LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan seluruh kabupaten/kota melakukan  pengalihan sistem pengelolaan sampah terbuka (open dumping) menjadi sistem tertutup (Sanitary Landfill). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut pun menargetkan tahun 2026 sudah tidak ada lagi pengelolaan sampah terbuka. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong dengan Kepala Dinas LHK Sumut Heri W Marpaung dan jajarannya, di Ruang Rapat Dinas LHK Sumut, Jalan SM Raja Medan, Rabu 6 Agustus 2025.“Ini menjadi prioritas yang bukan hanya (tingkat) provinsi, tetapi juga menjadi kajian lingkungan hidup strategis yang ada di seluruh kabupaten/kota. Ini fokus kita, dan targetnya di 2026 tidak ada lagi kabupaten/kota yang menggunakan sistem TPS terbuka. Nanti semua harus sudah pakai Sanitary Landfill. Mudah-mudahan terwujud dengan visi misi Bapak Gubernur, yang selaras program Nasional, Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto,” kata Kepala DLHK Sumut Heri W Marpaung.Sebagaimana disebutkan, bahwa sistem Sanitary Landfill merupakan metode pengelolaan sampah dengan cara ditimbun di lahan khusus, kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah secara berkala.Selain itu, Hari juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan segera mempersiapkan langkah guna mengisi kekosongan di beberapa Unit Pelaksana Terknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH), agar tugas menjaga kawasan hutan bisa terlaksana maksimal.Sebelumnya, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong menyampaikan, agar seluruh perangkat di dinas ini fokus kepada program pembangunan Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut,Surya. Terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, dimana Sumut punya kawasan hutan yang cukup luas."Saya minta kita semua untuk tetap kompak dan fokus kepada program kerja yang telah menjadi keputusan," ujar Togap.Menurutnya, pegawai di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut telah diberikan penghasilan yang memadai dan cukup, sebagai motivasi guna memaksimalkan kinerja. Sehingga keberadaannya di setiap posisi, harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan dengan visi misi Kolaborasi Sumut Berkah, Menuju Sumatera Utara yang Maju, Unggul dan Berkelanjutan.*

LensaDaily - Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) memperkuat sinergi pengelolaan kehutanan dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi dalam mendukung tata kelola hutan berkelanjutan serta upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).Hal ini disampaikan Direktur Yayasan PETAI, Masrizal Saraan, audiensi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (DLHK Sumut), Heri Wahyudi Marpaung di Kantor DLHK Sumut, Selasa 2 Juli 2025.Direktur PETAI menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin, dan menegaskan komitmen PETAI untuk terus berkontribusi dalam mendukung tata kelola hutan berkelanjutan serta upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).Masrizal Saraan menegaskan, kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga masyarakat sipil seperti PETAI menjadi pilar penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan hidup.“Kami percaya bahwa kerja sama multipihak berbasis data dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam membangun ketahanan lingkungan jangka panjang,” ujarnya.Kepala DLHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyambut baik komitmen tersebut, dan menyatakan kesiapan dinasnya untuk melanjutkan kolaborasi dengan PETAI dalam mendukung pembangunan kehutanan dan lingkungan yang lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim.Pertemuan ini menjadi landasan penguatan kerja sama ke depan, sekaligus wujud komitmen bersama dalam menjaga ekosistem hutan sebagai bagian dari upaya pencapaian target iklim nasional.