LensaDaily - Pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan rantai pasok hortikultura, serta optimalisasi sistem perdagangan komoditas pangan diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memperkuat pengendalian inflasi. Hal ini, Pemprov menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN).Hal tersebut mengemuka saat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap menerima audiensi jajaran Direksi PT Rumah Tani Nusantara bersama Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 3 Juli 2026.Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman Harahap mengapresiasi inisiatif PT Rumah Tani Nusantara yang menawarkan konsep kolaborasi dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat."Kita maunya masyarakat tenang dan nyaman. Belajar dari pengalaman lalu di mana harga komoditas seperti cabai sempat melonjak tinggi, kehadiran sistem penataan pasokan seperti ini sangat kita butuhkan. Saya berharap ada pembicaraan yang lebih teknis dan mendalam setelah ini untuk merumuskan formula kerja sama yang aman dan sesuai ketentuan," ujar Sulaiman.Ia juga meminta PT Rumah Tani Nusantara segera membangun komunikasi intensif dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan perdagangan, mengoptimalkan jalur distribusi, sekaligus memperkuat kapasitas penyimpanan (storage) komoditas pangan.Sementara itu, Deputi Direktur BI Perwakilan Sumut Abdul Khalim mengatakan, Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi yang saat ini menunjukkan kondisi semakin kondusif. Kehadiran PT Rumah Tani Nusantara dinilai dapat menjadi mitra strategis Pemprov Sumut dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pertanian."Harapan kami, jaringan yang dimiliki Rumah Tani Nusantara bisa berpartner terutama dari sisi manajemen penjualan saat produksi berlebih (surplus) agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Sebaliknya, saat pasokan menipis, mereka bisa berkolaborasi menjadi pemasok pangan guna menekan laju inflasi," kata Abdul Khalim.Menurutnya, pemanfaatan sistem data perdagangan digital yang tengah disiapkan akan mendukung analisis pergerakan harga komoditas secara lebih dini. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi pasar secara tepat sasaran dan berbasis data.Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bachtiar menyampaikan, perusahaannya yang bergerak di bidang konsultan pertanian, kemitraan, dan perdagangan siap mendukung penguatan ketahanan pangan di Sumut. Ia menilai Sumut memiliki potensi pertanian yang besar sekaligus menjadi wilayah strategis dalam jaringan distribusi perusahaan yang mencakup Pekanbaru, Batam, hingga pasar ekspor."Sumatera Utara ini konsumsinya besar, tapi sering kali pasokan masuk tanpa filter dan aturan yang rapi, sehingga harga di tingkat petani lokal jatuh. Kami hadir untuk membantu tata kelola pasokan tersebut. Ketika Sumut mengalami surplus, kami siap membantu menyalurkannya ke pulau lain melalui jaringan kami. Sebaliknya, jika terjadi defisit, kami siap menyuplai kekurangan stok tersebut," ungkapnya.Dalam paparannya, PT Rumah Tani Nusantara juga memperkenalkan ekosistem bisnis yang telah mengelola kemitraan lahan lebih dari 15.000 hektare dan memberdayakan puluhan ribu petani, termasuk melalui program regenerasi petani muda.Pada 2026, perusahaan tersebut juga menyiapkan ekspansi sarana logistik untuk mempercepat distribusi komoditas hortikultura, seperti cabai, kentang, dan bawang, dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Karo dan daerah lainnya.Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana kerja sama dalam forum yang lebih formal dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta BUMD. Langkah tersebut diharapkan dapat bermuara pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara.***

LensaDaily - Aksi nekat dilakukan seorang petani yang menyambi edarkan sabu di Kabupaten Simalungun menyerang polisi dengan gunting bedah saat akan ditangkap Polres Simalungun. Pelaku ditangkap di pinggir parit areal perkebunan kelapa sawit PT PP Lonsum Bah Bulian, Nagori Bah Bulian Kamis 30 April 2026.Tersangka bernama Sargusman Sinaga alias Usman (38), seorang petani yang diduga aktif mengedarkan sabu di kampungnya. Penangkapan berlangsung menegangkan lantaran tersangka sempat melakukan perlawanan menggunakan gunting bedah kecil yang digenggamnya. Namun, petugas berhasil melumpuhkan dan mengamankan pelaku tanpa menimbulkan korban.