LensaDaily - Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumut menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk ditindaklanjuti. Berbagai usulan yang disampaikan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut, di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Selasa 2 Juni 2026.Dalam sambutannya, Surya mengatakan kegiatan reses merupakan agenda konstitusional yang diatur dalam tata tertib dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala. Melalui kegiatan tersebut, anggota DPRD dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyerap berbagai kebutuhan pembangunan, serta menghimpun masukan yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.“Hasil reses yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Sumut merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan strategis. Aspirasi tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan yang tersebar di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah,” ujar Surya.Menurut Wagub Sumut, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti. Namun demikian, pemerintah juga dihadapkan pada berbagai keterbatasan, terutama dari aspek pendanaan, sehingga setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.“Usulan yang disampaikan masyarakat akan diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.Surya juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Sumut.“Terima kasih kepada anggota DPRD. Reses ini kami harapkan menjadi jembatan penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” harapnya.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyampaikan bahwa hasil reses tersebut telah dihimpun dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumut sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah.Sebelumnya, dalam rapat tersebut masing-masing perwakilan fraksi dari daerah pemilihan (Dapil) 1 hingga dapil 12 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses yang telah berlangsung pada 17 hingga 26 Mei 2026.Turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

LensaDaily - Penguatan program kesehatan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Sumatera Utara dinilai berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sepanjang tahun 2025. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang telah direviu Inspektorat Provinsi Sumut, mayoritas indikator kinerja utama program kesehatan berhasil melampaui target yang ditetapkan.Melalui visi Kolaborasi Sumut Berkah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sukses melampaui sejumlah target indikator makro kesehatan, ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) serta turunnya Angka Kematian Ibu (AKI) secara signifikan hingga melampaui target nasional.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan, dari tujuh indikator kinerja utama, lima di antaranya berhasil direalisasikan dengan capaian di atas 100 persen.“Ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan pendekatan holistik yang dilakukan bersama antara instansi pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam penguatan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi di Sumut,” ujar Faisal Hasrimy, Jumat 29 Mei 2026.Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang telah direviu Inspektorat Provinsi Sumut, mayoritas indikator kinerja utama program kesehatan berhasil melampaui target yang ditetapkan.Salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumut. Pada tahun 2025, UHH Sumut mencapai 74,19 tahun atau melampaui target perjanjian kinerja sebesar 74,01 tahun dengan capaian 100,24 persen.“Angka ini menunjukkan tren positif yang konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. UHH tahun 2024 sebesar 73,90 tahun dan tahun 2023 sebesar 73,67 tahun. Meningkatnya usia harapan hidup ini sekaligus menjadi penanda bahwa kualitas hidup dan akses terhadap fasilitas kesehatan di Sumut semakin membaik,” kata Faisal.Prestasi paling menonjol tercatat pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) di Sumatera Utara berhasil ditekan hingga mencapai 45,38 per 100.000 kelahiran hidup (KH), jauh lebih baik dari target awal sebesar 65,78 per 100.000 KH atau dengan capaian 131,01 persen.Capaian tersebut juga berada jauh di bawah rata-rata nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 85,17 per 100.000 KH.Penurunan AKI turut diiringi membaiknya Angka Kematian Bayi (AKB) yang terealisasi sebesar 3,20 per 1.000 kelahiran hidup, lebih baik dari target 3,28 per 1.000 KH dengan capaian 102,44 persen.