LensaDaily - Sebanyak 752 pelari dari 33 negara akan meramaikan ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir pada 12 sampai 14 Juni 2026. Event internasional ini diharapkan menunjukkan Danau Toba sebagai destinasi dunia.Hal tersebut terungkap pada Rapat Persiapan Penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kabupaten Samosir, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 12 Mei 2026.Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib mengatakan, event lari internasional ini harus menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan Danau Toba sebagai destinasi dunia yang profesional dan berkelas.“Mari kita tunjukkan bahwa Danau Toba bukan hanya indah, tetapi juga mampu menjadi destinasi dunia yang profesional dan berkelas. Jadikan event ini sebagai kebanggaan masyarakat Sumatera Utara sekaligus momentum kebangkitan ekonomi daerah kita,” kata Suib.Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan event tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan stakeholder diminta mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara maksimal.Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, kembali digelarnya Trail of The Kings by UTMB semakin memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai destinasi unggulan sport tourism.Hingga saat ini, sebanyak 752 pelari dari 33 negara telah mendaftar sebagai peserta. Negara peserta antara lain Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Inggris, Vietnam, China, Taiwan, Australia, Hong Kong, Rusia, Afrika Selatan, Swiss, Oman, Irlandia, Indonesia, dan negara lainnya.Adapun kategori yang diperlombakan yakni 100K, 60K, 28K, 10K, 5K, serta kategori kids.Yuda juga mengungkapkan, penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di Sumatera Utara.Pada 2025, event tersebut diikuti 1.081 peserta dari 26 negara dan 21 provinsi di Indonesia. Kegiatan itu turut memberikan dampak positif bagi UMKM, hotel, transportasi, kuliner, hingga kerajinan lokal dengan output ekonomi mencapai Rp101,96 miliar.“Event ini menjadi momentum emas untuk mempromosikan keindahan alam, adat, dan budaya Sumatera Utara, sekaligus mengokohkan Danau Toba sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ujar Yuda.Rapat persiapan tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Pimpinan Event Organizer Creation Andre Ginting, perangkat daerah Pemprov Sumut dan Pemkab Samosir, serta instansi vertikal lainnya.

LensaDaily - Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Jimmy Bernando Panjaitan ditolak untuk kembali menjabat kedua kalinya. Penolakan ini muncul dari masyarakat hingga pelaku usaha pariwisata, tergabung dalam Komunitas Prajurit Pariwisata Kawasan Danau Toba (KPP-KDT), yang menginisiasi petisi penolakan Jimmy Bernando Panjaitan tersebut.Petisi 'Penolakan Dirut BPODT' ini dilakukan untuk menolak kelanjutan jabatan Dirut BPODT yang telah berakhir pada 25 Maret 2026. Hasil petisi tersebut, akan disampaikan KPP-KDT kepada Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam waktu dekat."Ini kebetulan kita kan menginisiasi petisi ini. Bisa ribuan tandatangan petisi untuk menolak (Dirut BPODT) ini," sebut perwakilan KPP-KDT, Tamba Tua Sirait, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 April 2026.Tamba mengungkapkan petisi ini, sebagai wujud mendesak Menteri Pariwisata untuk segera memberhentikan Jimmy Bernando Panjaitan dari jabatannya, karena sudah berakhir masa periodesasinya, lalu mendorong Kemenpar menunjuk Plt Dirut BPODT sembari memproses Dirut BPODT yang baru."Kami juga akan melayangkan surat penolakan secara resmi kepada Menteri Pariwisata untuk Dirut BPODT ini," tegas Tamba yang juga menjabat Kepala Desa Pardomuan Ajibata, Kabupaten Toba.Tamba mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Toba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu bersama sejumlah Kepala Desa. Pada intinya, selama memimpin sebagai Dirut BPODT tidak ada menunjukkan kinerja yang baik."Ada beberapa poin yang kami, ada 11 poin. Ada 11 poin tuntutam kami ke BPODT. Kenapa? Karena memang kinerja dari Jimmy Panjaitan atau kinerja dari BPODT ini tidak mempunyai visi, tidak mempunyai visi yang jelas. Belum ada nampak kerja yang dapat kita rasakan gitu," jelas Tamba.Selama masa kepimpinan Jimmy Panjaitan, BPODT kehilangan eksistensinya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata RI di kawasan Danau Toba, karena tidak memberi kontribusi nyata apapun terhadap pengembangan Industri pariwisata di Danau Toba. Terlebih lagi, BPODT berubah hanya sekedar lembaga birokrasi minus aksi dan kinerja. "Karena kan ini kan tugasnya ini kan koordinasi ke 8 kawasan Danau Toba. Tapi untuk komunikasi aja kepada penggiat pelaku pariwisata yang ada di kawasan Danau Toba, kayaknya Bapak Jimmy ini nggak pernah," sebut Tamba dengan nada kesal."Seharusnya