LensaDaily - Pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan rantai pasok hortikultura, serta optimalisasi sistem perdagangan komoditas pangan diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memperkuat pengendalian inflasi. Hal ini, Pemprov menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN).Hal tersebut mengemuka saat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap menerima audiensi jajaran Direksi PT Rumah Tani Nusantara bersama Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 3 Juli 2026.Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman Harahap mengapresiasi inisiatif PT Rumah Tani Nusantara yang menawarkan konsep kolaborasi dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat."Kita maunya masyarakat tenang dan nyaman. Belajar dari pengalaman lalu di mana harga komoditas seperti cabai sempat melonjak tinggi, kehadiran sistem penataan pasokan seperti ini sangat kita butuhkan. Saya berharap ada pembicaraan yang lebih teknis dan mendalam setelah ini untuk merumuskan formula kerja sama yang aman dan sesuai ketentuan," ujar Sulaiman.Ia juga meminta PT Rumah Tani Nusantara segera membangun komunikasi intensif dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan perdagangan, mengoptimalkan jalur distribusi, sekaligus memperkuat kapasitas penyimpanan (storage) komoditas pangan.Sementara itu, Deputi Direktur BI Perwakilan Sumut Abdul Khalim mengatakan, Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi yang saat ini menunjukkan kondisi semakin kondusif. Kehadiran PT Rumah Tani Nusantara dinilai dapat menjadi mitra strategis Pemprov Sumut dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pertanian."Harapan kami, jaringan yang dimiliki Rumah Tani Nusantara bisa berpartner terutama dari sisi manajemen penjualan saat produksi berlebih (surplus) agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Sebaliknya, saat pasokan menipis, mereka bisa berkolaborasi menjadi pemasok pangan guna menekan laju inflasi," kata Abdul Khalim.Menurutnya, pemanfaatan sistem data perdagangan digital yang tengah disiapkan akan mendukung analisis pergerakan harga komoditas secara lebih dini. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi pasar secara tepat sasaran dan berbasis data.Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bachtiar menyampaikan, perusahaannya yang bergerak di bidang konsultan pertanian, kemitraan, dan perdagangan siap mendukung penguatan ketahanan pangan di Sumut. Ia menilai Sumut memiliki potensi pertanian yang besar sekaligus menjadi wilayah strategis dalam jaringan distribusi perusahaan yang mencakup Pekanbaru, Batam, hingga pasar ekspor."Sumatera Utara ini konsumsinya besar, tapi sering kali pasokan masuk tanpa filter dan aturan yang rapi, sehingga harga di tingkat petani lokal jatuh. Kami hadir untuk membantu tata kelola pasokan tersebut. Ketika Sumut mengalami surplus, kami siap membantu menyalurkannya ke pulau lain melalui jaringan kami. Sebaliknya, jika terjadi defisit, kami siap menyuplai kekurangan stok tersebut," ungkapnya.Dalam paparannya, PT Rumah Tani Nusantara juga memperkenalkan ekosistem bisnis yang telah mengelola kemitraan lahan lebih dari 15.000 hektare dan memberdayakan puluhan ribu petani, termasuk melalui program regenerasi petani muda.Pada 2026, perusahaan tersebut juga menyiapkan ekspansi sarana logistik untuk mempercepat distribusi komoditas hortikultura, seperti cabai, kentang, dan bawang, dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Karo dan daerah lainnya.Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana kerja sama dalam forum yang lebih formal dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta BUMD. Langkah tersebut diharapkan dapat bermuara pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara.***

LensaDaily - Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap pun siap mengelar forum kerja sama ekonomi subregional tersebut melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam kerangka ASEAN.  Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Ahmad Yamin menyampaikan, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah IMT-GT 2026 merupakan hasil keputusan pada 31st IMT-GT Ministerial Meeting yang berlangsung di Trang, Thailand, 4 September 2025. Selanjutnya, Sumut ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri ke-32 tersebut.Hal itu disampaikan Ahmad Yamin pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 17 Juni 2026.Menurut Yamin, kerja sama IMT-GT selama ini telah memberikan dampak nyata terhadap pengembangan ekonomi regional. Beberapa di antaranya adalah pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei dan kawasan Kaldera Toba.“Penunjukan Sumut sebagai tuan rumah merupakan kesempatan besar untuk menghadirkan berbagai gagasan dan proyek strategis yang dapat masuk dalam blueprint IMT-GT lima tahun ke depan. Momentum ini tidak boleh terlewat karena menjadi peluang untuk memperkuat daya saing Sumut di tingkat internasional,” ujarnya.Yamin menjelaskan, dalam forum IMT-GT berbagai program prioritas akan dibahas melalui delapan kelompok kerja yang kemudian dirumuskan dalam blueprint pembangunan ekonomi kawasan untuk lima tahun mendatang. Beberapa sektor yang menjadi fokus pembahasan meliputi pertanian dan agribisnis, pariwisata, produk dan layanan halal, serta infrastruktur dan transportasi.Menurutnya, seluruh usulan proyek harus memiliki keterkaitan kepentingan bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand sehingga mampu menciptakan manfaat yang saling menguntungkan.“Ide proyek yang diajukan harus memiliki nilai manfaat bersama. Bukan hanya baik untuk Sumatera Utara atau Indonesia, tetapi juga memberikan keuntungan bagi Malaysia dan Thailand sehingga tercipta kerja sama yang saling menguatkan,” kata Yamin.Ia berharap peran Sumut sebagai tuan rumah IMT-GT 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas investasi, memperkuat sektor unggulan daerah, serta mendorong lahirnya berbagai proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.Puncak kegiatan IMT-GT 2026 dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di Sumut.

