LensaDaily - Pelaksanaan pendataan Sensus  harus dilakukan secara akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Sebab, kualitas data Sensus Ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan daerah.Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat membuka Pelatihan Calon Instruktur Daerah (Inda) Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumut, di Hotel Polonia Medan, Sabtu 9 Mei 2026.“Sensus ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Sulaiman.Menurutnya, perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM, hingga jasa berbasis teknologi membutuhkan dukungan data yang benar-benar berkualitas. Dengan data yang baik, setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.Sulaiman mengatakan, Sumut memiliki kekuatan pada sektor perkebunan, perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kualitas data ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Sumut ke depan.“Pemprov Sumut memandang data bukan lagi sekadar angka dan statistik, tetapi dasar pengambilan keputusan yang menentukan keberhasilan pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sedangkan data yang tidak valid dapat membuat kebijakan tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan agenda nasional tersebut.Ia juga menegaskan, pelatihan calon instruktur daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sensus di lapangan. Para instruktur tidak hanya bertugas menyampaikan materi teknis, tetapi juga memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, tata cara pendataan, hingga etika pelaksanaan sensus secara profesional.“Saudara-saudara nantinya akan menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas data Sensus Ekonomi 2026 di Sumut,” pungkasnya.

LensaDaily - Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumut diminta untuk mendukung pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan upaya menyejahterakan masyarakat. Data ini akan menjadi Badan Lusbenchmark peta ekonomi nasional dan menjadi dasar dalam melihat transformasi ekonomi digital.Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution usai berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS Kota Medan, Senin 9 Februari 2026. “Kita minta semua kepada daerah untuk mendukung DTSEN untuk penginputan data di tahun 2026. Nah ini akan menjadi data besar kita juga, bagaimana kita mengambil kebijakan dan bagaimana kita sejahterakan masyarakat kita di Sumatera Utara,” katanya.Bobby juga memastikan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selalu berbasis data. Menurutnya, seluruh perencanaan kebijakan harus dimulai dari data yang benar agar kebijakan yang dihasilkan juga tepat sasaran.“Kita bekerja dengan starting yang benar, artinya data yang kita miliki ini benar-benar mewakili kondisi Sumatera Utara. Jangan salah ambil kebijakan, jangan salah ambil starting karena datanya tidak tepat. Oleh karena itu kita sampai di sini, kita datang ke sini memastikan data yang kita gunakan ini sudah tepat atau belum,” kata Bobby.Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan sensus ekonomi. Diharapkan sensus tersebut dapat menjadi benchmark peta ekonomi nasional dan menjadi dasar dalam melihat transformasi ekonomi digital.“Harapannya sensus ini bisa jadi benchmarking peta ekonomi tentang bagaimana transformasi ekonomi digital bisa dicapture di sensus ekonomi, kami meng-capture pelaku UMKM, juga ekonomi digital. Sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN, jadi kita akan dapat data by name by address data 15 juta penduduk Sumut,” kata Asim.Selain berdiskusi, Gubernur Bobby juga meresmikan ruang command center BPS. Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Armand Effendy Pohan, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah.