LensaDaily - Peresmian 1.151 kilometer (Km) jalan daerah di 37 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dibangun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD), termasuk di Sumut dengan total panjang mencapai 7,10 Km. Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa 23 Juni 2026.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri secara daring. Untuk wilayah Sumut, terdapat empat paket IJD Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan total panjang jalan mencapai 7,10 Km, yang turut diresmikan pada kesempatan tersebut.Bobby Nasution mengikuti peresmian melalui sambungan virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.Turut hadir, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Kementerian Pekerjaan Umum Hardy Siahaan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut Chandra Dalimunthe, serta sejumlah kepala daerah.Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, paket IJD TA 2025 di Sumut dengan skema Single Year Contract (SYC) atau kontrak tahun tunggal mencakup empat ruas jalan yang turut diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keempat ruas tersebut yakni Preservasi Jalan Batas Kota Tebingtinggi–Sibulan di Kabupaten Serdangbedagai sepanjang 2 Km, Jalan Simpang Mangga–Tugu Sujono di Kabupaten Simalungun sepanjang 1,12 Km, Jalan Sirongit–Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 1,7 Km, serta Jalan Jenderal Sudirman di Kota Tebingtinggi sepanjang 2,28 Km.Sementara itu, pembangunan jalan melalui IJD dengan skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak mencakup 19 ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Namun, sebagian besar progres fisiknya telah mencapai 100 persen dan tersebar di 13 kabupaten/kota.Usai mengikuti peresmian, Gubernur Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan untuk membahas pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Sumut. Menurutnya, sejumlah ruas jalan nasional telah berada dalam kondisi baik, namun beberapa ruas lainnya masih memerlukan perhatian karena panjang jalan nasional di Sumut mencapai sekitar 2.600 Km.“Beberapa daerah itu kondisi jalannya memang butuh perhatian. Tetapi dengan IJD ini tentu masyarakat, khususnya yang berada di daerah pertanian atau lumbung pangan menjadi sangat terbantu. Jadi yang selama ini kesulitan dalam mengangkut hasil panen, sekarang sudah jadi mudah dan pastinya biaya (angkut) akan lebih rendah. Kita patut berterimakasih kepada Bapak Presiden,” ujar Gubernur.Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan daerah akan memperlancar mobilitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai produk masyarakat dari desa menuju pasar maupun kawasan industri.“Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Dengan selesainya jalan ini saya ajak pemerintah daerah untuk menjaga infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” ungkap Presiden Prabowo.***

LensaDaily - Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2026 diminta segera menuntaskan proses pergeseran anggaran, serta mempercepat tender dan lelang program yang telah disepakati. Percepatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan prioritas daerah secara tepat waktu.Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Entry Data Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Strategis Daerah (PSD), dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut Tahun 2026, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (18/6/2026).Sulaiman menjelaskan, Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029. Pada periode tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus mengakselerasi pembangunan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 52 Proyek Strategis Daerah (PSD) yang menjadi prioritas pembangunan.Program Hasil Terbaik Cepat meliputi Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS) melalui Universal Health Coverage (UHC), Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), digitalisasi pelayanan publik cepat, responsif, handal, dan solutif (CERDAS).Kemudian pembangunan infrastruktur terintegrasi (INSTANSI), penguatan infrastruktur irigasi dan sumber air pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan kualitas permukiman layak dan terjangkau melalui penyediaan hunian murah serta dukungan Program 3 Juta Rumah, hingga Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan yang harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan program secara tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Sulaiman.Berdasarkan data per 10 Juni 2026, dari 29 Kabupaten/Kota penerima BKP, baru enam daerah yang telah menyelesaikan proses tender maupun lelang program. “Kami ingatkan, Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa semakin cepat BKP Tahun 2026 Tahap I dilaksanakan, semakin besar peluang daerah tersebut memperoleh BKP Tahap II pada tahun yang sama,” kata Sulaiman.Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat, sementara kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.Karena itu, ia meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda/Bapperida, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera menuntaskan seluruh tahapan administrasi yang diperlukan.“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk mempercepat prosesnya. Manfaatkan momentum bantuan dari provinsi ini. Jika program yang telah disepakati dapat diselesaikan dengan baik, maka peluang mendapatkan BKP Tahap II akan semakin terbuka,” ujarnya.Sulaiman menegaskan, program BKP harus selaras dengan visi dan misi RPJMD Sumut 2025–2029 yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Ia juga mengingatkan pentingnya pengisian dan sinkronisasi data secara tepat waktu agar Pemprov Sumut dapat memantau perkembangan pelaksanaan program di setiap daerah.“Melalui entry data, kami bisa mengetahui daerah yang sudah selesai, hampir selesai, maupun yang belum memulai. Data ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penganggaran APBD berikutnya, termasuk penyaluran BKP Tahap II,” jelasnya.Terkait mekanisme pencairan, Sulaiman menyampaikan bahwa dana BKP akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50%, sedangkan sisanya akan dicairkan setelah pelaksanaan program berjalan sesuai kesepakatan.Ia menegaskan tidak diperbolehkan adanya pengalihan program setelah dana BKP diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.“Apa yang sudah kita sepakati tidak boleh dialihkan. Misalnya, jika yang disepakati adalah pembangunan jalan sepanjang lima kilometer, maka itulah yang harus dikerjakan. Tidak ada pengalihan program,” tegasnya.Menurut Sulaiman, kondisi keuangan Pemprov Sumut saat ini masih memungkinkan untuk memberikan dukungan kepada Kabupaten/Kota. Karena itu, ia berharap seluruh pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempercepat sinkronisasi data dan pelaksanaan program yang telah disepakati.

LensaDaily - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Penghargaan tersebut atas jasa Bobby Nasution terhadap peningkatan produksi padi atau beras, sehingga Sumatera Utara mengalami surplus di tahun 2025.Bobby Nasution salah satu penerima tanda kehormatan dari Presiden pada Panen Raya dan Pengumuman Swasembada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026. Produksi padi Sumut tahun 2025 mencapai 2,75 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi jagung sebesar 1,2 juta ton. Hal tersebut turut berkontribusi pada capaian swasembada pangan nasional yang diumumkan Presiden.Menurut Presiden, swasembada merupakan kemenangan penting Indonesia. Tidak ada bangsa yang merdeka jika pangan tidak tersedia untuk rakyat."Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan tergantung bangsa lain," ujar Presiden.Dikatakan Presiden, Covid-19 membuka mata dan merupakan sebuah peringatan bagi Bangsa Indonesia. Pada saat Covid-19 tidak ada negara yang mau menjual beras pada Indonesia.“Dan ini sudah dibuktikan, begitu ada Covid, negara yang punya beras tidak mau jual ke kita, waktu covid, membuka mata, waktu covid, pandemi adalah peringatan bagi Bangsa Indonesia jangan mau, jangan lengah, jangan tergantung bangsa lain, apalagi untuk makan,” kata Presiden.Negara Indonesia yang begitu makmur karena memiliki potensi yang melimpah seharusnya tidak bergantung dengan negara lain untuk urusan pangan. Indonesia dikaruniai oleh bumi yang luas, kaya dan tanah yang subur.“Tidak masuk di akal saya bagaimana negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita, kita impor, impor pangan, tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” ujar Presiden.

LensaDaily - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Wakil Gubernur Sumut, Surya panen raya di Lahan Ketahanan Pangan Kodam I B, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Kamis 20 Juli 2025. Hasil panen padi ini akan di distribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Sumut.Panglima TNI Agus Subiyanto mengatakan, panen raya ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan demi tercapainya kemandirian pangan nasional.Lahan padi yang dipanen mencapai luas 80 hektare, dengan menggunakan padi varietas Ciherang Hijau yang memiliki potensi hasil panen antara 6 hingga 7 ton per hektare. Panglima TNI menyebut, ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan negara. Sebab, negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan sangat rentan terhadap tekanan dan intervensi asing."Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI yang profesional, responsif, terintegrasi, dan modern berkomitmen untuk tidak hanya menjadi kekuatan militer, tetapi juga kekuatan sosial yang hadir di tengah masyarakat. TNI siap membantu menyelesaikan persoalan-persoalan strategis bangsa, termasuk di bidang pangan," jelasnya.Panglima berharap, panen raya ini tidak berhenti sebagai sebuah seremoni, melainkan menjadi titik tolak lahirnya semangat baru, untuk terus berkolaborasi, menjaga semangat gotong royong, dan berinovasi dalam membangun serta memperkuat ketahanan pangan nasional."Jadikan setiap ladang sebagai ladang juang, setiap benih sebagai simbol harapan, dan setiap panen sebagai lambang kemenangan bersama," ujarnya.Panglima juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, Forkopimda dan kelompok tani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional."Kita harus menyadari bahwa kedaulatan pangan adalah kunci. Jika kita kuat di sektor ekonomi, khususnya dalam hal ketahanan pangan, maka InsyaAllah bangsa ini akan lebih berdaulat dan tidak mudah diintervensi oleh kekuatan asing.  Mari kita teruskan upaya bersama ini. Dengan kemandirian pangan, kita menjaga kehormatan, kemerdekaan, dan masa depan bangsa," harapnya.Usai melaksanakan panen raya, Wagub bersama Panglima TNI secara simbolis melepas bantuan beras sebanyak 40 ton untuk didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Sumut, di antaranya Langkat, Deliserdang, Simalungun, Asahan dan Labuhanbatu.