LensaDaily - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jumat 27 Maret 2026.Pembangunan Huntap di Desa Hapesong Baru ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapsel, serta lembaga kemanusiaan Yayasan Buddha Tzu Chi.Tito Karnavian yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam menyediakan data by name by address sebagai kunci percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat."Kita apresiasi Bupati yang sangat cepat memberikan data sehingga bantuan segera tersampaikan. Ini kerja yang tidak ringan. Saya meminta daerah lain juga mencontoh kecepatan ini agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan cepat diterima rakyat," tegas Tito yang turut didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya dan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan apresiasinya terhadap kualitas hunian yang dibangun. Ia menyoroti peran Yayasan Buddha Tzu Chi yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai fasilitas."Ini kolaborasi luar biasa. Tanahnya dari PTP, listrik dari PLN, rumahnya dari Buddha Tzu Chi," kata Maruarar.Wagub Sumut Surya menyampaikan apresiasi kepada kementerian terkait dan para donatur. Menurutnya, Huntap tersebut bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kepedulian negara terhadap masyarakat terdampak bencana."Pembangunan ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman. Kami berkomitmen mendukung penuh kebijakan pusat guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor perumahan dan kami mengapresiasi kecepatan progres pembangunan huntap ini," ujar Surya.Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyampaikan terima kasih atas monitoring dari pemerintah pusat."Dukungan pusat memotivasi kami untuk bekerja cepat dalam verifikasi data penerima, sehingga masyarakat bisa segera menempati hunian yang nyaman," ungkapnya.Diketahui, terdapat 227 unit Huntap di kawasan tersebut, dengan rincian 120 unit telah selesai dan 107 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Seluruh unit ditargetkan rampung pada 20 April 2026.Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, unsur Forkopimda Tapsel, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi.

LensaDaily - Kejaksaan Tinggi Sumatera (Kejati Sumut) menyita uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi terkait skandal pengalihan/penjualan aset negara ke pengembang perumahan mewah, PT Citra Land. Penyitaan uang pengganti dilakukan Tim penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut ini sebesar Rp113.435.080.000.Kajati Sumut, Dr Harli Siregar mengatakan, penyerahan uang pengganti tersebut dari PT Nusa Dua Propertindo (NDP), kemudian dititipkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan RI pada Bank Mandiri Cabang Medan.“Hari ini tim penyidik kembali menyita Rp113.435.080.000 dari PT NDP dalam perkara dugaan korupsi terkait penjualan aset eks PTPN 2 lewat Kerja Sama Operasional (KSO) ke PT Ciputra Land,” ungkap Harli Siregar dalam keterangan persnya, Senin 24 November 2025.Sementara, Rabu lalu (22/10/1025) tim penyidik telah menyita UP dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) sebesar Rp150 miliar. Dengan demikian penyitaan kedua ini, total UP kerugian keuangan negara yang disita sebesar Rp263.435.080.000.Akibat perbuatan para tersangka berdasarkan perhitungan auditor, kerugian keuangan negara juga sebesar Rp263.435.080.000, alias kerugian keuangan negara telah dipulihkan.“Kerugian keuangan negara ini disebabkan PT NDP tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan 20 persen atas aset eks PTPN 2 dari Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).Dalam skema KSO tersebut tim penyidik menilai ada unsur permufakatan jahat antara tersangka Irwan Perangin- angin, selaku Direktur PTPN 2 Tahun 2020 hingga 2023 bersama-sama dengan Iwan Subakti, selaku Direktur PT NDP Tahun 2020 hingga sekarang.Kemudian tersangka Askani, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut Tahun 2022 hingga 2024 dan Abdul Rahim Lubis, selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Deliserdang periode Oktober 2022 hingga 2025.Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk upaya penyidik menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan, selain menegakkan supremasi hukum dengan tujuan sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.“Dalam perkara ini jaksa sangat mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan dapat dicapai di mana hak-hak para konsumen yang beritikad baik harus dijamin dan jalannya operasionalisasi korporasi dapat terjaga di satu sisi.Di sisi lain penegakan hukum represif dan pemulihan hak-hak negara harus dilakukan. Dengan adanya upaya nyata pengembalian kerugian negara ini, penyidik menghimbau dan mengharapkan agar para konsumen perumahan yang telah beritikad baik agar tetap tenang dan masyarakat pada umumnya tidak terprovokasi sekiranya ada upaya ilegal dalam penguasaan aset yang sedang berperkara tersebut,” pungkasnya.4 Tersangka Kasus Jual Beli Aset PTPN ke Citra LandPantauan belum bertambah jumlah tersangka dugaan korupsi terkait skandal pengalihan/penjualan aset negara cq eks PTPN 2 ke pengembang Perumahan mewah, PT CitraLand.PT DMKR merupakan anak perusahaan disita dari Ciputra Group, pengembang perumahan elit di tiga lokasi di Kabupaten Deliserdang yang kini sedang diusut Kejati Sumut. Yakni CitraLand Kota Deli Megapolitan Helvetia, terletak di Jalan Kapten Sumarsono, Tanjung Gusta seluas 6,8 Hektare (Ha).CitraLand Kota Deli Megapolitan Sampali, Jalan Medan-Percut Seituan (34,6 Ha) dan CitraLand Kota Deli Megapolitan Tanjung Morawa, Jalan Medan-Tanjung Morawa Km 55 dan Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa (48 Ha). Di antaranya sudah ada yang terjual ke konsumen.Keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) secara menyeluruh. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan efektivitas, optimalisasi kinerja, serta menyesuaikan struktur dengan visi dan misi Gubernur, yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan.Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Dedi Jaminsyah Putra, dalam konferensi pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu 22 Oktober 2025.‎“Saat ini Bapak Gubernur sedang menata kembali struktur organisasi sesuai kebutuhan masyarakat, agar kinerja pemerintahan semakin meningkat,” ujar Dedi, di hadapan para wartawan.Menurut Dedi, penataan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur, khususnya pada poin peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Restrukturisasi tersebut juga telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Dedi merinci sejumlah perubahan penting pada struktur OPD, di antaranya pemisahan Dinas PUPR menjadi ‎Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Sementara Bidang Sumber Daya Air akan berdiri sendiri sebagai dinas baru. Selain itu, nomenklatur Bappelitbang akan berubah menjadi Bapperida.Unit Cipta Karya dan Tata Ruang akan beralih fungsi, sementara urusan Perumahan dan Permukiman akan menjadi salah satu fokus utama. Di sisi lain, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura akan digabung dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan, menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.“Pemisahan dan penggabungan ini didasari oleh isu strategis nasional dan daerah, seperti kedaulatan pangan dan ketahanan air. Sungai-sungai besar serta lahan persawahan luas di Sumut memerlukan penanganan khusus,” jelas Dedi.Ia menambahkan, penggabungan beberapa OPD juga ditujukan untuk efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program, mengingat sebagian fungsi pembinaan perkebunan dan peternakan kini telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.Dedi berharap, penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini dapat rampung dalam waktu dekat. “Seluruh penataan ini bertujuan agar pelayanan publik dan program pemerintah berjalan lebih fokus dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan pembangunan di Sumut,” ujarnya.Saat ini seluruh dokumen dan rekomendasi terkait penataan SOTK tengah difinalisasi oleh Biro Organisasi bekerja sama dengan Kemendagri

