LensaDaily - Penguatan program kesehatan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Sumatera Utara dinilai berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sepanjang tahun 2025. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang telah direviu Inspektorat Provinsi Sumut, mayoritas indikator kinerja utama program kesehatan berhasil melampaui target yang ditetapkan.Melalui visi Kolaborasi Sumut Berkah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sukses melampaui sejumlah target indikator makro kesehatan, ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) serta turunnya Angka Kematian Ibu (AKI) secara signifikan hingga melampaui target nasional.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan, dari tujuh indikator kinerja utama, lima di antaranya berhasil direalisasikan dengan capaian di atas 100 persen.“Ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan pendekatan holistik yang dilakukan bersama antara instansi pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam penguatan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi di Sumut,” ujar Faisal Hasrimy, Jumat 29 Mei 2026.Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang telah direviu Inspektorat Provinsi Sumut, mayoritas indikator kinerja utama program kesehatan berhasil melampaui target yang ditetapkan.Salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumut. Pada tahun 2025, UHH Sumut mencapai 74,19 tahun atau melampaui target perjanjian kinerja sebesar 74,01 tahun dengan capaian 100,24 persen.“Angka ini menunjukkan tren positif yang konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. UHH tahun 2024 sebesar 73,90 tahun dan tahun 2023 sebesar 73,67 tahun. Meningkatnya usia harapan hidup ini sekaligus menjadi penanda bahwa kualitas hidup dan akses terhadap fasilitas kesehatan di Sumut semakin membaik,” kata Faisal.Prestasi paling menonjol tercatat pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) di Sumatera Utara berhasil ditekan hingga mencapai 45,38 per 100.000 kelahiran hidup (KH), jauh lebih baik dari target awal sebesar 65,78 per 100.000 KH atau dengan capaian 131,01 persen.Capaian tersebut juga berada jauh di bawah rata-rata nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 85,17 per 100.000 KH.Penurunan AKI turut diiringi membaiknya Angka Kematian Bayi (AKB) yang terealisasi sebesar 3,20 per 1.000 kelahiran hidup, lebih baik dari target 3,28 per 1.000 KH dengan capaian 102,44 persen.“Implementasi wajib pelaporan by name by address melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dari Kementerian Kesehatan terbukti efektif membantu fasilitas layanan kesehatan merespons cepat potensi risiko kematian ibu dan bayi,” ujar Faisal.Dinkes Sumut juga berhasil memperluas jaminan perlindungan sosial kesehatan masyarakat. Indikator cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatat hasil 100,67 persen dari target 98,6 persen. Dengan capaian tersebut, Sumatera Utara berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat tidak lagi terkendala biaya saat berobat.Dari sisi mutu pelayanan, persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti puskesmas dan rumah sakit yang meraih akreditasi paripurna meningkat signifikan menjadi 53,96 persen, melampaui target 41,1 persen dengan capaian 131,29 persen.Meski mencatat banyak capaian positif, Dinkes Sumut tetap memberi perhatian khusus terhadap indikator angka kesakitan (morbiditas) yang terealisasi 10,43 persen dari target 10,03 persen atau dengan capaian 96,01 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi tantangan perubahan lingkungan serta beban ganda penyakit menular dan tidak menular.Sementara itu, untuk prevalensi stunting pada balita, Dinkes Sumut masih menunggu rilis resmi analisis data final dari Kementerian Kesehatan.Keberhasilan sepanjang tahun 2025 tidak membuat Pemprov Sumut berpuas diri. Tahun ini, Dinkes Sumut terus mengakselerasi berbagai program promotif dan preventif melalui perluasan akses layanan kesehatan primer berbasis digital, penguatan posyandu aktif di tingkat desa, serta intervensi gizi terpadu guna menuntaskan stunting secara holistik.“Pemprov Sumut berkomitmen penuh memastikan bahwa status UHC dan peningkatan indeks kesehatan ini bukan sekadar pencapaian angka di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh setiap lapisan masyarakat Sumut menuju lingkungan yang sehat, berkah, dan sejahtera,” ujar Faisal.

