LensaDaily - Pengamanan selama 24 jam di akses masuk menuju kawasan pemandian air panas Sidebuk-Debuk, Kabupaten Karo kini dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan menyerahkan personil Satpol PP, untuk mengamankan dan menjamin wisatawan bebas dari aksi pungutan liar (pungli).Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Langkah tersebut mulai dilakukan sejak Jumat malam 26 Juni 2026. P reaktik pungutan liar di jalur menuju kawasan pemandian air panas Sidebuk-Debuk telah lama dikeluhkan masyarakat dan wisatawan karena mengganggu kenyamanan serta citra pariwisata Sumut.“Arahan Pak Gubernur untuk kami Satpol PP Sumut menjaga area jalan menuju wilayah pemandian air panas, kami kerahkan tim gabungan skala besar,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumut Dr Moettaqien Hasrimi SSTP.M SI, Sabtu 27 Juni 2026.Sebanyak 45 personel gabungan diterjunkan, terdiri atas 25 personel Satpol PP Provinsi Sumut dan 20 personel Satpol PP Kabupaten Karo. Mereka ditempatkan di tiga pos strategis untuk mengamankan akses menuju kawasan wisata sekaligus memutus praktik pungli yang selama ini kerap menyasar wisatawan, terutama pada malam hari.Pada awal pelaksanaan pengamanan, petugas sempat menghadapi ketegangan. Sejumlah oknum masih nekat melakukan pungutan liar di tepi jalan. Bahkan, mereka diduga melakukan aksi premanisme dengan mengintimidasi pengunjung, mengancam menggunakan senjata tajam, hingga melempari kendaraan wisatawan yang melintas.Menghadapi kondisi tersebut, personel Satpol PP Sumut bertindak tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas pungutan liar dan memberikan peringatan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.“Kegiatan pungutan liar berhasil dihentikan saat itu juga, kami juga memastikan kembali bahwa kegiatan pungli tidak lagi ada, dan hasilnya sudah tidak ada,” ujar Moettaqien.Saat ini, personel gabungan masih disiagakan di pos-pos pengamanan menuju kawasan Sidebuk-Debuk untuk memastikan arahan Gubernur Bobby Nasution benar-benar terlaksana, yakni tidak ada lagi praktik pungutan liar yang merugikan wisatawan.“Dengan tidak adanya pungli, kelas pariwisata Sumut pun akan berdampak banyak bagi masyarakat,” kata Moettaqien.***

LensaDaily - Langkah pencegahan dan penindakan peredaran narkoba dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara konsisten melalui berbagai langkah pencegahan dan penindakan. Salah satu upaya yang terus digencarkan adalah patroli gabungan di wilayah strategis yang diduga menjadi pintu masuk narkoba serta pengawasan di kawasan rawan kenakalan remaja.Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemprov Sumut telah menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan patroli gabungan di Tanjungbalai dan Asahan. Patroli menyasar wilayah yang diduga menjadi jalur masuk narkoba, tempat hiburan malam, hingga lokasi yang rawan kenakalan remaja.Kepala Satpol PP Sumut Muttqien Hasrimy mengatakan, jalur masuk narkoba saat ini semakin rawan karena jaringan distribusinya berjalan secara terstruktur. Hal itu disampaikannya pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu 24 Juni 2026.“Maka tahun ini, Satpol PP bersama dengan personel gabungan TNI dan Polri bersama-sama melakukan patroli gabungan di pintu-pintu yang rawan,” kata Muttqien.Selain itu, Satpol PP Sumut bersama personel gabungan juga melakukan patroli di sejumlah tempat hiburan malam. Dalam kegiatan tersebut, petugas melaksanakan tes urin terhadap pengunjung maupun pengelola tempat hiburan.Operasi tersebut akan terus berlanjut. Sebelumnya, Pemprov Sumut juga pernah mengerahkan sekitar 2.000 personel gabungan yang terdiri atas Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan penertiban di tempat-tempat hiburan malam.Tidak hanya fokus pada penindakan, Satpol PP Sumut juga menjalankan program pencegahan yang menyasar kalangan pelajar. Melalui program Mitra Pelajar, Pemprov Sumut memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya narkoba dan geng motor."Masalah fundamental kita adalah narkoba. Jika seseorang sudah terpapar, efek dominonya sangat merusak, terutama bagi keluarganya. Kami meyakini bahwa jika masalah narkoba ini bisa ditekan, angka kejahatan lain pun akan turun secara signifikan,” kata Muttqien.***

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengerahkan personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, dan BNN untuk melakukan patroli di sejumlah wilayah yang menjadi pintu masuk peredaran narkoba serta kawasan rawan kenakalan remaja. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika sekaligus melindungi generasi muda dari berbagai bentuk penyimpangan sosial.Salah satu daerah yang menjadi sasaran patroli gabungan tersebut adalah Kabupaten Asahan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut Moettaqien Hasrimi mengatakan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 150 kasus narkoba di wilayah tersebut.Secara geografis, Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis dengan garis pantai yang panjang. Namun, kondisi tersebut juga menyimpan kerentanan karena kerap dimanfaatkan jaringan sindikat narkoba sebagai jalur masuk penyelundupan.“Berdasarkan angka di lapangan menunjukan urgensi yang tidak bisa kita tunda,” kata Moettaqien saat memimpin apel pasukan Patroli Gabungan di Lapangan Apel Kantor Bupati Asahan, Sabtu malam 6 Juni 2026.Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama instansi terkait menggelar patroli gabungan yang menyasar sejumlah lokasi, terutama tempat-tempat hiburan malam di Kabupaten Asahan.Di setiap lokasi yang dikunjungi, personel gabungan melakukan pendataan sekaligus tes urine terhadap para pengunjung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh sampel yang diuji menunjukkan hasil negatif dan tidak ditemukan pengunjung yang positif menggunakan narkoba.Selain peredaran narkoba, Moettaqien juga mengingatkan bahwa judi online menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, remaja yang kecanduan judi online berpotensi terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba hingga melakukan tindak kriminal demi memperoleh uang.“Keamanan dan keselamatan generasi muda kita saat ini dipertaruhkan. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan dan pengawasan terhadap anak-anak remaja menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sosial dan masa depan generasi muda.“Pada seluruh masyarakat lebih peduli pada lingkungan sekitar dan anak anak remaja kita adalah tanggungjawab kita bersama,” kata Moettaqien.

LensaDaily - Pelantikan Pengurus Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) Sumatera Utara diwarnai kericuhan saling serang antar dua kubu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan bahwa kericuhan yang terjadi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Minggu 19 April 2026, akibat konflik internal dan tidak berkaitan dengan urusan pemerintahan.“Konteksnya kami tidak tahu menahu, ini internalnya KAMMI mungkin. Kericuhan terjadi setelah Bapak Wakil Gubernur selesai acara tersebut dan kami lepas (pulang), kami mendengar keributan,” ujar Kepala Satuan Polisi (Kasatpol) Pamong Praja (PP) Provinsi Sumut Moettaqien Hasrimi, Senin 20 April 2026.Mendengar adanya keributan, personel Satpol PP bersama aparat Polres segera bertindak cepat untuk melerai situasi. Proses pengamanan berlangsung sigap hingga kondisi kembali kondusif.“Satpol PP di lokasi yang bertanggung jawab untuk keamanan sigap bersama teman-teman dari Polres langsung melerai kerusuhannya,” kata Moettaqien.Ia menyebutkan, akibat insiden tersebut seorang anggota Satpol PP, Rahmat Daulay, terkena pukulan dan telah menjalani visum di Rumah Sakit Haji. Sementara itu, sejumlah pihak yang terlibat dalam kericuhan telah diamankan oleh kepolisian.Moettaqien berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. “Setelah kita lerai sudah bubar, kami berharap ini memang tidak terjadi dan terulang lagi. Kami harap teman-teman KAMMI bisa mengkonsolidasilah rekan-rekan sebelum acara berlangsung,” tuturnya.Sementara itu, Pengamat Pemerintahan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Aminuddin sangat menyayangkan peristiwa kericuhan tersebut. Menurutnya ini menjadi pelajaran penting sebagai bahan evaluasi pemanfaatan ruang Aula Raja Inal Siregar.“Peristiwa ini sangat disayangkan terjadi, menurut saya ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, terkhusus Pemprov Sumut,” kata Aminuddin.Dia juga memberikan masukan kepada Pemprov Sumut, agar ke depan dapat mengutamakan pemanfaatan Aula Raja Inal tersebut sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan saja.“Ke depan Pemprov Sumut dapat mempertimbangkan pemanfaatan Aula RIS cukup untuk kegiatan pemerintahan saja, karena lokasinya juga berada di kantor Gubernur Sumut,” ujarnya. Sebelumnya, kericuhan sempat terjadi usai pelantikan Pengurus KA KAMMI Sumut di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Minggu (19/4). Peristiwa tersebut berlangsung setelah Wakil Gubernur Sumut, Surya, meninggalkan lokasi acara.

LensaDaily - Tempat hiburan malam (THM) Blue Night di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat disegel Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) karena tak miliki izin lengkap pada Sabtu 1 November 2025 malam. Disebut-sebut, Blue Night ini baru buka dan beredar video satu orang pengunjung meninggal dunia diduga overdosis.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut, Moettaqien Hasrimy, mengatakan bahwa Blue Night hanya mengantongi izin bangunan dan karaoke, namun belum memiliki izin klub malam atau diskotek dari Pemprov Sumut.“THM Blue Night ini hanya memiliki izin bangunan dan karaoke. Belum ada izin klub malam atau diskotik dari perizinan Pemprov Sumut,” jelas Moettaqien melalui sambungan telepon, Minggu 2 November 2025.Sebelumnya, sempat beredar video viral yang memperlihatkan seorang pengunjung di lokasi tersebut mengalami overdosis. Menyikapi hal itu, Pemprov Sumut memutuskan untuk melakukan penyegelan sementara hingga pihak manajemen menyelesaikan seluruh proses perizinan.“Karena juga beredar video viral tentang pengunjung yang overdosis (OD), maka THM Blue Night disegel sementara sampai manajemen menyelesaikan semua izin,” tambahnya.Penyegelan dilakukan secara kolaboratif oleh Pemprov Sumut bersama Kodim 0203/Langkat, Subdenpom Binjai, Polres Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Langkat.“Kolaborasi ini terus kita lakukan. Tanpa kerja sama lintas instansi, penegakan aturan seperti ini tidak mungkin berhasil,” ujar Moettaqien.Sebelum penyegelan, tim gabungan melakukan pengecekan lokasi dan mediasi dengan pihak manajemen. Setelah proses tersebut, penyegelan resmi dilakukan oleh Satpol PP Sumut.