LensaDaily - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, Hasmirizal Lubis mengundurkan diri dari jabatannya dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution resmi menunjuk Asisten Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut, Muhammad Suib, sebagai Pelaksana Tugas (Plt).Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Sutan Tolang Lubis, membenarkan pengunduran diri Hasmirizal. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni keinginan pribadi yang bersangkutan untuk lebih fokus mengurus keluarga.“Beliau tidak dicopot, tapi mengundurkan diri dengan alasan ingin mengurus keluarga. Untuk sementara, jabatan Kepala Dinas Perkim akan dijabat oleh Pak Asmum (Muhammad Suib),” ujar Sutan kepada wartawan, Minggu 19 Oktober 2025.Sementara itu, Muhammad Suib membenarkan penunjukan dirinya sebagai Plt Kadis Perkim Sumut. Ia menyebut telah menerima surat keputusan (SK) penugasan tersebut dari Kepala BKD pada Jumat 17 Oktober 2025.“Benar, saya telah menerima SK penunjukan sebagai Plt Kadis Perkim Sumut. Ke depan, saya akan segera melakukan rapat internal untuk menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur terkait percepatan realisasi seluruh program yang telah dicanangkan,” ujar Suib.Namun, di balik pengunduran diri Hasmirizal, beredar kabar bahwa langkah tersebut bukan semata karena alasan pribadi. Salah satu sumber internal Pemprov Sumut yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, mundurnya Hasmirizal diduga kuat karena lemahnya kinerja dan ketidakmampuannya memberikan penjelasan kepada Gubernur Bobby Nasution terkait sejumlah program strategis, termasuk program nasional Tiga Juta Rumah Murah.“Beberapa kali Pak Gubernur menanyakan progres dan realisasi program kerja, beliau tidak bisa menjelaskan secara konkret. Bahkan, hanya tersenyum kecil. Mungkin karena itu beliau memilih mundur — lebih baik mengundurkan diri daripada dicopot,” ungkap sumber tersebut.Langkah cepat Gubernur Bobby Nasution menunjuk Muhammad Suib dinilai sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kinerja dan memastikan seluruh program perumahan serta kawasan permukiman di Sumut tetap berjalan sesuai target.

LensaDaily - Pemerintah Pusat menambah kuota 5.000 unit rumah subsidi untuk Sumut melalui Program Tiga Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan tambahan ini, total kuota rumah subsidi di Sumut tahun 2025 meningkat dari 15.000 menjadi 20.000 unit.Tambahan kuota tersebut disetujui langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, setelah Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan peningkatan kuota. Awalnya, usulan tersebut diajukan untuk tahun depan, namun Maruarar memutuskan merealisasikannya mulai tahun ini.Keputusan itu disampaikan pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Regale International Convention Centre, Jalan Adam Malik, Medan, Kamis 9 Oktober  2025. “Kita sangat berterima kasih kepada Pak Menteri yang langsung menambah kuota 5.000 unit tahun ini. Developer, kontraktor, hingga pemasok bahan bangunan semua menyatakan siap, jadi kita harus optimistis target ini bisa tercapai,” ujar Bobby Nasution, usai acara.Menurut Bobby, kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan (backlog) di Sumut masih tinggi, mencapai sekitar 938.217 rumah tangga. Karena itu, ia menilai tambahan kuota ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat.“Backlog kita cukup tinggi. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, belum lagi yang belum layak huni. Jadi kita harus kejar agar masyarakat kita bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak,” katanya.Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak agar target pembangunan dapat tercapai dalam waktu yang singkat.“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Ini tinggal tiga bulan lagi, jadi harus kompak. Nanti Pak Gubernur bantu soal perizinan, bank bantu soal pendanaan, dan lainnya,” ujar MaruararIa juga menekankan bahwa Program Tiga Juta Rumah tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terbentuknya ekosistem pembangunan perumahan yang kuat.“Program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, ada penjual material, kontraktor, developer, hingga perbankan. Seperti saat ini, Bank BRI mempermudah UMKM bidang konstruksi mengakses pendanaan,” katanya.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir menambahkan, sektor perumahan memiliki efek ganda yang signifikan terhadap perekonomian nasional.“Program Tiga Juta Rumah diperkirakan berkontribusi sekitar 2% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat,” ujar Tito.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Musa Rajekshah, CEO BRI Group Hery Gunadi, unsur Forkopimda Sumut, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, pengembang perumahan, kontraktor, pemasok bahan bangunan, dan pelaku UMKM sektor konstruksi.