LensaDaily - Pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan rantai pasok hortikultura, serta optimalisasi sistem perdagangan komoditas pangan diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memperkuat pengendalian inflasi. Hal ini, Pemprov menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN).Hal tersebut mengemuka saat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap menerima audiensi jajaran Direksi PT Rumah Tani Nusantara bersama Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 3 Juli 2026.Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman Harahap mengapresiasi inisiatif PT Rumah Tani Nusantara yang menawarkan konsep kolaborasi dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat."Kita maunya masyarakat tenang dan nyaman. Belajar dari pengalaman lalu di mana harga komoditas seperti cabai sempat melonjak tinggi, kehadiran sistem penataan pasokan seperti ini sangat kita butuhkan. Saya berharap ada pembicaraan yang lebih teknis dan mendalam setelah ini untuk merumuskan formula kerja sama yang aman dan sesuai ketentuan," ujar Sulaiman.Ia juga meminta PT Rumah Tani Nusantara segera membangun komunikasi intensif dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan perdagangan, mengoptimalkan jalur distribusi, sekaligus memperkuat kapasitas penyimpanan (storage) komoditas pangan.Sementara itu, Deputi Direktur BI Perwakilan Sumut Abdul Khalim mengatakan, Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi yang saat ini menunjukkan kondisi semakin kondusif. Kehadiran PT Rumah Tani Nusantara dinilai dapat menjadi mitra strategis Pemprov Sumut dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pertanian."Harapan kami, jaringan yang dimiliki Rumah Tani Nusantara bisa berpartner terutama dari sisi manajemen penjualan saat produksi berlebih (surplus) agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Sebaliknya, saat pasokan menipis, mereka bisa berkolaborasi menjadi pemasok pangan guna menekan laju inflasi," kata Abdul Khalim.Menurutnya, pemanfaatan sistem data perdagangan digital yang tengah disiapkan akan mendukung analisis pergerakan harga komoditas secara lebih dini. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi pasar secara tepat sasaran dan berbasis data.Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bachtiar menyampaikan, perusahaannya yang bergerak di bidang konsultan pertanian, kemitraan, dan perdagangan siap mendukung penguatan ketahanan pangan di Sumut. Ia menilai Sumut memiliki potensi pertanian yang besar sekaligus menjadi wilayah strategis dalam jaringan distribusi perusahaan yang mencakup Pekanbaru, Batam, hingga pasar ekspor."Sumatera Utara ini konsumsinya besar, tapi sering kali pasokan masuk tanpa filter dan aturan yang rapi, sehingga harga di tingkat petani lokal jatuh. Kami hadir untuk membantu tata kelola pasokan tersebut. Ketika Sumut mengalami surplus, kami siap membantu menyalurkannya ke pulau lain melalui jaringan kami. Sebaliknya, jika terjadi defisit, kami siap menyuplai kekurangan stok tersebut," ungkapnya.Dalam paparannya, PT Rumah Tani Nusantara juga memperkenalkan ekosistem bisnis yang telah mengelola kemitraan lahan lebih dari 15.000 hektare dan memberdayakan puluhan ribu petani, termasuk melalui program regenerasi petani muda.Pada 2026, perusahaan tersebut juga menyiapkan ekspansi sarana logistik untuk mempercepat distribusi komoditas hortikultura, seperti cabai, kentang, dan bawang, dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Karo dan daerah lainnya.Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana kerja sama dalam forum yang lebih formal dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta BUMD. Langkah tersebut diharapkan dapat bermuara pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara.***

LensaDaily - Peresmian 1.151 kilometer (Km) jalan daerah di 37 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dibangun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD), termasuk di Sumut dengan total panjang mencapai 7,10 Km. Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa 23 Juni 2026.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri secara daring. Untuk wilayah Sumut, terdapat empat paket IJD Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan total panjang jalan mencapai 7,10 Km, yang turut diresmikan pada kesempatan tersebut.Bobby Nasution mengikuti peresmian melalui sambungan virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.Turut hadir, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Kementerian Pekerjaan Umum Hardy Siahaan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut Chandra Dalimunthe, serta sejumlah kepala daerah.Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, paket IJD TA 2025 di Sumut dengan skema Single Year Contract (SYC) atau kontrak tahun tunggal mencakup empat ruas jalan yang turut diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keempat ruas tersebut yakni Preservasi Jalan Batas Kota Tebingtinggi–Sibulan di Kabupaten Serdangbedagai sepanjang 2 Km, Jalan Simpang Mangga–Tugu Sujono di Kabupaten Simalungun sepanjang 1,12 Km, Jalan Sirongit–Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 1,7 Km, serta Jalan Jenderal Sudirman di Kota Tebingtinggi sepanjang 2,28 Km.Sementara itu, pembangunan jalan melalui IJD dengan skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak mencakup 19 ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Namun, sebagian besar progres fisiknya telah mencapai 100 persen dan tersebar di 13 kabupaten/kota.Usai mengikuti peresmian, Gubernur Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan untuk membahas pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Sumut. Menurutnya, sejumlah ruas jalan nasional telah berada dalam kondisi baik, namun beberapa ruas lainnya masih memerlukan perhatian karena panjang jalan nasional di Sumut mencapai sekitar 2.600 Km.