LensaDaily - DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat 17 Juli 2026.Rapat dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap.Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, Hanura, dan PKB menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, mereka mengingatkan agar capaian tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat."Kami Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi Pemprov Sumut atas kembali meraih WTP atas laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025 untuk ke-12 kalinya. Namun kami berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir," kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Palacheta Subies Subianto.Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemprov Sumut untuk terus memperkuat efektivitas pelaksanaan program, memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat dan dampak yang terukur, serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik sebagai orientasi utama dalam penyusunan kebijakan daerah.Selain itu, Fraksi Partai Golkar menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp12 triliun atau 95,87% dari target. Menurut mereka, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik, namun masih terdapat potensi yang perlu dioptimalkan.Fraksi tersebut mendorong Pemprov Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen pendapatan daerah, khususnya PAD, melalui penggalian potensi baru, penguatan sistem digitalisasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan."Optimalisasi pendapatan daerah menjadi semakin sangat penting, karena semakin kuat kemampuan fisikal daerah semakin besar pula pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," ucapnya.Senada dengan itu, Juru Bicara Fraksi PAN Rizki Rifai Harahap menyampaikan agar keberhasilan meraih opini WTP terus dipertahankan karena menjadi bukti komitmen Pemprov Sumut dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik."Opini WTP adalah keberhasilan yang diukur setiap rupiah mampu diwujudkan menjadi pembangunan yang berkualitas, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Timbul Sinaga juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan wujud komitmen dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Rapat paripurna tersebut merupakan lanjutan dari penyampaian Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada 1 Juli 2026.Selain membahas pandangan umum fraksi-fraksi, rapat juga mengagendakan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus serta dihadiri Wakil Ketua II Ihwan Ritonga, Wakil Ketua IV Salman Alfarisi, anggota DPRD Sumut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan para undangan.Dalam kesempatan itu, fraksi-fraksi juga memberikan berbagai masukan terkait serapan belanja daerah, optimalisasi PAD, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, perekonomian, kesehatan, pengelolaan BUMD, hingga penanganan bahaya narkoba.***

LensaDaily - Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumut menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk ditindaklanjuti. Berbagai usulan yang disampaikan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut, di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Selasa 2 Juni 2026.Dalam sambutannya, Surya mengatakan kegiatan reses merupakan agenda konstitusional yang diatur dalam tata tertib dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala. Melalui kegiatan tersebut, anggota DPRD dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyerap berbagai kebutuhan pembangunan, serta menghimpun masukan yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.“Hasil reses yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Sumut merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan strategis. Aspirasi tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan yang tersebar di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah,” ujar Surya.Menurut Wagub Sumut, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti. Namun demikian, pemerintah juga dihadapkan pada berbagai keterbatasan, terutama dari aspek pendanaan, sehingga setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.“Usulan yang disampaikan masyarakat akan diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.Surya juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Sumut.“Terima kasih kepada anggota DPRD. Reses ini kami harapkan menjadi jembatan penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” harapnya.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyampaikan bahwa hasil reses tersebut telah dihimpun dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumut sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah.Sebelumnya, dalam rapat tersebut masing-masing perwakilan fraksi dari daerah pemilihan (Dapil) 1 hingga dapil 12 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses yang telah berlangsung pada 17 hingga 26 Mei 2026.Turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

