LensaDaily - Status Green Card UNESCO yang berhasil dipertahankan oleh Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGG) harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi jajaran pengelola TCUGG di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman No. 41, Medan, Selasa 23 Juni 2026.“Kunci utamanya adalah bagaimana menjadikan label Green Card yang hari ini sudah kita capai dengan kerja keras bersama ini benar-benar bisa menghasilkan satu nilai tambah yang baik. Pertama, untuk pariwisata kita tentunya di mana kunjungan meningkat. Kedua, masyarakat harus merasakan manfaat ekonominya secara langsung,” ujar Gubernur.Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat hingga Kaldera Toba berhasil mempertahankan status revalidasi dari UNESCO. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas.“Rumah kita ini menjadi salah satu jawaban masa depan pariwisata yang menjaga keseimbangan alam,” tambahnya.Sementara itu, General Manager (GM) Geopark Kaldera Toba, Azizul Kholis, melaporkan bahwa hasil revalidasi telah resmi diakui UNESCO dan sertifikat kelulusan sudah diterbitkan. Meski sempat terkendala keberangkatan ke Prancis akibat situasi geopolitik global dan pembatasan penerbangan, legalitas dokumen tersebut kini telah sah diterima.Azizul juga memaparkan kesiapan pelaksanaan Geopark Festival serta pengembangan rute perjalanan wisata (Geo-Trail) baru yang akan mulai diterapkan per 1 Juli 2026. Berbeda dari pola perjalanan sebelumnya yang terpusat di kawasan Parapat, kini pengelola menghubungkan klaster wisata kawasan utara dan selatan melalui Haranggaol, Porsea, hingga Simalungun.Selain itu, TCUGG juga menyampaikan sejumlah capaian kerja sama internasional, di antaranya program pendanaan pemberdayaan masyarakat termasuk aksi penanaman hampir 2.000 pohon di kawasan kaldera.Pengelola turut merencanakan pengembangan pola perjalanan wisata internasional terpadu yang menghubungkan Danau Toba langsung dengan Phuket, Thailand. Selain itu, juga dijajaki peresmian pusat studi riset geopark pertama di tingkat Asia yang didukung jejaring pakar global serta Badan Riset dan Inovasi.Upaya tersebut diharapkan memperkuat posisi Toba Caldera UNESCO Global Geopark sebagai destinasi berkelas dunia sekaligus membuka peluang Sumatera Utara menjadi tuan rumah forum geopark internasional pada 2029.***

LensaDaily - Pungutan liar (pungli) di kawasan pemandian air panas Desa Daulu dan Semangat Gunung, Kabupaten Karo berpotensi merugikan wisatawan dan menghambat pengembangan destinasi wisata. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menawarkan dua opsi yang dapat menjadi solusi bagi pengelolaan kawasan wisata air panas tersebut.Hal tersebut dikatakan Bobby Nasution usai berdiskusi dengan Pemda Karo di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis 18 Juni 2026. Opsi pertama adalah menghentikan seluruh penarikan retribusi secara langsung kepada pengunjung.Sebagai gantinya, retribusi dibebankan kepada pelaku usaha di kawasan tersebut melalui penyesuaian harga tiket masuk pemandian, biaya penginapan, parkir, dan layanan lainnya. Pada skema ini, Pemprov Sumut juga siap membantu Pemkab Karo memperbaiki akses utama menuju kawasan wisata air panas Desa Daulu dan Semangat Gunung.Opsi kedua adalah tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung, namun dengan pengelolaan yang lebih ketat dan manajemen yang lebih baik. Dengan demikian, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicegah dan tidak terjadi pungutan berlapis kepada wisatawan.“Setelah kita diskusi tadi kita lebih ke opsi pertama, tidak ada lagi retribusi karena kita ingin wisata Karo ini naik kelas, kita sudah belajar dari Siosar yang sekarang akhirnya sudah meredup padahal sempat ramai sekali,” kata Bobby Nasution.Menurut Bobby Nasution, kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Sebab, sebelumnya pemerintah daerah juga melakukan pungutan langsung kepada pengunjung, sehingga masyarakat menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.“Tidak sepenuhnya salah masyarakat karena sebelumnya Pemda juga melakukan pungutan, jadi masyarakat belajar dari situ, tetapi sekarang coba kita benahi dan kita tidak ingin tempat wisata ini bernasib sama dengan Siosar,” ujarnya.Bupati Karo Antonius Ginting menyampaikan dukungannya terhadap opsi pertama yang ditawarkan Gubernur Sumut. Pemkab Karo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mengedukasi masyarakat dan mengembalikan kejayaan wisata air panas Daulu dan Semangat Gunung sebagai destinasi unggulan.“Kita siap berkantor di sana selama 24 jam, kita diberi waktu kepada Pak Gubernur untuk jawaban tertulis hingga Senin (21/6), jadi dari sekarang hingga jawaban tertulis selesai tidak ada pungutan di kawasan pemandian air panas, kami, TNI, Polisi dan Satpol PP akan berjaga sepanjang hari, bila perlu kami berkantor di sana demi wisata Karo naik kelas,” kata Antonius Ginting.Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemkab Karo. Hadir pula pengelola dan pemilik usaha di kawasan pemandian air panas Karo serta OPD terkait Pemprov Sumut, antara lain Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut.

