LensaDaily - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang berlangsung secara virtual di Ruang Kerja Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa 16 September 2025. Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.Pada kesempatan itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus berupaya menekan harga beras yang sampai saat ini masih mengalami kenaikan. Untuk di Sumut, terdapat tiga kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, yaitu Kabupaten Nias Barat, Pakpak Bharat dan Kota Binjai.“Terdapat 93 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras ini. Saya minta Pemda memperhatikan ini dan saya harapkan dapat menenkan harga yakni di antaranya dengan menyebarkan beras program SPHP yang lebih merata,” ucap Tomsi.Selain itu, Tomsi juga mengingatkan Bulog dapat bekerja sama dengan Pemda untuk menyebar beras SPHP ini agar lebih merata kepelosok kabupaten/kota. “Apalagi stok kita banyak dan berlimpah dan ini harus segara disebarkan,” katanya.Sementara itu, Kadiv Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandri mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai berupaya dalam stabilisasi harga pangan, di antaranya telah membentuk tim khusus untuk memonitoring kabaputen/kota yang mengalami kenaikan harga, yakni menyalurkan beras SPHP melalui pengecer pasar rakyat, ritel modern, dan lainnya.“Kita juga telah melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Tim TPID guna menyelaraskan langkah penangan kenaikan harga ini,” katanya. 

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebutkan Pemprov Sumut menggelar Pasar Murah di 33 kabupaten/kota di Sumut terlaksana dengan baik dan harganya komoditas pangan yang dijual, lebih murah dibanding harga pasar. Pasar murah diselenggarakan guna menstabilkan harga sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan di pasar, serta membantu daya beli bagi masyarakat yang membutuhkan.Bobby Nasution meninjau pelaksanaan pasar murah di dua kabupaten yaitu di Deliserdang dan Binjai, Rabu (27/8/2025). Saat mengunjungi Pasar Murah di Lapangan PTPN I, Regional I, Jalan Lintas Sumatera Limau Manis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Bobby disambut hangat masyarakat yang tengah membeli sejumlah kebutuhan pokok.Bobby kemudian berdialog dengan beberapa warga tentang harga yang tertera di sejumlah flyer dan kertas, seperti harga beras, Minyakita, gula, telur, cabai merah, bawang merah, dan lainnya.Menyahuti permintaan warga, Bobby pun menurunkan sejumlah harga komoditas pangan yang dijual, antara lain, beras SPHP dari Rp56.500 per 5 kg, turun jadi Rp55.000 per 5 kg. Telur Rp51.000 per papan menjadi Rp45.000 per papan. Minyakita Rp16.500/liter menjadi Rp15.500/liter, gula pasir Rp17.500/kg menjadi Rp16.500/kg.“Beras SPHP sudah diturunkan ya ibu-ibu dan bapak-bapak harganya. Telur juga sudah diturunkan lagi harganya,” ucap Bobby, menyahuti permintaan masyarakat yang hadir di Lapangan PTPN I, untuk menurunkan harga pangan.Sementara cabai merah, harga di pasar sudah menyentuh Rp42.000/kg. Di pasar murah harga cabai merah dijual seharga Rp35.000/kg. Begitupula dengan bawang merah, harga di pasar mencapai Rp40.000/kg. Sementara di pasar murah harga bawang merah dijual Rp35.000/kg.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Sumut Fitra Kurnia mengatakan, pasar murah dilaksanakan karena ada beberapa produk yang mengalami kenaikan di indeks harga konsumen, terutama beras. Menyikapi hal ini, Gubernur Sumut menginstruksikan pasar murah dan gerakan pangan murah serentak yang diselenggarakan 27-28 Agustus 2025.“Sebenarnya sejak Senin sudah dilaksankan pasar murah. Alhamdulillah, beras SPHP kategori medium yang sudah tersalur sebanyak 180 ton di kabupaten/kota. Bulog juga ikut menyalurkan ke pasar ritel. Jumlahnya saat ini sudah mencapai 2.000 ton. Diharapkan gerakan ini bisa menurunkan harga beras di pasar,” ujarnya.Sejumlah masyarakat pun mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya pasar murah. Dengan adanya pasar murah, dapat membantu kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan.“Saya mengucapkan terima kasih. Pasar murah ini membantu sekali buat saya. Saya beli 10 kg beras. Harganya murah kalau dibanding di pasar, apalagi beras dan telur,” kata Ernawati, yang tinggal di seputaran Lapangan Tengku Raja Muda (Lapangan Segitiga), Kecamatan Lubuk Pakam.Usai dari Deliserdang, Bobby Nasution didampingi Wakil Walikota Binjai Hasanul Jihadi dan OPD Sumut juga meninjau pelaksanaan Pasar Murah di Lapangan Asrama Kebun Lada, Jalan T Amir Hamzah Binjai Utara, Kota Binjai. Terlihat antusias warga memadati pasar murah ini.Warga Binjai bersyukur karena adanya pasar murah yang sangat membantu perekonomian keluarga dalam hal kebutuhan bahan pokok. Warga juga meminta agar pemerintah lebih sering menyelenggarakan pasar murah tersebut.“Pastinya kami sangat berterima kasih adanya pasar murah. Ini sangat membantu kami memenuhi bahan pokok, yang kami beli lebih murah dari pasaran. Kalau bisa sebulan ada dua kali pasar murah ini, biar kami lebih terbantu,” ungkap Riri Savira, warga Jati Negara Binjai yang menyampaikan apresiasi pada Pemprov Sumut.

LensaDaily - Beras murah sebanyak 15.700 ton segera digelontorkan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution melalui operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengintervensi dan mengendalikan harga beras di pasaran, sehingga harga beras kembali normal dan terjangkau masyarakat. Hal itu terungkap Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro, Gubernur Bobby Nasution, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu 20 Agustus 2025 malam. Hadir juga para kepala daerah se-Sumut.Bobby Nasution mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah berkomunikasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka pengendalian harga beras. Melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota secara serentak, diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok ini."Jadi gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini," ujar Bobby.Dari angka tersebut, lanjutnya, pihak Bulog menargetkan adanya operasi pasar di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut, setiap bulannya. Sehingga diharapkan para kepala daerah diminta menyiapkan skema untuk membuka pasar murah di beberapa tempat."Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Kita buat serentak sekaligus di seluruh daerah. Tinggal untuk skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog," jelas Bobby.Selain itu, dari beberapa komoditi yang disebutkan mengalami kenaikan harga, padahal produksinya dari Sumut. Penyebabnya antara lain karena hasilnya didistribusikan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh. Sehingga kebutuhan di Sumut sendiri mengalami kekurangan.Senada dengan itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto pun menilai, dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat. Secara otomatis juga akan mampu membuat harga lebih stabil.Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern."Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat," ucapnya. Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, saat ini Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni sistem basis data tunggal yang dikelola oleh BPS, yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data nama dan alamat. Juga sebagai acuan utama program pemerintah, seperti penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat. "DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga, dengan yang ada di Dukcapil itu sama. Termasuk ini juga mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (STKS) dari Kementerian Soaial. Sehingga semuanya akan mengacu pada data BPS, sebagai basis data tunggal," sebut Amalia.Kemudian untuk berikutnya, Amalia menyebutkan bahwa BPS juga akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting untuk memantau perkembangan dan potensi kawasan-kawasan tersebut, serta sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang efektif."Kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan pembaharuan DTSEN dari bawah (kabupaten/kota). Dan aplikasi untuk pemutakhirannya akan disiapkan dari pusat. Untuk teknisnya silakan daerah masing-masing berkolaborasi dengan BPS di kabupaten/kota," jelas Amalia.Karena itu, pihaknya mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sumut yang akan membantu proses pengumpulan data tersebut, bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Sebab hasilnya juga akan sangat bermanfaat bagi daerah itu sendiri.Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra serta para kepala daerah se-Sumut. Sementara turut mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah dan sejumlah pejabat lainnya.