LensaDaily - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut atas pengesahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.Apresiasi tersebut disampaikan Surya pada Rapat Paripurna Pengesahan dan Penyampaian Keputusan DPRD Sumut tentang Rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Sumut Akhir TA 2025, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin 11 Mei 2026. Hadir di antaranya Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para wakil ketua, serta anggota dewan.Surya mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif sekaligus bentuk sinergi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan memperkuat pelayanan publik.“Tahun 2025 merupakan masa yang penuh tantangan sekaligus peluang. Pemerintah Provinsi terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ujar Surya.Meski demikian, Surya mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan. Karena itu, seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.“Termasuk evaluasi program dan kegiatan yang belum optimal, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Adapun sejumlah poin rekomendasi DPRD Sumut terhadap LKPj Gubernur Akhir TA 2025 meliputi peningkatan ekonomi makro, reformasi birokrasi dan kepegawaian, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan, hingga pengelolaan aset daerah agar lebih produktif.“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meyakini bahwa dengan hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, maka cita-cita mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan akan dapat kita capai bersama,” pungkasnya.Selain agenda tersebut, Wagub Surya juga menghadiri rapat paripurna penyampaian tanggapan fraksi terhadap pandangan gubernur atas Ranperda tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Rangkaian agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda tentang Kepemudaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, serta penyerahan dokumen ranperda dari Ketua DPRD Sumut kepada Wagub Surya.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Tahun 2025 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Penandatanganan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini, selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS.Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Tahun 2025 berlangsung dalam rapat paripurna dewan, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa 16 September 2025. Dalam rapat paripurna tersebut disampaikan, bahwa dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025, yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemprov Sumut.Gubernur Bobby Nasution menyampaikan, berdasarkan hal itu, kedua belah pihak bersepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD 2025 yang meliputi beberapa asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan P-APBD Tahun 2025. Implikasinya terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan daerah dan belanja , yang termasuk di dalamnya penambahan serta penyesuaian, dimana hal itu juga sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS.“Perubahan kebijakan umum ini menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Ini sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Bobby Nasution.Sebelumnya, Rancangan KUA-PPAS diserahkan pada 9 September 2025 lalu oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong di gedung Dewan. Dengan kesepakatan tersebut, selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P-APBD 2025 akan dibahas untuk kemudian disepakati bersama sebelum pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri.Gubernur berharap langkah awal ini bisa segera dituntaskan agar Ranperda P-APBD Sumut Tahun 2025 disahkan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan di periode triwulan keempat hingga akhir tahun. Di antaranya alokasi anggaran dalam rangka penanganan dampak bencana alam, antisipasi dampak sosial, ekonomi dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.Selanjutnya DPRD dan Pemprov Sumut, kata Bobby, akan memulai pembahasan untuk Ranperda P-APBD dalam rapat mendatang. Hadir di antaranya, Ketua DPRD Sumur Erni Ariyanti dan para pimpinan Dewan. Turut mendampingi Gubernur, Sekdaprov Togap Simangunsong dan sejumlah OPD.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan kondisi Sumut masih aman dan terkendali dengan eskalasi unjuk rasa di sejumlah wilayah. Ia pun mengajak masyarakat Sumut, agar menyampaikan aspirasinya dengan damai.“Hari ini kita juga sama-sama di sini ingin memastikan kondisi di Kota Medan dan Sumatera Utara InsyaAllah, baik-baik saja,” kata Bobby Nasution, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 1 September 2025.Bobby juga mempersilakan penyampaian aspirasi. Ia mengharapkan penyampaian aspirasi tidak menimbulkan keresahan masyarakat.“Kegiatan penyampaian aspirasi yaitu agar didengar, yang diinginkan setelah penyampaian tidak ada kegiatan anarkis, Pak Kapolda, Pak Pangdam dan jajarannya tujuannya adalah untuk mendampingi dan pengamanan, diharapkan tidak terjadi bentrok,” kata Bobby.Selain itu, Bobby juga mengatakan, menjaga Sumut merupakan peran semua masyarakat Sumut, tanpa kecuali. Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan semua pihak lain. Dengan kolaborasi, tujuan pembangunan di Sumut, akan tercapai.“Untuk warga Sumut, tentu kita sayang dengan Sumatera Utara, kita bangga dengan Sumut, menjaga Sumut bukan hanya tugas kita yang berada di sini, tapi seluruh masyarakat Sumut menjadi garis depan untuk menjaga Sumut agar lebih baik, lebih sejuk, jadi ayo sama-sama kita jaga,” kata Bobby.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan, pihaknya selalu mendengarkan keresahan masyarakat. Ia mengaku sangat peduli dengan masyarakat.“Kami mengetahui keresahan itu, kami mendengar dan kami peduli kepada masyarakat,” kata Erni.Erni juga meminta maaf terkait insiden selama aksi demonstrasi pada minggu lalu. Ia pun akan terus membenahi lembaga agar lebih baik.“Pasti kita di sini memohon maaf. Saya pimpinan dan wakil ketua, serta anggota DPRD Sumut memohon maaf apabila dalam menyampaikan aspirasi kemarin terjadi insiden yang tidak kita inginkan,” ujar Erni.Turut hadir Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/Bukit Barisan Rio Firdianto, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap.