LensaDaily - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Senin 6 Juli 2026.Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin, SE tersebut membahas penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025 dan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPemperda) Kabupaten Langkat Tahun 2026. Hadir pula unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.Dalam nota pengantar keuangan, Tiorita menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, dirinya diberikan amanah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat."Amanah ini merupakan tanggung jawab yang besar dan harus dijalankan dengan penuh integritas, kehati-hatian, serta semangat pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.Ia mengajak DPRD, Forkopimda, seluruh perangkat daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat koordinasi dan sinergi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.Tiorita juga mengimbau seluruh pihak menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati asas praduga tak bersalah, serta tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya."Biarlah seluruh proses hukum berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.Pada kesempatan itu, ia turut mengajak masyarakat mendoakan Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH agar diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang sedang dihadapi.Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, Tiorita menyampaikan komitmen Pemkab Langkat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi sebagaimana pesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah membangun budaya kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, perbaikan manajemen ASN, serta peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).Ia juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar tidak melayani ataupun memfasilitasi pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarganya untuk kepentingan apa pun."Saya tegaskan, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya ataupun keluarga saya, agar tidak diterima dan tidak difasilitasi dalam bentuk apa pun," tegas Tiorita.Lebih lanjut, Plt. Bupati menyampaikan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia berharap sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin guna menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung pembangunan Kabupaten Langkat.Usai penyampaian nota pengantar dilakukan penyerahan Ranperda kepada DPRD Kabupaten Langkat. Agenda dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang akan dijawab Pemerintah Kabupaten Langkat pada rapat lanjutan, Selasa 7 Juli 2026.Dalam rapat yang sama, DPRD juga menetapkan Perubahan PROPemperda Tahun 2026 berupa penambahan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.Menutup sambutannya, Tiorita menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terus terjalin. Ia berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan menuju Kabupaten Langkat yang maju, sehat, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.***

LensaDaily - Tujuh jembatan di Kabupaten Langkat yang menjadi akses menuju destinasi wisata akan dibangun tahun depan 2026 yang progresnya diserahkan Pemprov Sumut ke Pemkab Langkat. Proyek ini sebelumnya merupakan bagian dari proyek multi years senilai Rp2,7 triliun yang digagas Pemprov Sumut pada 2023, namun gagal dikerjakan.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kembali pembangunan tujuh jembatan di Desa Sei Musam dan Kwala Musam, Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat. Bobby menjelaskan, pembangunan jembatan yang direncanakan pada tahun 2026 akan menggunakan skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang dialihkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, sebagai pelaksana pembangunan.“Finansial pembangunan tetap dari Pemprov Sumut, namun pembangunan itu nantinya Pemkab Langkat. Ini kita minta perencanaannya dari kabupaten, karena kalau dari provinsi prosesnya agak sedikit panjang karena sudah pernah dikerjakan provinsi tapi gagal,” ujar Bobby saat meninjau lokasi jembatan pada Sabtu 27 September 2025.Ketujuh jembatan ini menjadi penghubung vital dua destinasi wisata unggulan Sumut di Kabupaten Langkat, yakni Kecamatan Bahorok dengan Bukit Lawang, serta Kecamatan Tangkahan dengan Kawasan Ekowisata dan konservasi gajah. Pada 2023, Pemprov Sumut juga membangun jalan penghubung dua kecamatan tersebut untuk mendukung pengembangan pariwisata lokal.Bobby memperkirakan biaya pembangunan tujuh jembatan ini mencapai sekitar Rp78 miliar. Ia berharap proyek ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, pelaku usaha, serta meningkatkan konektivitas pariwisata antara Bahorok dan Tangkahan.Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti, yang mendampingi gubernur meninjau lokasi, menyambut baik inisiatif ini dan memastikan Pemkab Langkat segera menyusun perencanaan pembangunan. Ia pun berharap pembangunan jembatan dapat terealisasi pada tahun 2026.Sementara itu, warga sekitar mengungkapkan kesulitan yang mereka alami selama hampir setahun akibat jembatan yang rusak. Mereka terpaksa menggunakan jembatan darurat dari papan kayu hasil bantuan swasta. Warga menyambut positif rencana pembangunan kembali ini dan berharap pengerjaan segera dilaksanakan.Usai meninjau proyek jembatan, Gubernur Bobby Nasution juga mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat I UPT Puskesmas Sei Bamban di Kecamatan Batangserangan. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka program Universal Health Coverage (UHC).Dalam kesempatan tersebut, gubernur meninjau berbagai layanan kesehatan seperti pemeriksaan umum, gigi dan mulut, serta laboratorium. Ia berpesan kepada petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan optimal agar program UHC dapat berjalan dengan baik.Bobby juga berinteraksi langsung dengan warga yang memanfaatkan layanan di Puskesmas tersebut, mengingatkan mereka untuk terus menjaga kesehatan dan rutin memeriksakan kondisi diri dan keluarga.