LensaDaily - Sejak program berobat gratis Universal Health Coverage (UHC) Prioritas diberlakukan pada Oktober 2025, Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan telah melayani sebanyak 1.099 warga Sumatera Utara (Sumut).Peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut, RSU Haji Medan terus memperkuat kapasitas pelayanan melalui penambahan tempat tidur, fasilitas kesehatan, serta tenaga medis."Mendukung gerakan berobat gratis (Probis) dan UHC Prioritas yang digagas bapak Gubernur, RSU Haji Medan sebagai rumah sakit rujukan mengambil peran menerima masyarakat Sumut yang membutuhkan layanan kesehatan dengan mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara langsung," ujar Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan Ridesman Nasution pada konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu 15 Juli 2026.Ridesman menjelaskan, dari total 1.099 pasien yang memanfaatkan program UHC Prioritas, sebanyak 738 orang menjalani rawat inap, 360 orang menjalani rawat jalan, dan hanya satu pasien yang dirujuk ke RS Adam Malik karena membutuhkan penanganan yang lebih lengkap."Inilah komitmen kami mendukung program berobat gratis. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik. Dari 1.099 pasien hanya satu orang saja yang kami rujuk ke RS Adam Malik karena pasien membutuhkan penanganan yang lebih lengkap," katanya.Menurut Ridesman, RSU Haji Medan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pasien tanpa membedakan status kepesertaan jaminan kesehatan."Kami tidak ada membedakan pelayanan kesehatan kepada warga yang datang, baik dengan pembiayaan BPJS mandiri, maupun warga yang memiliki BPJS sebelumnya dengan warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Semuanya kita berikan pertolongan kesehatan sesuai standar. Bahkan kalau ada warga yang BPJS-nya sudah tidak aktif kita registrasikan dan kartunya sudah bisa digunakan tidak perlu menunggu 14 hari tapi hanya 3 x 24 jam," paparnya.Untuk mengantisipasi meningkatnya kunjungan pasien, RSU Haji Medan juga terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana. Kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU) ditambah dari 10 menjadi 15 tempat tidur, ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dari tujuh menjadi 20 tempat tidur, serta Instalasi Gawat Darurat (IGD) dari 16 menjadi 27 tempat tidur.Renovasi ruang NICU telah selesai, sedangkan pembangunan ICU dan IGD masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Desember 2026."Selain sarana ruangan, kami juga meningkatkan SDM khususnya dokter spesialis juga menambah peralatan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyakit kanker, jantung, stroke, ginjal juga kesehatan ibu dan anak, sehingga kita tidak perlu lagi ke depannya merujuk pasien ke RS lain," ujar Ridesman.Sementara itu, Pelaksana Harian Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Perawatan RSU Haji Medan Fitrady Ulianda Siregar mengatakan, hasil evaluasi kinerja menunjukkan kualitas pelayanan RSU Haji Medan terus mengalami peningkatan."Berdasarkan data evaluasi kinerja ada tiga indikator yang bisa dilihat yakni keterisian tempat tidur, lama rawatan di rumah sakit juga indeks kepuasan masyarakat dan tahun 2025 dari tiga layanan RSU Haji yakni rawat inap, rawat jalan dan IGD, keseluruhannya mengalami peningkatan," katanya.Berdasarkan data tahun 2025, layanan rawat inap di RSU Haji Medan meningkat 20,42 %, layanan rawat jalan naik 18,20 %, sedangkan pelayanan IGD mengalami peningkatan tertinggi, yakni 34,24 %.***

