LensaDaily - Nasib malang dialami seorang ibu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang kehilangan bayinya sesaat baru dilahirkan. Nestapa itu dialaminya yang harus ditandu sejauh 30 kilometer selama enam jam akibat akses jalan rusak dan jauhnya fasilitas kesehatan.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah.“Kami dari provinsi menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau,” ujar Bobby Nasution saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa 12 Mei 2026.Menurut Bobby, persoalan utama di wilayah terpencil bukan hanya fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan kesehatan yang masih terbatas.Karena itu, Pemprov Sumut mendorong peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, khususnya di daerah yang memiliki jarak lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit.“Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi Puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini,” katanya.Bobby menjelaskan, Pemprov Sumut telah meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan pengecekan terhadap standar fasilitas Puskesmas di masing-masing daerah.Menurutnya, apabila standar pelayanan telah terpenuhi, Pemprov Sumut siap memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan.“Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap,” ujarnya.Ia mengatakan program peningkatan Puskesmas rawat inap sebelumnya direncanakan dimulai pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat tahun ini setelah adanya dukungan bantuan pemerintah pusat.“Awalnya direncanakan mulai 2027, tetapi kita percepat tahun ini karena ada dukungan bantuan dari pemerintah pusat,” kata Bobby.Selain program peningkatan layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah terpencil agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan cepat.Bobby menegaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk membantu kabupaten/kota, namun realisasinya tetap memerlukan pengajuan dari pemerintah daerah setempat.“Kita bukan hanya mendorong programnya, tetapi juga menyiapkan dukungan keuangannya. Tinggal bagaimana kabupaten dan kota mengajukan sesuai kebutuhan daerahnya,” pungkasnya.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meluncurkan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Kota Binjai dan menekankan Pemko Binjai pun memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal di seluruh fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit. Setiap kendala lapangan harus diantisipasi dan ditangani dengan baik, sehingga tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong saat meluncurkan secara resmi Program UHC Prioritas Kota Binjai di Lapangan Asrama 121 Kebun Lada, Kota Binjai, Senin 22 September 2025. Program UHC atau cakupan kesehatan menyeluruh ini memastikan masyarakat Binjai dapat berobat secara gratis di seluruh rumah sakit, hanya menggunakan KTP.“Keberlanjutan program UHC perlu dijamin melalui alokasi APBD secara konsisten pada tahun-tahun mendatang. Tingkatkan kualitas pelayanan dengan memperkuat sarana prasarana kesehatan, meningkatkan kompetensi tenaga medis, dan memperluas jaringan layanan,” ucap Togap Simangunsong.Disampaikan juga, cakupan kepesertaan JKN di Sumut telah mencapai 100,20% atau 15.672.374 jiwa dari total penduduk 15.640.905 jiwa. Serta tingkat keaktifan peserta mencapai 80,27%, yang berarti standar minimal nasional sebesar 98,6% dari jumlah penduduk, dengan tingkat keaktifan minimal 80%, berhasil dilampaui.“Ini adalah sebuah prestasi bersama yang harus terus kita jaga keberlanjutannya,” katanya.Togap pun berharap, program UHC ini bukan hanya sekadar pencapaian angka, melainkan bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat.Diketahui, Provinsi Sumut telah mendapat predikat UHC Prioritas, per 1 September 2025. Capaian ini lebih cepat dari target dua tahun, yang ditetapkan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya. Sehingga per 1 Oktober 2025, masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Sumut, bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan atau rumah sakit dengan hanya menunjukkan KTP saja.Walikota Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan, untuk Kota Binjai, ia memastikan warganya telah tercover dan memastikan warga Binjai tidak lagi terkendala dengan masalah kesehatan karena ketidakadaan biaya. Cakupan kepesertaan program UHC sebanyak 99,71% atau 314.681 jiwa. Tingkat keaktifan peserta 80,71% atau 254.723 jiwa, yang juga telah memenuhi standar nasional 80%.“Tentunya dengan program ini akan mengurangi kemiskinan karena biaya kesehatan telah ditanggung negara. Terkait UHC, kami telah menyosialisasi fasilitas kegiatan dan melakukan kunjungan langsung baik rumah sakit dan Puskesmas,” katanya.Menurutnya, keberhasilan UHC bukan hanya tercovernya seluruh masayarakat, namun juga pada fasilitas kesehatan juga harus memadai.Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan Yasmine Ramadhana Harahap mengatakan, peresmian program UHC Prioritas ini merupakan kabar gembira bagi warga Binjai yang saat ini tidak lagi risau dengan biaya perobatan dipelayanan kesehatan.“Kami akan terus memonitor seluruh pelayanan kesehatan baik RS, Faskes, Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan pada warga. Kami menjamin pelayanan kesehatan ini akan diperoleh dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” katanya.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan Universal Health Coverage (UHC) di Sumut hingga saat ini sudah mencapai 98,6 dan menegaskan jika ini bukan program “ecek-ecek” dan berkomitmen penuh untuk menjamin layanan kesehatan yang optimal bagi warganya. Tahun 2026, anggaran UHC yang ditetapkan Pemprov Sumut meningkat menjadi Rp 438 miliar dari Rp297 miliar tahun 2025.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi pada konferensi pers OPD Pemprov Sumut, di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 17 September 2025. Menurutnya, capaian tersebut diraih antara lain dengan cara pembagian beban premi antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko.Faisal menjelaskan, skema pembagian beban premi ditanggung kabupaten/kota sebanyak 80% dan Pemprov sebanyak 20%. Secara bertahap selama lima tahun ke depan proporsi akan berubah menjadi 30% Pemprov, dan 70% kabupaten/kota.Faisal juga mengatakan, dengan beban pembayaran premi oleh Pemprov dan Pemkab/Pemko, tidak akan menjadi pembayaran yang tumpang tindih dengan pemerintah pusat. Pembayaran oleh pusat sudah diatur targetnya untuk masyarakat mana saja. Begitu pula Pemprov dan Pemkab/Pemko.Selain itu, Ia juga mengatakan menjaga kesatuan peserta BPJS Kesehatan mandiri pun penting. Sekitar 80% keaktifan peserta membayar iuran pun mesti dijaga.“Ini bukan sekadar UHC simbolis atau ecek-ecek. Kita punya komitmen agar layanan benar-benar berjalan. Karena itu, penting juga mendidik masyarakat mampu agar mau mandiri membayar iuran,” kata Faisal.Selain itu, Faisal juga mengatakan, per September masyarakat sudah bisa berobat gratis menggunakan KTP. Masyarakat datang tinggal membawa KTP. Ia menjamin, masyarakat tidak akan lagi dibebankan dengan permasalahan administrasi lagi. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Sumut bersama dengan BPJS Kesehatan juga sudah membuat maklumat bersama 172 rumah sakit, 619 Puskesmas, dan 510 klinik.“Masyarakat datang ke Faskes wajib dilayani administrasi proses selanjutnya. Jadi tidak ada lagi fotocopy KTP. Wajib diberikan pelayanan dulu. Tanggung jawab administrasinya petugas Faskes. Jadi masyarakat diberikan layanan prima,” kata Faisal.Tidak hanya itu, Faisal juga mengungkapkan, saat ini Pemprov Sumut telah memberikan beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada tujuh orang putra/putri dari Kepulauan Nias. Nantinya para penerima beasiswa ini akan mengabdikan dirinya di Kepulauan Nias sebagai dokter spesialis.Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut Timur Tumanggor mengungkapkan sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumut menganggarkan kurang lebih Rp297 miliar untuk program UHC. Pada tahun 2026, Pemprov menganggarkan kurang lebih Rp 438 miliar.

