LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengusulkan Desa Adat Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut) menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Desa ini dinilai memiliki keunikan budaya megalitik, rumah adat Omo Sebua, serta tradisi lompat batu yang masih lestari hingga kini.Bawomataluo sendiri telah masuk dalam tentative list UNESCO sejak 2009. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berupaya mendorong pengakuan internasional terhadap destinasi wisata tersebut.“Saat ini kami sedang memproses Desa Bawomataluo agar dapat menjadi situs warisan UNESCO. Kita sudah melakukan sosialisasi di Nias dan nanti kita akan melanjutkan penyusunan dossier (dokumen) Bawomataluo,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu 1 April 2026.Menurut Yuda, Bawomataluo memiliki nilai budaya tinggi yang tercermin dari kondisi geografis dan kehidupan masyarakatnya. Desa ini berada di ketinggian 324 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan menampilkan permukiman tradisional yang terawat, termasuk Omo Sebua (Rumah Raja) yang telah berusia lebih dari 200 tahun.“Desa ini juga memiliki tradisi lompat batu atau tradisi Fahombo yang masih terjaga keasliannya hingga sekarang dan selama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara,” kata Yuda.Setelah tahap sosialisasi, proses pengusulan akan dilanjutkan dengan penyusunan berkas Preliminary Assessment. Sesuai prosedur UNESCO, tahapan ini menjadi syarat sebelum pengajuan nominasi penuh secara resmi.Selain Bawomataluo, Pemprov Sumut juga terus mendorong perlindungan dan pelestarian cagar budaya di daerah. Pada tahun 2025, lima objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, yakni Candi Bahal I, II, dan III, Masjid Azizi di Langkat, serta Istana Maimun di Kota Medan.“Kami mendorong kabupaten/kota untuk melengkapi administrasi yang disyaratkan agar dapat mengusulkan cagar budaya daerah menjadi cagar budaya provinsi,” ujar Yuda.Kabid Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Rais Kari, menambahkan bahwa pada tahun 2026, Pemprov Sumut mengusulkan tujuh objek cagar budaya untuk ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Usulan tersebut merupakan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sumut tahun 2025.Tujuh objek tersebut meliputi Candi Tandihat 1, 2, dan 3, empat sumur minyak di Kabupaten Langkat, Makam Papan Tinggi di Barus, serta Situs Hilimase (Hilima Setano) di Nias Selatan.“Hingga saat ini terdapat sebanyak 894 cagar budaya di kabupaten/kota dan 46 cagar budaya provinsi Sumut,” ujar Rais.Ia menegaskan, peningkatan status menjadi cagar budaya nasional akan memperkuat upaya pelestarian karena adanya dukungan pemerintah pusat.“Rata-rata biaya perlindungan itu besar, sementara kemampuan kita terbatas. Karena itu, pelestarian cagar budaya harus melibatkan kolaborasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,” katanya.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution pengembangan Kaldera Toba merupakan tanggung jawab bersama, terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, untuk mempertahankan status Green Card (kartu hijau) dalam keanggotaannya di jaringan UNESCO Global Geopark (UGGp).Hal ini dikatakan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Badan Pengelola Toba Caldera Geopark (BPTCG) di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa 30 Desember 2025. Menurutnya, status internasional ini harus membawa dampak nyata bagi warga lokal."Penerimaan sertifikat Green Card dari UNESCO ini harus memberikan dampak langsung pada masyarakat sekitar Geopark. Investasi yang masuk diharapkan tidak merusak lingkungan pariwisata. Segala bentuk investasi harus kita kaji asas manfaatnya," tegas Bobby.Terkait tawaran skema pembiayaan dari pihak luar yang mencakup opsi bantuan maupun pinjaman (loan), Bobby mengingatkan, agar pengelola lebih mengutamakan kemandirian."Diharapkan dapat mengambil opsi secara mandiri yang tidak memberatkan konsep Geopark ke depan. Namun, bila konsep pembiayaan itu tidak memberatkan dan bermanfaat bagi masyarakat, kita dapat mempertimbangkannya," katanya.Sebelumnya, General Manager BPTCG Azizul Kholis, melaporkan bahwa sertifikat Green Card tersebut dijadwalkan akan diterima secara resmi pada Februari 2026 di Sekretariat UNESCO, Prancis. Selain itu, Toba Caldera diproyeksikan menjadi pusat penelitian Geopark se-Asia Pasifik dan menerima tawaran investasi pembiayaan.Azizul Kholis juga menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan BPTCG, meliputi penyelenggaraan acara besar pada September 2026, yang akan mengumpulkan aktivis, pengusaha, dan akademisi. Kegiatan ini bertujuan menjadikan Kaldera Toba sebagai pusat penelitian Geopark se-Asia Pasifik."Kemudian kerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk memetakan dan meningkatkan infrastruktur di wilayah prioritas Geopark. Diharapkan Geopark ini tidak hanya sekadar label, tetapi menjadi motor pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata yang berkelanjutan," katanya.

LensaDaily - Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota di kawasan Danau Toba, terus memperkuat posisi Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Nasional.Penguatan ini dilakukan melalui penyusunan berbagai program strategis tahun 2026, meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas penunjang pariwisata.Hal itu terungkap dalam rapat virtual (zoom meeting) yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 6 November 2025.“Ini merupakan tindak lanjut dari rapat 22 Juli 2025 tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba. Pemprov Sumut telah memenuhi empat rekomendasi UNESCO, yakni Warisan Geologi, Warisan Lainnya, Visibility dan Kemitraan, serta Konten Tiga Bahasa,” ujar Bobby.Menurutnya, upaya peningkatan visibilitas Geopark Danau Toba dilakukan melalui pembangunan papan penunjuk arah, papan informasi, dan fasilitas umum seperti toilet. Selain itu, Pemprov juga memperkuat kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di kawasan Danau Toba.Bobby menambahkan, strategi penguatan tahun 2026 juga difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui Pelatihan Sertifikasi Guide Geowisata (Interpreter Geotourism) bagi 50 peserta di kawasan Danau Toba. Juga pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti papan petunjuk arah, fasilitas umum, dan sarana wisata lainnya.Kemudian, penyusunan DED Amphiteater di Samosir, Masterplan KEK Pariwisata Danau Toba, serta dukungan anggaran bagi Badan Pengelola Geopark. Serta sinergi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pariwisata secara berkelanjutan.Selain itu, Pemprov Sumut juga akan meningkatkan promosi wisata melalui berbagai event internasional, di antaranya Festival Danau Toba (Aquabike World Championship dan F1H2O), Trail of the Kings by UTMB, IMT-GT Geopark Travel Pattern Famtrip and Workshop, serta Familiarization Trip bekerja sama dengan agen perjalanan dalam dan luar negeri.Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak agar rencana program berjalan lancar dan berkelanjutan. “Rapat ini bertujuan untuk mensinergikan aspek energi dalam rencana induk pariwisata serta mendorong terwujudnya pariwisata berkelanjutan berbasis energi hijau,” ujarnya.Luhut juga menekankan perlunya memastikan kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan kawasan Danau Toba, termasuk pasokan listrik, ketersediaan air bersih, transportasi, akomodasi, serta kebersihan lingkungan.“Perhatikan bagaimana tingkat kebersihannya. Terkait hambatan dan tantangan lainnya, DEN akan membantu semaksimal mungkin,” tegasnya.Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Injourney, serta seluruh pemerintah daerah di kawasan Danau Toba.

LensaDaily - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong kain ulos, warisan budaya suku Batak, untuk memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dunia dari UNESCO.Hal tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Provinsi Sumut Kahiyang Ayu, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulos Nasional Tahun 2025 di Anjungan Sumut, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu 2 November 2025.“Ulos memiliki banyak motif dengan makna yang berbeda. Setiap motif mengandung pesan moral dan doa bagi penerima maupun pemakainya,” ujar Kahiyang Ayu.Ia menambahkan, kain ulos kini telah bertransformasi menjadi busana modern dan elegan, sehingga berpotensi besar dipromosikan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional.Dengan mengusung tema 'Ulos Goes to UNESCO', Kahiyang berharap ulos dapat terus dilestarikan, dikenakan, dan dibanggakan dalam berbagai kesempatan sebagai identitas budaya bangsa.Peringatan Hari Ulos Nasional 2025 yang berlangsung pada 1–2 November ini digelar meriah dengan berbagai kegiatan budaya, seperti Lomba Tor Tor, Lomba Fashion Show, Kirab Ulos 1.000 meter mengelilingi kawasan TMII, serta pameran UMKM tenun dan kuliner khas Sumut.Acara juga dimeriahkan oleh parade karya enam desainer ternama, yaitu Irma Siregar, Hety Sinaga, Mina, Harni Harun, Arsita, dan Debi Moragabe, yang menampilkan kreasi busana berbahan ulos dengan sentuhan modern.Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sumut dalam melestarikan sekaligus memperkenalkan ulos sebagai simbol kearifan lokal dan warisan budaya bangsa kepada dunia.

LensaDaily - Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak masyarakat untuk menjaga Geopark Kaldera Toba yang ditetapkan kembali meraih status Green Card atau kartu hijau dari UNESCO Global Geopark (UGGp). Penetapan tersebut diputuskan pada Sidang Komite Eksekutif ke-11 Konferensi Global Geopark Network di Kutralkura, wilayah La Araucania, Chile.Bobby Nasution mengungkapkan meraih Green Card ini, tidak lepas kerja keras dan kerja sama antara Pemprov Sumut, pemerintah pusat, dan stakeholder terkait."Alhamdulillah, kita kembali Green Card. Setelah penilaian kemarin, namun secara simbolisnya pada waktu berbeda. Dalam sidangnya sudah ditetapkan Danau Toba sudah kembali Green Card," sebut Bobby Nasution kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa 9 September 2025. Bobby tidak lupa mengucapkan terima kasih, kepada stakeholder terkait atas pencapaian Geopark Kaldera Toba kembali meraih status Green Card tersebut."Kita terima kasih kami semuanya seluruh stekolder, Bupati dan lining kerja susah payah. Dalam arti, persiapan dan perbaiki yang menjadi catatan UNESCO, ini sudah kembali Green Card," jelas menantu Joko Widodo itu. Setelah meraih kartu hijau, Bobby Nasution mengingatkan semua pihak untuk menjaga Geopark Kaldera Toba bersama-sama. Jangan sampai terulang kembali Danau Toba mendapatkan kartu kuning. "Tugas kita sama-sama menjaga, tugas kita sama-sama kita jaga warisan dari Tuhan ini, yang sama-sama kita jaga. Kita tidak bisa membuatnya tapi kita bisa menjaganya," ungkap Gubernur Sumut.Sidang Global Geopark Network (GGN) dan Konferensi Internasional GGN berlangsung selama 5-12 September 2025 di Kutralküra, salah satu UGGp di Chile. Selama konferensi tersebut, rayuan delegasi resmi dari berbagai negara berkumpul.Selain Danau Toba, Indonesia juga berhasil mempertahankan dua geopark lainnya, Ciletuh – Pelabuhan Ratu dan Rinjani. Keputusan tersebut dibacakan oleh Setsuya Nakada yang ditunjuk sebagai pimpinan sidang.Sebelumnya, UNESCO mengeluarkan rekomendasi untuk Geopark Kaldera Toba. Adapun rekomendasi yang telah dilaksanakan di antaranya warisan geologi dan interpretasinya, warisan lainnya seperti identifikasi warisan alam dan budaya hingga warisan tak benda, visibilitas dan kemitraan, hingga jejaring dan pelatihan.Sebagai informasi, status kartu hijau atau Green Card adalah penilaian tertinggi dalam keanggotaan GGN. Dengan begitu, Geopark Kaldera Toba berhak menyandang status UGGp hingga masa empat tahun ke depan. Kartu ini juga menjadi indikator standar pengelolaan yang terpenuhi sesuai protokol UGGp. Setiap anggota UGGp akan di-revalidasi setiap empat tahun untuk mengevaluasi pengelolaannya.