LensaDaily - Sebuah video viral di media sosial yang merekam pasangan suami-istri sujud di depan Kantor Gubernur yang memohon bantuan biaya pengobatan anak mereka korban penikaman di rumah sakit sebesar Rp147 juta. Korban sempat di rawat di RS Pertamina Pangkalan Berandan, namun perlunya penanganan khusus hingga dirujuk ke rumah sakit di Medan.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut telah mengupayakan bantuan untuk meringankan biaya pengobatan korban tusukan benda tajam yang dirawat di RS Mitra Medika Premiere Medan. Di sisi lain, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga dapat dilayani dengan  layanan Universal Health Coverage (UHC) dan Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah agar tidak terbebani biaya pengobatan.Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti informasi yang viral di media sosial terkait tingginya biaya pengobatan pasien tersebut. Tim Dinkes Sumut bahkan turun langsung ke rumah sakit untuk membantu keluarga pasien memperoleh keringanan biaya.Menurut Faisal, pasien awalnya datang ke RS Pertamina Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, pada 31 Mei 2026 dengan kondisi mengalami luka tusuk akibat benda tajam.“Berdasarkan penjelasan tim, seorang pasien dengan keluhan tertusuk benda tajam mendatangi RS Pertamina Pangkalan Brandan pada 31 Mei 2026. Pasien kemudian mendapatkan penanganan kegawatdaruratan dan tindakan medis lainnya,” ujar Faisal, Sabtu 6 Juni 2026.Setelah mendapatkan penanganan awal, dokter jaga menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit di Medan karena membutuhkan penanganan dokter spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskular.Faisal menjelaskan, keluarga pasien kemudian memilih RS Mitra Medika Premiere sebagai lokasi perawatan lanjutan. Namun rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga seluruh biaya pengobatan menjadi tanggungan pasien.“Sejak awal keluarga pasien sudah diberi penjelasan bahwa rumah sakit yang dipilih tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan estimasi biaya pengobatan cukup besar. Sebelum operasi dilakukan, keluarga juga telah menandatangani surat persetujuan tindakan medis dengan estimasi biaya sekitar Rp147 juta,” katanya.Dalam perkembangannya, keluarga pasien merasa keberatan dengan besarnya biaya yang harus ditanggung. Menyikapi hal itu, Dinkes Sumut bersama Direktur RS Pertamina Pangkalan Brandan melakukan komunikasi dengan pihak RS Mitra Medika Premiere untuk meminta keringanan biaya.“Total tagihan sebesar Rp147 juta. Setelah kami komunikasikan dengan pihak rumah sakit, diberikan keringanan sehingga menjadi Rp129,574 juta. Keluarga pasien juga telah melakukan deposit sebesar Rp45 juta, sehingga sisa tagihan menjadi Rp84,574 juta,” jelas Faisal.Selain memberikan potongan biaya, pihak rumah sakit juga memberikan kelonggaran waktu pembayaran hingga 10 Juni 2026.“Ketika keluarga pasien belum dapat melunasi tagihan, pihak rumah sakit berkomitmen memberikan waktu pembayaran sampai 10 Juni 2026. Sementara itu, kami terus berupaya mencari solusi agar beban biaya dapat semakin berkurang,” ujarnya.Faisal menegaskan, kasus tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang telah dijamin pemerintah melalui program UHC dan Probis Sumut Berkah.“Dinkes Sumut telah memberikan penjelasan dan edukasi kepada keluarga pasien terkait mekanisme layanan Universal Health Coverage (UHC) dan Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut agar tidak terbebani biaya pengobatan,” katanya.Menurut Faisal, UHC dan Probis Sumut Berkah merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan H Surya. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.“Banyak rumah sakit yang berkualitas dan sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pelayanan. Program UHC dan Probis Sumut Berkah menjadi prioritas Pak Gubernur Bobby Nasution. Bahkan belum genap setahun menjabat, program UHC sudah diluncurkan. Mari manfaatkan kemudahan ini agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk berobat,” pungkas Faisal.

