LensaDaily - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak seluruh pihak untuk memperluas pelayanan Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyasar balita dan ibu hamil. Hal tersebut disampaikannya saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Kampus IV UMSU, Percut Seituan, Deliserdang, Senin 16 Februari 2026.“Karena sesungguhnya kualitas suatu daerah 10 hingga 20 tahun mendatang tidak ditentukan oleh apa yang kita bangun hari ini, tetapi oleh bagaimana anak-anak kita tumbuh. Hari ini anak yang sehat akan belajar lebih baik, anak yang cukup gizi akan berpikir lebih kuat, dan generasi yang kuat akan membangun bangsa yang kuat. Inilah esensi dari program MBG,” kata Surya.Selain itu, Surya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan beberapa hal. Pertama, menggunakan bahan pangan dari daerah sendiri, sehingga manfaat ekonomi kembali ke masyarakat. Kedua, menjaga kualitas makanan agar anak-anak tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat.Ketiga, melakukan pengawasan bersama secara terbuka dan berkelanjutan. Keempat, mempercepat pembangunan SPPG di seluruh wilayah Sumatera Utara.Dikatakan Surya, program MBG selaras dengan arah pembangunan daerah, yakni kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Unggul bukan hanya soal infrastruktur, dan bukan pula semata-mata soal ekonomi.“Karena itu, program pemenuhan gizi menjadi investasi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi,” ujar Surya.Menurut Surya, MBG merupakan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Namun, program tersebut tidak akan berhasil bila berjalan sendiri. Diperlukan kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat.Pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, MBG adalah investasi masa depan Indonesia. Generasi kuat Indonesia Emas 2045 adalah mereka yang saat ini masih belajar di TK, SD, SMP, dan SMA, hingga anak yang masih dalam kandungan atau ibu hamil.Banyak penelitian menunjukkan perkembangan manusia sangat ditentukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah masa di dalam kandungan. Kedua, masa golden age, yakni sejak lahir hingga usia lima tahun. Ketiga, masa pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.“Itulah masa-masa penting. Di situlah gizi diperlukan. Ketika MBG menyasar ibu menyusui dan ibu hamil, golden age berada pada masa itu. Ini adalah investasi yang luar biasa,” kata Abdul Mu’ti.

LensaDaily - Pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumatera Utara dinilai sangat penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat, melalui pengawasan ketat terhadap peredaran obat, terutama penggunaan antibiotik yang harus berdasarkan resep dokter.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) pun terus memperkuat sinergi dengan BBPOM dalam upaya pengawasan obat dan makanan. BBPOM pun diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan di Sumut.Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, dengan Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 6 Januari 2026."Semua obat memang harus ada resep dari dokter. Saya pikir penertiban harus dimulai dari sekarang. Meskipun ketertiban itu mungkin membuat sebagian orang tidak nyaman, ini adalah langkah yang baik demi keselamatan masyarakat," ujar Sulaiman.Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman juga menekankan perlunya pengawasan secara ketat terkait pesatnya pertumbuhan industri rumahan yang memproduksi obat kecantikan. Ia mendorong BPOM untuk lebih kreatif dan cepat dalam memantau penggunaan zat kimia pada produk kosmetik, guna menghindari risiko kesehatan bagi konsumen.Selain itu, Pemprov Sumut juga diharapkan BBPOM untuk memberikan atensi khusus pada tren penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan anak muda. Perlu dilakukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam cairan (liquid) vape."Yang saya khawatirkan adalah penyalahgunaan Narkoba dalam konsumsi vape tersebut. Kita harus memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui sinergitas informasi dan kolaborasi antara Pemprov, Dinas Kesehatan, dan BPOM," tegasnya.Bahkan menurut PJ Sekda Sumut itu, perlu dilakukan razia gabungan bersama Dinas Kesehatan, terutama menjelang hari raya besar guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat. "Harapan ke depan, BPOM menjadi garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan di Sumut," pungkas Sulaiman.Sebelumnya, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait menyatakan kesiapannya untuk mengawal program kerja dari hulu ke hilir. Salah satu fokus tahun ini adalah pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.Mojaza juga memaparkan beberapa poin penting dalam audiensi tersebut, yakni perlunya kolaborasi dengan Pemprov Sumut terkait imbauan untuk apoteker dan dokter agar penggunaan antibiotik dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.Kemudian mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat peredaran bahan baku obat dan komoditas seperti cengkeh, baik untuk ekspor maupun impor. Serta meminta keterlibatan BBPOM dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memberikan kontribusi dari sisi pengawasan distribusi barang.

