LensaDaily - Pengamanan selama 24 jam di akses masuk menuju kawasan pemandian air panas Sidebuk-Debuk, Kabupaten Karo kini dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan menyerahkan personil Satpol PP, untuk mengamankan dan menjamin wisatawan bebas dari aksi pungutan liar (pungli).Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Langkah tersebut mulai dilakukan sejak Jumat malam 26 Juni 2026. P reaktik pungutan liar di jalur menuju kawasan pemandian air panas Sidebuk-Debuk telah lama dikeluhkan masyarakat dan wisatawan karena mengganggu kenyamanan serta citra pariwisata Sumut.“Arahan Pak Gubernur untuk kami Satpol PP Sumut menjaga area jalan menuju wilayah pemandian air panas, kami kerahkan tim gabungan skala besar,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumut Dr Moettaqien Hasrimi SSTP.M SI, Sabtu 27 Juni 2026.Sebanyak 45 personel gabungan diterjunkan, terdiri atas 25 personel Satpol PP Provinsi Sumut dan 20 personel Satpol PP Kabupaten Karo. Mereka ditempatkan di tiga pos strategis untuk mengamankan akses menuju kawasan wisata sekaligus memutus praktik pungli yang selama ini kerap menyasar wisatawan, terutama pada malam hari.Pada awal pelaksanaan pengamanan, petugas sempat menghadapi ketegangan. Sejumlah oknum masih nekat melakukan pungutan liar di tepi jalan. Bahkan, mereka diduga melakukan aksi premanisme dengan mengintimidasi pengunjung, mengancam menggunakan senjata tajam, hingga melempari kendaraan wisatawan yang melintas.Menghadapi kondisi tersebut, personel Satpol PP Sumut bertindak tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas pungutan liar dan memberikan peringatan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.“Kegiatan pungutan liar berhasil dihentikan saat itu juga, kami juga memastikan kembali bahwa kegiatan pungli tidak lagi ada, dan hasilnya sudah tidak ada,” ujar Moettaqien.Saat ini, personel gabungan masih disiagakan di pos-pos pengamanan menuju kawasan Sidebuk-Debuk untuk memastikan arahan Gubernur Bobby Nasution benar-benar terlaksana, yakni tidak ada lagi praktik pungutan liar yang merugikan wisatawan.“Dengan tidak adanya pungli, kelas pariwisata Sumut pun akan berdampak banyak bagi masyarakat,” kata Moettaqien.***

LensaDaily - Dua jalur akses baru menuju kawasan Wisata Air Panas Karo di Desa Semangat Gunung akan dibangun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing salah satu destinasi wisata unggulan Sumut tersebut, setelah kebijakan penghapusan pungutan bagi pengunjung atau wisatawan.Hal ini dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution usai menerima audiensi Bupati Karo di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 22 Juni 2026.“Kita sudah komitmen tidak ada lagi pungutan kepada pengunjung. Ini menjadi langkah awal untuk menaikkan kelas objek pariwisata kita, kemudian akses yang lebih mudah juga sangat penting,” kata Bobby Nasution.Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dan Pemprov Sumut telah sepakat menghentikan pungutan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Wisata Air Panas Karo. Menurut Bobby Nasution, pungutan tersebut selama ini kerap menjadi polemik yang berulang, terlebih pungutan liar (pungli).Selain peningkatan akses, Bobby Nasution juga mendorong pembentukan kampung wisata di kawasan Air Panas Karo. Kampung wisata tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra oleh-oleh, food court, dan berbagai usaha pendukung pariwisata lainnya yang dikelola masyarakat setempat.“Bisa memanfaatkan CSR pelaku usaha di sana mungkin, dari beberapa pelaku usaha mengumpulkan dana CSR yang digunakan untuk membangun kampung wisata dan pengelolanya masyarakat,” ujar Bobby Nasution.Bupati Karo Antonius Ginting menjelaskan, dua jalur baru yang akan dibangun tidak hanya mempermudah akses menuju kawasan wisata, tetapi juga membantu mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Berastagi dan sekitarnya.Jalur pertama akan menghubungkan Penatapan Berastagi dengan Desa Semangat Gunung, sedangkan jalur kedua menghubungkan Jaranguda, Berastagi, dengan Desa Semangat Gunung.