LensaDaily - Penguatan program kesehatan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Sumatera Utara dinilai berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sepanjang tahun 2025. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang telah direviu Inspektorat Provinsi Sumut, mayoritas indikator kinerja utama program kesehatan berhasil melampaui target yang ditetapkan.Melalui visi Kolaborasi Sumut Berkah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sukses melampaui sejumlah target indikator makro kesehatan, ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) serta turunnya Angka Kematian Ibu (AKI) secara signifikan hingga melampaui target nasional.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan, dari tujuh indikator kinerja utama, lima di antaranya berhasil direalisasikan dengan capaian di atas 100 persen.“Ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan pendekatan holistik yang dilakukan bersama antara instansi pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam penguatan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi di Sumut,” ujar Faisal Hasrimy, Jumat 29 Mei 2026.Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang telah direviu Inspektorat Provinsi Sumut, mayoritas indikator kinerja utama program kesehatan berhasil melampaui target yang ditetapkan.Salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumut. Pada tahun 2025, UHH Sumut mencapai 74,19 tahun atau melampaui target perjanjian kinerja sebesar 74,01 tahun dengan capaian 100,24 persen.“Angka ini menunjukkan tren positif yang konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. UHH tahun 2024 sebesar 73,90 tahun dan tahun 2023 sebesar 73,67 tahun. Meningkatnya usia harapan hidup ini sekaligus menjadi penanda bahwa kualitas hidup dan akses terhadap fasilitas kesehatan di Sumut semakin membaik,” kata Faisal.Prestasi paling menonjol tercatat pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) di Sumatera Utara berhasil ditekan hingga mencapai 45,38 per 100.000 kelahiran hidup (KH), jauh lebih baik dari target awal sebesar 65,78 per 100.000 KH atau dengan capaian 131,01 persen.Capaian tersebut juga berada jauh di bawah rata-rata nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 85,17 per 100.000 KH.Penurunan AKI turut diiringi membaiknya Angka Kematian Bayi (AKB) yang terealisasi sebesar 3,20 per 1.000 kelahiran hidup, lebih baik dari target 3,28 per 1.000 KH dengan capaian 102,44 persen.“Implementasi wajib pelaporan by name by address melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dari Kementerian Kesehatan terbukti efektif membantu fasilitas layanan kesehatan merespons cepat potensi risiko kematian ibu dan bayi,” ujar Faisal.Dinkes Sumut juga berhasil memperluas jaminan perlindungan sosial kesehatan masyarakat. Indikator cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatat hasil 100,67 persen dari target 98,6 persen. Dengan capaian tersebut, Sumatera Utara berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat tidak lagi terkendala biaya saat berobat.Dari sisi mutu pelayanan, persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti puskesmas dan rumah sakit yang meraih akreditasi paripurna meningkat signifikan menjadi 53,96 persen, melampaui target 41,1 persen dengan capaian 131,29 persen.Meski mencatat banyak capaian positif, Dinkes Sumut tetap memberi perhatian khusus terhadap indikator angka kesakitan (morbiditas) yang terealisasi 10,43 persen dari target 10,03 persen atau dengan capaian 96,01 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi tantangan perubahan lingkungan serta beban ganda penyakit menular dan tidak menular.Sementara itu, untuk prevalensi stunting pada balita, Dinkes Sumut masih menunggu rilis resmi analisis data final dari Kementerian Kesehatan.Keberhasilan sepanjang tahun 2025 tidak membuat Pemprov Sumut berpuas diri. Tahun ini, Dinkes Sumut terus mengakselerasi berbagai program promotif dan preventif melalui perluasan akses layanan kesehatan primer berbasis digital, penguatan posyandu aktif di tingkat desa, serta intervensi gizi terpadu guna menuntaskan stunting secara holistik.“Pemprov Sumut berkomitmen penuh memastikan bahwa status UHC dan peningkatan indeks kesehatan ini bukan sekadar pencapaian angka di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh setiap lapisan masyarakat Sumut menuju lingkungan yang sehat, berkah, dan sejahtera,” ujar Faisal.

