LensaDaily - Pertemuan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan Anggota DPR RI Fraksi NasDem Prananda Surya Paloh menjadi perhatian publik setelah narasi dukungan politik dari Partai NasDem mencuat ke ruang media. “Pertemuan yang dikemas dalam agenda makan malam tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika konsolidasi elite politik nasional di 2026,“ kata Pengamat Komunikasi dari UIN Sumatera Utara Medan, Dr. Fakhrur Rozi, M.I.Kom, Rabu 29 April 2026.Peminat kajian komunikasi digital ini melihat narasi yang dibangun di media massa khususnya dalam unggahan dua tokoh itu di media sosial. Terlihat strategi komunikasi politik yang sedikit berbeda antara Bobby Nasution dan Prananda Surya Paloh.Prananda melalui akun Instagram pribadinya menekankan aspek kelembagaan dan sinergi politik. Dalam unggahannya, ia menyampaikan terima kasih kepada Bobby Nasution atas jamuan hangat dan kebersamaan dalam silaturahmi tersebut.“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi, membangun komunikasi yang konstruktif, serta mempererat sinergi antara Partai NasDem dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” demikian narasi yang ditulis dalam unggahan tersebut.Narasi serupa turut diunggah akun resmi Partai NasDem, @official_nasdem. Kehadiran akun resmi partai dalam distribusi pesan itu menunjukkan bahwa pertemuan tersebut tidak semata diposisikan sebagai agenda personal, melainkan memiliki nilai komunikasi politik kelembagaan.“Penggunaan istilah seperti sinergi, komunikasi konstruktif, dan penyebutan langsung Partai NasDem serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan itu. Bahasa yang digunakan Prananda sangat institusional. Ini bukan sekadar unggahan silaturahmi personal, tetapi pesan politik bahwa hubungan NasDem dengan Bobby dan Pemprov Sumut berada dalam tone positif,” ujarnya.Akun instagram dari elite politik saat ini bekerja sebagai ruang sinyal-sinyal politik. Pesan politik tidak selalu disampaikan lewat konferensi pers, tetapi melalui caption, visual, dan siapa yang ikut mengunggah.Sementara, Bobby Nasution justru memilih pendekatan yang lebih personal dan cair. Dalam unggahannya, Bobby menulis, “Terimakasih sudah berkunjung, Abang Prananda Surya Paloh. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan terus berjalan baik.”Dr. Rozi menilai pilihan diksi Gubernur Sumut itu memperlihatkan strategi komunikasi yang lebih fleksibel secara politik. “Bobby tidak membawa narasi institusi atau koalisi politik secara eksplisit. Ia menggunakan pendekatan relasional dan kekeluargaan. Ini penting untuk menjaga ruang komunikasi tetap terbuka tanpa terlihat terlalu politis,” ujarnya.Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah absennya dokumentasi pertemuan tersebut di akun resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yakni @pemprovsumut dan @infosumut yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.“Kalau diunggah akun resmi pemerintah, maknanya bisa bergeser menjadi komunikasi institusional negara dengan partai politik. Dengan tidak diunggah, ruang tafsirnya tetap berada pada level hubungan personal dan komunikasi politik informal,” katanya.Dr. Rozi menilai, dalam era politik digital saat ini, keputusan untuk mengunggah atau tidak mengunggah sebuah pertemuan sama pentingnya dengan isi pertemuan itu sendiri. “Politik hari ini bukan hanya soal apa yang dilakukan elite, tetapi bagaimana aktivitas itu dikurasi di media sosial. Instagram telah menjadi panggung baru komunikasi kekuasaan,” ujarnya.Situasi Politik NasionalLebih jauh, Dr. Rozi menilai pertemuan itu dapat dibaca sebagai upaya membangun ruang komunikasi lintas poros politik.  Pertemuan elite sering kali lebih penting daripada isi pertemuannya sendiri. “Artinya, publik membaca pesan politik dari siapa bertemu siapa,” ujarnya.Menurut dia, pertemuan Bobby dan Prananda memperlihatkan adanya proses rekonsolidasi elite. Dia menilai Bobby Nasution saat ini dipersepsikan bukan semata sebagai kepala daerah, tetapi mulai masuk dalam radar politik nasional. Narasi dukungan dari Prananda kata Rozi, dapat diklaim sebagai bentuk endorsement atau legitimasi simbolik terhadap posisi politik Bobby di masa depan.“Walaupun belum bicara kontestasi 2029 secara terbuka, elite biasanya mulai membangun positioning jauh lebih awal. Pertemuan seperti ini penting untuk membaca arah komunikasi dan kemungkinan konfigurasi politik ke depan,” katanya.(*)