LensaDaily - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengungkapkan jika Sumatera Utara masih kekurangan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil dan perbatasan. Kebutuhan tersebut pada 619 Puskesmas dan 207 rumah sakit yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.Hal tersebut Sekda Sumut katakan saat wisuda Universitas Senior Medan (USM) di Aula Prof Djanter Siahaan, Jalan Jamin Ginting Km 8,5 Kota Medan. Sabtu 30 Agustus 2025. Togap pun berharap USM melahirkan tenaga kesehatan terampil, unggul dan siap bekerja. Apalagi saat ini tenaga terampil di bidang kesehatan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.“Kami mengajak USM untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencetak tenaga kesehatan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegrasi, berempati dan beretika tinggi,” ucap Togap Simangunsong.Menurut Togap, saat ini Sumut masih membutuhkan tenaga kesehatan terutama daerah terpencil dan perbatasan untuk mengisi 619 Puskesmas dan 207 rumah sakit yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut. Dimana 9 tenaga kesehatan mulai dari dokter, bidan, perawat, farmasi hingga analis laboratorium harus ada mengisi di fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut."Ingatlah bahwa tugas tenaga kesehatan bukan sekadar mengobati penyakit, tetapi juga mencegah, mendidik masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.Sementara itu Pembina Yayayasan Senior Power Medan L Manulang mengatakan, pada tahun ini USM mewisuda ratusan mahasiswa S1 program studi pendidikan profesi bidan, S1 Kebidanan, S1 Farmasi, D3 Analis Kesehatan serta D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi.“Terima kasih pada orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk mengecap pendidikan di sini, dan saat ini telah tamat menyelselaikaan pendidikannya. Harapan kami lulusan dapat menyumbangkan semua ilmu yang diperoleh untuk masyarakat dan negara, dan teruslah belajar,” katanya.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan melakukan intervensi langsung atas catatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) yang mencatatkan angka anak zero-dose atau anak-anak yang belum pernah divaksin imunisasi, pada tahun 2024, sebanyak 91.636 atau 24% dari jumlah total anak-anak Sumut (289.000 jiwa). Tahun 2025 hingga bulan Juli, angka zero-dose ini diprediksi meningkat menjadi 96.806 jiwa.Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan melakukan intervensi langsung. Apalagi, data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, menyebutkan, bahwa kelompok zero-dose ini berisiko tinggi terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, seperti campak, difteri, polio, dan tetanus.Hal tersebut terungkap dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, di Ruang Rapat 2, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Jum’at 25 Juli 2025.Intervensi langsung ini dilakukan dengan cara datang langsung ke keluarga yang anaknya yang tergolong zero-dose, memaksimalkan peran Posyandu dan Puskesmas. Untuk itu, perlu kelompok yang bisa mengakses hingga ke unit terkecil masyarakat.“Di PKK itu kita punya Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau hingga keluarga, kita akan memaksimalkannya mengatasi zero-dose, selain itu juga memaksimalkan Posyandu,” kata Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.Selain dasawisma, Kahiyang Ayu juga mengatakan intervensi ini juga akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, serta Non Governmental Organization (NGO). Apalagi, sebagian besar anak yang tergolong zero-dose berada di wilayah-wilayah terpencil.“Kita tentu perlu mengidentifikasinya terlebih dahulu dan ini membutuhkan resource yang cukup besar karena itu kita bekerja sama dengan komunitas dan juga NGO, apalagi sebagian besar anak-anak kita yang tidak tersentuh vaksin itu ada di wilayah terpencil,” kata Kahiyang Ayu.Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumut Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan hingga Juli 2025 diprediksi anak yang tergolong zero-dose menjadi 96.806 jiwa. Sehingga ini perlu menjadi perhatian khusus, karena bisa berdampak besar pada kesehatan masyarakat.Anak-anak yang tidak divaksin berisiko besar terkena penyakit seperti hepatitis, polio, tuberkulosis, difteri dan lainnya. Dan yang lebih buruknya, penyakit yang sebelumnya sudah bisa diatasi seperti polio, difteri dan lainnya bepotensi kembali muncul.“Itu yang kita khawatirkan bila semakin banyak anak-anak kita yang tidak divaksin, mereka rentan terkena penyakit dan penyakit-penyakit yang sudah lama bisa kita atas kembali muncul, seperti polio, padahal tahun 2014 kita sudah mendapat sertifikat bebas polio, di 2024 ada kasus polio muncul dan ini mengancam anak-anak lainnya,” kata Faisal Hasrimy.Hadir pada rapat kali ini OPD terkait Pemprov Sumut dan serta kabupaten/kota. Hadir juga komunitas pemerhati anak-anak, NGO dan organisasi terkait lainnya.