LensaDaily - Video viral di platform TikTok yang direkam  seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Deliserdang, Farida Purba, terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat menjadi perhatian dan atensi bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution langsung bertindak cepat menyikapi video viral tersebut menggelar pertemuan dengan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Minggu 2 November 2025.Dalam pertemuan itu, Bobby meminta Bupati Deliserdang untuk mengambil kebijakan yang bijak, dengan mempertimbangkan aspek kepegawaian dan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan ini telah menjadi atensi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).“Saya mendapat perintah langsung dari Mendagri atas atensi Presiden terkait permasalahan video ini. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik, dan akan diberikan solusi terbaik oleh bupati,” ujar Bobby Nasution.Bobby juga memberikan masukan spesifik terkait kebijakan kepegawaian, khususnya mengenai proses kenaikan pangkat. Ia menyoroti kasus ASN yang akan memasuki masa pensiun, agar tetap diberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat, meskipun dampak terhadap kenaikan gaji pensiun tidak terlalu signifikan.“Remedial (tes ulang) bisa kembali dijadwalkan oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pegawai yang akan pensiun. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan diberikan solusi terbaik,” katanya.Menanggapi arahan Gubernur, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyatakan kesiapan Pemkab Deliserdang untuk mengambil kebijakan khusus. Ia memastikan bahwa pihaknya akan segera menyelenggarakan remedial test bagi 58 ASN yang sebelumnya tidak lulus dalam tes kenaikan pangkat — termasuk Farida Purba dari Dinas Kesehatan Deliserdang.“Kita akan melaksanakan remedial kembali bagi 58 ASN yang tidak lulus, dan pelaksanaannya akan diselenggarakan oleh BKN Medan,” jelas Bupati Asri Ludin Tambunan.Sementara itu, terkait dugaan pungli yang disampaikan Farida Purba, Gubernur Bobby Nasution dan Bupati Asri Ludin Tambunan meminta kerja sama Farida untuk menyampaikan secara terbuka kepada Inspektorat Sumut dan Inspektorat Deliserdang terkait nama-nama terduga serta bukti dugaan pungli tersebut, agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti ke ranah hukum.

LensaDaily - Pemerintah Pusat menambah kuota 5.000 unit rumah subsidi untuk Sumut melalui Program Tiga Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan tambahan ini, total kuota rumah subsidi di Sumut tahun 2025 meningkat dari 15.000 menjadi 20.000 unit.Tambahan kuota tersebut disetujui langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, setelah Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan peningkatan kuota. Awalnya, usulan tersebut diajukan untuk tahun depan, namun Maruarar memutuskan merealisasikannya mulai tahun ini.Keputusan itu disampaikan pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Regale International Convention Centre, Jalan Adam Malik, Medan, Kamis 9 Oktober  2025. “Kita sangat berterima kasih kepada Pak Menteri yang langsung menambah kuota 5.000 unit tahun ini. Developer, kontraktor, hingga pemasok bahan bangunan semua menyatakan siap, jadi kita harus optimistis target ini bisa tercapai,” ujar Bobby Nasution, usai acara.Menurut Bobby, kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan (backlog) di Sumut masih tinggi, mencapai sekitar 938.217 rumah tangga. Karena itu, ia menilai tambahan kuota ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat.“Backlog kita cukup tinggi. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, belum lagi yang belum layak huni. Jadi kita harus kejar agar masyarakat kita bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak,” katanya.Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak agar target pembangunan dapat tercapai dalam waktu yang singkat.“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Ini tinggal tiga bulan lagi, jadi harus kompak. Nanti Pak Gubernur bantu soal perizinan, bank bantu soal pendanaan, dan lainnya,” ujar MaruararIa juga menekankan bahwa Program Tiga Juta Rumah tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terbentuknya ekosistem pembangunan perumahan yang kuat.“Program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, ada penjual material, kontraktor, developer, hingga perbankan. Seperti saat ini, Bank BRI mempermudah UMKM bidang konstruksi mengakses pendanaan,” katanya.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir menambahkan, sektor perumahan memiliki efek ganda yang signifikan terhadap perekonomian nasional.