“Implementasi wajib pelaporan by name by address melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dari Kementerian Kesehatan terbukti efektif membantu fasilitas layanan kesehatan merespons cepat potensi risiko kematian ibu dan bayi,” ujar Faisal.Dinkes Sumut juga berhasil memperluas jaminan perlindungan sosial kesehatan masyarakat. Indikator cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatat hasil 100,67 persen dari target 98,6 persen. Dengan capaian tersebut, Sumatera Utara berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat tidak lagi terkendala biaya saat berobat.Dari sisi mutu pelayanan, persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti puskesmas dan rumah sakit yang meraih akreditasi paripurna meningkat signifikan menjadi 53,96 persen, melampaui target 41,1 persen dengan capaian 131,29 persen.Meski mencatat banyak capaian positif, Dinkes Sumut tetap memberi perhatian khusus terhadap indikator angka kesakitan (morbiditas) yang terealisasi 10,43 persen dari target 10,03 persen atau dengan capaian 96,01 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi tantangan perubahan lingkungan serta beban ganda penyakit menular dan tidak menular.Sementara itu, untuk prevalensi stunting pada balita, Dinkes Sumut masih menunggu rilis resmi analisis data final dari Kementerian Kesehatan.Keberhasilan sepanjang tahun 2025 tidak membuat Pemprov Sumut berpuas diri. Tahun ini, Dinkes Sumut terus mengakselerasi berbagai program promotif dan preventif melalui perluasan akses layanan kesehatan primer berbasis digital, penguatan posyandu aktif di tingkat desa, serta intervensi gizi terpadu guna menuntaskan stunting secara holistik.“Pemprov Sumut berkomitmen penuh memastikan bahwa status UHC dan peningkatan indeks kesehatan ini bukan sekadar pencapaian angka di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh setiap lapisan masyarakat Sumut menuju lingkungan yang sehat, berkah, dan sejahtera,” ujar Faisal.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di Lapangan Merdeka Kota Binjai, Rabu 27 Mei 2026 pagi. Pelaksanaan Salat Iduladha Pemerintah Provinsi Sumut tahun ini dipusatkan di Binjai.Gubernur Bobby Nasution hadir bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap. Ketiganya menempati saf pertama bersama Walikota Binjai Amir Hamzah, Wakil Walikota Binjai Hasanul Jihadi, serta Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F Simanjuntak.Di saf perempuan tampak hadir Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Ketua DWP Sumut Evi Novida, Ketua TP PKK Kota Binjai Nurhayati, serta Staf Ahli I Ketua TP PKK Kota Binjai Yolanda Febriana yang berbaur bersama masyarakat.Pelaksanaan Salat Iduladha dimulai tepat pukul 07.15 WIB dan dilanjutkan dengan khutbah Iduladha yang disampaikan oleh Prof HM Jamil dengan tema “Generasi Memiliki Arah Hidup, Saleh dan Peduli”.Usai pelaksanaan Salat Id, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan bahwa momentum Iduladha menjadi momen penting untuk memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial melalui penyaluran hewan kurban kepada masyarakat di seluruh Sumatera Utara.“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan sebanyak 167 hewan kurban ke seluruh kabupaten/kota di Sumut. Hari ini hewan kurban juga kita salurkan di Kota Binjai,” ujar Bobby Nasution.Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk masyarakat Sumatera Utara.“Dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ada bantuan 33 ekor lembu untuk kabupaten/kota dan satu ekor untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi total bantuan hewan kurban dari Presiden sebanyak 34 ekor untuk Sumut,” katanya.Setelah pelaksanaan Salat Iduladha, Gubernur Bobby Nasution bersama jajaran OPD Sumut menghadiri silaturahmi dan jamuan bersama Pemerintah Kota Binjai, Forkopimda Kota Binjai, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.Selanjutnya, pada pukul 09.00 WIB, Gubernur Bobby Nasution bersama rombongan kembali ke Lapangan Merdeka Kota Binjai untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban yang berasal dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumut, Wakil Gubernur Sumut, dan Pj Sekdaprov Sumut.Sebelumnya, dalam khutbahnya, Prof HM Jamil menyampaikan bahwa Iduladha merupakan salah satu indikator ketakwaan kepada Allah SWT, sekaligus momentum memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. “Hari Raya Iduladha merupakan rekonstruksi sejarah kehidupan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dan Siti Hajar sebagai figur keluarga penuh keteladanan, ketaatan, dan pengorbanan,” ujarnya.Jamil juga mengajak masyarakat menjadikan Iduladha sebagai momentum introspeksi diri dan memperbaiki kehidupan dunia maupun akhirat. “Jadilah orang terbaik di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT,” pesannya.

