LensaDaily - Lebih dari 50 atlet dikabarkan mengajukan permohonan pindah ke provinsi lain dampak dari mulai kehilangan motivasi setelah merasa kurang dihargai secara finansial. Honor yang diterima atlet Pelatda yang Program Pembinaan Intensif (PPI) KONI Sumut  disebut hanya sekitar Rp1,966 juta per bulan.Angka itu dinilai jauh dari cukup untuk menunjang kebutuhan hidup, apalagi bagi atlet yang harus menjalani latihan intensif dan meninggalkan pekerjaan lain. “Iya, kali gaji segitu dengan aturan yang makin ribet,” ujar seorang atlet peraih medali PON 2024 yang enggan disebutkan namanya, Senin 11 Mei 2026.Kondisi ini memicu dilema. Di satu sisi, mereka ingin tetap membela daerah. Namun di sisi lain, kebutuhan hidup dan masa depan menjadi pertimbangan realistis. Tak sedikit yang mulai melirik provinsi lain yang dinilai lebih menjanjikan dari segi kesejahteraan dan pembinaan.Keresahan para atlet juga ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menilai kepindahan atlet adalah hal wajar di tengah minimnya perhatian terhadap kesejahteraan.“Wajar atlet pindah, mereka cari yang jelas. Hidup gak ada yang gratis sekarang,” tulis salah satu netizen.Sedangkan Ketua Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) Sumatera Utara, Lamhot Simamora meminta agar KONI Sumut menambah honorium yang diterima atlet Program Pembinaan Intensif (PPI) tersebut. Sebab jumlah Rp1,96 juta dinilai jauh dari cukup."Saya sebagai mantan atlet sangat paham dengan kebutuhan atlet. Dengan Rp1,96 juta, apa yang bisa dilakukan atlet? Sangat kurang itu," tegas Lamhot ketika dihubungi, Senin 11 Mei 2026.Lamhot mengaku kaget bahwa atlet PPI KONI Sumut hanya menerima Rp1,96 juta per bulan. Jumlah itu jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2026 sebesar Rp3,2 juta."Kondisi atlet Sumut sekarang ini tentu sangat memprihatinkan karena honor mereka jauh dari UMP," tegas mantan petinju juara Asia Pasifik (OPBF) tersebut.Dengan kondisi ini, Lamhot menilai wajar saja banyak atlet minta pindah dari Sumut. Sebab mereka merasa tidak dihargai. Apalagi ada provinsi lain yang menjanjikan lebih tinggi dari Sumut."Ini harus menjadi perhatian bagi pengurus KONI Sumut. KONI Sumut harus berjuang agar honor atlet PPI tersebut bisa ditambah," harapnya.Lamhot berharap agar KONI Sumut bisa fokus kepada program PPI tersebut. Anggaran-angaran yang tidak perlu berupa kegiatan seremoni bisa dialikan ke PPI."Kegiatan-kegiatan KONI Sumut yang bersifat seremoni dan honorium bisa dialihkan ke PPI. Atau mungkin bisa usulkan ke Pemprov Sumut untuk menambah anggaran," saran Lamhot. Sedangkan Ketua PPI KONI Sumut Prof Indra Kasih membenarkan honor atlet PPI Sumut sebesar Rp1,96 juta. "Para atlet sebenarnya menerima Rp2 juta, namun karena harus dipotong pajak maka menjadi Rp1,96 juta. Itu sesuai aturan Inspektorat dan BPK," ungkap Indra Kasih.Soal honor tersebut sangat minim dan jauh dari UMK, Indra Kasih menyebutkan jumlah itu sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Anggaran yang ada harus dibagi dengan jumlah atlet yang menjalani program PPI. "Bukan asal-asalan kita tentukan itu besarannya. Tapi rasionya dari anggaran yang ada dibagi dengan jumlah atlet. Semua tergantung kemampuan anggaran yang ada," jelasnya.Indra Kasih menambahkan, jumlah atlet yang menjalani program PPI juga akan bertambah. Untuk tahap pertama ini sebanyak 14 cabor, kemudian bertambah 12 cabor pada Juni nanti, dan tambah cabor beregu pada Oktober."Jumlah atlet dan cabor akan bertambah nanti. Kita berharap honor atlet PPI bisa bertambah pada tahun 2027 mendatang," harapnya.

