LensaDaily - Dukung prioritas nasional perlindungan perempuan dan anak yang tertuang dalam Asta Cita Presiden serta RPJMN, RS Bhayangkara Tingkat II Medan meluncurkan proyek perubahan bertajuk 'Penguatan Layanan Visum et Repertum dalam Implementasi Asta Cita Perlindungan Perempuan dan Anak'.Kasubbid Yanmeddokpol RS Bhayangkara TK II Medan, dr. Evi Melva Frida Manurung, M.K.M., menjelaskan bahwa visum et repertum (VeR) memiliki peran krusial sebagai alat bukti utama dalam proses hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi teknis di lapangan, baik dari sisi sumber daya manusia, standar pelayanan, hingga sistem administrasi.“Proyek perubahan ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan SOP Plus, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem digital monitoring yang terintegrasi. Dengan langkah ini, kami ingin memastikan layanan VeR menjadi lebih cepat, akurat, dan ramah bagi korban,” ujar dr. Evi.Sejak dilaksanakannya implementasi proyek perubahan ini pada tanggal 19 Agustus 2025 hingga 8 September 2025, sejumlah langkah strategis yang telah dijalankan antara lain pembentukan gugus tugas penguatan layanan VeR, penyusunan Perjanjian Kerja Sama lintas sektor dengan Unit PPA Polri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A), serta LPSK, revitalisasi SOP layanan VeR, penyusunan modul pelatihan VeR + Trauma Informed Care untuk 20 tenaga inti, serta pembangunan dashboard digital monitoring untuk pemantauan kinerja layanan secara real time.dr. Evi Melva Frida Manurung, M.K.M. mengatakan, proyek perubahan yang telah dilaksanakan ini memberikan dampak manfaat yang cukup luas, yaitu meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan VeR hingga 40 persen, menghadirkan transparansi layanan bagi publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.“Harapan kami, RS Bhayangkara TK II Medan dapat menjadi center of excellence layanan VeR ramah perempuan dan anak di tingkat nasional. Inisiatif ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan keadilan sosial bagi semua,” tutup dr. Evi.
22 September 2025Tag: rpjmn
LensaDaily - Pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDRB hingga penurunan tingkat pengangguran terbuka bagian fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2025-2029.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan sembilan target sasaran utama, yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029. Di antaranya pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%, PDRB perkapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi 5,20% sampai 4,74%.Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya, pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, tentang penyampaian Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2025-2029, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis 17 Juli 2025.“Kemudian penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82%. Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin. Penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai dengan 0,291 poin. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin dan Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1% menjadi 16,88%,” ujar Wagub Sumut Surya.Menurutnya, dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029, Pemprov Sumut menetapkan strategi pengembangan wilayah yang berfokus pada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.“Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah, yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan, yang dijabarkan dalam lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah kelima pilar tersebut,” katanya.Hal itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.“Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” katanya.
18 Juli 2025


