah membukukan penerimaan sebesar Rp474 juta dari 674 kendaraan.Selain itu, terdapat layanan Samsat Minggu dan Samsat Masuk Pekan yang hadir di Lapangan Merdeka Binjai serta sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat. UPTD Pependa Binjai juga menjalankan program Mandiri Tutup Pintu, yakni penagihan langsung terhadap wajib pajak dengan tunggakan indikatif di atas Rp200 juta, yang dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.Menanggapi paparan tersebut, Anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah catatan strategis untuk semakin mengoptimalkan PAD. Di antaranya, meminta data kendaraan dinas (pelat merah) milik pemerintah daerah yang masih menunggak pajak dibuka secara transparan agar menjadi teladan bagi masyarakat. Dewan juga mendorong pemanfaatan influencer lokal Binjai-Langkat untuk memperluas sosialisasi kepatuhan pajak melalui media sosial.Selain itu, Anggota DPRD Sumut turut menyoroti kendala dalam penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB), mengingat masih terdapat perusahaan yang enggan menyerahkan kuitansi pembelian. Dewan menilai invoice atau bukti pembelian awal, meskipun barang tersebut merupakan barang bekas, dapat dijadikan dasar hukum kepemilikan. Pendataan juga diminta diperketat, khususnya terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang umumnya memiliki alat berat cadangan."Kemudian terkait adanya perusahaan yang memanfaatkan PAP namun belum memiliki izin resmi di PTSP, kami tegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral yang kuat. Perusahaan yang memproses perizinan harus tetap dipungut pajaknya agar tidak memanfaatkan kekosongan regulasi untuk menghindari PAD. Selain itu, masalah meteran air yang rusak harus segera diperbaiki agar perhitungan pajak akurat," ucap Ketua Tim Reses Dapil XII (Binjai-Langkat) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim.Menutup pertemuan tersebut, Tim Reses DPRD Sumut berkomitmen membawa berbagai temuan dan rekomendasi hasil koordinasi ke tingkat kepala daerah dan instansi terkait. Langkah ini diharapkan dapat menyinkronkan data kendaraan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mempercepat pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga target PAD dapat tercapai secara optimal.***

LensaDaily - Percepatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port, Malaysia dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Penguatan konektivitas tersebut diyakini akan memberikan manfaat strategis bagi perekonomian Sumut, memperkuat kawasan industri yang terintegrasi, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik.Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia, Wanton Saragih Sidauruk, di ruang kerja Wakil Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 6 Juli 2026.Selain membahas penguatan konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Penang, serta persoalan hukum yang melibatkan nelayan Sumut di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia."Kami akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemprov Sumut sudah pasti akan menindaklanjuti apa yang diharapkan. Selama ini yang tidak diketahui masyarakat, ternyata Pelabuhan Kuala Tanjung sudah bisa digunakan bagi masyarakat, khususnya untuk komoditas," kata Surya.Wagub Sumut menjelaskan, Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki terminal khusus milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan produk aluminium. Selain itu, terdapat Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dikelola PT Prima Multi Terminal, konsorsium Pelindo, Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan.KTMT melayani kegiatan logistik untuk peti kemas maupun nonpeti kemas, meliputi curah cair, curah kering, serta general cargo. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara dan menghadap langsung ke Selat Malaka juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi pelabuhan hub internasional sekaligus pusat transshipment terbesar di wilayah barat Indonesia.Sementara itu, Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih Sidauruk, mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 2 September 2025. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui dukungan Pemprov Sumut serta kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).MoU antara PT Prima Multi Terminal (PMT) dan Penang Port berfokus pada pengembangan konektivitas logistik, pengapalan peti kemas internasional, serta kegiatan alih muat (transshipment) di Selat Malaka. Kerja sama tersebut membuka rute pelayaran peti kemas reguler secara langsung antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang, sehingga memperlancar arus ekspor-impor, memperluas peluang perdagangan dan investasi Indonesia-Malaysia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumut."Pada tanggal 23 Juni kami telah bertemu CEO Penang Port Malaysia. Di pertemuan itu kami mendorong agar konektivitas Kuala Tanjung lebih ditingkatkan lagi. Selain itu kami juga bertemu dengan pihak Kuala Tanjung. Kalau bisa dilakukan pengaturan, barang-barang agar bisa dikirim ke Penang Port dengan jarak lebih dekat. Dari Kuala Tanjung ke Penang Port jaraknya sekitar enam jam, lebih dekat. Penang adalah pusat semikonduktor, industri hulu yang strategis dan menjadi penopang industri lainnya seperti elektronik, komunikasi, otomotif, dan lainnya," ucapnya.Dalam kesempatan itu, Wanton juga menyampaikan perkembangan pekerja migran Indonesia di Penang. Menurutnya, Pulau Penang masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Indonesia untuk bekerja. Sejak 2022, tercatat lebih dari 21 ribu pekerja telah menandatangani kontrak kerja di wilayah tersebut. Sementara pada periode Januari–Juni 2026, jumlah kontrak kerja yang tercatat mencapai 5.255.Terkait perlindungan nelayan, Wanton mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 123 nelayan asal Sumut yang tersangkut kasus hukum akibat melintasi batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia. Sebagian besar berasal dari Kabupaten Deliserdang, Batubara, dan Asahan.Namun demikian, jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan, yakni menjadi 24 kasus pada 2024 dan 16 kasus sepanjang 2025. Sementara untuk periode Januari–Juni 2026, belum ditemukan nelayan asal Sumut yang melanggar batas wilayah perairan hingga berhadapan dengan proses hukum di Malaysia.***