LensaDaily - Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan diharapkan semakin memberikan rasa aman dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, bagi nasabah menyimpan uang di bank. LPS pun diharapkan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat pengukuhan Kepala Kantor LPS I Medan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 4 Mei 2026.“Tugas LPS bukan hanya soal teknis penjaminan saat ada bank yang tidak sanggup lagi, tapi bagaimana memperkenalkan diri melalui program-program yang edukatif. Masyarakat harus tahu bahwa uang mereka aman karena ada LPS yang menjamin,” ujar Bobby Nasution.Bobby juga menegaskan bahwa menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Sumut tidak dapat dilakukan secara sendiri. Diperlukan kolaborasi antara LPS dengan 33 kabupaten/kota, serta berbagai instansi terkait, dengan pendekatan yang memperhatikan kearifan lokal di masing-masing daerah.28,78 Juta Rekening di Sumut Dilindungi LPSSementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama industri keuangan. Ia mengibaratkan likuiditas sebagai darah, sementara kepercayaan adalah jantung yang memompanya.“LPS hadir lebih dekat dan aktif membangun kepercayaan masyarakat. Secara nasional, 99,9% rekening perbankan atau sekitar 677 juta rekening telah terlindungi oleh LPS. Di Sumut sendiri, cakupannya juga mencapai 99,9% dari total 28,78 juta rekening,” papar Farid.Farid juga memaparkan peran strategis Sumut dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2025, kontribusi ekonomi Sumut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 5,19%, tertinggi di Pulau Sumatera. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Sumut hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp340,68 triliun.Kepada Kepala Kantor Perwakilan (KPW) LPS I Medan yang baru dikukuhkan, Jimmy Ardianto, Farid berpesan agar menjadikan sinergi sebagai landasan utama kerja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan.Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait syarat penjaminan simpanan, memahami dinamika wilayah Sumatera yang luas, serta menjaga standar pelayanan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat. 

LensaDaily - Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatera dikukuhkan Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Azhar Nasution yang kini dipimpin Jimmy Ardianto. Pengukuhan turut disaksikan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution dan juga Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Senin 4 Mei 2026.Farid Azhar Nasution mengatakan, pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan LPS I tersebut merupakan bagian dari komitmen LPS dalam mendorong pengembangan talenta internal dan bagian dari reorganisasi untuk memperkuat kesiapan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pencapaian visi dan misi LPS.“Pengukuhan ini bukan hanya penugasan jabatan, melainkan juga penegasan tanggung jawab. Kepala Kantor Perwakilan LPS I diharapkan dapat menjadi wajah LPS di daerah dengan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri, akademisi, media, dan masyarakat luas," jelas Farid.“Stabilitas sistem keuangan tidak bisa dijaga oleh satu lembaga saja. Diperlukan sinergi erat antara LPS, pemerintah daerah, BI, OJK, industri perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Kantor perwakilan adalah titik temu koordinasi itu,” sambungnya.Pengukuhan pejabat baru di Kantor Perwakilan LPS I dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution yang turut memberikan sambutan dalam acara pengukuhan tersebut.“Berdasarkan data terkini, terdapat 462 ribu jiwa penduduk usia produktif di Sumatera Utara yang belum memiliki rekening bank (unbanked). Data tersebut menunjukan adanya peluang dan kesempatan untuk kita semua baik pemerintah daerah maupun lembaga/instansi vertikal di Sumatera Utara agar dapat berkolaborasi dalam menurunkan jumlah penduduk yang masih unbanked melalui program literasi dan edukasi keuangan kepada generasi muda di Sumatera Utara,” jelas Bobby.Selama hampir 2 tahun berdiri di Sumatera Utara, Kantor Perwakilan LPS I selalu berupaya untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan dan program edukasi serta literasi keuangan yang inklusif bagi masyarakat untuk sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara.Selain itu, Kantor Perwakilan LPS I juga aktif dalam menjalin kerja sama strategis dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, OJK, maupun industri pada seluruh provinsi di Sumatera. “Sehingga besar harapan kami, LPS di Sumatera Utara dapat senantiasa memberikan dukungan nyata yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara melalui program-program strategis sehingga kehadiran LPS benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Sumatera, khususnya Sumatera Utara," tutup Bobby Nasution.Muhamad Yusron, Kepala Kantor Perwakilan LPS I Periode Februari 2024 – Februari 2026, selama ini dikenal sebagai pimpinan LPS yang kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.Ia juga aktif dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BI, OJK, industri, akademisi, media, maupun komunitas masyarakat di Sumatera.Selama dua tahun kepemimpinannya, Kantor Perwakilan LPS I telah melakukan edukasi di 10 provinsi di Sumatera. Hal tersebut merupakan pesan bahwa LPS senantiasa hadir, melindungi, dan menjaga kepercayaan masyarakat di Sumatera.Adapun figur penerus jabatan Kepala Kantor Perwakilan LPS I juga luar biasa. Jimmy Ardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Lembaga dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Perwakilan LPS I sejak Maret 2026. Jejak pengalaman Jimmy dalam melakukan edukasi dan literasi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan LPS I secara efektif sehingga berdampak positif bagi perkembangan industri perbankan dan asuransi di daerah.