LensaDaily - Komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan modern bagi masyarakat Sumut di rumah sakit internasional melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Rumah Sakit (RS) An-Nisa dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan terbaik.Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama jajaran Direksi PT An-Nisa Utama, Direksi Rumah Sakit Haji Medan, Direksi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Bank Sumut, dan sejumlah pimpinan OPD Sumut di ruang kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 21 Mei 2026.“Kesehatan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami menargetkan seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC),” katanya.Bobby mengatakan, program tersebut awalnya ditargetkan terlaksana dalam waktu dua tahun masa kepemimpinannya. Namun, sebelum dua tahun berjalan, program UHC sudah dapat diterapkan di seluruh rumah sakit di Sumut.Menurutnya, Pemprov Sumut selama ini masih menerima banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit yang kurang nyaman dan belum optimal. Karena itu, Pemprov Sumut ingin menghadirkan pelayanan rumah sakit bertaraf internasional, termasuk bagi masyarakat pengguna BPJS Kesehatan.“Rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional ini merupakan kolaborasi dari internal, BUMD Sumut yakni PPSU, Dirga Surya, Bank Sumut, dan Rumah Sakit Haji,” ujarnya.Pembangunan rumah sakit internasional tersebut merupakan kolaborasi antara PT Dirga Surya, PT PPSU, RS Haji Medan, RS Mitra (RS An-Nisa), dan PT Bank Sumut.Dalam skema operasional kerja sama operasi (KSO), PT Dirga Surya bertugas menyediakan aset, RS Mitra (RS An-Nisa) mengelola layanan operasional sesuai standar profesional, sedangkan RS Haji Medan memastikan mutu layanan, tata kelola, serta keberlanjutan rumah sakit.Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi mengatakan, RS An-Nisa dalam kolaborasi ini berperan sebagai strategic accelerator untuk mempercepat transformasi dan meningkatkan kinerja rumah sakit melalui pengalaman, sistem, serta budaya kerja rumah sakit modern.“Kemitraan ini bukan mengambil alih rumah sakit pemerintah tetapi mempercepat transformasi layanan melalui kolaborasi pengalaman operasional,” katanya.Direktur PT An-Nisa Utama Muhammad Arif Nasution menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, rumah sakit yang berdiri sejak 1990 dan awalnya hanya berupa rumah bersalin dengan 12 karyawan itu kini berkembang hingga melayani peserta BPJS Kesehatan sejak 2016.Menurutnya, RS An-Nisa juga dipercaya berbagai rumah sakit di Indonesia dalam pengembangan SDM kesehatan. Penerapan budaya kerja modern, efektif, dan efisien menjadi salah satu kekuatan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.“Ini yang selalu menjadi fokus kami dalam pelayanan, pesaing rumah sakit banyak. Kami biasa memberikan training, classmate bagi SDM rumah sakit dari Aceh sampai Papua,” ujarnya.Ia menegaskan pihaknya siap bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pihaknya juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumut.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, Komisaris Utama PT PPSU Effendi Pohan, Direktur Utama PPSU Ferry Indra, Direktur Utama Rumah Sakit Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, Wakil Direktur Rumah Sakit Haji Medan Ridesman Nasution, Komisaris Utama PT Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, serta jajaran direksi PT An-Nisa Utama.

