LensaDaily - Dua ruas jalan sepanjang 10 kilometer yang rusak puluhan tahun rusak kini mulai diperbaiki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) sebagai komitmen Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution.Perbaikan dua ruas jalan, yakni Aek Nabara–Negeri Lama dan Negeri Lama–Tanjung Elang, dengan total panjang penanganan mencapai 10 kilometer itu mulai Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah titik di kedua ruas jalan itu telah lama mengalami kerusakan berat karena tidak pernah mendapatkan perbaikan.Kepala Seksi Jalan dan Jembatan UPTD Rantauprapat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut Syahrizal mengatakan, pengerjaan dibagi dalam dua paket. Paket pertama mencakup ruas Aek Nabara–Negeri Lama sepanjang 3 kilometer yang terbagi menjadi lima segmen, sedangkan paket kedua meliputi ruas Negeri Lama–Tanjung Elang sepanjang 7 kilometer yang terbagi menjadi tiga segmen.“Paket pertama Aek Nabara-Negeri Lama sepanjang 3 Km terbagi 5 segmen dan paket kedua Negeri Lama-Tanjung Elang 7 Km terbagi dalam 3 segmen, ditargetkan pengerjaan ruas ini selesai di akhir tahun,” kata Syahrizal.Tidak hanya memperbaiki jalan, Pemerintah Provinsi Sumut juga meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melebarkan badan jalan dari semula 5 meter menjadi 6 meter. Selain itu, dibangun bahu jalan menggunakan rigid beton di sisi kiri dan kanan masing-masing selebar 70 sentimeter untuk memperkuat konstruksi jalan.“Badan jalan existing 5 meter dan kita tambah menjadi 6 meter, kemudian bahu jalan rigid beton masing-masing 70 cm agar jalan yang ditangani bisa lebih kokoh,” tambah Syahrizal.Syahrizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan atas ketidaknyamanan selama proses pengerjaan berlangsung. Ia mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan tersebut.“Kami dari Provinsi Sumatera Utara mohon maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan mungkin banyak abu yang berterbangan selama pengerjaan, dan kami mengimbau agar pengguna jalan lebih hati-hati saat melintas,” katanya.Perbaikan jalan tersebut disambut antusias masyarakat setempat. Salah satunya Muslim Manik yang setiap hari melintasi ruas jalan tersebut. Ia berharap seluruh ruas jalan dari Tanjung Elang hingga Aek Nabara dapat diperbaiki secara menyeluruh.“Harapan kami tentu tidak ada lagi jalan yang rusak karena jalan ini sangat penting, tidak ada lagi cerita orang sakit meninggal dunia di jalan karena tak bisa cepat sampai rumah sakit, hasil pertanian kami pun tak turun harganya karena terlalu lama di jalan, kalau ini sudah mulus semua udah pasti besar kali dampaknya ke ekonomi masyarakat,” kata Muslim.Hal senada disampaikan Salomo Sihite, warga Aek Nabara yang sehari-hari bekerja sebagai mekanik sepeda motor. Ia mengaku sering menyaksikan kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak.“Banyak bang, gara-gara ngelakin lubang kecelakaan, gara-gara jalan rusak truk terbalik, tumpah lah itu isi muatannya semua, makanya kami beryukur kali Pak Gubernur mau memperbaiki jalan kami ini," pungkasnya.***

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan pembangunan jalan di Sipiongot, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), tetap dilanjutkan yang dijadwalkan dimulai setelah Lebaran. Adapun tiga ruas jalan yang akan dibangun yakni Ruas Hutaimbaru–Sipiongot sepanjang 11 kilometer, Ruas Sipiongot–Labuhanbatu sepanjang 16 kilometer, serta Ruas Sipiongot batas Tapanuli Selatan (Tolang) sepanjang 12 kilometer.Kabar pembangunan ini disambut antusias masyarakat Sipiongot. Salah seorang warga, Olivia Panjaitan, mengaku bersyukur karena jalan di desanya akhirnya mendapat perhatian pemerintah setelah puluhan tahun.