LensaDaily - Aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus mengembangkan kompetensi guna mewujudkan profesionalisme sebagai abdi negara. Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat memaparkan materi pada webinar Pembelajaran Batch IV Golongan III dan II bagi ASN yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, dari Ruang Kerja Sekdaprov, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu 8 April 2026.Sulaiman menjelaskan, pada tahun 2024 indeks kinerja PNS tertinggi secara global diraih Singapura dengan nilai 0,85, sementara Indonesia berada di peringkat 38 dengan nilai 0,61. Nilai tersebut mencerminkan reputasi dalam hal efisiensi, transparansi, dan efektivitas pemerintahan.Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indeks ini bertujuan memberikan standar profesionalitas serta menjadi dasar evaluasi dan pengembangan aparatur.“Untuk kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman. Kemudian kompetensi manajerial berdasarkan tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, serta pengalaman kepemimpinan,” kata Sulaiman.Sementara itu, kompetensi sosio-kultural diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk serta wawasan kebangsaan, termasuk menjaga integritas, netralitas, dan bebas dari intervensi politik.Selain itu, Sulaiman mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi ASN saat ini, seperti disrupsi teknologi, meningkatnya ekspektasi publik, kompleksitas regulasi, hingga tuntutan efisiensi.“Profesionalisme ASN bukan sekadar tuntutan regulasi. Ia adalah panggilan moral setiap aparatur untuk melayani rakyat dengan sepenuh kapasitas dan integritas. Bangsa yang besar dibangun oleh birokrasi yang kompeten, bersih, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah hari ini,” pungkasnya. 

LensaDaily - Bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Sumut akan semakin ramai setelah mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sumatera Utara Abdul Rahman secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk maju mencalonkan diri memimpin 'Pohon Beringin' di Sumut itu.Keseriusan tersebut ditandai dengan langkah Abdul Rahman yang akrab disapa Dedek Ray dengan meminta restu langsung Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam pertemuan khusus. Pertemuan Dedek dengan Doli di Medan, Jumat 16 Januari 2026, itu sebagai bentuk komunikasi politik dan etika berorganisasi dalam internal partai.Dedek Ray menegaskan keinginannya maju menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut bukan semata karena ambisi pribadi, melainkan dorongan untuk memperkuat soliditas dan regenerasi kepemimpinan Partai Golkar di Sumut.Ia merasa Partai Golkar di Sumut membutuhkan energi baru agar tetap relevan dan kompetitif menghadapi agenda politik ke depan."Golkar Sumut harus dipimpin secara kolektif, terbuka, dan berorientasi pada penguatan struktur hingga ke akar rumput," ujar Dedek Ray.Plt Ketua Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung pun menerima dengan terbuka aspirasi dan niat Dedek Ray maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Ia menilai langkah Dedek tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi internal partai. Doli menegaskan Partai Golkar memberikan ruang yang sama bagi seluruh kader terbaik untuk berkompetisi secara sehat sesuai mekanisme organisasi.Doli juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan soliditas partai menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut, agar proses pemilihan berjalan kondusif dan bermartabat.Munculnya nama Dedek Ray, peta bursa calon Ketua Golkar Sumut diperkirakan semakin dinamis dan kompetitif dalam waktu dekat.

LensaDaily - Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara dinilai tepat dipimpin figur muda yang memiliki rekam jejak organisasi, kapasitas politik, dan daya jangkau nasional. Sosok Akbar Himawan Buchori dan Rahmaddian Shah, dinilai tepat dan berpotensi untuk memajukan Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah.Sosok Akbar Himawan Buchori dan Rahmaddian Shah mengguat dan sosok tepat ditengah proses konsolidasi internal isu agar Golkar Sumut dipimpin figur muda jelang Musyawarah Daerah (Musda) pada Januari 2026. “Keduanya merepresentasikan generasi baru Golkar Sumut, namun dengan latar dan kekuatan yang berbeda,” kata fungsionaris Partai Golkar di Sumut, Ramadius, Sabtu 27 Desember 2025.Diketahui, Akbar Himawan Buchari dikenal sebagai kader Golkar yang saat ini menjabat Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Posisi menunjukkan Akbar adalah figur muda dengan jejaring nasional yang kuat, baik di kalangan pengusaha maupun pemerintah.“Akbar juga memiliki pengalaman politik sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Sumut era Ngogesa Sitepu. Dia juga mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Secara historis relevan dengan Golkar,” katanya.Sementara Rahmaddian Shah disebut sebagai figur dengan kekuatan struktural yang nyata di daerah. Selain menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rahmaddian juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan.Dibawah kepemimpinannya, Golkar Medan mampu menaikkan suara di Pemilu 2024 dan menjadikan Golkar sebagai pimpinan di DPRD Kota Medan.