LensaDaily - Sebanyak 308 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution. Semuanya diingatkan tidak melakukan kerja tambahan yang dapat merugikan organisasi, keluarga, maupun diri sendiri.Pelantikan dan pengambilan sumpah janji serta pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Senin 9 Maret 2026."Jangan ada kegiatan tambahan seperti masalah Pungli (pungutan liar) atau meminta uang dalam proyek. Mari kita rapikan dan tertibkan bersama agar terhindar dari tindakan yang merugikan diri kita sendiri,” kata Bobby Nasution.Bobby Nasution mengatakan, dengan jumlah pejabat yang cukup banyak tersebut, diharapkan organisasi di lingkungan Pemprov Sumut dapat bekerja lebih baik, solid, dan mampu memperkuat kinerja Pemprov Sumut. Ia menegaskan bahwa berbagai pesan terkait tugas dan tanggung jawab jabatan sebenarnya telah sering disampaikan dalam pelantikan sebelumnya. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan arahan yang sudah disampaikan.Bobby juga menyampaikan bahwa saat ini kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur telah memasuki tahun kedua. Karena itu, pembahasan di internal organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi sebatas program, tetapi bagaimana menjalankan visi dan misi pemerintah daerah secara nyata.Karenanya, ia mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga kekompakan di lingkungan kerja masing-masing. Namun, kekompakan tersebut bukan untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran.“Kekompakan di masing-masing OPD harus benar-benar dijaga. Jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan,” tegasnya.Selain itu, Bobby meminta seluruh OPD menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, dan tidak mudah mengeluh. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki target pembangunan yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu."Kita punya target dan tujuan pembangunan bagi pejabat yang merasa kurang pas dan merasa tidak nyaman silakan sampaikan pengunduran diri," ucap Bobby.Secara khusus, Bobby juga menyinggung perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Ia berharap lembaga tersebut dapat menjadi pengarah bagi OPD dalam merumuskan ide, inovasi, serta langkah strategis untuk menyukseskan pembangunan di Sumut.Adapun jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 308 orang, terdiri dari 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, 117 pejabat administrator, dan 180 pejabat pengawas. Sebelas pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Ardan Noor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sutan Tolang Lubis sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).Kemudian Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD, Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya, Dedi Jaminsyah Putra sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuda Pratiwi Setiawan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Fariz Haholongan Hutagalung sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zulkifli sebagai Kepala Biro Organisasi, Yoga Budi Pratama Irawan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Yulinda Elvi Nasution sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.

LensaDaily - Sebanyak 248 kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumut menerima Surat Keputusan (SK) penugasan yang diserahkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan mengingatkan agar jangan ada pungutan liar (Pungli). Tahun 2029, Bobby Nasution menargetkan semua sekolah tingkat SMA, SMK dan SLB negeri se-Sumut gratis.“Saya minta tolong benar-benar pahami manajemen keuangan, agar tidak ada lagi kasus-kasus keuangan di sekolah, agar tidak ada lagi pungli-pungli, tidak ada lagi anak yang terbebani pendidikannya karena biaya,” kata Bobby usai penyerahan SK Penugasan Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 19 Januari 2026.Untuk mengurangi beban peserta didik, Bobby menargetkan pada tahun 2029 seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumut digratiskan biaya sekolahnya. Bahkan, target tersebut diharapkan dapat dimajukan menjadi tahun 2027 atau 2028.“Target kita 2029, seluruh sekolah di Sumut harus sudah bisa gratis. Tahun ini selain di Nias, kita tambah lagi lima di daerah terdampak bencana, jadi harusnya bisa maju lagi. Karena tahun ini sudah ditambah jadi bisa maju di 2027 atau 2028,” ujar Bobby.Selain itu, Bobby juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas peserta didik di Sumut. Menurutnya, kualitas siswa masih perlu terus ditingkatkan, yang tercermin dari nilai penerimaan mahasiswa baru di universitas serta hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).“Maka tim pengajar, guru-guru semua harus bisa memahami dan mengetahui mekanisme belajar agar nilai average rendah di Sumut bisa meningkat,” kata Bobby.Terakhir, Bobby berpesan agar para kepala sekolah dapat bekerja dengan baik serta menjalankan seluruh target dan capaian visi misi Pemerintah Provinsi Sumut. Hal tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja.“Selamat bertugas, mudah-mudahan tanggung jawab yang diberikan membawa kebaikan bagi anak didik,” ujar Bobby.Adapun rincian 248 kepala sekolah tersebut terdiri dari 161 kepala SMA, 80 kepala SMK, dan 7 kepala SLB. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta kepala OPD terkait.