“Beberapa daerah itu kondisi jalannya memang butuh perhatian. Tetapi dengan IJD ini tentu masyarakat, khususnya yang berada di daerah pertanian atau lumbung pangan menjadi sangat terbantu. Jadi yang selama ini kesulitan dalam mengangkut hasil panen, sekarang sudah jadi mudah dan pastinya biaya (angkut) akan lebih rendah. Kita patut berterimakasih kepada Bapak Presiden,” ujar Gubernur.Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan daerah akan memperlancar mobilitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai produk masyarakat dari desa menuju pasar maupun kawasan industri.“Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Dengan selesainya jalan ini saya ajak pemerintah daerah untuk menjaga infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” ungkap Presiden Prabowo.***

LensaDaily - Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2026 diminta segera menuntaskan proses pergeseran anggaran, serta mempercepat tender dan lelang program yang telah disepakati. Percepatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan prioritas daerah secara tepat waktu.Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Entry Data Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Strategis Daerah (PSD), dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut Tahun 2026, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (18/6/2026).Sulaiman menjelaskan, Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029. Pada periode tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus mengakselerasi pembangunan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 52 Proyek Strategis Daerah (PSD) yang menjadi prioritas pembangunan.Program Hasil Terbaik Cepat meliputi Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS) melalui Universal Health Coverage (UHC), Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), digitalisasi pelayanan publik cepat, responsif, handal, dan solutif (CERDAS).Kemudian pembangunan infrastruktur terintegrasi (INSTANSI), penguatan infrastruktur irigasi dan sumber air pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan kualitas permukiman layak dan terjangkau melalui penyediaan hunian murah serta dukungan Program 3 Juta Rumah, hingga Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan yang harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan program secara tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Sulaiman.Berdasarkan data per 10 Juni 2026, dari 29 Kabupaten/Kota penerima BKP, baru enam daerah yang telah menyelesaikan proses tender maupun lelang program. “Kami ingatkan, Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa semakin cepat BKP Tahun 2026 Tahap I dilaksanakan, semakin besar peluang daerah tersebut memperoleh BKP Tahap II pada tahun yang sama,” kata Sulaiman.Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat, sementara kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.Karena itu, ia meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda/Bapperida, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera menuntaskan seluruh tahapan administrasi yang diperlukan.“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk mempercepat prosesnya. Manfaatkan momentum bantuan dari provinsi ini. Jika program yang telah disepakati dapat diselesaikan dengan baik, maka peluang mendapatkan BKP Tahap II akan semakin terbuka,” ujarnya.Sulaiman menegaskan, program BKP harus selaras dengan visi dan misi RPJMD Sumut 2025–2029 yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Ia juga mengingatkan pentingnya pengisian dan sinkronisasi data secara tepat waktu agar Pemprov Sumut dapat memantau perkembangan pelaksanaan program di setiap daerah.“Melalui entry data, kami bisa mengetahui daerah yang sudah selesai, hampir selesai, maupun yang belum memulai. Data ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penganggaran APBD berikutnya, termasuk penyaluran BKP Tahap II,” jelasnya.Terkait mekanisme pencairan, Sulaiman menyampaikan bahwa dana BKP akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50%, sedangkan sisanya akan dicairkan setelah pelaksanaan program berjalan sesuai kesepakatan.Ia menegaskan tidak diperbolehkan adanya pengalihan program setelah dana BKP diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.“Apa yang sudah kita sepakati tidak boleh dialihkan. Misalnya, jika yang disepakati adalah pembangunan jalan sepanjang lima kilometer, maka itulah yang harus dikerjakan. Tidak ada pengalihan program,” tegasnya.Menurut Sulaiman, kondisi keuangan Pemprov Sumut saat ini masih memungkinkan untuk memberikan dukungan kepada Kabupaten/Kota. Karena itu, ia berharap seluruh pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempercepat sinkronisasi data dan pelaksanaan program yang telah disepakati.