LensaDaily - Komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan modern bagi masyarakat Sumut di rumah sakit internasional melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Rumah Sakit (RS) An-Nisa dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan terbaik.Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama jajaran Direksi PT An-Nisa Utama, Direksi Rumah Sakit Haji Medan, Direksi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Bank Sumut, dan sejumlah pimpinan OPD Sumut di ruang kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 21 Mei 2026.“Kesehatan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami menargetkan seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC),” katanya.Bobby mengatakan, program tersebut awalnya ditargetkan terlaksana dalam waktu dua tahun masa kepemimpinannya. Namun, sebelum dua tahun berjalan, program UHC sudah dapat diterapkan di seluruh rumah sakit di Sumut.Menurutnya, Pemprov Sumut selama ini masih menerima banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit yang kurang nyaman dan belum optimal. Karena itu, Pemprov Sumut ingin menghadirkan pelayanan rumah sakit bertaraf internasional, termasuk bagi masyarakat pengguna BPJS Kesehatan.“Rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional ini merupakan kolaborasi dari internal, BUMD Sumut yakni PPSU, Dirga Surya, Bank Sumut, dan Rumah Sakit Haji,” ujarnya.Pembangunan rumah sakit internasional tersebut merupakan kolaborasi antara PT Dirga Surya, PT PPSU, RS Haji Medan, RS Mitra (RS An-Nisa), dan PT Bank Sumut.Dalam skema operasional kerja sama operasi (KSO), PT Dirga Surya bertugas menyediakan aset, RS Mitra (RS An-Nisa) mengelola layanan operasional sesuai standar profesional, sedangkan RS Haji Medan memastikan mutu layanan, tata kelola, serta keberlanjutan rumah sakit.Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi mengatakan, RS An-Nisa dalam kolaborasi ini berperan sebagai strategic accelerator untuk mempercepat transformasi dan meningkatkan kinerja rumah sakit melalui pengalaman, sistem, serta budaya kerja rumah sakit modern.“Kemitraan ini bukan mengambil alih rumah sakit pemerintah tetapi mempercepat transformasi layanan melalui kolaborasi pengalaman operasional,” katanya.Direktur PT An-Nisa Utama Muhammad Arif Nasution menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, rumah sakit yang berdiri sejak 1990 dan awalnya hanya berupa rumah bersalin dengan 12 karyawan itu kini berkembang hingga melayani peserta BPJS Kesehatan sejak 2016.Menurutnya, RS An-Nisa juga dipercaya berbagai rumah sakit di Indonesia dalam pengembangan SDM kesehatan. Penerapan budaya kerja modern, efektif, dan efisien menjadi salah satu kekuatan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.“Ini yang selalu menjadi fokus kami dalam pelayanan, pesaing rumah sakit banyak. Kami biasa memberikan training, classmate bagi SDM rumah sakit dari Aceh sampai Papua,” ujarnya.Ia menegaskan pihaknya siap bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pihaknya juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumut.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, Komisaris Utama PT PPSU Effendi Pohan, Direktur Utama PPSU Ferry Indra, Direktur Utama Rumah Sakit Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, Wakil Direktur Rumah Sakit Haji Medan Ridesman Nasution, Komisaris Utama PT Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, serta jajaran direksi PT An-Nisa Utama.

LensaDaily - BPJS Kesehatan didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta, mengingat karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar tidak mengalami kesulitan saat berobat. Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, saat menerima audiensi BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa 5 Mei 2026.Pertemuan tersebut turut hadir Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, serta Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, dan jajaran lainnya.Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumut menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program unggulan dan prioritas di Sumatera Utara. Dengan capaian yang dinilai cukup baik, ia berharap dukungan seluruh pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut melalui kolaborasi.“Kami apresiasi dukungan dari semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara. Khususnya BPJS Kesehatan, mengingat ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah kepada masyarakat,” sebut Bobby Nasution.Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat persoalan di lapangan, seperti pengurangan jenis layanan berdasarkan penyakit dan penyebabnya. Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah mencanangkan program Universal Health Coverage (UHC) untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat.“Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu Probis menjadi program utama, seiring capaian UHC di Sumut yang berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan, sehingga masyarakat berobat cukup dengan menunjukkan KTP,” tegasnya.Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota mengarahkan alokasi anggaran kesehatan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, sinergi pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengoptimalkan layanan kesehatan.“Dengan begitu, anggaran yang terbatas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung layanan ini,” jelasnya.Selain itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah kepesertaan dan kualitas layanan. Masyarakat, kata dia, berharap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan status pasien.“Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan dapat dirasakan secara merata,” pungkas Bobby Nasution.Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi capaian Pemprov Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas langkah Gubernur Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut yang telah mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Karena itu, BPJS Kesehatan menyatakan dukungan penuh terhadap Program Berobat Gratis (Probis) yang menjadi salah satu program andalan di Sumatera Utara.