LensaDaily - Video viral di platform TikTok yang direkam  seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Deliserdang, Farida Purba, terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat menjadi perhatian dan atensi bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution langsung bertindak cepat menyikapi video viral tersebut menggelar pertemuan dengan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Minggu 2 November 2025.Dalam pertemuan itu, Bobby meminta Bupati Deliserdang untuk mengambil kebijakan yang bijak, dengan mempertimbangkan aspek kepegawaian dan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan ini telah menjadi atensi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).“Saya mendapat perintah langsung dari Mendagri atas atensi Presiden terkait permasalahan video ini. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik, dan akan diberikan solusi terbaik oleh bupati,” ujar Bobby Nasution.Bobby juga memberikan masukan spesifik terkait kebijakan kepegawaian, khususnya mengenai proses kenaikan pangkat. Ia menyoroti kasus ASN yang akan memasuki masa pensiun, agar tetap diberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat, meskipun dampak terhadap kenaikan gaji pensiun tidak terlalu signifikan.“Remedial (tes ulang) bisa kembali dijadwalkan oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pegawai yang akan pensiun. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan diberikan solusi terbaik,” katanya.Menanggapi arahan Gubernur, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyatakan kesiapan Pemkab Deliserdang untuk mengambil kebijakan khusus. Ia memastikan bahwa pihaknya akan segera menyelenggarakan remedial test bagi 58 ASN yang sebelumnya tidak lulus dalam tes kenaikan pangkat — termasuk Farida Purba dari Dinas Kesehatan Deliserdang.“Kita akan melaksanakan remedial kembali bagi 58 ASN yang tidak lulus, dan pelaksanaannya akan diselenggarakan oleh BKN Medan,” jelas Bupati Asri Ludin Tambunan.Sementara itu, terkait dugaan pungli yang disampaikan Farida Purba, Gubernur Bobby Nasution dan Bupati Asri Ludin Tambunan meminta kerja sama Farida untuk menyampaikan secara terbuka kepada Inspektorat Sumut dan Inspektorat Deliserdang terkait nama-nama terduga serta bukti dugaan pungli tersebut, agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti ke ranah hukum.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhamamd Bobby Afif Nasution menyebut penetapan kenaikan upah minimum harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kenaikan upah buruh juga harus dilihat pada kemampuan para pelaku usaha, apalagi pada kondisi ekonomi saat ini. Ini dikatakan Bobby Nasution saat bertemu dengan Pengurus Asosiasi Gerak Buruh untuk Sumatera Utara yang Kondusif, di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 11 September 2025. Ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya, dalam rangka menyejahterakan para buruh dalam hal kenaikan upah dan kepemilikan rumah subsidi.Bobby Nasution menyampaikan, penetapan kenaikan upah minimum harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Secara pribadi, saya mendukung kenaikan upah minimum itu,” ucapnya.Kenaikan upah buruh juga harus dilihat pada kemampuan para pelaku usaha, apalagi pada kondisi ekonomi saat ini. Bobby menerima laporan bahwa selama ini pelaku usaha harus menyiapkan setidaknya 30% dari anggaran untuk biaya tak terduga.“Kalau memang upah buruh mau dinaikkan, tapi cost perusahaan yang bukan variabel dihilangkan, seperti kutipan preman, uang bongkar itu dihilangkan, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan buruh. Kalau kita semua bergerak, kekompakan kita semua untuk kesejahteraan buruh,” ucapnya.Untuk itu, Bobby mengajak kepada serikat buruh untuk menjaga kondusivitas di Provinsi Sumut. Salah satu caranya dengan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, yakni mencegah terjadinya pungutan liar (liar) yang sering dialami oleh pelaku usaha.Bobby kemudian menanggapi terkait program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, harga satu unit rumah subsidi tersebut maksimum Rp166 juta. Artinya, harga tersebut masih bisa diturunkan.Untuk membantu para buruh, Pemprov Sumut akan menanggung biaya awal kepemilikan rumah subsidi tersebut, seperti biaya notaris dan propisi. Jika subisid ditiadakan, maka biaya awal yang harus dikeluarkan buruh bisa mencapai Rp8 juta. Namun, dengan adanya bantuan pemerintah maka biaya awalnya diperkirakan hanya Rp1,2 juta.“Dari kuota KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sumut diberi kuota 15.000 unit. Dari jumlah ini ada kuota untuk para buruh. Sebelumnya sudah ada kuota untuk rumah para prajurit TNI AD,” katanya.Untuk mekanismenya, Bobby meminta kepada REI agar membangun rumah tersebut tidak jauh dari kawasan industri. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi tambahan biaya operasional bagi para pekerja.“Kalau jauh, kasihan para buruh ini. Sudah bayar kredit rumah, ada tambahan ongkos ke pabrik karena lokasinya jauh. Kalau bisa cari di lokasi yang dekat,” usul Bobby.Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sumut CP Nainggolan menyampaikan tentang tuntutan kenaikan upah 8,5% sampai 10,5%. Menurutnya, kenaikan upah ini, akan berdampak terhadap kemampuan para pekerja dalam hal kepemilikan rumah subsidi.“Kalau saat ini upah minimum sekitar Rp3,5 juta per bulan, paling tidak upah minimum mestinya minimal Rp4 juta per bulan,” kata CP Nainggolan.Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhamamd Faisal Hasrimy, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut I Nyoman Suarjaya, para elemen serikat pekerja, jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan.