“Komitmen politik kerakyatan kerap ditunjukkan melalui aktivitas sosial dan konsolidasi basis akar rumput, sejalan dengan Golkar sebagai partai yang dekat dengan masyarakat,” ujar Ketua MDI Medan ini.Kehadiran Akbar disebutnya menjawab kebutuhan partai terhadap figur yang tetap mampu menjembatani kepentingan daerah dengan pusat, sekaligus memperluas daya tawar Golkar Sumut di tingkat nasional. Sedangkan Rahmaddian dapat menjaga ritme partai yang terus bertumbuh di masyarakat akar rumput. “Pascakepemimpinan Musa Rajekshah, musda ini dapat membangun jalur regenerasi dengan kepemimpinan yang adaptif terhadap dinamika politik dan sosial ekonomi di masyarakat saat ini,” terangnya.Selain itu, kata dia, Golkar Sumut membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi lintas daerah, menjaga soliditas internal, serta memulihkan dan memperluas kepercayaan publik.Secara terbuka menekankan bahwa kepemimpinan Golkar Sumut ke depan harus bebas dari bayang-bayang persoalan hukum, khususnya kasus korupsi yang kerap menyeret kepala daerah atau elite politik di berbagai daerah. “Harus ada kehati-hatian terhadap figur-figur yang dinilai memiliki kerentanan risiko hukum,” ucapnya.Meski tidak menyebut nama, pernyataan Ramadius ini mengingatkan publik akan nama lain, yakni Hendri Yanto Sitorus, Bupati Labuhanbatu Utara yang juga dikenal sebagai anak dari Haji Buyung Sitorus.Di media massa sudah muncul pernyataan sejumlah kader Golkar, meskipun tidak ada vonis hukum terhadap yang bersangkutan, Golkar Sumut perlu berhitung secara cermat terhadap persepsi publik dan potensi beban politik yang bisa muncul apabila partai dipimpin figur yang berisiko terseret pusaran isu korupsi atau konflik kepentingan.“Hemat saya, musda ini harus melahirkan pemimpin yang bersih, kredibel, dan mampu menjaga marwah partai. Figur seperti Akbar Himawan dan Rahmaddian relatif kredibel secara politik, baik dari sisi rekam jejak, pengalaman organisasi, maupun persepsi publik,” ujar Ramadius.

LensaDaily - Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Sumut periode 2025-2030 kembali dipimpin Rapidin Simbolon yang terpilih dalam konferensi daerah (Konferda) PDI Perjuangan Sumut VI. Hal yang sama juga pada posisi sekretaris  dan bendahara, yang kembali diemban Sutarto dan Meriahta Sitepu.Pelantikan kepengurusan DPD PDI Perjuangan Sumut periode 2025-2030, berlangsung di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Rabu malam, 19 November 2025. Pengambilan sumpah jabatan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Syaiful Hidayat.Ketua DPD PDIP Sumut Periode 2025-2030, Rapidin Simbolon mengatakan Konferda Sumut sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan saat ini, adalah sebagai partai penyeimbang. "Partai sebagai penguatan penyeimbang, yang kritis dan strategis. Mendukung kebijakan yang baik, dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak populis atau tidak sesuai dengan kepentingan rakyat," kata Rapidin usai dilantik. Rapidin Simbolon mengungkapkan sikap ini, didasari prinsip politik gotong-royong, yang inti dari Pancasila dan membangun politik berdasarkan bergerak kepentingan rakyat dan bersama rakyat membangun dan wujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial."PDIP tetap konsisten dan akan selalu mendukung kebijakan yang pro dengan rakyat, dan garis terdepan menolak terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," ucap Rapidin Simbolon. Susunan pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut periode 2025-2030:Ketua: Rapidin SimbolonWakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, Alamsyah HamdaniWakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif (masih dikosongkan)Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Samulya SuryaWakil Ketua Bidang Keanggotaan, ORganisasi dan Sumber Daya (kosong)Wakil Ketua Bidang Sumber Daya, Brilian MoktarWakil Ketua Bidang Politik, Sutrisno PangaribuanWakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, Dameria PangaribuanWakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum, Sarma HutajuluWakil Ketua Bidang Perekonomian (kosong)Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan (kosong)Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Kesehatan Perempuan dan Anak, Ermawarni TampubolonWakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi dan Industri, Paul Baja SiahaanWakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Penyabar NakheWakil Ketua Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Yemitema LaolyWakil Ketua Bidang Keagamaan kepercayaan kepada TYME, M AffanWakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, Meryl Rouli SaragihWakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Landen MarbunWakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tesya CimiraSekretaris : SutartoWakil Sekretaris Bidang Internal Syarifah AlatasWakil Sekretaris Bidang Program, Darsen SongBendahara: Meriahta SitepuWakil Bendahara Dumanter Tampubolon