LensaDaily - Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut mendatangi Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya untuk pemutakhiran data keluarga serta ekonomi, sekaligus menandai pencanangan sensus serentak di Sumatera Utara.Kunjungan tersebut berlangsung di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 17 Juni 2026. Pada kesempatan itu, Surya menjawab seluruh pertanyaan petugas sensus secara kooperatif. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi petugas BPS yang turun langsung melakukan pendataan."Kami berterima kasih kepada petugas sensus yang sudah berkenan hadir di sini. Jika diperlukan untuk memperbarui atau melengkapi data lebih lanjut, kami juga mempersilahkan petugas untuk datang meninjau langsung ke kediaman," ujar Surya.Menurut Wagub Sumut, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan sensus keluarga dan ekonomi yang diawali dari pimpinan daerah sebelum dilaksanakan secara serentak kepada seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara.Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas resmi BPS untuk mengonfirmasi sekaligus memperbarui data ekonomi dan keluarga para pimpinan daerah."Tujuan kami adalah mengonfirmasi beberapa data mengenai ekonomi dan keluarga. Sifatnya adalah konfirmasi dan pembaruan (update) dari data yang sebagian besarnya sebenarnya sudah ada pada kami," kata Asim.Ia menjelaskan, sensus keluarga tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan sensus ekonomi yang digelar setiap sepuluh tahun. Melalui kegiatan tersebut, BPS akan memetakan klasifikasi keluarga secara lebih rinci sekaligus memutakhirkan berbagai variabel ekonomi masyarakat."Pada sensus ini, kelompok keluarga akan diklasifikasikan hingga 40 kelompok. Sementara untuk sensus ekonomi, kami akan memastikan kembali variabel-variabelnya. Petugas kami saat ini sudah bergerak di lapangan, dan pelaksanaan sensus ini akan terus berlangsung hingga bulan Agustus 2026 mendatang," katanya.

LensaDaily - Sebanyak 353 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sumatera Utara sudah siap beroperasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut terus berupaya mempercepat capaian program pembangunan KDKMP.“Saat ini telah terbentuk total 6.100 badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di 33 kabupaten/kota se- Sumatera Utara,” ujar Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut, Ady Putra Parlaungan, Senin 25 Mei 2026.Dijelaskan Ady, dari sisi akuntabilitas, 98% dari koperasi yang terbentuk sudah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Koperasi Desa). Saat ini sedang dilakukan percepatan infrastruktur yaitu pembangunan fisik dan gerai KDKMP.“Sebanyak 1.685 titik lahan sedang dalam proses pembangunan dan 353 gerai sudah selesai 100% dan siap melayani masyarakat,” kata Ady.Lebih lanjut dikatakannya, koperasi yang sudah berjalan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, melainkan juga pusat ekonomi desa dengan adanya 337 gerai sembako, apotek, hingga klinik desa. Bahkan, di beberapa daerah progres pembangunan sangat cepat dilakukan seperti contohnya Labuhanbatu Selatan, progresnya sangat menggembirakan dengan persentase mencapai lebih dari 64% dari target.Begitu pun, target pembangunan bukan hanya fisik bangunan koperasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan keberlanjutan usaha. “Kami terus mendorong agar koperasi yang sudah dibangun dapat segera beroperasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ady.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut juga akan memfokuskan pada penguatan SDM koperasi mengingat sebagian besar pengurus masih membutuhkan pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan dan kemitraan. Pembinaan intensif akan terus dilakukan agar modal kolektif yang sudah terkumpul dari simpanan anggota dapat dikelola secara profesional untuk kesejahteraan warga Sumatera Utara.“Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis koperasi Merah Putih dapat segera hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan ekosistem simpan pinjam serta unit layanan lainnya,” kata Ady.

LensaDaily - Pelaksanaan pendataan Sensus  harus dilakukan secara akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Sebab, kualitas data Sensus Ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan daerah.Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat membuka Pelatihan Calon Instruktur Daerah (Inda) Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumut, di Hotel Polonia Medan, Sabtu 9 Mei 2026.“Sensus ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Sulaiman.Menurutnya, perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM, hingga jasa berbasis teknologi membutuhkan dukungan data yang benar-benar berkualitas. Dengan data yang baik, setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.Sulaiman mengatakan, Sumut memiliki kekuatan pada sektor perkebunan, perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kualitas data ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Sumut ke depan.“Pemprov Sumut memandang data bukan lagi sekadar angka dan statistik, tetapi dasar pengambilan keputusan yang menentukan keberhasilan pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sedangkan data yang tidak valid dapat membuat kebijakan tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan agenda nasional tersebut.Ia juga menegaskan, pelatihan calon instruktur daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sensus di lapangan. Para instruktur tidak hanya bertugas menyampaikan materi teknis, tetapi juga memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, tata cara pendataan, hingga etika pelaksanaan sensus secara profesional.“Saudara-saudara nantinya akan menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas data Sensus Ekonomi 2026 di Sumut,” pungkasnya.