LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menanggung seluruh biaya pengobatan dan operasi seorang pasien penderita tumor ganas di Kabupaten Nias Selatan ditanggung hingga proses penanganan selesai.Kepastian tersebut saat Bobby meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di halaman Puskesmas Lagundri, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu 18 Juli 2026.Bobby Nasution bertemu langsung dengan Padimasi Ziraluo, warga yang telah menderita tumor ganas di lengannya selama 11 tahun. Melihat kondisinya, Bobby langsung memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut untuk segera membawa pasien ke Medan guna menjalani operasi."Ibu tidak usah pikirkan makan, biaya, yang lain, kita akan obati, ibu fokus pengobatannya, kita akan segera bawa ke Medan untuk segera dioperasi," kata Bobby Nasution.Selain menemui Padimasi, Bobby Nasution juga meninjau dua pasien yang sedang menjalani tindakan medis di Bus Operasi Mobile milik Pemprov Sumut. Menurutnya, layanan kesehatan bergerak tersebut akan diperkuat agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah."Kita akan menambah busnya tahun depan, termasuk tenaga medisnya sembari menunggu peningkatan fasilitas Puskesmas dan RS di daerah-daerah," kata Bobby Nasution yang datang bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.Padimasi mengaku bersyukur mendapat perhatian langsung dari Gubernur Sumut. Ia juga berterima kasih karena seluruh biaya pengobatan dan operasinya dipastikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumut."Saya sangat berterima kasih, mudah-mudahan cepat bisa diobati, sudah 11 tahun ini dan terus makin besar dan semakin sakit," kata Padimasi.Kunjungan tersebut merupakan hari keempat Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias. Setelah dari Nias Selatan, ia dijadwalkan melanjutkan agenda bertemu masyarakat di Kota Gunungsitoli sebelum kembali ke Medan pada Senin (20/7/2026).***

LensaDaily - Peningkatan layanan kesehatan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dengan meningkatkan layanan 20 Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap pada tahun 2026. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Puskesmas Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, yang melayani sekitar 23 ribu penduduk dari 20 desa.Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad  Bobby Afif Nasution usai meninjau Puskesmas Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Kamis 16 Juli 2026. Bobby mengatakan, peningkatan fasilitas Puskesmas dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut."Ada 20 Puskesmas tahun ini akan kami perbaiki, tergantung usulan dari Bupati/Walikota. Ini Pak Bupati Nias Barat mengusulkan di sini, mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Bobby Nasution.Menurut Bobby, Puskesmas Mandrehe menjadi salah satu yang diprioritaskan, karena lokasinya strategis dan melayani masyarakat dari 20 desa dengan jumlah penduduk sekitar 23 ribu jiwa. Sementara itu, jarak menuju rumah sakit daerah mencapai sekitar 60 kilometer."Puskesmasnya salah satu yang sebenarnya secara letak dekat dengan masyarakat karena di sini ada 20 desa dengan 23 ribu penduduk, jarak ke rumah sakit 60 Km," jelasnya.Bobby menuturkan, pembangunan rumah sakit daerah oleh Presiden Prabowo menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan di Kepulauan Nias. Pemprov Sumut melanjutkan upaya tersebut dengan meningkatkan kapasitas Puskesmas agar masyarakat tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit, terutama karena kendala akses."Kemarin Bapak Presiden sudah membangun rumah sakit daerah di sini, sangat bagus sekali. Kami dari Pemerintah Provinsi menafsirkan salah satu program presiden di bidang kesehatan, jadi kami dari provinsi coba membenahi Puskesmas-puskesmas biar nggak semua masyarakat ke rumah sakit karena salah satu kendalanya adalah aksesnya," katanya.Puskesmas Mandrehe akan ditingkatkan menjadi Puskesmas rawat inap dengan kapasitas 10 tempat tidur. Selain penambahan ruang rawat inap, fasilitas persalinan, tenaga dokter, dan peralatan kesehatan juga akan dilengkapi."Jadi ini kita perbaiki fasilitasnya, salah satunya ini bisa menjadi rawat inap. Tadi hanya ada dua tempat tidur dan fasilitasnya minim sekali, jadi kita akan buat isinya ada 10 bed, bisa melakukan persalinan, dokter juga," ungkapnya.Selain peningkatan sarana dan prasarana, Pemprov Sumut juga terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program beasiswa dokter spesialis."Beasiswa dokter spesialis dari Pemerintah Provinsi di USU dan UGM, tahun kemarin ada 16 dan tahun ini ada 5 lagi tes khusus dari Kepulauan Nias, jadi dari sisi SDM-nya coba kita tingkatkan, dari sisi fasilitas coba kita perbaiki," tuturnya.Untuk mengantisipasi kekosongan tenaga dokter selama mengikuti pendidikan spesialis, Bobby menjelaskan Pemprov Sumut telah menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota agar dokter dapat dirotasi sesuai kebutuhan pelayanan hingga para peserta pendidikan kembali bertugas.***