“Atas kedatangan Bapak Gubernur kami sangat berterimakasih akhirnya jalan kami diperbaiki, semoga-moga pembangunan jalannya lancar, dan warga Sipiongot maju," kata Olivia saat ditemui usai peninjauan jalan oleh Gubernur Bobby Nasution di Desa Sipiongot, Paluta, Selasa 3 Maret 2026.Warga lainnya, Romel, juga berharap proses pembangunan berjalan lancar dan menghasilkan kualitas jalan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.Senada dengan itu, Bupati Padanglawas Utara, Reski Basyah Harahap, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Gubernur kepada daerahnya. Ia optimistis pembangunan tersebut akan mendorong pemerataan infrastruktur, khususnya di wilayah terpencil."Kami mewakili seluruh masyarakat Padang Lawas Utara, mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya untuk perhatian dan komitmen Gubernur untuk kami, ini akan dibangun tiga ruas jalan provinsi di Kecamatan Dolok di Paluta,” kata Reski yang disambut meriah tepuk tangan ratusan masyarakat yang hadir.Reski menambahkan, pembangunan jalan Sipiongot menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Ia berharap pengerjaan dapat berjalan lancar hingga tuntas."Kami menyadari dengan ini telah terjadi pemerataan pembangunan kami yakini dengan perhatian dan dukungan pak Gubernur, Insyallah pemerataan di wilayah terpencil untuk kemajuan masyarakat," ujar Reski.Adapun tiga ruas jalan yang akan dibangun yakni Ruas Hutaimbaru–Sipiongot sepanjang 11 kilometer, Ruas Sipiongot–Labuhanbatu sepanjang 16 kilometer, serta Ruas Sipiongot batas Tapanuli Selatan (Tolang) sepanjang 12 kilometer.Kedatangan Gubernur di Sipiongot disambut meriah warga yang telah menunggu sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat dari ratusan warga yang hadir menyaksikan langsung peninjauan tersebut.

LensaDaily - Polres Labuhanbatu melaksanakan pengamanan eksekusi lahan di wilayah Padang Halaban, Rabu (28/1/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan perkara perdata antara pihak penggugat/pemohon eksekusi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Padang Halaban dengan pihak tergugat/termohon eksekusi Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS).Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat berdasarkan Putusan Nomor: 65/Pdt.6/2013/PN Rap tanggal 23 Mei 2014, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 317/Pdt/2014/PT.Mdn tanggal 24 Maret 2015, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3485K/Pdt/2015 tanggal 29 September 2016, terhadap objek perkara berupa lahan seluas ±78,2 hektare.Sebelum pelaksanaan, Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si memimpin apel kesiapan pengamanan dan memberikan arahan kepada seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas.Kapolres menegaskan bahwa pengamanan eksekusi merupakan misi kemanusiaan sehingga seluruh personel dilarang melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun, baik secara verbal maupun fisik. Ia meminta anggota tetap menahan diri meskipun menghadapi provokasi dari masyarakat.“Pengamanan ini adalah misi kemanusiaan. Tidak boleh ada kekerasan verbal maupun fisik. Walaupun dimaki dan didorong, jangan dibalas. Tidak ada yang melakukan kekerasan. Kedepankan sikap humanis dalam bertugas,” tegas Kapolres.Dalam pelaksanaan eksekusi, sebagian masyarakat telah menerima putusan pengadilan dan menunjukkan sikap kooperatif. Beberapa warga secara sukarela membongkar rumah mereka sendiri serta mengangkat dan mengamankan barang-barang milik mereka dari dalam rumah sebelum dilakukan penertiban.Pelaksanaan eksekusi berlangsung sejak pagi hingga sore hari dengan pengamanan dari Polri yang dibantu unsur pemerintah daerah dan instansi terkait. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dalam keadaan aman dan kondusif.Di tengah pelaksanaan eksekusi, Kapolres Labuhanbatu menunjukkan kepedulian langsung kepada masyarakat terdampak. Saat melihat seorang warga yang rumahnya dieksekusi hampir pingsan, Kapolres segera memberikan air mineral dan menenangkan warga tersebut.Tindakan tersebut mencerminkan bahwa Polri hadir tidak hanya untuk mengamankan jalannya eksekusi, tetapi juga memberikan perlindungan dan pelayanan secara manusiawi kepada masyarakat.Kapolres menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen menjalankan tugas dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.“Polri hadir untuk masyarakat. Dalam setiap kegiatan, kami mengutamakan keselamatan, ketertiban, serta sisi kemanusiaan,” tutup Kapolres Labuhanbatu.

