LensaDaily - Perluasan akses pendidikan berkualitas yang berkeadilan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi komitmen Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Komitmen nyata ini diwujudkan melalui pematangan rencana lokasi pembangunan baru Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi yang ditargetkan beroperasi penuh pada Tahun Ajaran (TA) 2026/2027.Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Dr. Illyan Chandra Simbolon menyampaikan bahwa langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh siswa Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas belajar yang aman, representatif, dan mendukung perkembangan potensi mereka secara menyeluruh. "Pengalihan dan pemusatan lokasi belajar ke gedung baru yang lebih mandiri dan terintegrasi menjadi fokus utama dalam agenda kerja tahun ini," ucapnya kepada wartawan, Jumat 3 Juli 2026.Berdasarkan data perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, terdapat 5 (lima) wilayah kabupaten/kota yang menjadi titik fokus pembangunan baru Sekolah Rakyat pada tahun 2026:Kota Medan berada di Jalan Tanjung Selamat, Kelurahan Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan (Mulai TA 2026/2027, seluruh siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya berada di Sentra Bahagia dan BBVP Kota Medan akan dialihkan secara penuh (full) ke lokasi bangunan baru di Medan Tuntungan tersebut).Kabupaten Deli Serdang berada di Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak (Luas Lahan: 6,79 Hektar). Di mana, siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya ditampung di Sentra Insyaf akan dipindahkan secara penuh (full) ke lokasi bangunan baru yang representatif ini.Kabupaten Serdang Bedagai berada di Desa Liberia, Kec. Teluk Mengkudu (Luas Lahan: 5,5 Hektar). Di mana, siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya menggunakan fasilitas di Kampus V UIN-SU Tebing Tinggi akan dialihkan secara penuh (full) ke lokasi bangunan baru.Kota Padang Sidempuan berada di Kompleks SMKN Pertanian, Jl. Perintis Matinggi, Kec. Padangsidimpuan Selatan (Diproyeksikan melayani siswa lintas kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Mulai TA 2026/2027, lokasi ini akan resmi menjadi Sekolah Rakyat Terintegrasi yang melayani jenjang pendidikan berkesinambungan mulai dari SD, SMP, hingga SMA).Kabupaten Tapanuli Selatan berada di Desa Tolang dan Desa Janji Mauli, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan (Seluruh siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya belajar di eks-Balai Latihan Kerja (BLK) Tapanuli Selatan akan dipindahkan secara penuh (full) ke lokasi bangunan baru yang telah disiapkan).Langkah pemindahan kluster siswa dari pusat-pusat pelatihan (seperti Sentra Bahagia, Sentra Insyaf, BBVP, maupun eks-BLK) ke gedung sekolah mandiri yang baru ini diharapkan mampu menciptakan iklim belajar-mengajar yang jauh lebih kondusif. "Dengan penyediaan lahan yang cukup luas, seperti di Deli Serdang (6,79 Ha) dan Serdang Bedagai (5,5 Ha), Sekolah Rakyat ini diproyeksikan memiliki fasilitas penunjang yang komprehensif, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga sarana olahraga dan ibadah," jelas Dr. Illyan Chandra.Melalui integrasi program yang dipimpin oleh Dinas Sosial ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis bahwa kehadiran infrastruktur fisik baru Sekolah Rakyat ini akan menjadi instrumen nyata jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi II Kota Medan, Jumat (3/7) siang. Dalam kunjungan tersebut, AHY menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi."Kita ingin melakukan intervensi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, bahkan di sini seluruhnya gratis, mulai dari diterima hingga lulus. Setelah lulus, mereka memiliki kesempatan memilih melanjutkan pendidikan vokasi, perguruan tinggi, maupun langsung memasuki dunia kerja," katanya. Menurut AHY, pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih enam hektare milik Pemerintah Kota Medan, Sekolah Rakyat Terintegrasi II dirancang menjadi kawasan pendidikan yang menyatukan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks. Sekolah ini memiliki kapasitas sekitar 1.080 siswa, terdiri atas 540 siswa SD serta masing-masing 270 siswa untuk jenjang SMP dan SMA."Ini adalah salah satu upaya serius pemerintah dan merupakan program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kementerian Sosial, dengan dukungan pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kami di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan turut mengoordinasikan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah agar program ini berjalan dengan baik," ujar AHY.***