LensaDaily - Sejak program berobat gratis Universal Health Coverage (UHC) Prioritas diberlakukan pada Oktober 2025, Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan telah melayani sebanyak 1.099 warga Sumatera Utara (Sumut).Peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut, RSU Haji Medan terus memperkuat kapasitas pelayanan melalui penambahan tempat tidur, fasilitas kesehatan, serta tenaga medis."Mendukung gerakan berobat gratis (Probis) dan UHC Prioritas yang digagas bapak Gubernur, RSU Haji Medan sebagai rumah sakit rujukan mengambil peran menerima masyarakat Sumut yang membutuhkan layanan kesehatan dengan mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara langsung," ujar Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution pada konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu 15 Juli 2026.Ridesman menjelaskan, dari total 1.099 pasien yang memanfaatkan program UHC Prioritas, sebanyak 738 orang menjalani rawat inap, 360 orang menjalani rawat jalan, dan hanya satu pasien yang dirujuk ke RS Adam Malik karena membutuhkan penanganan yang lebih lengkap."Inilah komitmen kami mendukung program berobat gratis. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik. Dari 1.099 pasien hanya satu orang saja yang kami rujuk ke RS Adam Malik karena pasien membutuhkan penanganan yang lebih lengkap," katanya.Menurut Ridesman, RSU Haji Medan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pasien tanpa membedakan status kepesertaan jaminan kesehatan."Kami tidak ada membedakan pelayanan kesehatan kepada warga yang datang, baik dengan pembiayaan BPJS mandiri, maupun warga yang memiliki BPJS sebelumnya dengan warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Semuanya kita berikan pertolongan kesehatan sesuai standar. Bahkan kalau ada warga yang BPJS-nya sudah tidak aktif kita registrasikan dan kartunya sudah bisa digunakan tidak perlu menunggu 14 hari tapi hanya 3 x 24 jam," paparnya.Untuk mengantisipasi meningkatnya kunjungan pasien, RSU Haji Medan juga terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana. Kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU) ditambah dari 10 menjadi 15 tempat tidur, ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dari tujuh menjadi 20 tempat tidur, serta Instalasi Gawat Darurat (IGD) dari 16 menjadi 27 tempat tidur.Renovasi ruang NICU telah selesai, sedangkan pembangunan ICU dan IGD masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Desember 2026."Selain sarana ruangan, kami juga meningkatkan SDM khususnya dokter spesialis juga menambah peralatan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyakit kanker, jantung, stroke, ginjal juga kesehatan ibu dan anak, sehingga kita tidak perlu lagi ke depannya merujuk pasien ke RS lain," ujar Ridesman.Sementara itu, Pelaksana Harian Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Perawatan RSU Haji Medan Fitrady Ulianda Siregar mengatakan, hasil evaluasi kinerja menunjukkan kualitas pelayanan RSU Haji Medan terus mengalami peningkatan."Berdasarkan data evaluasi kinerja ada tiga indikator yang bisa dilihat yakni keterisian tempat tidur, lama rawatan di rumah sakit juga indeks kepuasan masyarakat dan tahun 2025 dari tiga layanan RSU Haji yakni rawat inap, rawat jalan dan IGD, keseluruhannya mengalami peningkatan," katanya.Berdasarkan data tahun 2025, layanan rawat inap di RSU Haji Medan meningkat 20,42 %, layanan rawat jalan naik 18,20 %, sedangkan pelayanan IGD mengalami peningkatan tertinggi, yakni 34,24 %.***

LensaDaily - Rencana pembangunan dan operasional rumah sakit bertaraf internasional di Sumatera Utara segera direalisasikan byang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui PT Dhirga Surya Sumatera Utara dengan PT Murni Sadar Tbk (RS Murni Teguh).Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan kesehatan berstandar global sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat berobat ke luar negeri.Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Dhirga Surya Ari Wibowo, dan Presiden Direktur PT Murni Sadar Tbk (RS Murni Teguh) Mutiara, dan  disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, serta Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat 7, Lantai 8, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat 19 Juni 2026.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menyampaikan bahwa MoU tersebut merupakan pernyataan niat bersama untuk mewujudkan visi pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Sumatera Utara.“Nota kesepahaman ini berlaku selama enam bulan sebagai tahap awal menuju Perjanjian Kerja Sama (PKS). Karena itu diperlukan keseriusan seluruh pihak untuk menyusun peta jalan yang jelas hingga terwujudnya kerja sama yang konkret,” ujarnya.Menurut Basarin, gagasan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional tersebut telah melalui berbagai kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan mampu menangkap potensi pasar layanan kesehatan yang selama ini banyak dimanfaatkan negara tetangga.“Setiap hari enam sampai sembilan penerbangan dari Sumatera Utara ke negara tetangga untuk tujuan pemeriksaan kesehatan maupun pengobatan. Kenapa pasar ini tidak kita kelola sendiri sehingga uang masyarakat tidak mengalir ke luar negeri. Namun potensi ini perlu dibarengi peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan yang setara,” katanya.Basarin juga menjelaskan bahwa Pemprov Sumut terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui berbagai simposium dan seminar, serta memberikan kemudahan dalam pengadaan peralatan kesehatan, termasuk melalui skema kerja sama operasional (KSO).