LensaDaily - Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara akan meramaikan ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di Kabupaten Samosir. Kehadiran peserta mancanegara dan domestik tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebagai destinasi unggulan sport tourism bertaraf internasional.Hal tersebut mengemuka pada Rapat Finalisasi Persiapan Penyelenggaraan Event Trail of The Kings by UTMB 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat 5 Juni 2026.Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut mengatakan, penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB memiliki dampak besar terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah.“Kegiatan ini sudah kedua kali. Ini adalah salah satu event yang mempunyai dampak meningkatkan perekonomian, juga menarik para wisatawan asing. Trail of The Kings by UTMB ini menjadikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebagai destinasi sport tourism unggulan,” katanya.Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berkomitmen mendukung keberlanjutan event berskala internasional tersebut. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara sistematis dan terukur, terutama terkait operasional transportasi dan pelayanan pendukung lainnya.“Untuk Dinas Kesehatan, dipetakan titik posko kesehatan, lakukan pengecekan rumah sakit rujukan di sekitar lokasi. Pastikan kebersihannya, kerapihan, terutama di wilayah waterfront city, dekat pasar,” ujarnya.Ia juga berharap kualitas penyelenggaraan terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar event ini dapat berlangsung lebih baik dari tahun sebelumnya.Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menyampaikan bahwa pendaftaran peserta telah resmi ditutup. Tercatat sebanyak 1.015 peserta dari 34 negara, termasuk Indonesia, akan ambil bagian dalam ajang tersebut.“Ada kenaikan jumlah partisipasi untuk tahun 2026. Pada tahun 2025 partisipasi pelari berasal dari 27 negara. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan penyebrangan ke Samosir,” ucap Yuda.Ia menjelaskan, pelepasan peserta akan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di kawasan Waterfront City. Untuk kategori 100K, flag off dijadwalkan berlangsung pukul 03.00 WIB. Adapun kategori yang diperlombakan meliputi 100K, 60K, 28K, 10K, 5K, dan Kids Race.Menanggapi hal tersebut, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyambut baik penyelenggaraan event internasional tersebut di daerahnya. Menurutnya, Trail of The Kings by UTMB akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkenalkan kawasan Danau Toba ke dunia internasional.“Kami siap mendukung kegiatan ini. Akan ada dampak ekonomi bagi masyarakat Samosir,” ucapnya.Turut hadir pada rapat tersebut perwakilan Forkopimda Sumut, instansi vertikal, serta pimpinan perangkat daerah Provinsi Sumut dan Kabupaten Samosir

LensaDaily - Sebanyak 752 pelari dari 33 negara akan meramaikan ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir pada 12 sampai 14 Juni 2026. Event internasional ini diharapkan menunjukkan Danau Toba sebagai destinasi dunia.Hal tersebut terungkap pada Rapat Persiapan Penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kabupaten Samosir, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 12 Mei 2026.Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib mengatakan, event lari internasional ini harus menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan Danau Toba sebagai destinasi dunia yang profesional dan berkelas.“Mari kita tunjukkan bahwa Danau Toba bukan hanya indah, tetapi juga mampu menjadi destinasi dunia yang profesional dan berkelas. Jadikan event ini sebagai kebanggaan masyarakat Sumatera Utara sekaligus momentum kebangkitan ekonomi daerah kita,” kata Suib.Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan event tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan stakeholder diminta mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara maksimal.Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, kembali digelarnya Trail of The Kings by UTMB semakin memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai destinasi unggulan sport tourism.Hingga saat ini, sebanyak 752 pelari dari 33 negara telah mendaftar sebagai peserta. Negara peserta antara lain Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Inggris, Vietnam, China, Taiwan, Australia, Hong Kong, Rusia, Afrika Selatan, Swiss, Oman, Irlandia, Indonesia, dan negara lainnya.Adapun kategori yang diperlombakan yakni 100K, 60K, 28K, 10K, 5K, serta kategori kids.Yuda juga mengungkapkan, penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di Sumatera Utara.Pada 2025, event tersebut diikuti 1.081 peserta dari 26 negara dan 21 provinsi di Indonesia. Kegiatan itu turut memberikan dampak positif bagi UMKM, hotel, transportasi, kuliner, hingga kerajinan lokal dengan output ekonomi mencapai Rp101,96 miliar.“Event ini menjadi momentum emas untuk mempromosikan keindahan alam, adat, dan budaya Sumatera Utara, sekaligus mengokohkan Danau Toba sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ujar Yuda.Rapat persiapan tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Pimpinan Event Organizer Creation Andre Ginting, perangkat daerah Pemprov Sumut dan Pemkab Samosir, serta instansi vertikal lainnya.