LensaDaily - BPJS Kesehatan didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta, mengingat karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar tidak mengalami kesulitan saat berobat. Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, saat menerima audiensi BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa 5 Mei 2026.Pertemuan tersebut turut hadir Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, serta Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, dan jajaran lainnya.Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumut menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program unggulan dan prioritas di Sumatera Utara. Dengan capaian yang dinilai cukup baik, ia berharap dukungan seluruh pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut melalui kolaborasi.“Kami apresiasi dukungan dari semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara. Khususnya BPJS Kesehatan, mengingat ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah kepada masyarakat,” sebut Bobby Nasution.Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat persoalan di lapangan, seperti pengurangan jenis layanan berdasarkan penyakit dan penyebabnya. Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah mencanangkan program Universal Health Coverage (UHC) untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat.“Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu Probis menjadi program utama, seiring capaian UHC di Sumut yang berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan, sehingga masyarakat berobat cukup dengan menunjukkan KTP,” tegasnya.Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota mengarahkan alokasi anggaran kesehatan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, sinergi pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengoptimalkan layanan kesehatan.“Dengan begitu, anggaran yang terbatas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung layanan ini,” jelasnya.Selain itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah kepesertaan dan kualitas layanan. Masyarakat, kata dia, berharap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan status pasien.“Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan dapat dirasakan secara merata,” pungkas Bobby Nasution.Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi capaian Pemprov Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas langkah Gubernur Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut yang telah mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Karena itu, BPJS Kesehatan menyatakan dukungan penuh terhadap Program Berobat Gratis (Probis) yang menjadi salah satu program andalan di Sumatera Utara.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih penghargaan UHC Award kategori pratama dari pemerintah pusat. Penghargaan ini berkat Program Berobat Gratis (PROBIS) yang memungkinkan masyarakat Sumut mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa 27 Januari 2026. Di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution, Pemprov Sumut memiliki PROBIS yang merupakan wujud komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC) guna menjamin kesehatan masyarakat Sumut.Pada tahun 2025, Sumut berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, dua tahun lebih cepat dari target yang direncanakan. Tingkat kepesertaan mencapai 100 %, dengan rasio peserta aktif sebesar 98,6 %. Selain itu, Pemprov Sumut telah menjalin kerja sama layanan berobat gratis dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik di seluruh Sumatera Utara.“Pemprov Sumut terus melanjutkan program UHC ini yaitu PROBIS di tahun ini, ini komitmen Bapak Gubernur menjamin layanan kesehatan masyarakat Sumut, yang bisa diakses siapa saja,” kata Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution, usai menerima penghargaan UHC Award di JIEXPO.Suib juga memastikan pelayanan terkait PROBIS akan terus ditingkatkan. Pemprov Sumut bahkan telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang siap melayani selama 24 jam.“PROBIS sudah berjalan tahun 2025, pada tahun ini kita juga fokus pada peningkatan pelayanan dan kualitas, untuk itu kita siap menerima aduan terkait hal itu,” katanya.Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan bahwa peran kepala daerah sangat berpengaruh terhadap capaian UHC nasional yang saat ini mencapai 98 % dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 %.“Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah,” katanya.

LensaDaily - Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution meluapkan kekecewaannya terhadap Pemko Binjai atas Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang tidak berjalan usai launching 22 September 2025 lalu. Bobby Nasution mengungkapkan jika UHC Prioritas Binjai tidak berjalan.Kekecewaan itu, disampaikan Bobby Nasution saat memimpin rapat terkait dengan program UHC secara virtual, yang dilihat dalam video di postingan akun instagram Bobby Nasution, dikutip Kamis, 15 Januari 2026."Nah, ini sangat saya sayangkan pertama kali sama Kota Binjai. Launching tapi nyatanya di lapangan gak bisa dilaksanakan karena Binjai belum masuk kategori UHC prioritas," ungkap Bobby Nasution. Bikin malu, Pemko Binjai saat meluncurkan program UHC prioritas pada saat itu, mengundang Pemprov Sumut. Lalu dihadiri Sekda Sumut, Togap Simangunsong. Tapi, realisasinya masyarakat tidak bisa berobat gratis hanya menggunakan KTP saja.Ditambah lagi, Pemko Binjai dinilai 'curi start' dari Pemprov Sumut, dengan mendeklarasikan Kota Binjai sebagai Kota berstatus UHC prioritas. Hal tersebut, dinilai Gubernur Sumut berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, yang dirasakan masyarakat."Salah satu contohnya ini, saya ingat diberikan secara langsung kepada kami untuk launching UHC prioritas di Kota Binjai. Bahkan undangannya itu sebelum Provinsi Sumut me-launching atau mengumumkan kalau kita sudah masuk UHC prioritas. Tapi nyatanya di sini launching tapi nyatanya di lapangan enggak bisa dilaksanakan karena Binjai, belum masuk kategori UHC prioritas. Ini sangat saya disayangkan pertama kali, sama Kota Binjai," jelas Bobby Nasution. Bobby Nasution mengatakan meski masih terbatas dengan anggaran. Tapi, ia mengingatkan Pemkab/Pemko, untuk program kesehatan di masing-masing wilayah menjadi prioritas. "Tapi tolong kesehatan ini bagian urusan wajib benar-benar dijadikan prioritas. Ini yang sama-sama perlu kita penuhi untuk kebaikan masyarakat kita semua yang ada di Sumut,” tegas Gubernur Sumut.