LensaDaily - Mengantisipasi ancaman El Nino yang diperkirakan melanda Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga produksi pangan tetap stabil.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Yusfahri Parangin-angin pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 20 Mei 2026.“Kita sudah menyiapkan antisipasi dan upaya untuk menjaga produksi pangan,” kata Yusfahri.Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyiapkan Brigade Proteksi Tanaman yang bertugas mencegah kerusakan tanaman di seluruh wilayah Sumut.“Upaya kita, kita memiliki Brigade Proteksi Tanaman, ada enam brigade, meliputi seluruh kabupaten/kota di Sumut. Apa persiapannya? Menyiapkan pompa. Brigade ini seperti pemadam kebakaran, siap siaga. Kalau banjir mereka juga bergerak supaya tanaman tidak rusak,” ujar Yusfahri.Selain itu, sepanjang 2024 hingga 2025, Pemprov Sumut juga telah menyalurkan sekitar 2.500 unit pompa air ke seluruh kabupaten/kota di Sumut, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino.Menurut Yusfahri, Kementerian Pertanian juga telah memberikan peringatan dini (early warning system) terkait dampak kekeringan. Karena itu, pompa-pompa yang telah disalurkan terus dipantau agar dapat dimanfaatkan secara optimal.“Artinya ini bentuk kesiapsiagaan kita, 2.500 pompa yang sudah kita salurkan,” katanya.Ia berharap, meskipun El Nino melanda Sumut, produksi pangan tetap terjaga sehingga ketersediaan pangan masyarakat tidak terganggu.“Mudah-mudahan kita tidak jumawa, kita berharap semoga Yang Maha Kuasa meridai apa yang kita lakukan, produksi terjaga,” ujar Yusfahri.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Minyakita mulai stabil dan distribusinya berjalan efektif di seluruh wilayah Sumatera Utara.“Kita sudah menindaklanjuti arahan dari Bapak Gubernur Sumut untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkendali. Pemerintah berkomitmen untuk selalu hadir dan mengambil langkah cepat dalam mendukung pendistribusian dan percepatan penyaluran Minyakita untuk bantuan pangan,” ujar Kepala Disperindag dan ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, Selasa 19 Mei 2026.Dedi menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Satgas Pangan Polda Sumut, Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut, ID Food (PT Rajawali Nusindo), serta para produsen dan distributor Minyakita di Sumut.“Jika ada potensi kelangkaan atau kenaikan harga di lapangan, maka semua pihak harus bergerak bersama mulai dari produsen, pengelola distribusi, hingga pihak yang terkait pemantauan,” kata Dedi.Menurutnya, para pemangku kepentingan juga telah menyampaikan perkembangan terkait ketersediaan dan realisasi penyaluran Minyakita, termasuk berbagai hambatan distribusi ke wilayah kepulauan seperti Nias dan Gunungsitoli yang dipengaruhi faktor biaya serta kelancaran logistik.Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena stok Minyakita di gudang Bulog saat ini mencapai 100.000 liter. Adapun harga suplai dari Bulog ke seluruh wilayah Sumatera Utara berada di angka Rp14.500 per liter. Untuk itu diharapkan produsen dapat memperlancar distribusi ke Bulog.“Kami menekankan agar perputaran Minyakita tidak berhenti di tingkat tertentu. Distribusi harus sampai ke pasar-pasar pantauan, sehingga ketersediaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan harga lebih terkontrol,” ujar Dedi.Ia juga mengingatkan agar produsen menjalankan ketentuan penyaluran secara konsisten. “Bagian yang menjadi kewajiban harus dipastikan benar-benar sampai, bukan hanya tercatat di awal distribusi,” katanya.Pemprov Sumut, lanjut Dedi, akan terus mengarahkan penyaluran Minyakita agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga diperkuat terhadap praktik distribusi dan penjualan yang tidak sesuai aturan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan ketidakstabilan harga.“Ketersediaan Minyakita tidak hanya soal stok, tetapi juga soal pemerataan. Karena itu, kami dorong agar jadwal penyaluran dibuat terukur dan distribusi tidak menumpuk di satu wilayah saja,” ucapnya.Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemprov Sumut akan melakukan sinkronisasi data jumlah Minyakita yang masuk ke Bulog dengan yang tersalurkan ke pasar. Pemerintah juga berupaya memperlancar distribusi ke wilayah sulit, terutama daerah kepulauan, termasuk melalui dukungan BUMD dalam penyaluran.Sementara itu, pihak produsen tetap menjalankan kewajiban memasok 35% Minyakita kepada BUMN pangan dan memastikan 65 persen pasokan tersalurkan ke pasar sesuai kebutuhan masyarakat. Bulog dan ID Food juga diminta menyusun jadwal distribusi guna menghindari penumpukan stok, sementara distributor diharapkan tidak menahan barang dan menyalurkannya secara merata ke seluruh wilayah Sumut.“Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan Minyakita, meningkatkan kelancaran distribusi, serta mendukung stabilitas harga agar masyarakat memperoleh Minyakita dengan harga wajar dan tepat sasaran,” ujar Dedi

