LensaDaily - Sebanyak 353 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sumatera Utara sudah siap beroperasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut terus berupaya mempercepat capaian program pembangunan KDKMP.“Saat ini telah terbentuk total 6.100 badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di 33 kabupaten/kota se- Sumatera Utara,” ujar Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut, Ady Putra Parlaungan, Senin 25 Mei 2026.Dijelaskan Ady, dari sisi akuntabilitas, 98% dari koperasi yang terbentuk sudah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Koperasi Desa). Saat ini sedang dilakukan percepatan infrastruktur yaitu pembangunan fisik dan gerai KDKMP.“Sebanyak 1.685 titik lahan sedang dalam proses pembangunan dan 353 gerai sudah selesai 100% dan siap melayani masyarakat,” kata Ady.Lebih lanjut dikatakannya, koperasi yang sudah berjalan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, melainkan juga pusat ekonomi desa dengan adanya 337 gerai sembako, apotek, hingga klinik desa. Bahkan, di beberapa daerah progres pembangunan sangat cepat dilakukan seperti contohnya Labuhanbatu Selatan, progresnya sangat menggembirakan dengan persentase mencapai lebih dari 64% dari target.Begitu pun, target pembangunan bukan hanya fisik bangunan koperasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan keberlanjutan usaha. “Kami terus mendorong agar koperasi yang sudah dibangun dapat segera beroperasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ady.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut juga akan memfokuskan pada penguatan SDM koperasi mengingat sebagian besar pengurus masih membutuhkan pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan dan kemitraan. Pembinaan intensif akan terus dilakukan agar modal kolektif yang sudah terkumpul dari simpanan anggota dapat dikelola secara profesional untuk kesejahteraan warga Sumatera Utara.“Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis koperasi Merah Putih dapat segera hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan ekosistem simpan pinjam serta unit layanan lainnya,” kata Ady.

LensaDaily - Pelaksanaan pendataan Sensus  harus dilakukan secara akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Sebab, kualitas data Sensus Ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan daerah.Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat membuka Pelatihan Calon Instruktur Daerah (Inda) Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumut, di Hotel Polonia Medan, Sabtu 9 Mei 2026.“Sensus ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Sulaiman.Menurutnya, perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM, hingga jasa berbasis teknologi membutuhkan dukungan data yang benar-benar berkualitas. Dengan data yang baik, setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.Sulaiman mengatakan, Sumut memiliki kekuatan pada sektor perkebunan, perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kualitas data ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Sumut ke depan.“Pemprov Sumut memandang data bukan lagi sekadar angka dan statistik, tetapi dasar pengambilan keputusan yang menentukan keberhasilan pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sedangkan data yang tidak valid dapat membuat kebijakan tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan agenda nasional tersebut.Ia juga menegaskan, pelatihan calon instruktur daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sensus di lapangan. Para instruktur tidak hanya bertugas menyampaikan materi teknis, tetapi juga memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, tata cara pendataan, hingga etika pelaksanaan sensus secara profesional.“Saudara-saudara nantinya akan menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas data Sensus Ekonomi 2026 di Sumut,” pungkasnya.

LensaDaily - Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan diharapkan semakin memberikan rasa aman dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, bagi nasabah menyimpan uang di bank. LPS pun diharapkan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat pengukuhan Kepala Kantor LPS I Medan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 4 Mei 2026.“Tugas LPS bukan hanya soal teknis penjaminan saat ada bank yang tidak sanggup lagi, tapi bagaimana memperkenalkan diri melalui program-program yang edukatif. Masyarakat harus tahu bahwa uang mereka aman karena ada LPS yang menjamin,” ujar Bobby Nasution.Bobby juga menegaskan bahwa menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Sumut tidak dapat dilakukan secara sendiri. Diperlukan kolaborasi antara LPS dengan 33 kabupaten/kota, serta berbagai instansi terkait, dengan pendekatan yang memperhatikan kearifan lokal di masing-masing daerah.28,78 Juta Rekening di Sumut Dilindungi LPSSementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama industri keuangan. Ia mengibaratkan likuiditas sebagai darah, sementara kepercayaan adalah jantung yang memompanya.“LPS hadir lebih dekat dan aktif membangun kepercayaan masyarakat. Secara nasional, 99,9% rekening perbankan atau sekitar 677 juta rekening telah terlindungi oleh LPS. Di Sumut sendiri, cakupannya juga mencapai 99,9% dari total 28,78 juta rekening,” papar Farid.Farid juga memaparkan peran strategis Sumut dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2025, kontribusi ekonomi Sumut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 5,19%, tertinggi di Pulau Sumatera. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Sumut hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp340,68 triliun.Kepada Kepala Kantor Perwakilan (KPW) LPS I Medan yang baru dikukuhkan, Jimmy Ardianto, Farid berpesan agar menjadikan sinergi sebagai landasan utama kerja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan.Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait syarat penjaminan simpanan, memahami dinamika wilayah Sumatera yang luas, serta menjaga standar pelayanan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat. 