LensaDaily - Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbeda dengan di Sumatera Utara. BGN Sumut menyatakan, tidak ada mewajibkan sekolah maupun siswa-siswi untuk menerima manfaat MBG selama liburan sekolah hingga tahun baru 2026.Kepala BGN Sumut, Agung Kurniawan. Ia mengatakan tinggal dibuat kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah selama libur sekolah menerima atau tidak MBG di sekolahnya. "Begini tinggal kesepakatan antara sekolah dan SPPG, bersedia atau tidak pihak sekolah menerima MBG selama libur sekolah ini," ungkap Agung, Senin 22 Desember 2025.Begitu juga, Agung mengatakan selama libur sekolah ini, pendistribusian MBG dilakukan dalam satu pekan dua kali, yakni Senin dan Kamis. Lalu menu MBG bukan nasi pada umumnya, diganti dengan kentang, susu, roti dan varian lainnya. "Varian menunya bukan nasi, tapi seperti kentang, susu, roti dan makanan lain yang bergizi. Tidak ada paksakan, tapi ada kesepakatan antara SPPG dan sekolah. Mau diambil (MBG) silakan, kalau tidak diambil silakan," tutur Agung.Agung mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh SPPG di Sumut, jangan ada melakukan pemaksaan terhadap sekolah, untuk menerima SPPG selama libur sekolah ini."Harus digarisbawahi antara SPPG dan sekolah tidak ada paksaan, untuk mereka (siswa-siswi) untuk hadir. Kita sampaikan kepada sekolah, siapa yang hadir silakan. Kalau tidak bisa hadir, kita tidak bisa memaksakan," ungkap Agung. Selama libur sekolah, Agung mengatakan bahwa operasional SPPG tetap berjalan. Karena, penerima manfaat tidak sekolah atau para siswa-siswi saja. Tapi, ada kelompok 3B, yakni Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui).Kemudian, Balita non-PAUD (Anak Bawah Lima Tahun yang tidak bersekolah di PAUD), yang rentan kekurangan gizi dan stunting. Lanjut, Agung mengatakan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan mengantarkan langsung ke rumah-rumah dari kelompok 3B tersebut. "Kelompok penerima manfaat bukan sekolah saja. Tapi, ada kelompok 3B, Tetap diantarkan kader PLKB seperti ibu hamil, ibu menyusui," ucap Agung. 

LensaDaily - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Pematangsiantar di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Jumat 31 Oktober 2025.Kapolda menegaskan peresmian SPPG ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan wujud nyata kepedulian dan komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.Acara yang berlangsung penuh khidmat dan semangat kebersamaan ini turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Ny. Mona Whisnu beserta pengurus, para Pejabat Utama Polda Sumut, Wali Kota Pematangsiantar, Ketua DPRD, Dandim yang diwakili Kasdim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Dandenpom I/1 Pematangsiantar, serta Kapolres Pematangsiantar bersama seluruh jajaran Forkopimda dan personel Polres Pematangsiantar.Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung terlaksananya program Makan Bergizi Gratis (MBG).“Peresmian ini bukan hanya berdirinya sebuah dapur, tetapi bukti komitmen Polri untuk hadir dan berperan aktif dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas. Program ini adalah bagian dari upaya kita bersama mendukung kebijakan nasional di bidang gizi,” ujar Kapolda Sumut.Kapolda menjelaskan, pembangunan dapur SPPG Polres Pematangsiantar dimulai dengan groundbreaking pada 11 Juli 2025, dibangun di atas lahan seluas 880 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 435 meter persegi. SPPG ini nantinya akan melayani 5 sekolah penerima manfaat dengan total lebih dari 3.600 siswa, serta 388 penerima manfaat kelompok rentan yang terdiri dari bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPPG dikelola melalui kerja sama antara Polres dan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) dengan dukungan Primkopol, yang bersama-sama memastikan penyediaan bahan, pengolahan, dan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat berjalan baik dan tepat sasaran.Irjen Pol. Whisnu menekankan pentingnya pengelolaan SPPG yang profesional dan berorientasi pada keamanan pangan. Ia menegaskan bahwa setiap tahap—mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian—harus mengikuti standar keamanan pangan yang ketat dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.