LensaDaily - Pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan rantai pasok hortikultura, serta optimalisasi sistem perdagangan komoditas pangan diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memperkuat pengendalian inflasi. Hal ini, Pemprov menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN).Hal tersebut mengemuka saat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap menerima audiensi jajaran Direksi PT Rumah Tani Nusantara bersama Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 3 Juli 2026.Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman Harahap mengapresiasi inisiatif PT Rumah Tani Nusantara yang menawarkan konsep kolaborasi dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat."Kita maunya masyarakat tenang dan nyaman. Belajar dari pengalaman lalu di mana harga komoditas seperti cabai sempat melonjak tinggi, kehadiran sistem penataan pasokan seperti ini sangat kita butuhkan. Saya berharap ada pembicaraan yang lebih teknis dan mendalam setelah ini untuk merumuskan formula kerja sama yang aman dan sesuai ketentuan," ujar Sulaiman.Ia juga meminta PT Rumah Tani Nusantara segera membangun komunikasi intensif dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan perdagangan, mengoptimalkan jalur distribusi, sekaligus memperkuat kapasitas penyimpanan (storage) komoditas pangan.Sementara itu, Deputi Direktur BI Perwakilan Sumut Abdul Khalim mengatakan, Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi yang saat ini menunjukkan kondisi semakin kondusif. Kehadiran PT Rumah Tani Nusantara dinilai dapat menjadi mitra strategis Pemprov Sumut dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pertanian."Harapan kami, jaringan yang dimiliki Rumah Tani Nusantara bisa berpartner terutama dari sisi manajemen penjualan saat produksi berlebih (surplus) agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Sebaliknya, saat pasokan menipis, mereka bisa berkolaborasi menjadi pemasok pangan guna menekan laju inflasi," kata Abdul Khalim.Menurutnya, pemanfaatan sistem data perdagangan digital yang tengah disiapkan akan mendukung analisis pergerakan harga komoditas secara lebih dini. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi pasar secara tepat sasaran dan berbasis data.Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bachtiar menyampaikan, perusahaannya yang bergerak di bidang konsultan pertanian, kemitraan, dan perdagangan siap mendukung penguatan ketahanan pangan di Sumut. Ia menilai Sumut memiliki potensi pertanian yang besar sekaligus menjadi wilayah strategis dalam jaringan distribusi perusahaan yang mencakup Pekanbaru, Batam, hingga pasar ekspor."Sumatera Utara ini konsumsinya besar, tapi sering kali pasokan masuk tanpa filter dan aturan yang rapi, sehingga harga di tingkat petani lokal jatuh. Kami hadir untuk membantu tata kelola pasokan tersebut. Ketika Sumut mengalami surplus, kami siap membantu menyalurkannya ke pulau lain melalui jaringan kami. Sebaliknya, jika terjadi defisit, kami siap menyuplai kekurangan stok tersebut," ungkapnya.Dalam paparannya, PT Rumah Tani Nusantara juga memperkenalkan ekosistem bisnis yang telah mengelola kemitraan lahan lebih dari 15.000 hektare dan memberdayakan puluhan ribu petani, termasuk melalui program regenerasi petani muda.Pada 2026, perusahaan tersebut juga menyiapkan ekspansi sarana logistik untuk mempercepat distribusi komoditas hortikultura, seperti cabai, kentang, dan bawang, dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Karo dan daerah lainnya.Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana kerja sama dalam forum yang lebih formal dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta BUMD. Langkah tersebut diharapkan dapat bermuara pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara.***

LensaDaily - Dukung pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat pasokan energi listrik di berbagai wilayah Sumut, termasuk daerah terpencil, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dengan Finlandia.Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, di ruang kerjanya, Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu 17 Juni 2026. Menurutnya, keberadaan fasilitas PSEL sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah di Sumut.Saat ini, proyek PSEL berkapasitas 15 megawatt (MW) yang akan melayani Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, tengah berjalan. Bobby berharap pembangunan fasilitas serupa dapat diperluas ke wilayah lain di Sumut, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau.“Oleh karena itu, kami berharap mungkin Finlandia bisa mensupport program untuk membangun PSEL ini, kami harap kita bisa kerja sama dengan skala yang sama atau yang lebih kecil di beberapa wilayah,” kata Bobby.Menurut Bobby, PSEL memberikan banyak manfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan listrik, fasilitas tersebut juga menjadi solusi dalam mengelola limbah masyarakat secara berkelanjutan.Pada kesempatan itu, Bobby juga menawarkan peluang kerja sama di sektor industri hilirisasi. Menurutnya, Sumut memiliki potensi besar untuk pengembangan industri karena didukung sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka.Selain itu, Bobby memaparkan sejumlah komoditas unggulan Sumut, salah satunya kelapa sawit yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai industri turunan.“Kami sangat terbuka tentang pengolahan kelapa sawit, ini salah satu hal paling berpotensi di Sumut,” ucap Bobby.Sementara itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Pekka Kaihilahti menyatakan kesiapan negaranya untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, baik dalam skala kecil maupun besar di Sumut. Finlandia juga siap memberikan pendampingan, mulai dari penerapan teknologi, sistem penyortiran sampah, hingga edukasi kepada masyarakat.Menurut Pekka, persoalan sampah juga pernah menjadi tantangan besar di Finlandia. Namun, melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, kini hanya sekitar satu persen sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).Finlandia, lanjutnya, telah mengembangkan sistem modular pengolahan limbah menjadi listrik yang dapat diterapkan dalam berbagai skala. Sistem berkapasitas kecil dinilai cocok untuk wilayah terpencil, mengingat kondisi geografis Finlandia yang memiliki karakteristik kepulauan dan tersebar seperti Indonesia.Turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut.

LensaDaily -  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera tara terus mendorong peningkatan potensi industri melalui penguatan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal.Hal ini dilakukan mendorong pengembangan sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) dinilai memiliki potensi besar, didukung kekayaan sumber daya alam, letak geografis strategis, serta ketersediaan tenaga kerja.“Untuk meningkatkan potensi industri di Sumut, kita perlu memfokuskan pada penguatan industri kecil dan menengah (IKM), selain itu juga pengembangan kawasan industri dan hilirisasi komoditas unggulan,” ujar Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Selasa 31 Maret 2026.Dedi menjelaskan, industri lokal masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tingginya biaya produksi dan rendahnya daya saing. Berdasarkan data Dinas Perindag ESDM Sumut, hingga tahun 2025 terdapat 194.089 IKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 399.194 orang.IKM berbasis potensi lokal dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap IKM perlu terus ditingkatkan.“Untuk itu IKM perlu didukung dalam peningkatan proteksi, akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam hal manajemen dan pemasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu IKM memperluas pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Dedi.Pada tahun 2026, Dinas Perindag ESDM Sumut akan meningkatkan kapasitas dan daya saing IKM melalui pelatihan serta bantuan peralatan kepada 80 IKM kopi. Selain itu, akan ditumbuhkan 60 wirausaha baru di sektor kopi dan 35 di sektor kuliner melalui program serupa.“Kami juga berkolaborasi dengan Dekranasda untuk melakukan pelatihan diversifikasi produk serta mengikuti ajang promosi dalam event pameran untuk membawa produk lokal kita ke kancah nasional dan internasional,” ujarnya.Terkait pengembangan kawasan industri, Dedi menyebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan telah menjadi pusat pertumbuhan industri yang signifikan. Kawasan ini tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.Ke depan, pengembangan kawasan industri baru berbasis potensi daerah akan terus didorong guna meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.Sementara itu, hilirisasi komoditas dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Sumut dikenal sebagai penghasil utama kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, yang selama ini sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi.“Melalui hilirisasi, komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, seperti produk oleokimia dari kelapa sawit, barang jadi berbahan karet, atau produk makanan dan minuman berbasis kopi dan kakao, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih besar dan berdampak luas bagi perekonomian daerah,” kata Dedi.