LensaDaily - Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatera dikukuhkan Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Azhar Nasution yang kini dipimpin Jimmy Ardianto. Pengukuhan turut disaksikan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution dan juga Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Senin 4 Mei 2026.Farid Azhar Nasution mengatakan, pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan LPS I tersebut merupakan bagian dari komitmen LPS dalam mendorong pengembangan talenta internal dan bagian dari reorganisasi untuk memperkuat kesiapan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pencapaian visi dan misi LPS.“Pengukuhan ini bukan hanya penugasan jabatan, melainkan juga penegasan tanggung jawab. Kepala Kantor Perwakilan LPS I diharapkan dapat menjadi wajah LPS di daerah dengan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri, akademisi, media, dan masyarakat luas," jelas Farid.“Stabilitas sistem keuangan tidak bisa dijaga oleh satu lembaga saja. Diperlukan sinergi erat antara LPS, pemerintah daerah, BI, OJK, industri perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Kantor perwakilan adalah titik temu koordinasi itu,” sambungnya.Pengukuhan pejabat baru di Kantor Perwakilan LPS I dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution yang turut memberikan sambutan dalam acara pengukuhan tersebut.“Berdasarkan data terkini, terdapat 462 ribu jiwa penduduk usia produktif di Sumatera Utara yang belum memiliki rekening bank (unbanked). Data tersebut menunjukan adanya peluang dan kesempatan untuk kita semua baik pemerintah daerah maupun lembaga/instansi vertikal di Sumatera Utara agar dapat berkolaborasi dalam menurunkan jumlah penduduk yang masih unbanked melalui program literasi dan edukasi keuangan kepada generasi muda di Sumatera Utara,” jelas Bobby.Selama hampir 2 tahun berdiri di Sumatera Utara, Kantor Perwakilan LPS I selalu berupaya untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan dan program edukasi serta literasi keuangan yang inklusif bagi masyarakat untuk sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara.Selain itu, Kantor Perwakilan LPS I juga aktif dalam menjalin kerja sama strategis dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, OJK, maupun industri pada seluruh provinsi di Sumatera. “Sehingga besar harapan kami, LPS di Sumatera Utara dapat senantiasa memberikan dukungan nyata yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara melalui program-program strategis sehingga kehadiran LPS benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Sumatera, khususnya Sumatera Utara," tutup Bobby Nasution.Muhamad Yusron, Kepala Kantor Perwakilan LPS I Periode Februari 2024 – Februari 2026, selama ini dikenal sebagai pimpinan LPS yang kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.Ia juga aktif dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BI, OJK, industri, akademisi, media, maupun komunitas masyarakat di Sumatera.Selama dua tahun kepemimpinannya, Kantor Perwakilan LPS I telah melakukan edukasi di 10 provinsi di Sumatera. Hal tersebut merupakan pesan bahwa LPS senantiasa hadir, melindungi, dan menjaga kepercayaan masyarakat di Sumatera.Adapun figur penerus jabatan Kepala Kantor Perwakilan LPS I juga luar biasa. Jimmy Ardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Lembaga dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Perwakilan LPS I sejak Maret 2026. Jejak pengalaman Jimmy dalam melakukan edukasi dan literasi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan LPS I secara efektif sehingga berdampak positif bagi perkembangan industri perbankan dan asuransi di daerah.

LensaDaily - Fondasi ekonomi Sumut saat ini berada dalam posisi yang kuat, dengan salah satu penopangnya adalah semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda. Capaian positif ekonomi Sumut, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53%, realisasi investasi yang melampaui target dengan nilai lebih dari Rp58 triliun, serta tingkat pengangguran yang menunjukkan tren penurunan secara konsisten.Hal ini dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda), serta Forum Bisnis Daerah (Forbisda) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Medan, Sabtu 2 Mei 2026.Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa HIPMI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.“Ini adalah sinyal bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat, dan salah satu penopangnya adalah semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda,” ujar Sulaiman Harahap.Menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global, Sulaiman memberikan lima arahan utama bagi kader HIPMI Sumut. Pertama, mengubah pola ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Kedua, mengadopsi praktik usaha ramah lingkungan demi keberlanjutan. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menembus pasar global.Selanjutnya, kader HIPMI diharapkan mampu menjadi pembina bagi lebih dari 100.000 pelaku usaha mikro di Sumut agar bisa “naik kelas”. Terakhir, memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi pengusaha lokal melalui transfer teknologi.Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Sumut, Dian Iskandar Nasution, menyambut baik kehadiran pemerintah provinsi. Ia menilai kehadiran Pj Sekdaprov memberikan suntikan semangat bagi para pengusaha untuk terus bersinergi.“FORBISDA ini merupakan ajang silaturahmi antar kader untuk berkolaborasi membangun Sumut. Kami berharap pertemuan ini melahirkan gagasan dan ide segar untuk kemajuan organisasi serta daerah,” ungkap Dian.Kegiatan yang berlangsung khidmat ini diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang adaptif serta menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor inovatif berbasis teknologi