“Jadi orang yang dari Medan bisa langsung ke lokasi tanpa harus ke Daulu dulu dan yang dari Simalungun, Aceh Tenggara bisa dari Jaranguda. Ini juga akan membantu memecah kemacetan lalu lintas. Orang-orang yang tidak ingin singgah di Berastagi bisa memanfaatkan jalur ini,” kata Antonius Ginting.Ia juga menjelaskan, skema retribusi ke depan akan dibebankan langsung kepada pelaku usaha melalui pajak restoran, penginapan, tempat pemandian, parkir, dan sektor usaha lainnya. Menurutnya, para pelaku usaha telah menyepakati skema tersebut.“Retribusinya dari situ, kemudian masyarakat kita yang akan bekerja di sana nanti seperti parkir, pengutip retribusi, petugas kebersihan, dan lainnya, kita alihkan mereka ke pekerjaan yang profesional,” ujar Antonius Ginting.Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan Sumut Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Chandra Dalimunthe, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting dan jajaran OPD Pemkab Karo.***

LensaDaily - Pungutan liar (pungli) di kawasan pemandian air panas Desa Daulu dan Semangat Gunung, Kabupaten Karo berpotensi merugikan wisatawan dan menghambat pengembangan destinasi wisata. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menawarkan dua opsi yang dapat menjadi solusi bagi pengelolaan kawasan wisata air panas tersebut.Hal tersebut dikatakan Bobby Nasution usai berdiskusi dengan Pemda Karo di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis 18 Juni 2026. Opsi pertama adalah menghentikan seluruh penarikan retribusi secara langsung kepada pengunjung.Sebagai gantinya, retribusi dibebankan kepada pelaku usaha di kawasan tersebut melalui penyesuaian harga tiket masuk pemandian, biaya penginapan, parkir, dan layanan lainnya. Pada skema ini, Pemprov Sumut juga siap membantu Pemkab Karo memperbaiki akses utama menuju kawasan wisata air panas Desa Daulu dan Semangat Gunung.Opsi kedua adalah tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung, namun dengan pengelolaan yang lebih ketat dan manajemen yang lebih baik. Dengan demikian, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicegah dan tidak terjadi pungutan berlapis kepada wisatawan.“Setelah kita diskusi tadi kita lebih ke opsi pertama, tidak ada lagi retribusi karena kita ingin wisata Karo ini naik kelas, kita sudah belajar dari Siosar yang sekarang akhirnya sudah meredup padahal sempat ramai sekali,” kata Bobby Nasution.Menurut Bobby Nasution, kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Sebab, sebelumnya pemerintah daerah juga melakukan pungutan langsung kepada pengunjung, sehingga masyarakat menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.“Tidak sepenuhnya salah masyarakat karena sebelumnya Pemda juga melakukan pungutan, jadi masyarakat belajar dari situ, tetapi sekarang coba kita benahi dan kita tidak ingin tempat wisata ini bernasib sama dengan Siosar,” ujarnya.Bupati Karo Antonius Ginting menyampaikan dukungannya terhadap opsi pertama yang ditawarkan Gubernur Sumut. Pemkab Karo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mengedukasi masyarakat dan mengembalikan kejayaan wisata air panas Daulu dan Semangat Gunung sebagai destinasi unggulan.“Kita siap berkantor di sana selama 24 jam, kita diberi waktu kepada Pak Gubernur untuk jawaban tertulis hingga Senin (21/6), jadi dari sekarang hingga jawaban tertulis selesai tidak ada pungutan di kawasan pemandian air panas, kami, TNI, Polisi dan Satpol PP akan berjaga sepanjang hari, bila perlu kami berkantor di sana demi wisata Karo naik kelas,” kata Antonius Ginting.Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemkab Karo. Hadir pula pengelola dan pemilik usaha di kawasan pemandian air panas Karo serta OPD terkait Pemprov Sumut, antara lain Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut.