LensaDaily - Polsek Panai Tengah Polres Labuhanbatu merespon laporan warga sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di seputaran Kelurahan Labuhanbilik dan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Grebek Sarang Narkoba (GSN) ini berlangsung Minggu (30/11/2025) sekitar pukul 00.30 WIB.Kapolsek Panai tengah AKP. Amlan menerjunkan Kanit Reskrim Ipda F. Rajagukguk, dengan  personel Polsek Panai Tengah. Adapun sasaran kegiatan berada Kegiatan ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di beberapa kios atau warung sunyi yang kerap dijadikan tempat tongkrongan remaja. Lokasi tersebut diduga kuat menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan serta penggerebekan.Dari hasil pelaksanaan giat, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu maupun pelaku penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.Kapolres Labuhanbatu, AKBP Choky Sentosa Meliala, melalui Plt. Kasi Humas, IPTU Arwin, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu“Walaupun pada kegiatan malam ini tidak ditemukan barang bukti, kami akan tetap meningkatkan patroli, monitoring, serta penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba. Ini semua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba,” ujarnya.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dan seluruh kepala daerah se-Sumut melakukan akselerasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akselerasi ini dilakukan secara virtual untuk menyelaraskan kebijakan di setiap daerah.Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pembahasan Percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 28 Oktober 2025.“Target program 3 juta rumah untuk Sumut pada tahun 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit. Saat ini sudah akad sebanyak 8.148 unit atau 40,74%. Harapannya seluruh daerah dapat berperan aktif menyukseskan program nasional ini,” ujar Bobby.Bobby menyebutkan, secara nasional terdapat lima asosiasi yang ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan 3 juta rumah MBR. Namun, di Sumut terdapat dua asosiasi utama, yaitu APERSI dan REI.“Untuk mencapai target 100%, dibutuhkan akselerasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pihak swasta. Akselerasi akan terwujud apabila dukungan dari pemerintah di semua level berjalan baik,” tegasnya.Gubernur juga memaparkan peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini, di antaranya menyediakan dan menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis, memvalidasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pemukiman.Untuk itu, Pemprov Sumut mengajak seluruh pemda melakukan gerakan serentak 20.000 rumah tahun 2025, memberikan kemudahan proses perizinan, serta memperkuat kolaborasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR.Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, daerah dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Deliserdang (14.892 unit), disusul Labuhanbatu (1.724 unit), Tapanuli Tengah (1.661 unit), dan Pematangsiantar (1.329 unit).Dalam kesempatan itu, Bobby juga berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah, seperti Bupati Deliserdang, Simalungun, Karo, Madina, Asahan, dan Wali Kota Medan. Ia menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah untuk perizinan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.“Agar pemda benar-benar mengecek di lapangan apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.Bobby juga meminta agar seluruh kepala daerah memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah, karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat.Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Suib, Kepala Dinas PUPR Hendra Dermawan Siregar, Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Chandra Dalimunthe, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Faisal Arif Nasution, Kepala Biro Administrasi Umum Ady Putra Parlaungan, para pengembang, perbankan, serta seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Sumut.