LensaDaily - Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar Wisuda Periode III Tahun Akademik 2025/2026 terhadap 1.586 wisudawan yang dikukuhkan Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., di Auditorium USU, Jumat dan Sabtu 8 dan 9 Mei 2026. Dengan wisuda ini, total alumni USU kini mencapai 277.132 orang, menjadikan USU salah satu perguruan tinggi besar di Sumatera yang terus menghasilkan lulusan berdaya saing.Periode wisuda kali ini, lulusan USU terdiri atas 34 lulusan Program Doktor, 186 lulusan Program Magister, 49 lulusan Program Pendidikan Spesialis, 3 lulusan Program Pendidikan Sub-Spesialis, 56 lulusan Program Dokter Jenjang Magister, 353 lulusan Pendidikan Profesi, 896 lulusan Program Sarjana, dan 9 lulusan Program Diploma.Dalam pidatonya, Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Sumatera Utara.“Semoga ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal yang berarti dalam kehidupan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.“Kiranya hasil pendidikan yang saudara tempuh dapat mengantarkan saudara memperoleh pekerjaan yang diharapkan maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya demi meningkatkan kompetensi dan keterampilan,” katanya.Selain itu, Rektor USU turut menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan keluarga wisudawan yang telah memberikan dukungan penuh selama proses pendidikan berlangsung.“Semoga Allah SWT membalas seluruh jasa dan pengorbanan para orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik,” ucapnya.Di antara para wisudawan, dr. Agnelisa Putria Harahap membagikan pengalamannya selama menjalani pendidikan profesi dokter di USU. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi selama perkuliahan adalah membagi waktu antara belajar dan aktivitas di rumah sakit.“Karena kami dari Fakultas Kedokteran, tentu harus belajar lebih ekstra. Saat profesi juga tantangannya ada pada manajemen waktu dan rasa lelah ketika bertugas di rumah sakit,” ujarnya.Hal serupa juga disampaikan dr. Ruth Maria Situmorang. Ia menilai mahasiswa harus mampu menyeimbangkan akademik dengan kegiatan organisasi dan kehidupan pribadi selama menjalani pendidikan.“Kita perlu belajar ekstra, tapi juga tetap aktif di organisasi, kepanitiaan, maupun kegiatan lainnya. Jadi yang paling penting memang manajemen waktu,” katanya.Sementara itu, Adli Nadhif, M.P., turut membagikan pengalamannya saat menjalani penelitian di luar provinsi yang menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan pendidikan.“Kesulitannya ada pada jarak karena penelitian saya berada di luar provinsi. Tapi menurut saya tetap dijalani saja, walaupun kadang merasa burnout atau lelah, karena pasti insya Allah bisa lulus tepat waktu,” ujarnya.Menutup pidatonya, Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., mengajak seluruh lulusan untuk terus belajar, menjaga integritas, dan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.“Teruslah belajar, berjuang, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga seluruh lulusan USU dapat menjadi pribadi yang membawa kebaikan di tengah masyarakat,” tutupnya.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) komitmen kenaikan gaji guru setiap tahunnya. Kebijakan ini diutamakan bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) dan Guru Tidak Tetap (GTT).Hal tersebut dimintakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Sumut pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Gebyar Expo Pendidikan 2026 di Lapangan Astaka Dispora Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Sabtu 2 Mei 2026.Saat pengangkatan PPPK PW, Bobby Nasution telah meningkatkan gaji guru PPPK PW sekitar Rp2 juta per bulan, sedangkan honor GTT sebesar Rp90 ribu per jam.“Saya minta kesejahteraan guru diperhatikan sebaik-baiknya, jangan malah yang bukan guru lebih besar gajinya, sesuaikan terutama untuk PPPK Paruh Waktu dan GTT, tolong tahun depan naikkan lagi, tiap tahun meningkat biar guru-guru kita lebih sejahtera,” kata Bobby Nasution.Selain peningkatan kesejahteraan guru, Bobby juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Hal ini dinilai krusial agar siswa di Sumut mampu bersaing dengan sekolah lain yang memiliki sarana lebih baik.“Saya titip anak-anak kita kepada para guru, pengajar agar dididik dengan baik, Pemprov pastikan fasilitas pembelajaran memadai sehingga anak-anak kita belajar dengan baik, tidak kalah saing dan mampu menjawab tuntutan deep learning yang digaungkan Kementerian Pendidikan,” ujarnya.Usai upacara Hardiknas, Pemprov Sumut juga menggelar Gebyar Expo Pendidikan 2026 yang diisi dengan peluncuran berbagai program, antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha dan industri, serta peluncuran aplikasi Sumber Disdik.Bobby berharap lulusan SMK di Sumut dapat lebih mudah terserap di dunia kerja berkat peningkatan kualitas pendidikan.“Saya berharap ini mempermudah anak-anak kita yang SMK untuk diterima di dunia usaha dan industri,” kata Bobby Nasution.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan bahwa Gebyar Expo Pendidikan 2026 berlangsung selama tiga hari di Lapangan Astaka Dispora Sumut. Kegiatan ini juga mencatat rekor lukisan terbanyak yang dipajang di satu lokasi, serta diramaikan berbagai perlombaan dan hiburan.“Kita juga ada hiburan penampilan seni dari berbagai sekolah, festival band, kompetisi Mobile Legend, dan penampilan artis nasional Idgitaf, kami perkirakan selama tiga hari ke depan total pengunjung sekitar 15 ribu orang,” kata Alexander.Upacara peringatan Hardiknas dan Gebyar Expo Pendidikan ini turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, tokoh pendidikan, OPD terkait, serta para siswa dari berbagai sekolah di Medan dan sekitarnya.