bapak (Jimmy Panjaitan) itu sebagai perwakilan dari kementerian harus koordinasi kepada penggiat pariwisata setiap kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Bagaimana untuk mengembangkan kawasan Danau Toba. Tapi kayaknya belum pernah orang ini. Mau dihubungin atau gimana di WA (Whatsapp) untuk boleh ngumpul untuk diskusi kayaknya nggak ada selama 5 tahun ini," tutur Tamba kembali. Tamba membandingkan Jimmy Panjaitan dengan BPODT dibawah kepemimpinan Arie Prasetyo, yang lebih terbuka komunikasi dengan masyarakat dan pelaku pariwisata di kawasan Danau Toba pada saat itu."Kalau kita referensi kita bisa kita bandingkan dengan Pak Arie atau Dirut yang lama, itu masih bisa diajak komunikasi, masih bisa datang ke penduduk menjelajahi komunikasi ke desa-desa," kata Tamba. "Jadi komunikasi antara dua arah ya antara BPODT itu dengan pemerintah masih enak, bahkan pengembangan kira-kira meminta masukan bagaimana untuk pengembangan untuk ini daerah Danau Toba ini," kata Tamba kembali. Tamba mengungkapkan jangan komunikasi dengan masyarakat atau pelaku usaha pariwisata. Dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba, memiliki rekaman komunikasi buruk hingga HUT Kabupaten Toba jarang menghadiri undangan. "Jadi kan ini kan setiap ulang tahun Toba. Bapak (Jimmy Panjaitan) itu enggak pernah hadir sama sekali. Bagaimana mau bisa berkoordinasi," sebut Tamba. Selain KPP-KDT menilai elama masa kepemimpinannya, Jimmy Panjaitan gagal dan tidak berkemampuan membangun koordinasi dan komunikasi dengan para pimpinan daerah.Begitu juga, Jimmy Panjaitan gagal menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pimpinan SKPD yang membidangi Pariwisata di KDT.KPP-KDT juga menilai Jimmy Panjaitan adalah sosok yang sulit di hubungi, tidak ramah dalam komunikasi (bertolak belakang dengan nilai keramah-tamahan Pariwisata), dan minus silaturahmi, secara khusus kepada para pelaku pariwisata.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengusulkan Desa Adat Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut) menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Desa ini dinilai memiliki keunikan budaya megalitik, rumah adat Omo Sebua, serta tradisi lompat batu yang masih lestari hingga kini.Bawomataluo sendiri telah masuk dalam tentative list UNESCO sejak 2009. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berupaya mendorong pengakuan internasional terhadap destinasi wisata tersebut.“Saat ini kami sedang memproses Desa Bawomataluo agar dapat menjadi situs warisan UNESCO. Kita sudah melakukan sosialisasi di Nias dan nanti kita akan melanjutkan penyusunan dossier (dokumen) Bawomataluo,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu 1 April 2026.Menurut Yuda, Bawomataluo memiliki nilai budaya tinggi yang tercermin dari kondisi geografis dan kehidupan masyarakatnya. Desa ini berada di ketinggian 324 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan menampilkan permukiman tradisional yang terawat, termasuk Omo Sebua (Rumah Raja) yang telah berusia lebih dari 200 tahun.“Desa ini juga memiliki tradisi lompat batu atau tradisi Fahombo yang masih terjaga keasliannya hingga sekarang dan selama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara,” kata Yuda.Setelah tahap sosialisasi, proses pengusulan akan dilanjutkan dengan penyusunan berkas Preliminary Assessment. Sesuai prosedur UNESCO, tahapan ini menjadi syarat sebelum pengajuan nominasi penuh secara resmi.Selain Bawomataluo, Pemprov Sumut juga terus mendorong perlindungan dan pelestarian cagar budaya di daerah. Pada tahun 2025, lima objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, yakni Candi Bahal I, II, dan III, Masjid Azizi di Langkat, serta Istana Maimun di Kota Medan.“Kami mendorong kabupaten/kota untuk melengkapi administrasi yang disyaratkan agar dapat mengusulkan cagar budaya daerah menjadi cagar budaya provinsi,” ujar Yuda.Kabid Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Rais Kari, menambahkan bahwa pada tahun 2026, Pemprov Sumut mengusulkan tujuh objek cagar budaya untuk ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Usulan tersebut merupakan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sumut tahun 2025.Tujuh objek tersebut meliputi Candi Tandihat 1, 2, dan 3, empat sumur minyak di Kabupaten Langkat, Makam Papan Tinggi di Barus, serta Situs Hilimase (Hilima Setano) di Nias Selatan.“Hingga saat ini terdapat sebanyak 894 cagar budaya di kabupaten/kota dan 46 cagar budaya provinsi Sumut,” ujar Rais.Ia menegaskan, peningkatan status menjadi cagar budaya nasional akan memperkuat upaya pelestarian karena adanya dukungan pemerintah pusat.“Rata-rata biaya perlindungan itu besar, sementara kemampuan kita terbatas. Karena itu, pelestarian cagar budaya harus melibatkan kolaborasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,” katanya.