LensaDaily - Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Jimmy Bernando Panjaitan ditolak untuk kembali menjabat kedua kalinya. Penolakan ini muncul dari masyarakat hingga pelaku usaha pariwisata, tergabung dalam Komunitas Prajurit Pariwisata Kawasan Danau Toba (KPP-KDT), yang menginisiasi petisi penolakan Jimmy Bernando Panjaitan tersebut.Petisi 'Penolakan Dirut BPODT' ini dilakukan untuk menolak kelanjutan jabatan Dirut BPODT yang telah berakhir pada 25 Maret 2026. Hasil petisi tersebut, akan disampaikan KPP-KDT kepada Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam waktu dekat."Ini kebetulan kita kan menginisiasi petisi ini. Bisa ribuan tandatangan petisi untuk menolak (Dirut BPODT) ini," sebut perwakilan KPP-KDT, Tamba Tua Sirait, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 April 2026.Tamba mengungkapkan petisi ini, sebagai wujud mendesak Menteri Pariwisata untuk segera memberhentikan Jimmy Bernando Panjaitan dari jabatannya, karena sudah berakhir masa periodesasinya, lalu mendorong Kemenpar menunjuk Plt Dirut BPODT sembari memproses Dirut BPODT yang baru."Kami juga akan melayangkan surat penolakan secara resmi kepada Menteri Pariwisata untuk Dirut BPODT ini," tegas Tamba yang juga menjabat Kepala Desa Pardomuan Ajibata, Kabupaten Toba.Tamba mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Toba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu bersama sejumlah Kepala Desa. Pada intinya, selama memimpin sebagai Dirut BPODT tidak ada menunjukkan kinerja yang baik."Ada beberapa poin yang kami, ada 11 poin. Ada 11 poin tuntutam kami ke BPODT. Kenapa? Karena memang kinerja dari Jimmy Panjaitan atau kinerja dari BPODT ini tidak mempunyai visi, tidak mempunyai visi yang jelas. Belum ada nampak kerja yang dapat kita rasakan gitu," jelas Tamba.Selama masa kepimpinan Jimmy Panjaitan, BPODT kehilangan eksistensinya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata RI di kawasan Danau Toba, karena tidak memberi kontribusi nyata apapun terhadap pengembangan Industri pariwisata di Danau Toba. Terlebih lagi, BPODT berubah hanya sekedar lembaga birokrasi minus aksi dan kinerja. "Karena kan ini kan tugasnya ini kan koordinasi ke 8 kawasan Danau Toba. Tapi untuk komunikasi aja kepada penggiat pelaku pariwisata yang ada di kawasan Danau Toba, kayaknya Bapak Jimmy ini nggak pernah," sebut Tamba dengan nada kesal."Seharusnya bapak (Jimmy Panjaitan) itu sebagai perwakilan dari kementerian harus koordinasi kepada penggiat pariwisata setiap kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Bagaimana untuk mengembangkan kawasan Danau Toba. Tapi kayaknya belum pernah orang ini. Mau dihubungin atau gimana di WA (Whatsapp) untuk boleh ngumpul untuk diskusi kayaknya nggak ada selama 5 tahun ini," tutur Tamba kembali. Tamba membandingkan Jimmy Panjaitan dengan BPODT dibawah kepemimpinan Arie Prasetyo, yang lebih terbuka komunikasi dengan masyarakat dan pelaku pariwisata di kawasan Danau Toba pada saat itu."Kalau kita referensi kita bisa kita bandingkan dengan Pak Arie atau Dirut yang lama, itu masih bisa diajak komunikasi, masih bisa datang ke penduduk menjelajahi komunikasi ke desa-desa," kata Tamba. "Jadi komunikasi antara dua arah ya antara BPODT itu dengan pemerintah masih enak, bahkan pengembangan kira-kira meminta masukan bagaimana untuk pengembangan untuk ini daerah Danau Toba ini," kata Tamba kembali. Tamba mengungkapkan jangan komunikasi dengan masyarakat atau pelaku usaha pariwisata. Dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba, memiliki rekaman komunikasi buruk hingga HUT Kabupaten Toba jarang menghadiri undangan. "Jadi kan ini kan setiap ulang tahun Toba. Bapak (Jimmy Panjaitan) itu enggak pernah hadir sama sekali. Bagaimana mau bisa berkoordinasi," sebut Tamba. Selain KPP-KDT menilai elama masa kepemimpinannya, Jimmy Panjaitan gagal dan tidak berkemampuan membangun koordinasi dan komunikasi dengan para pimpinan daerah.Begitu juga, Jimmy Panjaitan gagal menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pimpinan SKPD yang membidangi Pariwisata di KDT.KPP-KDT juga menilai Jimmy Panjaitan adalah sosok yang sulit di hubungi, tidak ramah dalam komunikasi (bertolak belakang dengan nilai keramah-tamahan Pariwisata), dan minus silaturahmi, secara khusus kepada para pelaku pariwisata.