LensaDaily - Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Sumut Tahun Ajaran 2026/2027 resmi ditetapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.44/282/KPTS/2026 yang ditetapkan di Medan pada 23 April 2026.“Penyusunan juknis ini bertujuan untuk memberikan kepastian layanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Pelaksanaan SPMB tahun ini mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal,” ucap Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam surat edaran Keputusan Gubernur tersebut, Rabu (29/4/2026).Dijelaskan dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, SPMB TA 2026/2027 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena akan dilaksanakan sepenuhnya secara daring (online), kecuali untuk satuan pendidikan tertentu yang terkendala infrastruktur atau berada di wilayah terdampak bencana.Terdapat empat jalur utama pendaftaran yang dapat dipilih oleh calon murid baru yaitu, Jalur Domisili yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan kuota paling sedikit 30% untuk SMA dan paling banyak 10% untuk SMK (berdasarkan daya tampung total sekolah).Jalur Afirmasi, diprioritaskan untuk calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kuota yang disiapkan paling sedikit sebesar 30% untuk SMA dan paling sedikit sebesar 20% untuk SMK. Kemudian, Jalur Prestasi untuk memberikan kesempatan bagi murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, dengan kuota paling sedikit 35% untuk SMA dan 70% untuk SMK. Serta terakhir adalah Jalur Mutasi bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota paling banyak 5%.Dalam juknis tersebut, ditetapkan beberapa persyaratan umum, di antaranya batas usia calon murid baru berusia paling tinggi 21 tahun pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang sah.Menyerahkan bukti kelulusan yakni telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), dan terakhir dokumen domisili untuk jalur domisili, Kartu Keluarga (KK) harus diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran.Pemerintah Provinsi juga memberikan fleksibilitas bagi sekolah-sekolah di daerah tertentu. Sebanyak 14 sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan ditetapkan sebagai satuan pendidikan terdampak bencana dan diizinkan melaksanakan pendaftaran secara luring (offline).Selain itu, terdapat pengecualian prosedur bagi sekolah berasrama (seperti SMAN 1 Plus Matauli dan SMAN 2 Balige) serta sekolah kelas industri.Dengan ditetapkannya aturan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumut diharapkan dapat menyelenggarakan penerimaan murid baru yang lebih tertib dan memberikan kepastian layanan kepada seluruh calon peserta didik di Sumut.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memfokuskan arah pembangunan daerah pada enam basis utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2027. Enam basis tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution saat membuka Musrenbang RKPD Sumut 2027 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu 22 April 2026. Dalam paparannya, Bobby menegaskan salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya  di Kepulauan Nias,” kata Bobby.Untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut, Pemprov Sumut menetapkan tiga klaster pembangunan di Kepulauan Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, (logistik) akan kita stok di satu titik," ujarnya.Bobby juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan tahun 2027 merupakan fase ekspansi dari program yang telah dimulai sejak 2025, dengan harapan memberikan dampak berkelanjutan hingga 2029.Selain sektor pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga menggulirkan kebijakan pendidikan gratis yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2026. Program ini menyasar Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana.“Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias, seluruh SMA, SMK, SLB itu tidak ada lagi iuran apapun, termasuk di sekolah kita ini biasanya ada komite komite, ada komite komite yang mungkin secara nominalnya tidak ditetapkan sama setiap sekolah, ini juga kami larang, awalnya hanya di Kepulauan Nias, tapi karena ada bencana di akhir tahun 2025 kami perluas jadi kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana,” kata Bobby.Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis, dengan prioritas penempatan di Kepulauan Nias. Saat ini, terdapat 18 dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai indikator pembangunan Sumut menunjukkan tren positif, meskipun pemerataan masih perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang berada di atas rata-rata nasional."IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan dan lain lain, IPM Sumut ini tinggi 76,47, lebih tinggi daripada angka IPM nasional, 75,90, artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus dibanding nasional,” kata Tito.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan walikota se-Sumatera Utara.

LensaDaily - Aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus mengembangkan kompetensi guna mewujudkan profesionalisme sebagai abdi negara. Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat memaparkan materi pada webinar Pembelajaran Batch IV Golongan III dan II bagi ASN yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, dari Ruang Kerja Sekdaprov, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu 8 April 2026.Sulaiman menjelaskan, pada tahun 2024 indeks kinerja PNS tertinggi secara global diraih Singapura dengan nilai 0,85, sementara Indonesia berada di peringkat 38 dengan nilai 0,61. Nilai tersebut mencerminkan reputasi dalam hal efisiensi, transparansi, dan efektivitas pemerintahan.Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indeks ini bertujuan memberikan standar profesionalitas serta menjadi dasar evaluasi dan pengembangan aparatur.“Untuk kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman. Kemudian kompetensi manajerial berdasarkan tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, serta pengalaman kepemimpinan,” kata Sulaiman.Sementara itu, kompetensi sosio-kultural diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk serta wawasan kebangsaan, termasuk menjaga integritas, netralitas, dan bebas dari intervensi politik.Selain itu, Sulaiman mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi ASN saat ini, seperti disrupsi teknologi, meningkatnya ekspektasi publik, kompleksitas regulasi, hingga tuntutan efisiensi.“Profesionalisme ASN bukan sekadar tuntutan regulasi. Ia adalah panggilan moral setiap aparatur untuk melayani rakyat dengan sepenuh kapasitas dan integritas. Bangsa yang besar dibangun oleh birokrasi yang kompeten, bersih, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah hari ini,” pungkasnya.