“Jajaran Polsek Raya Kahean terus bergerak tanpa henti dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang meresahkan masyarakat,” ungkap Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, Senin 4 Mei 2026.Kapolsek Raya Kahean, AKP Surianto Pinem, menjelaskan penangkapan berawal dari laporan masyarakat pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 WIB terkait aktivitas mencurigakan di areal perkebunan dekat SD Negeri Bah Bulian.Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek memerintahkan tim yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Martuahman Purba bersama personel lainnya untuk melakukan penyelidikan.“Tim mendekati lokasi secara senyap dan menemukan tersangka sedang duduk di pinggir parit sambil merakit alat hisap sabu. Saat dilakukan penyergapan, pelaku melawan dengan gunting, namun berhasil diamankan,” jelasnya.Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa satu plastik klip besar berisi sabu seberat bruto 2,68 gram yang disimpan dalam bungkus rokok, kaca pirex, serta sejumlah plastik klip kosong.Selain itu, turut diamankan uang tunai Rp1.213.000 yang diakui sebagai hasil penjualan sabu, satu set alat hisap sabu, dua sendok dari pipet, satu mancis, dua unit handphone merek Vivo dan Oppo, serta gunting kecil yang digunakan pelaku saat melawan.Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang di Kota Pematangsiantar pada Rabu (29/4/2026) malam, dan sebagian barang telah diedarkan.

LensaDaily - Sebanyak 1,050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo dikirim ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengiriman ini merupakan bagian dari kerja sama antardaerah (KAD) untuk menjaga keseimbangan pasar antara daerah penghasil (surplus) dan daerah konsumen (defisit).Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1,050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pelepasan cabai merah tersebut berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 22 April 2026.Selain menjaga keseimbangan pasokan, Bobby menegaskan, KAD diharapkan mampu mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga, baik di tingkat petani maupun konsumen. Program ini juga diyakini dapat menjamin ketersediaan pasokan, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas akses pasar.“Tolong jadikan KAD ini sebagai salah satu program unggulan. Kalau sudah banyak kabupaten/kota yang menjalin kerja sama antardaerah, maka prioritaskan daerah yang telah membuat komitmen KAD,” ujarnya.Pemprov Sumut, lanjut Bobby, menargetkan pelaksanaan KAD di 12 kabupaten/kota pada tahun ini. Ia optimistis program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.“Ini terobosan luar biasa, sudah menolong para petani cabai di Karo. Yang kami lakukan ini pure untuk kesejahteraan para petani,” katanya.Bobby juga mengingatkan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah dan petani dalam menjalankan kerja sama tersebut. Menurutnya, komitmen akan memperlancar distribusi, menjamin harga di tingkat petani, menstabilkan ekonomi, serta memastikan ketersediaan pasokan bagi pembeli.Ia memastikan kerja sama ini tidak akan mengurangi pasokan cabai merah di Sumut. Menurutnya, ketersediaan cabai masih mencukupi, terutama setelah melewati periode hari besar keagamaan.Sementara itu, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkab Karo dan Palangkaraya baru terjalin tahun ini. Pengiriman saat ini merupakan tahap ketiga, dengan total 1,050 ton cabai merah yang didistribusikan dalam tiga tahap.“KAD ini sangat membantu para petani di Karo. Karena harga cabai merah di tingkat petani sempat turun. Pernah turun hingga Rp9.000 per kilogram. Setelah KAD, harganya kemudian naik, hingga kini berada di harga Rp25.000 per kg,” ucapnya.Kabupaten Karo merupakan salah satu sentra produksi cabai merah di Sumut, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare. Selain ke Palangkaraya, cabai merah dari daerah ini juga dipasok ke Sumatera Barat dan Riau.Ketua Gapoktan Terpuk Sisiwa, Pedoman Ginting, menilai sinergi antardaerah menjadi solusi efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Dampak positifnya kini mulai dirasakan para petani.Ia menjelaskan, Gapoktan yang dipimpinnya terdiri dari 13 kelompok tani dengan kapasitas produksi cabai merah mencapai 3–4 ton per hari.“Setelah adanya KAD, harga cabai merah di pasaran berangsur naik, dari Rp9 ribu per kilogram, naik ke harga Rp18 ribu per kilogram. Terakhir harganya Rp25 ribu per kilogram. Untuk harga kesepakatan KAD dengan Palangkaraya kami sepakati Rp21.000 per kilogram. HPP (harga pokok produksi) di Karo Rp18.000 per kg. Harga segitu masih bisa untung,” sebutnya. 

