LensaDaily - Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumut menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk ditindaklanjuti. Berbagai usulan yang disampaikan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut, di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Selasa 2 Juni 2026.Dalam sambutannya, Surya mengatakan kegiatan reses merupakan agenda konstitusional yang diatur dalam tata tertib dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala. Melalui kegiatan tersebut, anggota DPRD dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyerap berbagai kebutuhan pembangunan, serta menghimpun masukan yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.“Hasil reses yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Sumut merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan strategis. Aspirasi tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan yang tersebar di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah,” ujar Surya.Menurut Wagub Sumut, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti. Namun demikian, pemerintah juga dihadapkan pada berbagai keterbatasan, terutama dari aspek pendanaan, sehingga setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.“Usulan yang disampaikan masyarakat akan diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.Surya juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Sumut.“Terima kasih kepada anggota DPRD. Reses ini kami harapkan menjadi jembatan penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” harapnya.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyampaikan bahwa hasil reses tersebut telah dihimpun dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumut sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah.Sebelumnya, dalam rapat tersebut masing-masing perwakilan fraksi dari daerah pemilihan (Dapil) 1 hingga dapil 12 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses yang telah berlangsung pada 17 hingga 26 Mei 2026.Turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

LensaDaily - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut atas pengesahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.Apresiasi tersebut disampaikan Surya pada Rapat Paripurna Pengesahan dan Penyampaian Keputusan DPRD Sumut tentang Rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Sumut Akhir TA 2025, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin 11 Mei 2026. Hadir di antaranya Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para wakil ketua, serta anggota dewan.Surya mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif sekaligus bentuk sinergi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan memperkuat pelayanan publik.“Tahun 2025 merupakan masa yang penuh tantangan sekaligus peluang. Pemerintah Provinsi terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ujar Surya.Meski demikian, Surya mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan. Karena itu, seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.“Termasuk evaluasi program dan kegiatan yang belum optimal, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Adapun sejumlah poin rekomendasi DPRD Sumut terhadap LKPj Gubernur Akhir TA 2025 meliputi peningkatan ekonomi makro, reformasi birokrasi dan kepegawaian, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan, hingga pengelolaan aset daerah agar lebih produktif.“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meyakini bahwa dengan hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, maka cita-cita mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan akan dapat kita capai bersama,” pungkasnya.Selain agenda tersebut, Wagub Surya juga menghadiri rapat paripurna penyampaian tanggapan fraksi terhadap pandangan gubernur atas Ranperda tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Rangkaian agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda tentang Kepemudaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, serta penyerahan dokumen ranperda dari Ketua DPRD Sumut kepada Wagub Surya.

LensaDaily - Pemangkasan birokrasi untuk mempercepat proses perizinan dan rekomendasi investasi minyak dan gas bumi (migas) di Sumut didorong Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya. Langkah tersebut dinilai penting agar investasi dapat segera terealisasi dan memberi manfaat bagi masyarakat.Hal itu disampaikan Surya saat menerima audiensi perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 11 Mei 2026.Dalam pertemuan tersebut, Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mendukung kelancaran investasi sektor migas di daerah. “Segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi catatan kami untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Kami minta proses perizinan dipercepat agar investasi segera terealisasi,” ujar Surya.Selain percepatan investasi, Surya juga meminta Pertamina dan instansi terkait membantu menuntaskan legalisasi sumur-sumur tua milik masyarakat. Menurutnya, langkah itu penting agar pengelolaan sumur minyak rakyat dapat dilakukan secara legal, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.“Kita ingin sumur-sumur yang selama ini ilegal bisa diinventarisir dan dilegalkan, agar produksinya bagus dan masyarakat mendapat manfaatnya. Meskipun proses di Sumut terkesan lebih lambat dibanding provinsi lain, namun kualitas koordinasinya dinilai jauh lebih baik dan komplain terhadap aturan tetap terjaga,” tambahnya.Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) CW Wicaksono memaparkan, wilayah Sumbagut memiliki peran strategis dengan kontribusi sekitar 30% terhadap total produksi migas nasional. Dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur yang ada, sebanyak 60% kegiatan operasional berada di wilayah Sumbagut.SKK Migas juga berkomitmen membawa investasi bernilai besar ke Sumut. “Kami berupaya membawa investasi sekitar US$300 juta ke wilayah ini. Kami sangat menghargai dukungan pemerintah daerah, karena tantangan investasi di masa depan (2025-2030) akan semakin sulit,” ungkap Wicaksono.Selain itu, SKK Migas berencana memfasilitasi pemerintah daerah dan BUMD melakukan studi banding ke Jambi atau Sumatera Selatan guna mempelajari tata kelola sumur tua yang melibatkan koperasi dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi regulasi pengelolaan sumur tua secara tepat.Pada kesempatan yang sama, Deputi General Manager (GM) Pertamina Reza Rahardian menyampaikan, Pertamina bersama perusahaan asal Jepang, Japex, akan fokus mengembangkan wilayah Langkat, khususnya Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura. Pengeboran dua sumur direncanakan dimulai pada Agustus 2026 dengan target produksi perdana pada Juni 2027.Pertamina juga melaporkan perkembangan positif di lapangan migas tertua Indonesia di Pangkalan Susu. Setelah pengujian di Pulau Panjang menunjukkan hasil yang baik, Pertamina berencana mengebor dua sumur gas baru di kawasan Hamparan Perak, Deliserdang, guna mendukung pasokan gas industri di Sumut.

LensaDaily - Mahasiswa harus mengambil peran strategis sebagai pelopor dalam upaya pencegahan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda. Persoalan narkoba bukan hanya isu hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan kemanusiaan sehingga diperlukan pendekatan komprehensif melalui edukasi, pembinaan, serta gerakan sosial yang berkelanjutan.Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya pada acara pelantikan Pengurus Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) Sumut periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Halalbihalal di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Minggu 19 April 2026.“KAKAMMI harus menjadi kekuatan pelopor dalam memperkuat generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Melalui edukasi, pembinaan, dan gerakan sosial, kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat, kuat, dan bebas dari narkoba,” ujar Wagub Sumut.Selain itu, Surya juga menyoroti tantangan era digital yang semakin kompleks, mulai dari derasnya arus informasi hingga krisis identitas yang mengancam generasi muda. Dalam konteks tersebut, KAKAMMI diharapkan mampu tampil sebagai pelopor dalam membangun karakter generasi yang berintegritas.“Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki ketahanan moral dan spiritual,” katanya.Kepada pengurus yang baru dilantik, Surya berpesan agar amanah yang diemban dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus dimanfaatkan sebagai ruang untuk berkarya, berkolaborasi, dan memberikan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.“Kami mengajak KAKAMMI untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Sumatera Utara yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing, sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi,” ucapnya.Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Nasional KAKAMMI, Deni Priyanto, mengajak seluruh elemen organisasi untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan bangsa. Ia menegaskan bahwa kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kebersamaan.“Tadi kita mendengar apa yang disampaikan Abangda Surya (Wagub), kita harus menjadi pelopor. Kenapa, karena kita adalah para aktivis masjid. Kita memiliki gerakan dari masjid ke masjid. Ayo kita berkolaborasi menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.Ketua KAKAMMI Sumut, Abdul Rahim Siregar, menyampaikan bahwa pelantikan dan Halalbihalal ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum rekonsiliasi dan konsolidasi gerakan untuk memperkuat semangat kebersamaan di tengah dinamika organisasi dan tantangan kebangsaan.“Ukhuwah dan kebersamaan adalah harga mati. Tidak ada organisasi besar yang lahir dari ego individu. Kekuatan kita ada pada persatuan, saling menguatkan, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan,” ucapnya.Ia juga menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh individu yang paling menonjol, melainkan oleh kemampuan kolektif dalam membangun kerja sama dan bergerak dalam satu visi besar.Dalam kesempatan tersebut, KAKAMMI Sumut juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut atas berbagai upaya pembangunan daerah, termasuk komitmen dalam pemberantasan narkoba, penanganan bencana, serta penguatan pembangunan berkelanjutan.“Kami siap menjadi bagian dari solusi dan turut berkontribusi dalam membangun Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” tegasnya.Adapun susunan pengurus KAKAMMI Sumut periode 2025–2030 yang dilantik antara lain Ketua Abdul Rahim Siregar, Sekretaris Muslim, dan Bendahara Syofiah Gultom.Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta jajaran pengurus KAKAMMI kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

LensaDaily - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak seluruh pihak untuk memperluas pelayanan Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyasar balita dan ibu hamil. Hal tersebut disampaikannya saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Kampus IV UMSU, Percut Seituan, Deliserdang, Senin 16 Februari 2026.“Karena sesungguhnya kualitas suatu daerah 10 hingga 20 tahun mendatang tidak ditentukan oleh apa yang kita bangun hari ini, tetapi oleh bagaimana anak-anak kita tumbuh. Hari ini anak yang sehat akan belajar lebih baik, anak yang cukup gizi akan berpikir lebih kuat, dan generasi yang kuat akan membangun bangsa yang kuat. Inilah esensi dari program MBG,” kata Surya.Selain itu, Surya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan beberapa hal. Pertama, menggunakan bahan pangan dari daerah sendiri, sehingga manfaat ekonomi kembali ke masyarakat. Kedua, menjaga kualitas makanan agar anak-anak tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat.Ketiga, melakukan pengawasan bersama secara terbuka dan berkelanjutan. Keempat, mempercepat pembangunan SPPG di seluruh wilayah Sumatera Utara.Dikatakan Surya, program MBG selaras dengan arah pembangunan daerah, yakni kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Unggul bukan hanya soal infrastruktur, dan bukan pula semata-mata soal ekonomi.“Karena itu, program pemenuhan gizi menjadi investasi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi,” ujar Surya.Menurut Surya, MBG merupakan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Namun, program tersebut tidak akan berhasil bila berjalan sendiri. Diperlukan kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat.Pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, MBG adalah investasi masa depan Indonesia. Generasi kuat Indonesia Emas 2045 adalah mereka yang saat ini masih belajar di TK, SD, SMP, dan SMA, hingga anak yang masih dalam kandungan atau ibu hamil.Banyak penelitian menunjukkan perkembangan manusia sangat ditentukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah masa di dalam kandungan. Kedua, masa golden age, yakni sejak lahir hingga usia lima tahun. Ketiga, masa pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.“Itulah masa-masa penting. Di situlah gizi diperlukan. Ketika MBG menyasar ibu menyusui dan ibu hamil, golden age berada pada masa itu. Ini adalah investasi yang luar biasa,” kata Abdul Mu’ti.