LensaDaily - Sebanyak 353 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sumatera Utara sudah siap beroperasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut terus berupaya mempercepat capaian program pembangunan KDKMP.“Saat ini telah terbentuk total 6.100 badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di 33 kabupaten/kota se- Sumatera Utara,” ujar Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut, Ady Putra Parlaungan, Senin 25 Mei 2026.Dijelaskan Ady, dari sisi akuntabilitas, 98% dari koperasi yang terbentuk sudah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Koperasi Desa). Saat ini sedang dilakukan percepatan infrastruktur yaitu pembangunan fisik dan gerai KDKMP.“Sebanyak 1.685 titik lahan sedang dalam proses pembangunan dan 353 gerai sudah selesai 100% dan siap melayani masyarakat,” kata Ady.Lebih lanjut dikatakannya, koperasi yang sudah berjalan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, melainkan juga pusat ekonomi desa dengan adanya 337 gerai sembako, apotek, hingga klinik desa. Bahkan, di beberapa daerah progres pembangunan sangat cepat dilakukan seperti contohnya Labuhanbatu Selatan, progresnya sangat menggembirakan dengan persentase mencapai lebih dari 64% dari target.Begitu pun, target pembangunan bukan hanya fisik bangunan koperasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan keberlanjutan usaha. “Kami terus mendorong agar koperasi yang sudah dibangun dapat segera beroperasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ady.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut juga akan memfokuskan pada penguatan SDM koperasi mengingat sebagian besar pengurus masih membutuhkan pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan dan kemitraan. Pembinaan intensif akan terus dilakukan agar modal kolektif yang sudah terkumpul dari simpanan anggota dapat dikelola secara profesional untuk kesejahteraan warga Sumatera Utara.“Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis koperasi Merah Putih dapat segera hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan ekosistem simpan pinjam serta unit layanan lainnya,” kata Ady.

LensaDaily - Anggaran sebesar Rp1,3 triliun digelontorkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Anggaran tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumut, Bobby Nasution.“Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2026 ini ada sebesar Rp1.372.497.925.000. Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program Proyek Strategis Daerah (PSD) dan lainnya,” ujar Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa 26 Mei 2026.Chandra menjelaskan, untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis melalui 52 kegiatan utama.“Anggaran ini diperuntukkan pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,91 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 1 kilometer, pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak 17 titik, pembangunan jembatan sepanjang 32 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 25 meter dan pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter,” kata Chandra.Sementara itu, untuk dukungan Proyek Strategis Daerah (PSD), khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp320,2 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 kilometer melalui delapan kegiatan utama.“Hingga saat ini jalan mantap di Sumut itu 74,12 persen atau 3.006 kilometer dan jalan yang kondisinya rusak berat dan ringan ada 25,88 persen. Untuk pembangunan jalan di Sumut ini kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah. Untuk tahun ini dari program PHTC dan PSD ada 141 kilometer jalan yang akan kita bangun,” papar Chandra.Untuk penanganan infrastruktur pascabencana, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk 24 kegiatan utama, meliputi pembangunan turap/talud/bronjong di 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, rehabilitasi satu unit jembatan, dan pembangunan tiga unit box culvert.Selain itu, Pemprov Sumut turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp83,875 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.“Kita juga mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16.200.000.000 untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer dan penambahan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp143.000.000.000 dengan target pembangunan jalan sepanjang 22 kilometer dan pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak dua titik,” ujar Chandra.Tak hanya fokus pada jalan dan jembatan, Dinas BMBKCK Sumut tahun ini juga melaksanakan pembangunan penyediaan infrastruktur dasar melalui sektor keciptakaryaan. Program tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran Rp3,9 miliar.Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara dengan target peningkatan kapasitas pengelolaan sebesar 100 meter kubik.