LensaDaily - Rangkap jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap dinilai tidak melanggar aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) beralasan penunjukan Pj Sekdaprov telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.Dasar UU Pemerintahan  Daerah tersebut beserta turunannya, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.“Rangkap jabatan Pj Sekdaprov tidak ada aturan yang dilanggar, mulai dari UU tentang pemerintah daerah hingga turunannya, juga Permendagri tentang penunjukan Pj Sekretaris Daerah tidak ada yang dilanggar, masih sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap di Medan, Senin 18 Mei 2026.Erwin juga memastikan tugas-tugas yang dijalankan Sulaiman Harahap sebagai Inspektur maupun Pj Sekda Sumut tetap berjalan dengan baik tanpa kendala.“Tugas-tugasnya selama ini tidak ada masalah, beliau masih bisa menjalankannya dengan baik,” ujarnya.Menurut Erwin, posisi Sulaiman Harahap sebagai Inspektur sekaligus Pj Sekdaprov justru dinilai saling mendukung, terutama dalam memastikan pengawasan pembangunan berjalan sejak tahap perencanaan.“Beliau itu kan Inspektur, tugasnya sebagai Pj Sekdaprov sebenarnya sejalan dengan tugas dan fungsi beliau, di dua jabatan tersebut,” kata Erwin.Erwin menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurutnya, terdapat sejumlah Penjabat Sekretaris Daerah yang juga dijabat oleh Inspektur daerah.“Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, di mana Penjabat Sekda juga merupakan Inspektur daerah,” ujar Erwin.

LensaDaily - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan tata kelola pemerintahan yang baik di 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, tata kelola yang efektif akan mengendalikan progres kegiatan, dan memastikan tidak ada kegiatan yang bermasalah dibiarkan.Hal ini disampaikan Pj Sekdaprov Sulaiman, saat memberikan arahan kepada 42 OPD di Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumut, di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin Parapat, Sabtu malam 10 Januari 2026.Menurut Sulaiman, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kesamaan persepsi dan kualitas kepemimpinan kepala perangkat daerah. Ia menyoroti nilai-nilai penting seperti integritas, kolaborasi, kecepatan dan ketepatan kerja, serta keberanian untuk berubah."Jika ada kegiatan yang bermasalah harus dihentikan, direvisi, atau dialihkan sesuai kebutuhan," kata Sulaiman.Lebih lanjut, Sulaiman juga mengajak seluruh OPD, jika ada masalah harus diselesaikan secara tuntas. Pejabat tidak boleh hanya menunjuk pihak lain atau menyalahkan pejabat sebelumnya. Semua pihak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan harus fokus pada langkah penyelesaian."Mari kita bersama mengelola anggaran yang lebih baik dan tepat sasaran, untuk kepentingan dan kemajuan Sumut," ucap Pj Sekda Sumut.Sulaiman juga berharap, dengan adanya forum ini agar seluruh OPD bekerja secara kolaboratif, bukan sendiri-sendiri, dan semua program saling melengkapi. "Prinsipnya Kita tidak saling menjelekkan, antar-OPD harus kompak semua kita komunikasikan kerja kolaboratif untuk langkah yang lebih baik," katanya.Sulaiman menutup arahan dengan ajakan untuk menatap 2026 dengan optimisme, melupakan masa lalu, dan berdoa agar tahun depan menjadi tahun yang lebih baik bagi pemerintahan Sumut.Sebelumnya di siang hari para peserta forum menerima masukan penting dari beberapa narasumber. Antara lain, Direktur Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, yang menyampaikan paparan tentang pemulihan pascabencana, sebagai instrumen penting untuk pemulihan ekonomi. Ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi antar-OPD, agar pembangunan dan pemulihan ekonomi berjalan efektif.Juga ada Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri, yang memaparkan tentang strategi implementasi program strategis nasional, melalui sinkronisasi prioritas pembangunan pusat dan daerah. Serta Motivator Yopi Adinata mendorong peserta untuk menurunkan ego dan bekerja dengan inisiatif, kreatif, serta inovatif. Sesi ini dilakukan melalui ice breaking untuk memperkuat semangat kolaborasi.

LensaDaily - Pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumatera Utara dinilai sangat penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat, melalui pengawasan ketat terhadap peredaran obat, terutama penggunaan antibiotik yang harus berdasarkan resep dokter.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) pun terus memperkuat sinergi dengan BBPOM dalam upaya pengawasan obat dan makanan. BBPOM pun diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan di Sumut.Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, dengan Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 6 Januari 2026."Semua obat memang harus ada resep dari dokter. Saya pikir penertiban harus dimulai dari sekarang. Meskipun ketertiban itu mungkin membuat sebagian orang tidak nyaman, ini adalah langkah yang baik demi keselamatan masyarakat," ujar Sulaiman.Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman juga menekankan perlunya pengawasan secara ketat terkait pesatnya pertumbuhan industri rumahan yang memproduksi obat kecantikan. Ia mendorong BPOM untuk lebih kreatif dan cepat dalam memantau penggunaan zat kimia pada produk kosmetik, guna menghindari risiko kesehatan bagi konsumen.Selain itu, Pemprov Sumut juga diharapkan BBPOM untuk memberikan atensi khusus pada tren penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan anak muda. Perlu dilakukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam cairan (liquid) vape."Yang saya khawatirkan adalah penyalahgunaan Narkoba dalam konsumsi vape tersebut. Kita harus memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui sinergitas informasi dan kolaborasi antara Pemprov, Dinas Kesehatan, dan BPOM," tegasnya.Bahkan menurut PJ Sekda Sumut itu, perlu dilakukan razia gabungan bersama Dinas Kesehatan, terutama menjelang hari raya besar guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat. "Harapan ke depan, BPOM menjadi garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan di Sumut," pungkas Sulaiman.Sebelumnya, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait menyatakan kesiapannya untuk mengawal program kerja dari hulu ke hilir. Salah satu fokus tahun ini adalah pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.Mojaza juga memaparkan beberapa poin penting dalam audiensi tersebut, yakni perlunya kolaborasi dengan Pemprov Sumut terkait imbauan untuk apoteker dan dokter agar penggunaan antibiotik dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.Kemudian mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat peredaran bahan baku obat dan komoditas seperti cengkeh, baik untuk ekspor maupun impor. Serta meminta keterlibatan BBPOM dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memberikan kontribusi dari sisi pengawasan distribusi barang.

LensaDaily - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut terlibat aktif menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat di Padangsidimpuan. Diharapkan Sumut menjadi pusat percontohan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.Hal ini disampaikan Togap Simangunsong saat memimpin rapat tindak lanjut revitalisasi Sekolah Rakyat di Kota Padangsidimpuan. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin 15 September 2025.“Program Sekolah Rakyat ini merupakan Asta Cita Presiden RI dan Wakil Presiden. Saya harap semua OPD terlibat dalam pembangunan sekolah rakyat ini,” ucap Togap Simangunsong.Sekda Sumut itu juga meminta selama proses revitalisasi Sekolah Rakyat yang saat ini berada di lokasi SMK Negeri Pertanian Pembangunan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 58 Padang Matinggi, Padangsidimpuan, agar segala proses belajar dan mengajar dapat terus berjalan.Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe mengucapkan terima kasih dan menyambut baik revitalisasi Sekolah Rakyat ini. Menurutnya, warga Padangsidimpuan sangat antusias dan menyambut baik revitalisasi Sekolah Rakyat yang diperuntukan bagi warga yang tidak mampu nantinya.“Warga Padangsidimpuan sangat antusias dengan Sekolah Rakyat ini. Kita harapakan revitalisasi ini dapat segera selesai, agar penerimaan siswa baru untuk tahun depan dapat segera berjalan,” ucap Letnan Dalimunthe.Menurutnya, saat ini murid yang telah mendaftar sebanyak 75 orang, yang terbagi pada 35 perempuan dan 40 laki-laki. Untuk guru juga telah disiapkan, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang akan bertugas di Sekolah Rakyat Padangsidimpuan nantinya.

LensaDaily - Arsip berbasis digital sangat diperlukan di tengah perkembangan zaman saat ini, arena arsip merupakan hal yang sangat penting dalam mengamankan data. Sehingga peran Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispursip) Sumut untuk dapat mengelola arsip lebih baik lagi.“Ini sangat penting dari beberapa kasus, kita mencari data yang lama dan sangat sulit mencari data tersebut, karena arsip kita belum digital,” ucap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong saat kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut Jalan Brigjend Katamso Medan, Kamis 11 September 2025.Togap juga meminta pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut untuk dapat meningkatkan target literasi di Sumut, yang sampai saat ini masih tergolong kecil. Menurutnya, kreativitas dalam meningkatkan literasi itu dapat terus ditingkatkan dengan inovasi lainnya.“Paling utama yaitu, membangun kerja sama dengan kabupaten/kota, baik mengenai literasi dan juga arsip. Kemudian juga membangun kerja sama dengan BUMD Sumut, serta lainnya,” kata Sekda Sumut itu.Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut Desni Maharani Saragih mengatakan, bahwa dinas yang dipimpinnya telah melakukan upaya dalam meningkatkan target literasi, terutama di kalangan pelajar.“Kami terus berupaya meningkatkan hal itu Pak, di antaranya kita melaksanakan sosialiasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus, serta masyarakat,” ucap Desni Maharani.Selain itu, menurutnya, Perpustakaan dan Arsip Sumut juga tengah melakukan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, berupa pengadaan bahan bacaan digital sebanyak lima titik baca dengan masing-masing 1.000 judul e-book, buku layanan anak 670 eks, buku layanan umum 400 eks, buku kedokteran 315 eks, buku agama 400 eks, serta penerbitan buku karya pengarang Sumut sebanyak 200 eks.