LensaDaily - Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang diserahkan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, yang diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu 1 Juli 2026. Nugraha Sakanti, penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden kepada kesatuan di lingkungan Polri atas prestasi, dedikasi, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.Dari seluruh jajaran Polri di Indonesia, hanya sejumlah kepolisian daerah dan satuan kerja yang menerima penghargaan tersebut, di antaranya Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Divisi Hukum Polri, dan Pusat Keuangan Polri. Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Nomor 38/TK/2026, serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026.Bagi Polda Sumut, penghargaan tersebut menjadi kado paling bermakna pada HUT Bhayangkara ke-80. Kehadiran langsung Kapolda Sumut menerima penghargaan dari Presiden menjadi simbol pengakuan negara atas kinerja dan dedikasi seluruh personel Polda Sumut dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Karena menghadiri prosesi penganugerahan di Jakarta, Kapolda Sumut tidak dapat mengikuti upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolda Sumut. Upacara di Medan dipimpin Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang menyampaikan kabar membanggakan tersebut kepada seluruh peserta upacara."Hari ini Bapak Kapolda tidak bisa hadir karena beliau diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden, yaitu Nugraha Sakanti," ujar Sonny.Menurut Sonny, penghargaan tersebut tidak diperoleh secara instan. Sebelum ditetapkan sebagai penerima, Tim Sekretariat Militer Presiden melakukan verifikasi lapangan dan penilaian menyeluruh terhadap berbagai program unggulan, inovasi, serta capaian kinerja Polda Sumut. Hasil penilaian itu kemudian menetapkan Polda Sumut sebagai salah satu kesatuan terbaik yang berhak menerima Nugraha Sakanti.Ia menjelaskan, terdapat sejumlah capaian strategis yang menjadi dasar penghargaan tersebut. Di antaranya keberhasilan Polda Sumut dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera pada November 2025, yang dinilai sebagai salah satu yang paling cepat dalam proses evakuasi hingga pemulihan.Selain itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sumut juga dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saat bencana melanda Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, dapur SPPG menyalurkan sekitar 326 ribu paket makanan kepada warga terdampak.Prestasi lain yang menjadi perhatian adalah keberhasilan pemberantasan narkotika. Sepanjang 2024 hingga 2026, Polda Sumut menangani sekitar 17 ribu perkara narkotika dengan barang bukti dalam jumlah besar yang diperkirakan mampu menyelamatkan jutaan jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.Di bidang pelayanan publik, Polda Sumut juga membangun 20 gedung baru serta merenovasi sembilan gedung pelayanan, termasuk SPKT, Samsat, dan layanan SKCK. Sementara pada bidang pengamanan, Polda Sumut dinilai sukses mengawal berbagai agenda nasional dan internasional, seperti F1 Powerboat di Danau Toba, pertandingan sepak bola, hingga pengamanan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 yang berlangsung aman dan kondusif.Penghargaan yang diterima langsung Kapolda Sumut dari Presiden menjadi tonggak penting bagi perjalanan Polda Sumut. Lebih dari sekadar penghargaan institusi, Nugraha Sakanti menjadi representasi atas kerja keras seluruh personel di lapangan yang selama ini mengawal keamanan, melayani masyarakat, serta mendukung berbagai program strategis pemerintah.Dengan penghargaan tersebut, Polda Sumut kini tercatat sebagai salah satu kesatuan terbaik di lingkungan Polri yang memperoleh pengakuan langsung dari Presiden pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.***

LensaDaily - Seluruh insan Bhayangkara diminta menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata, pelayanan yang berkualitas, dan pengabdian yang tulus. Kepercayaan masyarakat merupakan modal terbesar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam amanat Hari Bhayangkara ke-80 yang dibacakan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. saat memimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Rabu 1 Juli 2026.Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. tidak dapat menghadiri upacara karena memenuhi undangan Presiden di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara tingkat nasional.Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengorbanan menjaga stabilitas keamanan nasional selama 80 tahun pengabdian kepada bangsa dan negara.Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Presiden menegaskan bahwa seluruh tugas kepolisian harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat."Apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang," demikian amanat Presiden yang dibacakan Brigjen Pol. Sonny Irawan.Presiden menekankan bahwa tugas Polri saat ini tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun serta mempertahankan kepercayaan publik.Menurutnya, legitimasi Polri dalam negara demokrasi tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, melainkan juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian."Kepercayaan ini adalah modal paling berharga yang harus dijaga dengan kinerja nyata, bukan retorika semata," tegas Presiden.Presiden juga mengingatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kewajiban institusi, tetapi merupakan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, humanis, responsif, dan berintegritas.Di akhir amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan setiap tugas sebagai ibadah, setiap pelayanan sebagai kehormatan, serta menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai alasan utama mengenakan seragam Polri.Upacara HUT Bhayangkara ke-80 di Polda Sumut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumut, unsur Forkopimda Sumut, Ketua DPRD Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, pimpinan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara."Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju," tutup Brigjen Pol Sonny membacakan amanat Presiden.***