LensaDaily - Pengelolaan administrasi dan pelaporan melalui konsep paperless (tanpa kertas) tengah dipercepat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang terus mendorong pengurus PKK kabupaten/kota se-Sumut untuk memanfaatkan teknologi digitalHal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, saat membuka Pelatihan Tertib Administrasi TP PKK Kabupaten/Kota se-Sumut di Ballroom Grand Mercure Hotel, Medan, Selasa 3 Februari 2026.Kahiyang Ayu menyampaikan, pemanfaatan teknologi digital dengan konsep paperless merupakan tren yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya efisiensi kerja dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, sistem digital dinilai mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, serta transparansi dalam pelaporan administrasi.“Digitalisasi hadir untuk meringankan beban kerja pengurus PKK, khususnya di bidang administrasi dan pelaporan. Dengan sistem yang rapi dan tertata, pelaksanaan program pemberdayaan keluarga akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada kendala dalam administrasi, terutama dalam penyusunan laporan kegiatan. Digitalisasi menjadi solusi agar kinerja PKK semakin efisien, akuntabel, dan transparan.Pada kesempatan tersebut, Kahiyang Ayu juga mengajak seluruh jajaran TP PKK kabupaten/kota untuk terus memperkuat kekompakan, sinergi, serta menjaga kolaborasi antarwilayah. Menurutnya, hal itu menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga sejahtera menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.Pelatihan Tertib Administrasi TP PKK Kabupaten/Kota se-Sumut ini berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Februari 2026. Kegiatan diisi dengan simulasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA) PKK Sumut, serta diikuti oleh seluruh perwakilan TP PKK kabupaten/kota se-Sumut.

LensaDaily - Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara mengungkapkan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumatera Utara (Sumut) yang berada di bawah kewenangan 100 persen telah teraliri listrik dan internet. Hal ini upaya Pemprov Sumut menyelaraskan digitalisasi pendidikan, sehingga diharapkan kualitas guru dan siswa semakin meningkat serta melek teknologi.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu 21 Januari 2026.“Realisasi akses listrik dan internet di sekolah yang dibawahi langsung oleh Disdik Sumut yakni SMA/SMK dan SLB di Sumut keseluruhannya 100% sudah teraliri listrik dan internet,” kata Alexander.Ia menjelaskan, untuk akses internet pada tahun 2025 terdapat total 163 sekolah yang dipasang jaringan internet. Sementara untuk kelistrikan, sebanyak tujuh sekolah dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 25 sekolah dilakukan perbaikan instalasi listrik, dan 21 sekolah mendapatkan penambahan daya listrik.Strategi yang dilakukan Disdik Sumut dalam pemenuhan akses listrik dan internet ini, lanjutnya, disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk daerah yang tidak memiliki tiang listrik, dipasang PLTS. Namun, apabila tersedia jaringan listrik, pihaknya berkolaborasi dengan PLN. Sedangkan untuk akses internet, jika tidak tersedia tiang jaringan, maka digunakan akses internet Starlink, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang dipasang PLTS dan Starlink.Upaya pemenuhan akses listrik dan internet di sekolah ini bertujuan untuk menyelaraskan digitalisasi pendidikan. “Mustahil kita lakukan digitalisasi pendidikan kalau tools-nya belum memadai. Makanya akses listrik dan internet ini harus dipenuhi, sehingga proses belajar digital bisa semakin interaktif, dan output-nya untuk penguasaan internet akan ada kesetaraan, tidak ada perbedaan antara daerah 3T dengan daerah yang gampang akses listrik dan internetnya,” jelas Alexander.Selain itu, melalui pemenuhan akses listrik dan internet ini diharapkan kualitas guru dan siswa semakin meningkat, tidak ada lagi daerah yang tertinggal, serta seluruh siswa dan guru melek teknologi.Sementara itu, terkait Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Alexander menyampaikan program tersebut akan diluncurkan pada tahun ajaran baru 2026/2027. PUBG awalnya akan dilaksanakan di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, namun juga akan diterapkan di lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemulihan bagi daerah terdampak bencana di Sumut.“Jadi pada tahun ajaran baru nanti, PUBG akan kita laksanakan selain di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias juga di lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana,” katanya.Untuk program bersekolah gratis ini, jumlah sasaran di Kepulauan Nias sebanyak 41 ribu siswa dengan pagu anggaran Rp21 miliar. Sementara di lima kabupaten/kota terdampak bencana menyasar 51 ribu siswa dengan total anggaran Rp22 miliar.“Total ada anggaran Rp43 miliar yang akan meng-cover program sekolah gratis. Untuk skemanya nanti akan kita susun Pergub sebagai petunjuk teknisnya dan dananya nanti akan kita transfer ke rekening masing-masing sekolah,” ujar Alexander.