LensaDaily - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut diminta untuk terus memperkuat kerja sama tim (teamwork). Dengan teamwork yang kuat, seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan lebih optimal dan hasilnya maksimal.Ha tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Senin 25 Agustus 2025.“Saya yakin di sini bapak dan ibu memiliki pengalaman, keterampilan juga kemampuan, hanya saja kalau bekerja sendiri itu tidak akan maksimal hasilnya. Di mana-mana termasuk di negara maju saya perhatikan, bekerja dalam tim (teamwork) itu akan lebih baik,” ujar Sekda Sumut itu.Hadir dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Ahmad Yazid Matondang, para Kepala Bidang, Kasubag, pejabat fungsional, ASN dan tenaga pendukung di jajaran Diskominfo Sumut.Togap juga menambahkan, bekerja dalam tim ini juga sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumut yakni kolaborasi. “Kolaborasi ini artinya kerja sama, gotong royong atau sinergi. Oleh karena itu, kita harus saling bekerja sama dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ada yang merasa lebih hebat daripada orang lain,” kata Togap.Diingatkannya, agar seluruh ASN dapat memberikan dukungan yang penuh terhadap pimpinan. Apalagi Provinsi Sumut, menurutnya sudah sangat memperhatikan kesejahteraan pegawai.“Sumut ini kalau kita lihat dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya tidak terlalu tinggi, tapi untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah sangat luar biasa. Artinya, kalau sudah diperhatikan kesejahteraan kita di sini, maka harapan saya harus kita berikanlah yang terbaik kepada pemerintah. Jangan korupsi, menerima gratifikasi ataupun melakukan Pungli,” ujarnya.Seiring tugas Dinas Kominfo Sumut sebagai garda terdepan dalam mengawal informasi publik, Togap juga mengingatkan, ASN harus dapat memberikan penjelasan terkait dengan isu ataupun informasi tentang Sumut, yang beredar di tengah masyarakat.“Kita harus dapat memberikan pejelasan tentang informasinya yang benar. Jangan malah ikut-ikutan menyebarluaskannya, makanya saya ajak semua kita kompak mendukung kinerja pimpinan dan saling mengingatkan,” katanya.Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap melaporkan kepada Sekdaprov Sumut, bahwa Dinas Kominfo Sumut memiliki ASN sebanyak 57 orang dan 1 orang PPPK. “Tenaga honor (Non-ASN) terdiri dari 63 orang yang termasuk dalam database BKN dan 10 orang yang tidak tercover dalam database, selebihnya tenaga outsourching, yaitu tenaga keamanan, pramusaji dan security,” kata Erwin.Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Sumut Porman Mahulae dalam kesempatan tersebut memaparkan, tugas dan fungsi serta program kerja Dinas Kominfo Sumut yang tersinkronisasi dengan visi dan misi Gubernur Sumut, serta tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut tahun 2025-2029.“Dinas Kominfo Sumut dalam penyelenggaraannya mengemban tugas mewujudkan program prioritas Provinsi Sumut ke-11, yaitu transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat,” kata Porman.Program ini seiring dengan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sumut yakni ‘CERDAS’ menghadirkan digitalisasi pelayanan publik yang cepat, responsif, handal dan solutif.“Dalam hal ini kami fokus pelaksananya terkait dengan ditigalisasi. Dinas Kominfo diberikan tugas untuk membangun portal atau website aplikasi mobile yang mengintegrasikan layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, pajak. Kedua, penyediaan akses wifi gratis di alun-alun dan ruang publik agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital dan terakhir sentralisasi jaringan intra daerah,” papar Porman.