LensaDaily - Sebanyak 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara (Sumut) sejak Senin 9 Maret 2026. Dihentikannya sementara 252 SPPG ini karena belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.Koordinator BGN Regional Sumut, T. Agung Kurniawan menjelaskan alasan ratusan SPPG dihentikan sementara karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan/atau belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meskipun telah beroperasi lebih dari 30 hari."Langkah penghentian sementara tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026," sebut Agung, Senin 9 Maret 2026.Agung mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan petunjuk teknis tersebut, SPPG yang tercantum dalam daftar terlampir diwajibkan menghentikan sementara kegiatan operasional hingga memenuhi ketentuan yang berlaku. "Persyaratan tersebut antara lain melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan setempat dan/atau membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)," jelas Agung. Agung mengingatkan bahwa pihak SPPG yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan tersebut. SPPG dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian operasional sementara dengan melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan setempat dan/atau bukti pembangunan IPAL sesuai ketentuan yang berlaku, menurut keterangan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana."Selanjutnya, dokumen tersebut harus disampaikan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional sebagai dasar evaluasi untuk pencabutan penghentian operasional sementara," kata Agung.Menurut Agung, dalam kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar kesehatan dan sanitasi."Sehingga keamanan dan kualitas makanan bagi para penerima manfaat tetap terjaga," sebut ucap Agung.252 SPPG di Sumut dihentikan sementara:1. Asahan 18 SPPG 2. Batubara 5 SPPG 3. Dairi 11 SPPG 4. Deli Serdang 56 SPPG 5. Humbang Hasundutan 5 SPPG 6. Karo 8 SPPG 7. Kota Binjai 1 SPPG 8. Kota Gunungsitoli 2 SPPG 9. Kota Medan 31 SPPG 10. Kota Padangsidimpuan 1 SPPG 11. Kota Pematangsiantar 4 SPPG 12. Kota Tebingtinggi 9 SPPG 13. Labuhanbatu 5 SPPG 14. Labuhanbatu Selatan 4 SPPG 15. Labuhanbatu Utara 3 SPPG 16. Langkat 20 SPPG 17. Mandailing Natal 6 SPPG 18. Nias 1 SPPG 19. Nias Barat 6 SPPG 20. Nias Selatan 2 SPPG 21. Nias Utara 1 SPPG 22. Padanglawas 4 SPPG 23. Samosir 4 SPPG 24. Serdang Bedagai 14 SPPG 25. Simalungun 3 SPPG 26. Tapanuli Selatan 5 SPPG 27. Tapanuli Tengah 8 SPPG 28. Tapanuli Utara 6 SPPG 29. Toba 9 SPPG

LensaDaily - Stok pangan strategis serta stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menghadapi bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri di Sumatera Utara (Sumut) dipastikan dalam kondisi aman dan terkendali. Ketersediaan stok beras di gudang Bulog mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung dan Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto dalam konferensi pers yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 13 Februari 2026.Menurut Poppy, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap pasokan dan harga komoditas bahan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, serta cabai, guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).“Tidak hanya di hari menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan, kita terus melakukan monitoring ke pasar-pasar. Walau masih kita jumpai ada kenaikan harga di tingkat pengecer, tapi masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.Ia menambahkan, koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, serta pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat agar distribusi bahan pangan berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran.“Saat ini stok dalam kondisi aman dan kami terus memantau perkembangan harga. Jika terjadi kenaikan, langkah intervensi akan segera dilakukan. Jadi masyarakat jangan khawatir, ketersediaan dan harga bahan pokok jelang Ramadan cukup tersedia,” ujarnya.Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.