“Mudah-mudahan dalam waktu enam bulan ini MoU tidak diperpanjang, namun bisa ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dan ini menjadi konsen juga Bapak Gubernur untuk menghadirkan rumah sakit kelas internasional di Sumut,” ujarnya.Sementara itu, Direktur Utama PT Dhirga Surya Sumatera Utara Ari Wibowo menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi sekitar 15 juta masyarakat Sumatera Utara.“Kami menyambut gembira kerja sama ini. Harapan kami, dalam enam bulan ke depan seluruh persyaratan, kajian, dan administrasi yang diperlukan dapat diselesaikan sehingga dapat segera ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerja Sama,” ujarnya.Menurutnya, PT Dhirga Surya siap menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat realisasi pembangunan rumah sakit tersebut.“Kami optimistis proyek ini dapat menjadi kebutuhan sekaligus kebanggaan masyarakat Sumatera Utara serta menjadi wajah baru sektor kesehatan di daerah,” tambahnya.Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Murni Sadar Tbk Mutiara menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional tersebut.“Tujuan utama kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Sumatera Utara. Kami berharap dalam waktu enam bulan seluruh tahapan perencanaan dapat diwujudkan dan dilanjutkan ke tahap kerja sama yang lebih konkret,” katanya.Ia menegaskan bahwa penguatan kompetensi tenaga medis akan menjadi salah satu fokus utama melalui berbagai program pelatihan dan kerja sama dengan tenaga ahli internasional.“Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berstandar internasional tanpa harus berobat ke luar negeri. Melalui penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan kolaborasi yang baik, cita-cita ini bisa kita wujudkan,” ujarnya.

LensaDaily - Menghadapi ancaman penyakit zoonosis, khususnya flu burung (Avian Influenza), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kesiapsiagaan melalui penguatan Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mendeteksi serta merespons potensi wabah secara cepat, tepat, dan terintegrasi.Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Penguatan Tim Gerak Cepat (TGC) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Joint Outbreak Investigation (JOI) serta Respons Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung yang digelar di Hotel Santika Diandra Medan, Selasa 9 Juni 2026.Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Sulaiman Harahap yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pertanian RI, serta mitra pembangunan internasional seperti FAO dan Health Security Partners (HSP) yang telah bersinergi menginisiasi kolaborasi strategis tersebut.Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa flu burung hingga kini masih menjadi salah satu ancaman zoonosis global yang memerlukan perhatian serius. Virus yang dapat menular dari hewan ke manusia tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi daerah.“Perkembangan global menunjukkan adanya berbagai varian virus baru. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kita agar tidak boleh berkurang sedikit pun. Upaya terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap potensi penularan dapat diantisipasi sedini mungkin,” tegas Sulaiman.Menurutnya, Sumatera Utara memiliki karakteristik wilayah dengan aktivitas peternakan, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi penggerak ekonomi daerah, namun sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis apabila tidak diantisipasi dengan sistem ketahanan kesehatan yang kuat.Karena itu, Pemprov Sumut terus mendorong penerapan pendekatan One Health (Satu Kesehatan) sebagai landasan utama dalam penanggulangan wabah. Pendekatan ini mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.“Tantangan penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Kita membutuhkan kolaborasi kuat antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, akademisi, rumah sakit, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan internasional. Jika ketiga aspek dalam One Health ini berjalan padu, maka kemampuan kita dalam deteksi dini, pencegahan, dan respons wabah akan jauh lebih efektif,” tambahnya.Sulaiman juga menegaskan, hasil pembahasan dan rekomendasi dari workshop tersebut akan menjadi bahan penting bagi Pemprov Sumut dalam penyusunan program kerja dan kebijakan anggaran melalui perangkat daerah terkait.Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Windy menjelaskan kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 9 hingga 12 Juni 2026, tersebut didukung melalui kemitraan strategis bersama HSP Indonesia.Workshop diikuti 47 peserta yang merupakan perwakilan Tim Gerak Cepat lintas sektor. Penguatan kapasitas difokuskan pada tiga daerah prioritas dengan tingkat mobilitas tinggi, yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Deliserdang.Sejumlah instansi strategis turut ambil bagian dalam kegiatan ini, antara lain RSUP H. Adam Malik Medan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP/PTKM) Medan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, asosiasi profesi, serta berbagai lembaga mitra pembangunan kesehatan.Melalui workshop ini, diharapkan Sumatera Utara semakin siap membangun sistem ketahanan kesehatan daerah yang tangguh, memperkuat koordinasi lintas sektor di lapangan, serta menghasilkan rekomendasi taktis untuk melindungi masyarakat dari ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung.