LensaDaily - Sebanyak 752 pelari dari 33 negara akan meramaikan ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir pada 12 sampai 14 Juni 2026. Event internasional ini diharapkan menunjukkan Danau Toba sebagai destinasi dunia.Hal tersebut terungkap pada Rapat Persiapan Penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kabupaten Samosir, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 12 Mei 2026.Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib mengatakan, event lari internasional ini harus menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan Danau Toba sebagai destinasi dunia yang profesional dan berkelas.“Mari kita tunjukkan bahwa Danau Toba bukan hanya indah, tetapi juga mampu menjadi destinasi dunia yang profesional dan berkelas. Jadikan event ini sebagai kebanggaan masyarakat Sumatera Utara sekaligus momentum kebangkitan ekonomi daerah kita,” kata Suib.Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan event tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan stakeholder diminta mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara maksimal.Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, kembali digelarnya Trail of The Kings by UTMB semakin memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai destinasi unggulan sport tourism.Hingga saat ini, sebanyak 752 pelari dari 33 negara telah mendaftar sebagai peserta. Negara peserta antara lain Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Inggris, Vietnam, China, Taiwan, Australia, Hong Kong, Rusia, Afrika Selatan, Swiss, Oman, Irlandia, Indonesia, dan negara lainnya.Adapun kategori yang diperlombakan yakni 100K, 60K, 28K, 10K, 5K, serta kategori kids.Yuda juga mengungkapkan, penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di Sumatera Utara.Pada 2025, event tersebut diikuti 1.081 peserta dari 26 negara dan 21 provinsi di Indonesia. Kegiatan itu turut memberikan dampak positif bagi UMKM, hotel, transportasi, kuliner, hingga kerajinan lokal dengan output ekonomi mencapai Rp101,96 miliar.“Event ini menjadi momentum emas untuk mempromosikan keindahan alam, adat, dan budaya Sumatera Utara, sekaligus mengokohkan Danau Toba sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ujar Yuda.Rapat persiapan tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Pimpinan Event Organizer Creation Andre Ginting, perangkat daerah Pemprov Sumut dan Pemkab Samosir, serta instansi vertikal lainnya.

LensaDaily - Perhelatan Piala AFF U-19 yang digelar di Sumatera Utara menjadi sejarah baru bagi provinsi ini, yang tentunya pemerintah serta seluruh pihak bersiap untuk menjadi tuan rumah dan menyambut tamu dari 11 negara ASEAN dan juga Australia. Ajang ini menjadi pertaruhan bagi Garuda Muda untuk mempertahankan gelar dan tentunya sangat berdampak bagi ekonomi Sumatera Utara.Hal tersebut dikatakan Tokoh Pemuda Sumut, El Adrian Shah saat bertemu dengan pengurus Komunitas Jurnalis Anak Medan (KoJAM), yang dipimpin Joko Irawan sebagai ketua dan Muhammad Fahmi sebagai sekretaris bersama anggota lain di Medan, Senin 11 Mei 2026 sore.El Adrian Shah menilai jika penunjukkan Sumut sebagai tuan rumah oleh PSSI sangat beralasan dan patut diapresiasi. Secara infrastruktur, Sumut tentu sangat siap dengan tiga stadion yang jadi venue pertandingan ajang bertajuk ASEAN U-19 Boys’ Bank Sumut Championship 2026 ini."Dengan kesiapan Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan dan Stadion Mini Dispora Sumut siap mengelar pertandingan, bukti bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat siap sebagai tuan rumah Piala AFF U-19 ini," ungkap pria yang dikenal sahabat semua golongan itu.Dikatakan pria yang akrab disapa El itu, kesiapan Sumut sebagai tuan rumah ajang prestisius seperti Piala AFF tak perlu diragukan lagi. Sebab, lanjut El, tahun lalu Sumut sukses mengelar Piala Kemerdekaan 2025. Ajang ini diikuti Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan, sebagai pemanasan menjelang Piala Dunia U-17 2025 di Qatar."Bukti kesuksesan Sumut sebagai tuan rumah sudah ada dan sangat berdampak pada sektor ekonomi, terutama UMKM. Tentunya harapan kita bersama, Piala AFF U-19 ini juga berdampak positif bagi Sumut, terutama sektor ekonomi yang kiranya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama sekitar stadion, penginapan dan juga kuliner," harap sosok yang dikenal aktif dalam bidang sosial itu.Mantan Ketua KNPI Sumut itu pun berharap PSSI, Kemenpora, Pemprov Sumut, Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang, serta TNI dan Polri, juga seluruh pihak yang terlibat untuk bersiap menyambut kesebelasan dari 11 negara. Tak hanya fokus pada infrastruktur pertandingan, kiranya hal lain yang sebagai penopang kesuksesan Piala AFF U-19 ini juga turut diperhatikan."Saya berharap tidak ada masalah yang dialami tim tamu mau pun Timnas Indonesia, baik teknis maupun non teknis. Semoga kita menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan pengalaman yang baik pula bagi tim tamu Piala AFF U-19 ini," kata sosok yang dikenal supel ini.Soal prestasi, El berharap Garuda Muda mampu memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk meraih hasil terbaik di bawah asuhan kepala pelatih Nova Arianto dengan mempertahankan gelar juara Piala AFF U-19 ini. Pada seri sebelumnya, Garuda Muda mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024."Harapan kita semuanya, tentunya juara Piala AFF U-19 ini dapat dipertahankan Timnas Indonesia U-19. Sehingga secara prestasi kita berhasil, dari sisi sebagai tuan rumah kita sukses. Mari kita dukung Timnas Garuda ini dengan hari nurani," pungkas El.Laga pembuka turnamen akan mempertemukan Indonesia melawan Myanmar pada Senin 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, pukul 20.00 WIB. Pada hari yang sama, Vietnam menghadapi Timor-Leste di venue yang sama.

LensaDaily - Pelaksanaan pendataan Sensus  harus dilakukan secara akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Sebab, kualitas data Sensus Ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan daerah.Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat membuka Pelatihan Calon Instruktur Daerah (Inda) Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumut, di Hotel Polonia Medan, Sabtu 9 Mei 2026.“Sensus ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Sulaiman.Menurutnya, perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM, hingga jasa berbasis teknologi membutuhkan dukungan data yang benar-benar berkualitas. Dengan data yang baik, setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.Sulaiman mengatakan, Sumut memiliki kekuatan pada sektor perkebunan, perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kualitas data ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Sumut ke depan.“Pemprov Sumut memandang data bukan lagi sekadar angka dan statistik, tetapi dasar pengambilan keputusan yang menentukan keberhasilan pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sedangkan data yang tidak valid dapat membuat kebijakan tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan agenda nasional tersebut.Ia juga menegaskan, pelatihan calon instruktur daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sensus di lapangan. Para instruktur tidak hanya bertugas menyampaikan materi teknis, tetapi juga memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, tata cara pendataan, hingga etika pelaksanaan sensus secara profesional.“Saudara-saudara nantinya akan menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas data Sensus Ekonomi 2026 di Sumut,” pungkasnya.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melakukan gebrakan dengan meluncurkan Business Registration System (BRS) SDGs, sistem pendaftaran bisnis berbasis digital yang diklaim pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan peran dunia usaha ke dalam target pembangunan berkelanjutan.Peluncuran ini bersamaan dengan resmi dimulainya penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2026–2030. Langkah strategis ini ditandai dengan pembukaan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin 6 April 2026.Sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap. Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa RAD SDGs 2026–2030 bukan sekadar dokumen administratif. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten."Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip No One Left Behind," ujar Sulaiman.Ia juga mendorong penerapan inisiatif Build Forward Better, yakni pendekatan untuk membangun Sumut menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan, terutama dalam mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026–2030. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, tingkat kemiskinan ditekan ke kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen.Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat. "SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," tegas Dikky.Ia menjelaskan, peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur.Hingga saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem BRS, dengan target mencapai 500 UMKM pada tahun 2026. Jepang dipilih sebagai rujukan karena keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis.Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, turut mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menyebut sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia. "Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," ungkapnya.Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kadin Sumut, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

LensaDaily - Pemerintah pusat berencana memberikan sejumlah program pemulihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menindaklanjuti rencana tersebut, Pemprov Sumut mempercepat proses sinkronisasi data UMKM antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.Hak ini dikatakan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 11 Maret 2026. Data tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Maret 2026 agar program bantuan dapat segera direalisasikan.“Untuk itu, seminggu ini memastikan data dan angka yang tadi disampaikan, baik yang kami sampaikan, dari daerah, dari perbankan, dari Himbara, dan Kementerian, ini harus disinkronisasi, sebelum tanggal 31 sudah fix agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Gubernur Sumut Bobby Nasution.Dalam rapat yang dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman tersebut, Bobby menyampaikan bahwa banyak pelaku UMKM terdampak bencana, tidak hanya pada tempat tinggal tetapi juga pada lokasi usaha serta peralatan produksi."Selain tempat tinggal, tempat usaha adalah salah satu yang banyak terdampak juga, alat-alat produksi juga banyak yang terdampak, nah ini persoalan kedua yang banyak terdampak setelah kerusakan bangunan, memang saat ini di daerah terdampak bencana ekonomi sedang bangkit," kata Bobby.Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi kepedulian Gubernur Sumut terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.“Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang cukup luar biasa memperdulikan atau memikirkan saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Sumut ini," kata Gubernur.Secara nasional, terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha atau debitur terdampak bencana di tiga provinsi yang telah terdata. Dari jumlah tersebut, sekitar 44 ribu debitur berada di Sumut.Meski demikian, Maman sepakat dengan langkah Gubernur Bobby Nasution untuk melakukan sinkronisasi data antara Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah pusat. Ia juga memperkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah karena proses pemetaan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026.Maman juga menjelaskan beberapa bentuk relaksasi yang akan diberikan kepada debitur terdampak bencana, di antaranya grace period, perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, serta keringanan suku bunga."Tahun ini (suku bunga) dihilangkan, mereka 0%, jadi tidak dibebankan bunga, tahun depan nanti naik ke 3%, bank juga akan mengidentifikasi mana-mana saja UMKM Dari 193 ribu ini yang dia sudah betul-betul tidak punya kemampuan membayar, tetapi ada juga yang memang masih punya kemampuan membayar," kata Maman.