LensaDaily - Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2026 diminta segera menuntaskan proses pergeseran anggaran, serta mempercepat tender dan lelang program yang telah disepakati. Percepatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan prioritas daerah secara tepat waktu.Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Entry Data Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Strategis Daerah (PSD), dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut Tahun 2026, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (18/6/2026).Sulaiman menjelaskan, Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029. Pada periode tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus mengakselerasi pembangunan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 52 Proyek Strategis Daerah (PSD) yang menjadi prioritas pembangunan.Program Hasil Terbaik Cepat meliputi Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS) melalui Universal Health Coverage (UHC), Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), digitalisasi pelayanan publik cepat, responsif, handal, dan solutif (CERDAS).Kemudian pembangunan infrastruktur terintegrasi (INSTANSI), penguatan infrastruktur irigasi dan sumber air pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan kualitas permukiman layak dan terjangkau melalui penyediaan hunian murah serta dukungan Program 3 Juta Rumah, hingga Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan yang harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan program secara tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Sulaiman.Berdasarkan data per 10 Juni 2026, dari 29 Kabupaten/Kota penerima BKP, baru enam daerah yang telah menyelesaikan proses tender maupun lelang program. “Kami ingatkan, Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa semakin cepat BKP Tahun 2026 Tahap I dilaksanakan, semakin besar peluang daerah tersebut memperoleh BKP Tahap II pada tahun yang sama,” kata Sulaiman.Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat, sementara kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.Karena itu, ia meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda/Bapperida, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera menuntaskan seluruh tahapan administrasi yang diperlukan.“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk mempercepat prosesnya. Manfaatkan momentum bantuan dari provinsi ini. Jika program yang telah disepakati dapat diselesaikan dengan baik, maka peluang mendapatkan BKP Tahap II akan semakin terbuka,” ujarnya.Sulaiman menegaskan, program BKP harus selaras dengan visi dan misi RPJMD Sumut 2025–2029 yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Ia juga mengingatkan pentingnya pengisian dan sinkronisasi data secara tepat waktu agar Pemprov Sumut dapat memantau perkembangan pelaksanaan program di setiap daerah.“Melalui entry data, kami bisa mengetahui daerah yang sudah selesai, hampir selesai, maupun yang belum memulai. Data ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penganggaran APBD berikutnya, termasuk penyaluran BKP Tahap II,” jelasnya.Terkait mekanisme pencairan, Sulaiman menyampaikan bahwa dana BKP akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50%, sedangkan sisanya akan dicairkan setelah pelaksanaan program berjalan sesuai kesepakatan.Ia menegaskan tidak diperbolehkan adanya pengalihan program setelah dana BKP diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.“Apa yang sudah kita sepakati tidak boleh dialihkan. Misalnya, jika yang disepakati adalah pembangunan jalan sepanjang lima kilometer, maka itulah yang harus dikerjakan. Tidak ada pengalihan program,” tegasnya.Menurut Sulaiman, kondisi keuangan Pemprov Sumut saat ini masih memungkinkan untuk memberikan dukungan kepada Kabupaten/Kota. Karena itu, ia berharap seluruh pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempercepat sinkronisasi data dan pelaksanaan program yang telah disepakati.

LensaDaily - Mengantisipasi ancaman El Nino yang diperkirakan melanda Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga produksi pangan tetap stabil.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Yusfahri Parangin-angin pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 20 Mei 2026.“Kita sudah menyiapkan antisipasi dan upaya untuk menjaga produksi pangan,” kata Yusfahri.Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyiapkan Brigade Proteksi Tanaman yang bertugas mencegah kerusakan tanaman di seluruh wilayah Sumut.“Upaya kita, kita memiliki Brigade Proteksi Tanaman, ada enam brigade, meliputi seluruh kabupaten/kota di Sumut. Apa persiapannya? Menyiapkan pompa. Brigade ini seperti pemadam kebakaran, siap siaga. Kalau banjir mereka juga bergerak supaya tanaman tidak rusak,” ujar Yusfahri.Selain itu, sepanjang 2024 hingga 2025, Pemprov Sumut juga telah menyalurkan sekitar 2.500 unit pompa air ke seluruh kabupaten/kota di Sumut, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino.Menurut Yusfahri, Kementerian Pertanian juga telah memberikan peringatan dini (early warning system) terkait dampak kekeringan. Karena itu, pompa-pompa yang telah disalurkan terus dipantau agar dapat dimanfaatkan secara optimal.“Artinya ini bentuk kesiapsiagaan kita, 2.500 pompa yang sudah kita salurkan,” katanya.Ia berharap, meskipun El Nino melanda Sumut, produksi pangan tetap terjaga sehingga ketersediaan pangan masyarakat tidak terganggu.“Mudah-mudahan kita tidak jumawa, kita berharap semoga Yang Maha Kuasa meridai apa yang kita lakukan, produksi terjaga,” ujar Yusfahri.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap kerja sama antara Sumut dan Australia yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat dan diperluas ke berbagai sektor.Hal tersebut dikatakan Bobby saat menerima kunjungan Duta Besar Australia Rod Brazier di ruang kerjanya, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 12 Mei 2026.“Tentunya sangat besar harapan kami kerja sama antara Sumut dan Australia terus berjalan, juga bisa melebar ke beberapa aspek," kata Bobby.Dalam kesempatan itu, Bobby memaparkan kondisi perekonomian Sumut. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat sebesar 4,53%.Menurut Bobby, Sumut memiliki berbagai potensi unggulan, di antaranya sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas yang dinilai memiliki potensi besar ialah kelapa sawit. Selain itu, Sumut juga menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah barat.Bobby juga menyampaikan rencana pembangunan pergudangan logistik di Kepulauan Nias. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi darurat akibat bencana."Kami sedang membangun gudang pangan di sana (Kepulauan Nias), belajar dari bencana kemarin, kemarin di sana terisolir," ujar Bobby.Sementara itu, Dubes Australia Rod Brazier menanyakan kondisi terkini pascabencana yang melanda Sumut pada akhir tahun lalu. Menanggapi hal tersebut, Bobby menyampaikan bahwa Sumut saat ini tengah memasuki masa pemulihan, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan di wilayah terdampak.Rod Brazier mengatakan, Sumut merupakan salah satu provinsi penting di Indonesia sehingga ia merasa perlu hadir langsung berkunjung ke daerah tersebut. Ia juga menyampaikan duka cita masyarakat Australia atas bencana yang melanda Sumut tahun lalu."Saya juga mau menyampaikan rasa duka dari masyarakat Australia terhadap banjir tahun lalu, mudah-mudahan Sumut sudah pulih," kata Rob.Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Perindag ESDM Dedi Jaminsyah Putra, serta Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.