LensaDaily - Pengamanan arus balik Lebaran 2026 sekaligus memastikan keamanan di sejumlah destinasi wisata unggulan dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026 yang melibatkan ribuan personel gabungan.Operasi yang berlangsung pada 13 hingga 25 Maret 2026 itu mengedepankan pengamanan terpadu untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas serta kenyamanan masyarakat selama periode libur Idulfitri.Sebanyak sekitar 11.276 personel gabungan diterjunkan dalam operasi ini, terdiri atas unsur Polri, TNI, serta instansi terkait lainnya yang tersebar di berbagai titik strategis di wilayah Sumatera Utara.Pengamanan difokuskan pada jalur-jalur utama arus balik seperti Medan–Tebing Tinggi, Medan–Pematangsiantar–Parapat, serta Medan–Sibolga yang diprediksi mengalami peningkatan volume kendaraan pasca Lebaran.Selain itu, Polda Sumut juga menyiagakan sekitar 160 lebih pos pengamanan, pelayanan, dan pos terpadu yang tersebar di jalur mudik, pusat keramaian, hingga kawasan wisata untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan bahwa pengamanan arus balik dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari rekayasa lalu lintas hingga penguatan patroli di lapangan.“Polda Sumut bersama jajaran melaksanakan pengamanan arus balik secara maksimal dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum secara selektif guna memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif dan arus lalu lintas berjalan lancar,” ujarnya.Ia menjelaskan, rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan contra flow diterapkan secara situasional pada titik-titik rawan kemacetan. Selain itu, personel juga ditempatkan di simpul-simpul kepadatan untuk melakukan pengaturan langsung.Tak hanya itu, sistem monitoring dilakukan selama 24 jam melalui posko terpadu dan pemantauan CCTV guna memastikan respons cepat terhadap setiap perkembangan situasi di lapangan, termasuk penanganan kecelakaan lalu lintas dan kendaraan mogok.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026. Prediksi tersebut menjadi dasar bagi jajaran kepolisian, termasuk Polda Sumut, dalam menyiapkan langkah antisipasi guna mengurai kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama serta kawasan wisata. Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan guna menghindari penumpukan kendaraan pada periode puncak arus balik. Di sektor pariwisata, pengamanan turut diperkuat di sejumlah destinasi favorit seperti kawasan Danau Toba, Berastagi, dan Pulau Samosir yang mengalami peningkatan kunjungan selama libur Lebaran.Personel disiagakan untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, mengatur arus kendaraan menuju lokasi wisata, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berlibur.“Kami juga mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat maupun wisatawan, sehingga mereka dapat menikmati libur Lebaran dengan aman dan nyaman,” kata Ferry.Polda Sumut juga mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga bencana alam seperti longsor pada jalur rawan, dengan menyiapkan langkah mitigasi serta koordinasi lintas instansi.Sebelumnya, Polda Sumut telah melaksanakan Operasi Keselamatan Toba 2026 sebagai langkah awal dalam meningkatkan disiplin masyarakat berlalu lintas yang turut mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.Dengan pengamanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi, Polda Sumut memastikan arus balik Lebaran 2026 serta aktivitas wisata di wilayah Sumatera Utara berjalan aman, lancar, dan terkendali.

LensaDaily - Ikuti arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto saat Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi sorotan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Penataan kawasan perkotaan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pariwisata, investasi, serta daya saing daerah.“Sudah lima kali arahan ini diberikan Pak Presiden dan apalagi Medan Raya (Medan, Binjai, Deliserdang) salah satu daerah percontohan waste to energy yang akan dibangunkan oleh Danantara,” kata Bobby Nasution pada acara Rencana Aksi Daerah Penataan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 6 Februari 2026.Bobby Nasution memetakan sedikitnya terdapat tujuh persoalan tata kota yang perlu ditangani secara serius. Ketujuh persoalan tersebut meliputi pengelolaan sampah, kawasan kumuh, reklamasi liar, kabel utilitas dan penerangan, trotoar, reklame dan billboard, serta drainase.“Papan reklame misalnya, tolong dibuat peraturannya benar-benar, jadi tak numpuk di satu lokasi, kabel-kabel komunikasi, internet, listrik yang masih semerawut, koordinasikan dengan pihak terkait, penerangan jalan, mungkin anggaran bapak/ibu tidak cukup, saran saya KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) saja, seperti lampu, pengelolaan sampah itu bisa, kalo anggaran terlalu minim kita bantu,” kata Bobby Nasution.Selain itu, Bobby Nasution juga meminta seluruh ASN, TNI, dan Polri untuk ikut membantu penataan serta menjaga kebersihan kota, terutama di kawasan pariwisata, agar upaya penataan kota dapat berjalan lebih cepat dan optimal.“Ini kerja besar kita bersama-sama, membersihkan sampah di tempat-tempat umum, jalan, fasilitas umum, daerah harus punya strategi sendiri terutama yang punya kawasan pariwisata, kalau perlu buat badan pengelolanya,” kata Bobby Nasution.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta Forkopimda Sumut. Hadir pula 17 kepala daerah se-Sumut, OPD terkait Pemprov Sumut, dan OPD terkait kabupaten/kota.