LensaDaily - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut diminta pertahankan posisi Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT 2028 dan memperkuat pembinaan serta integritas atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan di seluruh cabang olahraga (cabor). Pembinaan atlet selama ini sudah berjalan baik dan menunjukkan hasil signifikan.Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi pengurus KONI Sumut di ruang kerjanya, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa 7 April 2026. Turut hadir Ketua Umum KONI Sumut Hatunggal Siregar bersama jajaran pengurus, antara lain, Indra Kasih, Bambang Kencono, dan Irwan Pulungan.Dalam pertemuan itu, Bobby Nasution menilai pembinaan atlet selama ini sudah berjalan baik dan menunjukkan hasil signifikan. Hal tersebut terlihat dari capaian Sumut pada beberapa ajang Pekan Olahraga Nasional (PON), yakni peringkat 8 pada PON Riau 2012, peringkat 9 pada PON Jawa Barat 2016, peringkat 12 pada PON Papua 2021, hingga menembus peringkat 4 nasional pada PON Aceh–Sumut 2024.“Untuk mendapatkan tren positif, setidaknya kita harus mempertahankan peringkat nasional sampai tiga atau empat kali. Tetapi untuk menjaga itu, perlu pembinaan atlet melalui cabang olahraga (cabor) yang intensif,” ujar Bobby Nasution.Ia juga menyoroti potensi perpindahan atlet berprestasi ke provinsi lain, meskipun sebelumnya dibina sebagai atlet asal Sumut. Menurutnya, capaian peringkat empat nasional pada PON 2024 harus diiringi dengan upaya menjaga agar atlet tidak berpindah atau “dibajak” daerah lain.“Bagaimana atlet kita tidak tertarik untuk pindah ke daerah lain, itu harus dijaga. Bila perlu ada semacam penyemangat agar mereka merasa senang di Sumut. Misalnya seperti menjadikan atlet kita brand ambassador sebuah produk nasional, atau memberikan keistimewaan seperti diskon khusus dan sebagainya,” jelasnya.Selain itu, Bobby Nasution juga mendorong KONI untuk melihat olahraga sebagai sektor potensial penggerak ekonomi. Ia menilai, olahraga dapat menjadi industri yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara.Sementara itu, Hatunggal Siregar menyampaikan pihaknya tengah merancang Program Pembinaan Intensif (PPI) 2026 untuk mempersiapkan atlet unggulan menuju PON 2028. Program tersebut meliputi latihan, try out, hingga training camp.PPI 2026 direncanakan terbagi dalam dua kelompok. Untuk kategori perorangan, sebanyak 118 atlet akan mengikuti tahap pertama dan 67 atlet tahap kedua. Sementara kategori beregu melibatkan 130 atlet, sehingga total mencapai 315 atlet. Program ini juga didukung 84 pelatih serta 52 tim pengawas dan pendamping, dan akan berlangsung pada April, Juli, serta Oktober 2026.Pihaknya pun mengapresiasi perhatian serta arahan Gubernur dalam memajukan olahraga di Sumatera Utara, termasuk melalui penyelenggaraan berbagai turnamen, baik tingkat profesional maupun umum.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui  Dinas Pemuda dan Olahraga memastikan akan mengelola sarana dan prasarana peninggalan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 lalu. Hal ini termasuk peralatan yang digunakan pada perhelatan pesta olahraga nasional itu dengan Aceh dan Sumut yang menjadi tuan rumah juga akan dikelola, tidak diserahkan ke pengurus provinsi olahraga.Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumatera Utara (Sumut) M Mahfullah Pratama Daulay yang menyebutkan pihaknya telah menyiapkan langkah strategis untuk mengoptimalkan kawasan olahraga milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, agar lebih produktif.Salah satunya dengan menerapkan sistem retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada penggunaan venue. Pengelolaan venue olahraga dengan Sistem BLUD tersebut merupakan terobosan baru di Indonesia. Sumut akan menjadi pelopor pengelolaan venue olahraga pasca Pekan Olahraga Nasional (PON), dengan system BLUD.Hal itu disampaikannya saat temu pers yang diselenggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, dengan Tema ‘Pemberdayaan Generasi Muda, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Kolaborasi Menuju Sumut Berkah’. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 30 September 2025.“Ini sebagai terobosan baru di Indonesia. Cara ini akan berbeda dengan daerah lain dalam hal pemeliharaan venue olahraga pasca-penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON),” ujar Mahfullah.Mahfullah menjelaskan, ada beberapa langkah strategis yang disiapkan agar venue-venue olahraga tetap terjaga. Pertama, Gubernur Sumut telah menandatangani usulan revisi struktur organisasi kawasan olahraga. Nantinya, seluruh kawasan olahraga akan dikelola oleh satu unit pelaksana teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Olahraga. Kedua, terkait pembiayaan, Sumut akan menerapkan sistem retribusi BLUD.“Jika ditanya apakah Dispora sanggup mewakili Pemprovsu memelihara secara total venue-venue olahraga di Sumut? Jawabannya, kami sanggup,” tegas pria yang akrab disapa Ipung tersebut.Sistem BLUD ini, kata Ipung, sama halnya dengan yang diterapkan di rumah sakit. Setiap venue dan alat olahraga ditetapkan retribusinya, yang nantinya dipergunakan sebagai biaya perawatan.Kemudian, lanjut Ipung, Pemprov Sumut juga akan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi. Dari delapan jenis retribusi yang ada saat ini, akan diperluas menjadi 29 jenis. “Kalau sudah masuk dalam pelayanan BLUD, kita optimis Sumatera Utara akan lebih baik dalam mengelola aset olahraga,” ujarnya.Dia menjelaskan, tujuan dari BLUD untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan pusat olahraga, meningkatkan efektifitas pemanfaatan sarana prasarana olahraga di kawasan olahraga, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Dengan langkah ini, Mahfullah optimistis Sumut akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan venue olahraga, apalagi usai PON.Hadir pada kesempatan itu Kabid IKP Dinas Kominfo Harvina Zuhra, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Budi Syahputra, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga ⁠Dina Meifitri Ritonga.