LensaDaily - Peresmian 1.151 kilometer (Km) jalan daerah di 37 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dibangun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD), termasuk di Sumut dengan total panjang mencapai 7,10 Km. Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa 23 Juni 2026.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri secara daring. Untuk wilayah Sumut, terdapat empat paket IJD Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan total panjang jalan mencapai 7,10 Km, yang turut diresmikan pada kesempatan tersebut.Bobby Nasution mengikuti peresmian melalui sambungan virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.Turut hadir, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Kementerian Pekerjaan Umum Hardy Siahaan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut Chandra Dalimunthe, serta sejumlah kepala daerah.Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, paket IJD TA 2025 di Sumut dengan skema Single Year Contract (SYC) atau kontrak tahun tunggal mencakup empat ruas jalan yang turut diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keempat ruas tersebut yakni Preservasi Jalan Batas Kota Tebingtinggi–Sibulan di Kabupaten Serdangbedagai sepanjang 2 Km, Jalan Simpang Mangga–Tugu Sujono di Kabupaten Simalungun sepanjang 1,12 Km, Jalan Sirongit–Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 1,7 Km, serta Jalan Jenderal Sudirman di Kota Tebingtinggi sepanjang 2,28 Km.Sementara itu, pembangunan jalan melalui IJD dengan skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak mencakup 19 ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Namun, sebagian besar progres fisiknya telah mencapai 100 persen dan tersebar di 13 kabupaten/kota.Usai mengikuti peresmian, Gubernur Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan untuk membahas pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Sumut. Menurutnya, sejumlah ruas jalan nasional telah berada dalam kondisi baik, namun beberapa ruas lainnya masih memerlukan perhatian karena panjang jalan nasional di Sumut mencapai sekitar 2.600 Km.“Beberapa daerah itu kondisi jalannya memang butuh perhatian. Tetapi dengan IJD ini tentu masyarakat, khususnya yang berada di daerah pertanian atau lumbung pangan menjadi sangat terbantu. Jadi yang selama ini kesulitan dalam mengangkut hasil panen, sekarang sudah jadi mudah dan pastinya biaya (angkut) akan lebih rendah. Kita patut berterimakasih kepada Bapak Presiden,” ujar Gubernur.Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan daerah akan memperlancar mobilitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai produk masyarakat dari desa menuju pasar maupun kawasan industri.“Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Dengan selesainya jalan ini saya ajak pemerintah daerah untuk menjaga infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” ungkap Presiden Prabowo.***

LensaDaily - Ketersediaan hewan kurban di Sumatera Utara (Sumut) menjelang perayaan Iduladha 1447 Hijriah dipastikan dalam kondisi aman, dengan distribusi yang terkendali serta pengawasan kesehatan ternak yang dilakukan secara rutin.“Stok daging kita saat ini ada sebanyak 748.000 ekor yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Iduladha yang berkisar 2.500 hingga 5.000 ekor,” ujar Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Perangin-Angin, pada konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu 20 Mei 2026.Selain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumut, Yusfahri mengatakan daerah ini juga menjadi pemasok hewan kurban untuk sejumlah provinsi lain, seperti Sumatera Barat dan Riau.Khusus Iduladha tahun ini, Presiden RI menyalurkan program bantuan masyarakat berupa 34 ekor sapi kurban di Sumut. Sebanyak 33 ekor diperuntukkan bagi masing-masing kabupaten/kota, sedangkan satu ekor lainnya diberikan untuk Pemprov Sumut.“Bobot sapi ini sangat besar berkisar 800 kilogram hingga ada yang 1 ton dan keseluruhan sapi program bantuan masyarakat ini asli dari peternak kita di Sumut,” katanya.Menurut Yusfahri, para peternak di Sumut dalam dua tahun terakhir telah mempersiapkan ketersediaan sapi kurban berukuran besar. Namun, belum seluruh daerah mampu menyediakannya sehingga distribusi masih dilakukan dengan sistem subsidi silang.“Selama dua tahun ini petani kita memang sudah memacu ketersediaan sapi kurban yang berukuran besar, tapi memang sifatnya hingga saat ini masih subsidi silang, seperti Nias, Tapanuli dan Sibolga masih kita suplai dari Simalungun, Langkat juga Binjai,” terangnya.Pemprov Sumut juga terus memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan harus dipastikan sehat, tidak cacat, bebas penyakit, serta memenuhi syarat usia, yakni sapi minimal berusia dua tahun dan kambing minimal satu tahun.“Pemotongan hewan juga seharusnya mengikuti kaidah, sebaiknya dilakukan oleh juru sembelih yang bersertifikat, makanya kita sarankan penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH),” ujar Yusfahri.Meski demikian, karena tradisi Iduladha identik dengan penyembelihan hewan kurban di masjid maupun tanah lapang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kabupaten/kota untuk menyosialisasikan standar pemotongan hewan kurban.“Kami akan tetap terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban serta pemantauan penyembelihan hewan kurban. Kita akan berupaya agar hewan yang dikurbankan memenuhi standar higienis, bersih dan halal,” pungkasnya.