“Saya tidak ingin mendengar adanya kasus keracunan atau kesalahan distribusi di lingkungan SPPG Polri. Hingga kini, seluruh SPPG Polri tetap mencatat zero accident tanpa kasus keracunan MBG. Prestasi ini harus kita pertahankan,” tegasnya.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengutip pesan Presiden Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya budaya gotong-royong dan kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan rakyat.“Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa mungkin bagi polisi di negara lain, mengurus dapur dan jagung terasa aneh. Tapi ini Indonesia, budaya kita gotong-royong. Kalau rakyat sejahtera, kriminalitas pasti berkurang,” ucap Kapolda mengutip pesan Presiden.Menutup sambutannya, Kapolda Sumut mengajak seluruh jajaran Polres Pematangsiantar untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan operasional SPPG. Ia berharap fasilitas ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi satuan-satuan lainnya, sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.“Mari kita wujudkan Polri yang hadir, peduli, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Semoga SPPG Polres Pematangsiantar menjadi pelopor pengelolaan gizi yang aman, sehat, dan berkualitas,” pungkasnya.

LensaDaily - Media sosial dihebohkan dengan video viral dengan narasi mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengangkut hewan babi. Belakangan terungkap bila mobil dengan nomor plat BK 8075 EL bertuliskan pada kacanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu kejadiannya di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara."Mobil SPPG dijadikan pengangkut B4B1 dan ayam ternak. Padahal fungsi mobil SPPG ini, untuk mengangkut makanan bergizi gratis (MBG) namun malah ini lah terjadi," tulis dalam video viral tersebut.Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan pemilik mobil berlabel dan bertuliskan Badan Gizi Nasional yang dipakai untuk mengangkut hewan ternak ayam dan babi ke polisi.“Saya sudah minta Korwil (Koordinator Wilayah) untuk lapor ke polisi, karena penyalahgunaan nama dan merek BGN,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Kamis (30/10/2025).Wakil Kepala BGN menjelaskan, langkah tegas BGN itu saat menanggapi pertanyaan tentang adanya konten di media massa yang menampilkan sebuah mobil dengan label dan tulisan Badan Gizi Nasional untuk membawa ayam dan babi.“Kami memastikan bahwa mobil itu bukan milik BGN, dan juga bukan milik salah satu dapur BGN,” ujar Wakil Kepala BGN.Berdasarkan pantauan Tim Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), peristiwa itu terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Kendaraan itu adalah milik Yayasan Fahasara Dodo Jamejawa Lasori. Sampai saat ini, yayasan itu masih belum menjadi mitra BGN.Wakil Kepala BGN menyebutkan, Yayasan Fahasara Dodo Jamejawa Lasori adalah sebuah yayasan lokal yang baru mengajukan diri sebagai calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sampai saat ini Yayasan itu masih belum terverifikasi.“Mereka masih dalam proses pengajuan. Artinya mereka belum memiliki ikatan kerja sama dengan BGN,” kata Wakil Kepala BGN.Berdasarkan pantauan di media sosial, video yang viral itu diketahui direkam pada 24 Oktober 2025. Video itu kemudian baru diunggah ke laman Facebook pada 30 Oktober 2025. Begitu diunggah di laman Facebook, video itu lalu menyebar ke beberapa platform media sosial.Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Nias Selatan, Sumatera Utara, sudah bertemu dan mengkonfirmasi langsung persoalan ini kepada pemilik mobil. Korwil kemudian meminta pertanggungjawaban pemilik karena menggunakan logo SPPG dan Badan Gizi Nasional sebagai atribut mobil, sementara mereka belum menjadi mitra BGN.