LensaDaily - Kolaborasi luas Green Justice Indonesia (GJI) dengan masyarakat Tapanuli Selatan khususnya kelompok binaan guna mendorong pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk kopi, agar memiliki nilai tambah. Produk kopi dari wilayah tersebut telah diperkenalkan dalam forum internasional di Davos, Swiss, sebagai bagian dari komoditas berbasis komunitas yang potensial.Hal ini dikatakan Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo dalam kegiatan di pusat Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang disebut sebagai “Huta Kopi” di wilayah Tapanuli Selatan. Panut menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus instrumen pelestarian lingkungan. Katanya, konsep “huta” yang berarti kampung sengaja diusung sebagai ruang bersama bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi.“Huta kopi ini kita jadikan sebagai rumah bersama, tempat berkolaborasi antara masyarakat, lembaga pendamping seperti LPHD, serta berbagai mitra untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan menjaga ekosistem,” ujarnya, Kamis 16 April 2026.Ia menjelaskan, GJI membuka ruang kolaborasi luas dengan masyarakat Tapanuli Selatan, khususnya kelompok binaan seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), guna mendorong pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk kopi, agar memiliki nilai tambah.Selain sebagai pusat aktivitas, “gerai huta” juga difungsikan sebagai ruang promosi produk-produk HHBK yang ditargetkan menembus pasar internasional.Panut mengungkapkan, kopi Tapanuli Selatan kini mulai mendapat perhatian global. Produk kopi dari wilayah tersebut bahkan telah diperkenalkan dalam forum internasional di Davos, Swiss, sebagai bagian dari komoditas berbasis komunitas yang potensial.“Sekarang kita dorong branding ‘Kopi Tapsel’, mencakup kopi dari Marancar, Sipirok, dan wilayah lainnya, agar punya identitas kuat di pasar,” katanya.Menurutnya, kopi memiliki peluang pasar yang sangat besar karena telah menjadi bagian dari gaya hidup global lintas kelas sosial. Fenomena “ngopi” bahkan berkembang menjadi medium interaksi sosial hingga diplomasi bisnis.“Sekarang orang bicara usaha, diskusi, bahkan menjalin relasi banyak dimulai dari kopi. Ini peluang besar yang harus kita tangkap,” ujarnya.Lebih dari sekadar komoditas, Panut juga menyinggung filosofi kopi sebagai simbol kehidupan. Meski identik dengan rasa pahit dan warna hitam, kopi justru menghadirkan kehangatan, kebersamaan, dan semangat.“Tidak semua yang pahit itu menyedihkan, dan tidak semua yang hitam itu buruk. Kopi justru menyatukan, menciptakan suasana, dan membuka ruang dialog,” katanya.Melalui inisiatif ini, GJI bersama mitra, termasuk sektor swasta, berupaya membangun ekosistem kopi yang berkelanjutan. Fokusnya tidak semata pada keuntungan komersial, melainkan sebagai proses pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat.“Kita tidak mengejar komersialisasi berlebihan. Yang penting usaha ini bisa berkelanjutan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menjadi ruang belajar bersama,” kata Panut.Ke depan, Huta Kopi diharapkan menjadi pusat interaksi, diskusi, sekaligus pengembangan pasar bagi produk-produk lokal berbasis hutan di Tapanuli Selatan.Kepala Bidang Tahura Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tapanuli Selatan, M. Arief Hasibuan, menyambut positif pembukaan Gerai Huta Kopi sebagai langkah strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal.Dalam sambutannya pada kegiatan grand opening, Arief menilai inisiatif tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dan ekspansi usaha kopi lokal yang kian berkembang, termasuk rencana pembukaan cabang di Padangsidimpuan.“Semangatnya sangat terasa. Ini langkah baik untuk memperkuat pengembangan kopi dari wilayah Tapanuli Selatan, baik dari Sipirok, Marancar, maupun daerah lainnya,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa kopi Tapanuli Selatan memiliki potensi besar karena komoditas ini telah dikenal secara global. Karena itu, menurutnya, sinergi antar pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing kopi daerah.Namun demikian, Arief mengingatkan agar pengembangan sektor kopi tetap memperhatikan aspek lingkungan, terutama dalam praktik budidaya oleh petani.“Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai petani merambah kawasan hutan. Produksi boleh meningkat, tapi kelestarian hutan harus tetap dijaga,” katanya.Menurutnya, keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi hal penting agar manfaat dari sektor kopi dapat dirasakan secara berkelanjutan.Selain itu, ia juga menyoroti dampak positif lain dari hadirnya Gerai Huta Kopi, seperti terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal.“Dengan adanya gerai ini, tentu akan ada penyerapan tenaga kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.Arief pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam inisiatif tersebut, termasuk Green Justice Indonesia dan para mitra yang mendorong pengembangan kopi berbasis masyarakat.Ia berharap Gerai Huta Kopi dapat terus berkembang sebagai pusat promosi, kolaborasi, dan penguatan ekonomi lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.Praktisi kopi Wahid Harahap menekankan pentingnya mentalitas dan ketekunan bagi generasi muda yang ingin terjun di sektor kopi.Dalam sambutannya pada pembukaan Gerai Huta Kopi, ia menyampaikan bahwa filosofi kopi tidak hanya soal rasa, tetapi juga mencerminkan perjalanan hidup.“Kopi itu hitam dan pahit. Tapi dari situ kita belajar, jangan berharap hidup manis sebelum merasakan pahitnya proses,” ujarnya.Wahid, yang mengaku memulai usaha kopi sejak 2008, menceritakan bagaimana perjuangannya di awal tidak mudah. Ia bahkan harus menghadapi kondisi ketika minat masyarakat terhadap kopi masih rendah.Namun, seiring waktu, kopi justru berkembang menjadi gaya hidup dan peluang usaha yang menjanjikan, termasuk di Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan.Ia juga menyebut keberhasilannya dalam ajang internasional sebagai bukti bahwa kopi daerah memiliki potensi besar.“Pada 2017, saya meraih peringkat lima dari 172 peserta di festival kopi dunia. Ini bukti bahwa kopi kita bisa bersaing,” katanya.Wahid berharap pengalaman tersebut bisa menjadi motivasi bagi petani dan pelaku usaha kopi, khususnya yang baru memulai di sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK).

LensaDaily - Perbaikan dan pembangunan dua ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Toba dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) akan segera pada tahun ini oleh Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut.“Ada dua ruas jalan provinsi yang menghubungkan atau mengkoneksikan Kabupaten Toba dan Kabupaten Labuhanbatu Utara akan dikerjakan tahun 2026 ini,” ujar Kadis BMBKCK Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, Senin 30 Maret 2026.Dua ruas jalan yang akan diperbaiki yaitu jalan provinsi di ruas Jalan Silimbat-Parsoburuan di Kabupaten Toba sepanjang 8,30 Km dengan anggaran sebesar Rp49,8 miliar dan jalan provinsi pada ruas Parsoburuan- batas Labura di Kabupaten Toba sepanjang 7 Km dengan anggaran sebesar Rp42 miliar.Pekerjaan ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi dan mendorong peningkatan ekonomi lokal, terutama untuk distribusi hasil pertanian masyarakat.“Pembangunan dua ruas jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dengan jalan yang lebih baik, mobilitas barang dan jasa, khususnya hasil pertanian dari Kabupaten Toba dan Labuhanbatu Utara, akan lebih lancar sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat setempat,” kata Chandra.Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan proyek, menurut dia, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten Toba dan Labuhanbatu Utara, aparat keamanan, serta pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan dan desa.“Pengawasan kualitas pekerjaan juga akan dilakukan secara rutin agar hasilnya tahan lama dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Chandra.Sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Habinsaran, Borbor, dan Nassau (Habornas) yang sudah puluhan tahun merasakan jalan rusak, mendorong percepatan perbaikan jalan tersebut kepada pemerintah provinsi Sumut.Perbaikan dua ruas jalan provinsi ini sangat krusial karena dapat mempercepat distribusi hasil pertanian, mengurangi biaya angkutan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.