LensaDaily - Sebanyak 308 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution. Semuanya diingatkan tidak melakukan kerja tambahan yang dapat merugikan organisasi, keluarga, maupun diri sendiri.Pelantikan dan pengambilan sumpah janji serta pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Senin 9 Maret 2026."Jangan ada kegiatan tambahan seperti masalah Pungli (pungutan liar) atau meminta uang dalam proyek. Mari kita rapikan dan tertibkan bersama agar terhindar dari tindakan yang merugikan diri kita sendiri,” kata Bobby Nasution.Bobby Nasution mengatakan, dengan jumlah pejabat yang cukup banyak tersebut, diharapkan organisasi di lingkungan Pemprov Sumut dapat bekerja lebih baik, solid, dan mampu memperkuat kinerja Pemprov Sumut. Ia menegaskan bahwa berbagai pesan terkait tugas dan tanggung jawab jabatan sebenarnya telah sering disampaikan dalam pelantikan sebelumnya. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan arahan yang sudah disampaikan.Bobby juga menyampaikan bahwa saat ini kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur telah memasuki tahun kedua. Karena itu, pembahasan di internal organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi sebatas program, tetapi bagaimana menjalankan visi dan misi pemerintah daerah secara nyata.Karenanya, ia mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga kekompakan di lingkungan kerja masing-masing. Namun, kekompakan tersebut bukan untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran.“Kekompakan di masing-masing OPD harus benar-benar dijaga. Jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan,” tegasnya.Selain itu, Bobby meminta seluruh OPD menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, dan tidak mudah mengeluh. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki target pembangunan yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu."Kita punya target dan tujuan pembangunan bagi pejabat yang merasa kurang pas dan merasa tidak nyaman silakan sampaikan pengunduran diri," ucap Bobby.Secara khusus, Bobby juga menyinggung perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Ia berharap lembaga tersebut dapat menjadi pengarah bagi OPD dalam merumuskan ide, inovasi, serta langkah strategis untuk menyukseskan pembangunan di Sumut.Adapun jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 308 orang, terdiri dari 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, 117 pejabat administrator, dan 180 pejabat pengawas. Sebelas pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Ardan Noor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sutan Tolang Lubis sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).Kemudian Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD, Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya, Dedi Jaminsyah Putra sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuda Pratiwi Setiawan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Fariz Haholongan Hutagalung sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zulkifli sebagai Kepala Biro Organisasi, Yoga Budi Pratama Irawan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Yulinda Elvi Nasution sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap mendukung dan menjalankan amanah Presiden RI Prabowo Subianto, untuk mencapai target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) tahun 2027. Kelebihan muatan kendaraan truk berkapasitas besar menjadi salah satu penyebab jalan kerap kali rusak, karena tidak mampu menampung beban angkutan yang melebihi kapasitas kendaraan.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Perhubungan Sumut, Rochani Litiloly dan pejabat lainnya, saat menggelar Konfrensi pers dengan tema ‘Stop Kendaraan Over Dimension Over Load’ yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat 3 Oktober 2025.Dalam kesempatan itu, Rochani menyampaikan paparan terkait latar belakang kendaraan bermotor/truk yang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan. Bahwa indikasinya adalah, penentuan tarif angkutan barang disepakati antara pemilik barang dengan pengusaha pengangkutan. Namun di sisi lain ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pengangkut barang seperti operasional lapangan yang bervariasi, dimana biaya bongkar, parkir tidak resmi hingga pungutan liar menjadi perhitungan untuk biaya tambahan.Sehingga untuk menekan biaya operasional, pemilik barang maupun pengusaha pengangkutan bersepakat memuat bawaan dengan melanggar ketentuan batas maksimal atau kapasitas daya angkut kendaraan. Termasuk juga dimensi atau ukuran bak yang memanjang ke belakang, untuk menghindari barang bertumpuk ke atas.“Jadi ada modifikasi kendaraan oleh bengkel kendaraan tidak resmi yang tidak sesuai ketentuan. Termasuk juga sulitnya meminta komitmen dalam mengurangi ODOL karena ada perusahaan logistik atau pemilik barang yang besar biasanya menggunakan sistem kontrak ke pihak ketiga dalam distribusinya,” jelas Rochani.Karena itu, lanjutnya, Dishub Sumut akan melaksanakan beberapa upaya dan rencana penanganan ODOL sebagaimana amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pada tahun ini pemerintah menyusun rencana aksi, hingga langkah lanjut yang dikoordinir Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfrawil).Melibatkan Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kemen-PU, Kemendagri, Kepolisian serta pemangku kepentingan lainnya, menuju Zero ODOL 2027.Sementara untuk dukungan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi untuk bisa mengefektifkan rencana aksi penanganan ODOL di seluruh kabupaten/kota. Di antaranya melalui isu keselamatan transportasi seperti sertifikasi karoseri dan bengkel umum, isu penanganan kendaraan ODOL seperti menyusun jaringan lintas angkutan barang, penataan kelas, pengawasan muatan barang di jalan provinsi dan kabupaten/kota serta penertiban perusahaan angkutan barang.“Setiap ruas jalan, baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota punya kapasitas masing-masing. Karena itu kita juga akan terus menyosialisasikan kepada pengusaha agar memperhatikan kondisi muatan untuk tidak berlebihan. Karena itu menjadi penyebab jalan cepat rusak. Selain itu, kita juga akan melakukan pengembangan sistem pengawasan,” sebutnya.