LensaDaily - Mengantisipasi ancaman El Nino yang diperkirakan melanda Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga produksi pangan tetap stabil.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Yusfahri Parangin-angin pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 20 Mei 2026.“Kita sudah menyiapkan antisipasi dan upaya untuk menjaga produksi pangan,” kata Yusfahri.Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyiapkan Brigade Proteksi Tanaman yang bertugas mencegah kerusakan tanaman di seluruh wilayah Sumut.“Upaya kita, kita memiliki Brigade Proteksi Tanaman, ada enam brigade, meliputi seluruh kabupaten/kota di Sumut. Apa persiapannya? Menyiapkan pompa. Brigade ini seperti pemadam kebakaran, siap siaga. Kalau banjir mereka juga bergerak supaya tanaman tidak rusak,” ujar Yusfahri.Selain itu, sepanjang 2024 hingga 2025, Pemprov Sumut juga telah menyalurkan sekitar 2.500 unit pompa air ke seluruh kabupaten/kota di Sumut, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino.Menurut Yusfahri, Kementerian Pertanian juga telah memberikan peringatan dini (early warning system) terkait dampak kekeringan. Karena itu, pompa-pompa yang telah disalurkan terus dipantau agar dapat dimanfaatkan secara optimal.“Artinya ini bentuk kesiapsiagaan kita, 2.500 pompa yang sudah kita salurkan,” katanya.Ia berharap, meskipun El Nino melanda Sumut, produksi pangan tetap terjaga sehingga ketersediaan pangan masyarakat tidak terganggu.“Mudah-mudahan kita tidak jumawa, kita berharap semoga Yang Maha Kuasa meridai apa yang kita lakukan, produksi terjaga,” ujar Yusfahri.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Minyakita mulai stabil dan distribusinya berjalan efektif di seluruh wilayah Sumatera Utara.“Kita sudah menindaklanjuti arahan dari Bapak Gubernur Sumut untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkendali. Pemerintah berkomitmen untuk selalu hadir dan mengambil langkah cepat dalam mendukung pendistribusian dan percepatan penyaluran Minyakita untuk bantuan pangan,” ujar Kepala Disperindag dan ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, Selasa 19 Mei 2026.Dedi menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Satgas Pangan Polda Sumut, Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut, ID Food (PT Rajawali Nusindo), serta para produsen dan distributor Minyakita di Sumut.“Jika ada potensi kelangkaan atau kenaikan harga di lapangan, maka semua pihak harus bergerak bersama mulai dari produsen, pengelola distribusi, hingga pihak yang terkait pemantauan,” kata Dedi.Menurutnya, para pemangku kepentingan juga telah menyampaikan perkembangan terkait ketersediaan dan realisasi penyaluran Minyakita, termasuk berbagai hambatan distribusi ke wilayah kepulauan seperti Nias dan Gunungsitoli yang dipengaruhi faktor biaya serta kelancaran logistik.Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena stok Minyakita di gudang Bulog saat ini mencapai 100.000 liter. Adapun harga suplai dari Bulog ke seluruh wilayah Sumatera Utara berada di angka Rp14.500 per liter. Untuk itu diharapkan produsen dapat memperlancar distribusi ke Bulog.“Kami menekankan agar perputaran Minyakita tidak berhenti di tingkat tertentu. Distribusi harus sampai ke pasar-pasar pantauan, sehingga ketersediaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan harga lebih terkontrol,” ujar Dedi.Ia juga mengingatkan agar produsen menjalankan ketentuan penyaluran secara konsisten. “Bagian yang menjadi kewajiban harus dipastikan benar-benar sampai, bukan hanya tercatat di awal distribusi,” katanya.Pemprov Sumut, lanjut Dedi, akan terus mengarahkan penyaluran Minyakita agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga diperkuat terhadap praktik distribusi dan penjualan yang tidak sesuai aturan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan ketidakstabilan harga.“Ketersediaan Minyakita tidak hanya soal stok, tetapi juga soal pemerataan. Karena itu, kami dorong agar jadwal penyaluran dibuat terukur dan distribusi tidak menumpuk di satu wilayah saja,” ucapnya.Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemprov Sumut akan melakukan sinkronisasi data jumlah Minyakita yang masuk ke Bulog dengan yang tersalurkan ke pasar. Pemerintah juga berupaya memperlancar distribusi ke wilayah sulit, terutama daerah kepulauan, termasuk melalui dukungan BUMD dalam penyaluran.Sementara itu, pihak produsen tetap menjalankan kewajiban memasok 35% Minyakita kepada BUMN pangan dan memastikan 65 persen pasokan tersalurkan ke pasar sesuai kebutuhan masyarakat. Bulog dan ID Food juga diminta menyusun jadwal distribusi guna menghindari penumpukan stok, sementara distributor diharapkan tidak menahan barang dan menyalurkannya secara merata ke seluruh wilayah Sumut.“Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan Minyakita, meningkatkan kelancaran distribusi, serta mendukung stabilitas harga agar masyarakat memperoleh Minyakita dengan harga wajar dan tepat sasaran,” ujar Dedi