“Program Tiga Juta Rumah diperkirakan berkontribusi sekitar 2% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat,” ujar Tito.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Musa Rajekshah, CEO BRI Group Hery Gunadi, unsur Forkopimda Sumut, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, pengembang perumahan, kontraktor, pemasok bahan bangunan, dan pelaku UMKM sektor konstruksi.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap melakukan sinkronisasi dan verifikasi pendataan kepemilikan rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Hal ini mendukung verifikasi pendataan tiga juta kepemilikan rumah, yang merupakan program dari Presiden RI, Prabowo Subianto.Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP) Imran, di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 16 Juli 2025.Sekdaprov Togap menyambut baik program yang tujuannya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, serta suku bunga yang lebih rendah dibandingkan KPR konvensional.“Pemprov Sumut mendukung program kepemilikan tiga juta rumah. Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian dan kabupaten/kota, dalam hal verifikasi dan sinkronisasi pendataan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat di Sumut,” ujar Togap.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Hasmirizal Lubis menambahkan, untuk mendukung verifikasi dan sinkronisasi pendataan, Pemprov Sumut mempunyai platform digital SIMANTEL. Platform ini untuk pemantauan dan pengelolaan program rumah tidak layak huni (RTLH) di Sumut.“Platform ini bisa juga disinkronkan dengan platform digital milik Kementerian PKP, melihat perkembangan serta pengelolaan program RTLH di Sumut,” ucapnya.Diketahui, berdasarkan data BPS Sumut tahun 2024, rumah tangga di Sumut yang memiliki akses terhadap hunian layak sebesar 73,47%.Dirjen Perumahaan Pedesaan Kemen PKP Imran menyampaikan, program tiga juta rumah diadakan sebagai upaya mendukung bantuan hunian layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebelum tahap pembangunan dimulai, pihaknya perlu dukungan dari pemerintah daerah.“Perlunya sinkronisasi pendataan, agar pendataan perumahaan lebih efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.Kementerian PKP, katanya, juga mempunyai platform RumahQu sebagai alat utama dalam mengumpulkan, menyiapkan, dan menyinkronkan data untuk proses verifikasi yang akurat.Turut hadir pada pertemuan itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Effendy Pohan, Plt Kepala Dinas PU Sumut Hendra Dermawan Siregar, Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut Porman Mahulae, dan jajaran Kementerian PKP.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan mengapresiasi 3rd International Pencak Silat Indonesia Open Championship 2025, dengan Sumut sebagai tuan rumah. Presiden RI, Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka langsung ajang di Gedung Serba Guna (GSG) Sumut ini.Hal tersebut dikatakan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Panitia 3rd International Pencak Silat Indonesia Open Championship 2025, di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Sumut,  Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin 14 Juli 2025. "Ini event international keempat yang akan berlangsung di Sumut, tentunya kami sebagai pemerintah daerah akan men-support penuh kegiatan ini," ucap Bobby Nasution. Pada panitia, Bobby meminta untuk mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari venue, hotel, transportasi dan sebagainya. Juga meminta memberikan kesan yang baik sebagai tuan rumah dalam menyambut tamu internasional yang akan berkunjung nantinya. "Apalagi yang hadir nantinya Presiden Ri Prabowo Subianto selaku Ketua Umum PB IPSI. Ini harus dirancang dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin," katanya. Selain itu, Bobby juga meminta pada panitia untuk membuat promosi/iklan agar event ini nantinya dapat diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian panitia nantinya juga diminta untuk memperkenalkan budaya dan destinasi wisata yang ada di Sumut, pada tamu mancanegara yang hadir nantinya. Sementara itu, Ketua Panitia Johny Marpaung menyampaikan bahwa kegiatan ini nantinya akan berlangsung pada tanggal 4 - 10 Agustus 2025 di Gedung Serba Guna (GSG), Jalan Pancing Deliserdang, yang akan langsung dibuka oleh Presiden RI Prabowo. "Ini merupakan event resmi yang sering dilaksanakan oleh PB IPSI dan tahun ini Sumut sebagai tuan rumah," ucap Johny Marpaung, yang hadir bersama Ketua IPSI Sumut Dahliana bersama pengurus lainnya. Dijelaskan Johny, kegiatan ini nantinya akan diikuti oleh 70 negara dan atlet yang telah mendaftar sebanyak 3.000 peserta. Untuk kesuksesan acara ini, Johny juga meminta dukungan dari Kabupaten/Kota.