LensaDaily - Cuaca ekstrem yang terdampak di Kabupaten Deliserdang menyebabkan banjir yang merendam 13 kecamatan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir ini membuat 34.220 kepala keluarga, 130.102 jiwa terdampak dan 31.229 rumah terendam banjir. Berdasarkan data diperoleh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang. Dimana, ke-13 Kecamatan terkena dampak banjir, yakni Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Tua, Sunggal, Namorambe, Hamparan Perak, Bangun Purba, Percut Seituan, Sibolangit, Lubuk Pakam, Pantai Labu, Batang Kuis, Biru-biru, dan Galang.Selain banjir terjadi di 107 titik di Deliserdang, dengan jumlah 34.220 kepala keluarga, 130.102 jiwa terkena dampak banjir dan 31.229 rumah terendam banjir. Berdasarkan data dari Pemkab Deliserdang, Kecamatan Sunggal terkena dampak banjir yang paling parah dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Dengan jumlah 13.609 kepala keluarga dan 44.012 jiwa terkena dampak serta 14.514 rumah terendam air. Lalu, satu orang meninggal dunia.Atas bencana banjir ini, Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak cepat menerima aduan masyarakat dan melakukan evakuasi warga. "Seluruh pihak sudah dikerahkan untuk melakukan evakuasi kepada masyarakat terdampak. Posko pengungsian, layanan kesehatan, dan dapur umum terus didirikan," ucap Asri.Asri menjelaskan seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun Puskesmas, siaga penuh dan siap menampung warga yang membutuhkan perawatan. "Semuanya harus bergerak, berdampak, dan zero korban jiwa. Tidak ada Puskesmas atau layanan kesehatan yang menolak pasien," tutur Bupati.Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar mengungkapkam Pemkab Deliserdang telah membuka kanal untuk mempercepat respons dari masyarakat. "Layanan 112 untuk kebutuhan darurat. Ada 60 aduan yang masuk. Selain itu layanan di nomor 082374141678 juga digunakan," ucap Anwar.

LensaDaily - Pemerintah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang menandatangani kesepakatan pengelolaan persoalan sampah dapat tertangani secara berkelanjutan. Penandatanganan tersebut, Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.Penandatanganan kesepakatan tersebut langsung dilakukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan juga Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan.Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan telah lama menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan persoalan sampah di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang dapat tertangani secara berkelanjutan.“Ini persoalan yang sudah lama dan merupakan salah satu concern Pak Presiden terkait tata kota, termasuk masalah sampah. Kita harus benar-benar serius menanganinya,” ujar Bobby Nasution saat acara penandatanganan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Kamis 6 November 2025).Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Kota Medan memproduksi sekitar 1.200–1.700 ton sampah per hari, sedangkan Kabupaten Deliserdang sekitar 1.400 ton per hari. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menyuplai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang rencananya akan dibangun di TPA Terjun.Bobby Nasution meminta seluruh pihak terkait agar melaksanakan tugasnya secara maksimal, termasuk PDAM Tirtanadi dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), yang diharapkan dapat menyuplai kebutuhan air bagi proyek PSEL."Medan salah satu dari 10 kota yang menerima program ini, jadi lakukan sebaik-baiknya, kita tindaklanjuti tugas-tugas kita," kata Bobby Nasution.Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan bahwa pihaknya siap menyuplai 400–600 ton sampah per hari ke PSEL. Ia juga berharap dukungan Pemprov Sumut dalam hal distribusi dan pengelolaan sisa sampah.“Kami berharap dukungan dari Pemprov terkait distribusi ke PSEL. Untuk sisa sampahnya akan kami kelola secara mandiri,” ujar Asri Ludin Tambunan.

LensaDaily - Video viral di platform TikTok yang direkam  seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Deliserdang, Farida Purba, terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat menjadi perhatian dan atensi bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution langsung bertindak cepat menyikapi video viral tersebut menggelar pertemuan dengan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Minggu 2 November 2025.Dalam pertemuan itu, Bobby meminta Bupati Deliserdang untuk mengambil kebijakan yang bijak, dengan mempertimbangkan aspek kepegawaian dan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan ini telah menjadi atensi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).“Saya mendapat perintah langsung dari Mendagri atas atensi Presiden terkait permasalahan video ini. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik, dan akan diberikan solusi terbaik oleh bupati,” ujar Bobby Nasution.Bobby juga memberikan masukan spesifik terkait kebijakan kepegawaian, khususnya mengenai proses kenaikan pangkat. Ia menyoroti kasus ASN yang akan memasuki masa pensiun, agar tetap diberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat, meskipun dampak terhadap kenaikan gaji pensiun tidak terlalu signifikan.“Remedial (tes ulang) bisa kembali dijadwalkan oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pegawai yang akan pensiun. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan diberikan solusi terbaik,” katanya.Menanggapi arahan Gubernur, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyatakan kesiapan Pemkab Deliserdang untuk mengambil kebijakan khusus. Ia memastikan bahwa pihaknya akan segera menyelenggarakan remedial test bagi 58 ASN yang sebelumnya tidak lulus dalam tes kenaikan pangkat — termasuk Farida Purba dari Dinas Kesehatan Deliserdang.“Kita akan melaksanakan remedial kembali bagi 58 ASN yang tidak lulus, dan pelaksanaannya akan diselenggarakan oleh BKN Medan,” jelas Bupati Asri Ludin Tambunan.Sementara itu, terkait dugaan pungli yang disampaikan Farida Purba, Gubernur Bobby Nasution dan Bupati Asri Ludin Tambunan meminta kerja sama Farida untuk menyampaikan secara terbuka kepada Inspektorat Sumut dan Inspektorat Deliserdang terkait nama-nama terduga serta bukti dugaan pungli tersebut, agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti ke ranah hukum.

LensaDaily - Dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) karena tidak masuk kerja selama 3 bulan atau sekitar 90 hari. Keduanya merupakan guru dan pegawai di kantor kecamatan.Bupati Deliserdang, dr Asri Ludin Tambunan, memimpin pemecatan keduanya dan menyerahkan surat keputusan (SK) pemecatan tersebut saat Apel Gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu 17 September 2025. Pria yang akrab disapa dr Aci itu, mengatakan Pemkab Deliserdang terus berusaha melakukan terobosan-terobosan dan inovasi agar bisa berjalan, bekerja lebih efektif dan efisien."Tadi kita menyaksikan baru saja memberhentikan dua ASN lagi. Kalau yang saya dapat informasi yang guru itu ternyata tidak masuk-masuk lebih dari tiga bulan," sebut Aci.Identitas guru tersebut, enggan dibeberkan oleh Pemkab Deliserdang. Lanjut, Aci mengatakan bahwa guru itu tidak masuk kerja karena memilih menjadi driver ojek online (Ojol), ketimbang bertugas sebagai guru ASN di Deliserdang. "Beliau (guru dipecat) ternyata menjadi ojek online. Jadi dengan sistem absensi digital saat ini, pergerakan Bapak, Ibu sudah bisa dipantau. Setiap hari dashboard absensi Bapak, Ibu semua masuk ke layar televisi di ruangan kerja saya," jelas Bupati Deli Serdang. Bupati Aci menekankan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melaksanakan tindak lanjut dalam bentuk penegakan disiplinnya. Meski sangat disayangkan, namun pemberhentian pegawai yang dilakukan harus menjadi pukulan atau teguran keras bagi para pimpinan di unit kerja masing-masing."Kalau tadi guru, berarti ini koordinator, kepala sekolahnya yang tidak baik. Kalau tadi kecamatan, berarti pihak kecamatannya tidak baik dalam melaksanakan pengawasan. Ini ke depan kita akan memberikan surat teguran langsung kepada kepala unitnya," jelas Bupati.Bila kondisi yang sama masih terjadi lagi, maka bukan mustahil kepala unitnya yang akan mendapat penurunan e-Kinerjanya. Jika tidak ada perubahan juga, maka akan dilakukan demosi atau rotasi.Selain memberikan hukuman, Pemkab Deli Serdang juga terus menciptakan inovasi baru kepada seluruh ASN. Per hari ini, ASN di lingkungan Pemkab Deli Serdang tidak perlu repot-repot lagi mengurus pangkat ke BKPSDM. Pengurusan pangkat bisa dilakukan melalui aplikasi. "Ini yang sedang kita bangun atau nanti sementara melewati Kasubbag Umumnya saja. Tidak ada lagi pegawai berbondong-bondong datang mengurus pangkatnya ke kantor BKPSDM. Tidak ada lagi pungutan di kantor BKPSDM terkait kenaikan pangkat. Baik itu guru, baik itu pun tenaga ASN yang lain," tutur Bupati.Namun juga, perlu digarisbawahi, proses kenaikan pangkat harus memenuhi persyaratan yang ada, seperti penilaian kinerja. Jadi, jangan lagi ada istilah pembuatan penilaian kinerja ditempahkan atau dibuatkan oleh orang. "Kita akan pulangkan itu. Mengisi e-Kinerjanya masing-masing. Kalau tidak mengerti mengisi e-Kinerja, silakan tanya ke BKPSDM, bagaimana mengisinya. Berdasar dari e-Kinerja itulah nanti kita akan mencari ASN-ASN yang potensial, ASN-ASN yang memang layak untuk dipromosikan. ASN yang memang menjadi masa depannya Kabupaten Deli Serdang," kata Bupati Aci.