LensaDaily - Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara dinilai tepat dipimpin figur muda yang memiliki rekam jejak organisasi, kapasitas politik, dan daya jangkau nasional. Sosok Akbar Himawan Buchori dan Rahmaddian Shah, dinilai tepat dan berpotensi untuk memajukan Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah.Sosok Akbar Himawan Buchori dan Rahmaddian Shah mengguat dan sosok tepat ditengah proses konsolidasi internal isu agar Golkar Sumut dipimpin figur muda jelang Musyawarah Daerah (Musda) pada Januari 2026. “Keduanya merepresentasikan generasi baru Golkar Sumut, namun dengan latar dan kekuatan yang berbeda,” kata fungsionaris Partai Golkar di Sumut, Ramadius, Sabtu 27 Desember 2025.Diketahui, Akbar Himawan Buchari dikenal sebagai kader Golkar yang saat ini menjabat Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Posisi menunjukkan Akbar adalah figur muda dengan jejaring nasional yang kuat, baik di kalangan pengusaha maupun pemerintah.“Akbar juga memiliki pengalaman politik sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Sumut era Ngogesa Sitepu. Dia juga mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Secara historis relevan dengan Golkar,” katanya.Sementara Rahmaddian Shah disebut sebagai figur dengan kekuatan struktural yang nyata di daerah. Selain menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rahmaddian juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan.Dibawah kepemimpinannya, Golkar Medan mampu menaikkan suara di Pemilu 2024 dan menjadikan Golkar sebagai pimpinan di DPRD Kota Medan.“Komitmen politik kerakyatan kerap ditunjukkan melalui aktivitas sosial dan konsolidasi basis akar rumput, sejalan dengan Golkar sebagai partai yang dekat dengan masyarakat,” ujar Ketua MDI Medan ini.Kehadiran Akbar disebutnya menjawab kebutuhan partai terhadap figur yang tetap mampu menjembatani kepentingan daerah dengan pusat, sekaligus memperluas daya tawar Golkar Sumut di tingkat nasional. Sedangkan Rahmaddian dapat menjaga ritme partai yang terus bertumbuh di masyarakat akar rumput. “Pascakepemimpinan Musa Rajekshah, musda ini dapat membangun jalur regenerasi dengan kepemimpinan yang adaptif terhadap dinamika politik dan sosial ekonomi di masyarakat saat ini,” terangnya.Selain itu, kata dia, Golkar Sumut membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi lintas daerah, menjaga soliditas internal, serta memulihkan dan memperluas kepercayaan publik.Secara terbuka menekankan bahwa kepemimpinan Golkar Sumut ke depan harus bebas dari bayang-bayang persoalan hukum, khususnya kasus korupsi yang kerap menyeret kepala daerah atau elite politik di berbagai daerah. “Harus ada kehati-hatian terhadap figur-figur yang dinilai memiliki kerentanan risiko hukum,” ucapnya.Meski tidak menyebut nama, pernyataan Ramadius ini mengingatkan publik akan nama lain, yakni Hendri Yanto Sitorus, Bupati Labuhanbatu Utara yang juga dikenal sebagai anak dari Haji Buyung Sitorus.Di media massa sudah muncul pernyataan sejumlah kader Golkar, meskipun tidak ada vonis hukum terhadap yang bersangkutan, Golkar Sumut perlu berhitung secara cermat terhadap persepsi publik dan potensi beban politik yang bisa muncul apabila partai dipimpin figur yang berisiko terseret pusaran isu korupsi atau konflik kepentingan.“Hemat saya, musda ini harus melahirkan pemimpin yang bersih, kredibel, dan mampu menjaga marwah partai. Figur seperti Akbar Himawan dan Rahmaddian relatif kredibel secara politik, baik dari sisi rekam jejak, pengalaman organisasi, maupun persepsi publik,” ujar Ramadius.

LensaDaily - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan integritasnya, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan berintegritas tinggi. Sehingga Pemilu mendatang akan berjalan lancar, aman, tertib dan tidak ada sengketa Pemilu.Hal ini disampaikan Wagub Sumut Surya pada acara kick off ‘Pendidikan Pengawas Partisipatif Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat’, yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Hotel Polonia Medan, Senin 7 Juli 2025 malam. "Pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk membawa pesta demokrasi yang tertib dan aman," ucap Surya. Surya juga berharap, dengan kegiatan ini akan menjadi awal yang baik dalam memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu yang kredibel, serta memperkokoh fondasi demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, kegiatan ini merupakan persiapan bagi pengawas partisipatif dalam menjalankan tugas berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu yang akan datang. "Soal Pemilu pastinya diharapkan sukses dan berkeadilan. Hasil yang bagus harus kita siapkan secara panjang dan salah satunya adalah persiapan pengawas partisipatif. Program ini sangat serius yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sebelumnya yang dilakukan penyempurnaan hingga saat ini," katanya.Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis meminta peserta pengawas partisipatif untuk mengikuti dengan baik kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut."Pendidikan ini sangat penting dalam mendukung pengawasan partisipatif pemilihan umum mendatang. Saya harap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Pengawasan partisipatif sangat berperan dalam demokrasi nantinya," katanya.Kegiatan ini diikuti 90 peserta dari tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Serdangbedagai, Kota Medan dan Tebingtinggi. Hadir pada kegiatan ini, perwakilan Forkopimda, narasumber dan juga pengurus Bawaslu daerah.