“Hari ini stok kita cukup, berkisar 52 ribu ton. Apalagi Indonesia saat ini swasembada pangan dengan stok nasional yang sangat kuat, sekitar 3,2 juta ton. Saat ini juga musim panen di sejumlah wilayah di Sumut,” ujarnya.Ia menjelaskan, Bulog telah mulai menyerap hasil panen petani di berbagai wilayah Sumut dengan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Beras hasil serapan tersebut kemudian disalurkan melalui program Beras SPHP yang mendapat subsidi dari pemerintah.“Untuk wilayah Sumut, harga beras di gudang Bulog sebesar Rp11.300 per kilogram, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.000 per kilogram,” jelasnya.Selain beras, ketersediaan minyak goreng di Bulog Sumut juga dipastikan aman. Saat ini tersedia sekitar 1,5 juta liter minyak goreng Minyak Kita yang siap didistribusikan ke seluruh wilayah Sumut.“Harga tetap sama jika diambil di gudang Bulog, yakni Rp14.500 per liter. Meskipun gudang berada di Medan, harga tetap sama untuk seluruh wilayah Sumut, baik di Sibolga, Sidimpuan, maupun Nias,” jelasnya.Ia juga mengimbau para pemilik toko dan pengecer agar berpartisipasi dalam penyaluran minyak goreng sesuai ketentuan dengan tidak menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.Terkait pengecer yang memanfaatkan momentum HBKN dengan menjual di atas HET, pihaknya menegaskan akan melakukan pembinaan dan penindakan sesuai aturan.“Jika kita temukan, akan kita bina para pengecer agar tidak menjual melebihi harga HET. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, stok minyak dan beras kita cukup untuk Ramadan,” tegasnya.Turut hadir Plh Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Yosi Sukmono serta Pelaksana Kepala Bidang Pangan Dinas Ketahanan dan Hortikultura Sumut Mugiono.

LensaDaily - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di wilayah Sumatera, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 11 Februari 2026.Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pelaksanaannya dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta menjaga ketersediaan pasokan pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sekaligus mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem.Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melanjutkan keberhasilan pengendalian inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.“GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Poppy, Selasa 10 Februari 2026.Dijelaskannya, penyempurnaan program dilakukan seiring meningkatnya tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan penajaman fokus program serta penguatan sinergi yang lebih erat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.“Dibandingkan program sebelumnya, GPIPS dirancang lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari sisi hulu, lebih komprehensif dalam mendukung stabilisasi harga pangan, serta lebih menekankan pentingnya sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah,” kata Poppy.Tema kegiatan, yakni “Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem”, menurut Poppy, menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan guna mendukung program prioritas pemerintah serta pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif.Ia menyebutkan, terdapat tiga isu sentral yang akan dibahas dalam Rakor tersebut, yaitu pemulihan sektor pertanian di Sumatera pascabencana alam, antisipasi risiko curah hujan ekstrem untuk menjaga ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi pada periode HBKN melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan.Kegiatan ini akan dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, Bank Indonesia, serta pejabat pemerintah daerah di Wilayah Sumatera.Poppy juga menjelaskan, di tengah tantangan bencana, anomali iklim, dan siklus permintaan musiman HBKN, sebagian besar daerah di Wilayah Sumatera mencatatkan deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026.Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya pasokan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, peningkatan produksi di daerah sentra, serta kelancaran distribusi pangan. Diharapkan, berlanjutnya pemulihan pascabencana pada lahan pertanian, penguatan pasokan di daerah sentra, dan terjaganya kelancaran distribusi menjadi kunci dalam menjaga kecukupan pasokan serta mengantisipasi peningkatan permintaan pada periode HBKN Imlek dan Lebaran 2026.“Penyelenggaraan kegiatan GPIPS dan Rakor TPIP-TPID 2026 diharapkan semakin memperkuat implementasi kerangka kerja program strategis ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera, guna mendukung pencapaian target inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1% pada 2026,” ujar Poppy.