LensaDaily - Pelaksanaan pendataan Sensus  harus dilakukan secara akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Sebab, kualitas data Sensus Ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan daerah.Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat membuka Pelatihan Calon Instruktur Daerah (Inda) Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumut, di Hotel Polonia Medan, Sabtu 9 Mei 2026.“Sensus ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Sulaiman.Menurutnya, perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM, hingga jasa berbasis teknologi membutuhkan dukungan data yang benar-benar berkualitas. Dengan data yang baik, setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.Sulaiman mengatakan, Sumut memiliki kekuatan pada sektor perkebunan, perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kualitas data ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Sumut ke depan.“Pemprov Sumut memandang data bukan lagi sekadar angka dan statistik, tetapi dasar pengambilan keputusan yang menentukan keberhasilan pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sedangkan data yang tidak valid dapat membuat kebijakan tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan agenda nasional tersebut.Ia juga menegaskan, pelatihan calon instruktur daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sensus di lapangan. Para instruktur tidak hanya bertugas menyampaikan materi teknis, tetapi juga memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, tata cara pendataan, hingga etika pelaksanaan sensus secara profesional.“Saudara-saudara nantinya akan menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas data Sensus Ekonomi 2026 di Sumut,” pungkasnya.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan pembangunan tanggul Sungai Badiri di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), dikebut sebagai upaya percepatan rekonstruksi pascabencana.Hak ini dikatakannya saat meninjau langsung pembangunan tanggul Sungai Badiri di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Senin 13 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur yang hadir bersama Bupati Tapteng Masinton Pasaribu serta pimpinan OPD Pemprov Sumut memantau langsung kondisi Sungai Badiri yang tengah dalam proses pembangunan tanggul.Kehadirannya bertujuan memastikan pengerjaan berjalan sesuai rencana, sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi."Saya minta secepatnya dibangun ini (Tanggul Sungai Badiri), karena memang sudah ada anggarannya. Jangan lama-lama, segera kerjakan pemantapan tanggul sungai," ujar Gubernur Bobby Nasution di lokasi.Selain mendorong percepatan pekerjaan, Bobby Nasution juga menyoroti aspek teknis di lapangan agar tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun kelalaian. Ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap tantangan di lapangan, mengingat banjir besar sebelumnya sempat merusak timbunan batu tanggul."Dan saya minta kepada masyarakat, tolong dukungannya. Jadi nanti kalau ada yang masuk dan mengerjakan tanggul bisa dibantu kelancarannya. Karena memang tadi dari PU, ini aliran sungainya mau digeser sementara, supaya pembangunan tanggul bisa berjalan lancar," jelasnya.Gubernur juga meninjau progres pembangunan Jembatan Bayli oleh pihak TNI, yang terlihat telah menyiapkan material besi. Ia berharap pembangunan tanggul dan jembatan dapat berjalan beriringan guna mendukung akses masyarakat, khususnya menuju kawasan pertanian."Tetapi ingat, di kawasan ini (sempadan sungai), apabila masuk zona merah tidak boleh bertempat tinggal di sini ya Bapak/Ibu. Kalau untuk beraktivitas (mata pencaharian), silakan saja, dan untuk hunian, kita (Pemprov Sumut) siap bantu. Mau membangun rumahnya (rusak berat) boleh, mau kita yang siapkan lahan juga boleh," ujar Bobby menanggapi keluhan warga Dusun I, Desa Lubukampolu, Kecamatan Badiri.Sementara itu, warga Desa Lubukampolu, Darmi Sihombing (45), mengaku khawatir dengan kondisi cuaca saat ini. Ia menyebut intensitas hujan tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat drastis dalam waktu singkat. Kondisi ini semakin menyulitkan aktivitas warga yang harus menyeberangi sungai untuk menuju ladang, setelah jembatan sebelumnya hanyut akibat banjir pada akhir 2025 lalu.Usai meninjau Sungai Badiri, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat di Dusun I Desa Lubukampolu. Selanjutnya, Gubernur bergerak ke Kecamatan Tukka, wilayah lain yang juga terdampak bencana.