LensaDaily - Perkuat hilirisasi dan meningkatkan inklusi keuangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan perbankan terus menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut Naslindio Sirait mengungkapkan, bahwa hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumut telah mencapai Rp13,4 triliun, dengan total 327.678 debitur. Capaian ini mendekati target Pemprov Sumut tahun 2025 sebesar Rp15 triliun.Naslindio menyampaikan hal tersebut pada Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 19 November 2025.Pemprov Sumut, ujarnya, tidak hanya mendorong akses permodalan, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari legalitas usaha, peningkatan produktivitas, sarana dan prasarana, hingga kemampuan manajerial. Melalui program business matching, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan untuk mempercepat penilaian kelayakan UMKM.“Kita ada program Business Matching, yakni membuat pertemuan pelaku usaha dengan perbankan, sehingga mereka bisa melihat UMKM yang potensial. Pemprov juga membantu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, sampai penataan manajemen pembukuan agar lebih tertib,” jelasnya.Sektor perdagangan menjadi penyerap KUR terbesar dengan realisasi Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan sebesar Rp389 miliar. Naslindio berharap KUR dapat semakin mendorong hilirisasi produk lokal, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Sumut.“Misalnya hasil pertanian jagung diolah menjadi jagung pipil hingga menjadi pakan. Beras, diolah hingga menjadi tepung beras. Cabai diolah menjadi cabai kering hingga saos cabai. Begitu juga dengan tomat yang bisa diolah menjadi saus tomat. Sehingga industri pengolahan juga ikut meningkat,” katanya.Dari 33 kabupaten/kota, penyaluran KUR tertinggi berada di Kabupaten Deliserdang sebesar Rp1,6 triliun, Kota Medan Rp1,4 triliun, Kabupaten Simalungun Rp1 triliun dan Kabupaten Langkat Rp900 miliar. Sementara daerah dengan penyaluran terendah adalah Nias Barat Rp18 miliar, Gunungsitoli Rp27 miliar. Penyaluran KUR di Sumut didominasi oleh BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut.Naslindio juga menyebutkan bahwa tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) UMKM tercatat hanya 2,5%, jauh lebih rendah dibandingkan NPL sektor konstruksi yang mencapai 7%. “Artinya UMKM masih bisa dipercaya,” katanya.

LensaDaily - Sekitar 886 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Sumatera Utara (Sumut) menjadi pilot project atau percontohan ditargetkan beroperasi tahun 2025. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dari 6.100 KMP yang ada saat ini.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait, pada temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 23 September 2025. Ia memperkirakan masing-masing Koperasi Merah Putih bisa memperoleh modal usaha dengan plafon paling tinggi Rp3 miliar per koperasi.Naslindo juga mengungkapkan, pada minggu ini akan digelar penyusunan proposal bisnis pada seluruh pengurus KMP. Diharapkan pada bulan Oktober proposal bisnis bisa selesai. Untuk selanjutnya dimusyawarahkan di desa dan kemudian diajukan ke perbankan.Gubernur Bobby Nasution, mendukung penuh program KMP tersebut. Salah satu dukungannya yaitu pada tahun ini Pemprov Sumut melalui Dinas Koperasi dan UKM akan menggelar pelatihan atau bimbingan teknis untuk 12.200 pengurus KMP. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip koperasi. Serta juga memberikan pengetahuan mengenai manajemen usaha dan penyusunan proposal pinjaman koperasi ke Himbara.Naslindo mengungkapkan, Gubernur Bobby Nasution memberikan pengarahan agar KMP dapat menggerakkan perekonomian di desa. Serta bisa memotong rantai pasok yang ada. Saat ini masih banyak rentenir dan pengijon. Selain itu KMP diharapkan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga pengangguran bisa diatasi.“KMP bisa menyediakan barang-barang, juga hasil pertanian bisa ditampung, sehingga rantai pasok bisa dipotong dengan baik,” kata Naslindo.Selain KMP, Pemprov Sumut juga fokus pada program Fast Track Youngpreneur. Program ini merupakan pelatihan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan skala usaha wirausaha muda atau pelaku UMKM. Ada kurang lebih 1.700 pelaku usaha yang dilatih. Sebanyak 30% merupakan pemula dan 70% adalah pelaku usaha yang sudah mapan.