LensaDaily - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara (Sumut) mulai melakukan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional XXII/2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) - Nusa Tenggara Timur (NTT). Persiapan tersebut, KONI Sumut mulai menggelar Program Pembinaan Intensif (PPI) Juli 2025.“PPI tahap awal ini ditandai dengan tes fisik yang akan dilakukan 5 Juli mendatang di Stadion Unimed. Selanjutnya penetapan SK atlet, pelatih dan wasping,” ujar Ketua Umum KONI Sumut Kolonel (Purn) Hatunggal Siregar dalam rapat konsultasi Pengurus Pengprov peserta PPI, Rabu 2 Juli 2025 sore di Ruang Rapat KONI Sumut Jalan Pancing (Williem Iskandar) Medan Estate.Didampingi Ketua I Bambang Kencono Wahono, Wakil Ketua III Irwan Pulungan S.Sos MSi, Wakil Ketua IV M Syahrir M.Ikom dan Kabid Binpres Prof. Dr. Indra Kasih, S.Pd M.Or, Hatunggal Siregar lebih lanjut mengatakan, untuk tahap awal ini. PPI belum melibatkan semua cabor, atau hanya diikuti 131 atlet dari 18 cabor olahraga perorangan peraih medali emas, perak dan perunggu pada PON XXI/2024 Aceh-Sumut.“Kita maunya PPI langsung melibatkan semua cabor. Namun mengingat minimnya anggaran, maka  untuk tahap awal ini prioritas kepada cabor perorangan penyumbang medali PON XXI/2024,” jelas Hatunggal.Adapun 18 cabor yang diikutkan dalam program perdana PPI ini, yakni atletik 10 atlet, boling (8), golf (7), gulat (8), karate (14), kick boxing (11), pencak silat (12), ski air (6), taekwondo (7), tenis meja (3), tinju (10), wushu (sanda 6, taolu 2= 8), angkat besi (1), judo (7), menembak (8), panahan (5), panjat tebing(3) dan akuatik (1).Hatunggal lebih lanjut menjelaskan, PPI memang harus segera digelar. Hal ini mengingat pelaksanaan PON XXII/2028 semakin dekat. Apalagi PPI ini merupakan amanah Rapat Kerja KONI Sumut Desember 2024 lalu di Medan, dan salah satu putusan musyawarah KONI Sumut April 2025, hasil  tim perumus program KONI Sumut 2025-2028 serta hasil rapat pleno KONI Sumut 1 Juli 2025.“Mengingat out put dari PPI sangat penting, dan merupakan amanah dari beberapa rangkaian kegiatan sebelumnya, karenanya dengan segala keterbatasan khususnya anggaran, KONI Sumut bersikukuh tetap  menggelar PPI,” tegas Hatunggal.“Kita tidak ingin akibat minimnya anggaran program jadi tidak berjalan. KONI Sumut berupaya terus bergerak. Kami berharap PPI ini sebagai sarana menjaga dan merawat atlet-atlet Sumut tidak berpaling ke provinsi lain,” ujar Ketua KONI Sumut itu.Menyinggung tanggapan Pengprov olahraga akan minimnya dana pengganti transport atlet dan pelatih seperti disampaikan Sekum FORKI Sumut Zulkarnaen Purba, Wakil Ketua III KONI Sumut Irwan Pulungan sangat memahami hal ini. Apalagi sebagai mantan atlet, ia mengakui angka yang dianggarkan ini memang kurang pas.Namun Irwan memohon pengertian dan kerjasama Pengprov peserta PPI untuk dapat memahami kondisi yang ada sekarang ini. “Niatan kita bagaimana PPI bisa berjalan. Kami mohon dukungan semua Pengprov. Apalagi KONI Sumut mengajukan PAPBD 2025. Kita berharap ke depan ada perbaikan dan pengganti transport, terkhusus untuk anggaran PPI 2026,” jelas Irwan Pulungan.Kabid Binpres Prof Indra Kasih juga menjelaskan, atlet yang direkomendasikan masuk  program PPI selain peraih medali di PON 2024, juga juga dinilai masih dapat bertanding pada PON 2028, menyesuaikan batas usia merujuk pada technical hand book (THB) PON 2024.Atlet juga harus bersedia minimal berlatih enam sesi dalam seminggu.Sementara untuk pelatih  mesti diusulkan Pengprov cabor cabor masing. Pelatih minimal  kualifikasinya tingkat nasional, disesuaikan dengan nomor pertandingan. Pelatih juga dituntut bersedia melatih enam kali seminggu, dan memberikan laporan tertulis dan program latihan per triwulan.