LensaDaily - Kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara disorot Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang menilai tidak masuk akal. Sebab, provinsi ini merupakan salah satu satu penghasil kelapa sawit, yang menjadi ironi dan harus segera dibenahi melalui kebijakan distribusi yang lebih berpihak kepada daerah produsen.Pernyataan itu disampaikan Bobby saat membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PISU) 2026 ke-12 yang dirangkai dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis 11 Juni 2026."Kita daerah penghasil sawit, tetapi masih ada persoalan ketersediaan minyak goreng. Kalau kata pepatah ibarat tikus mati dilumbung padi. Ini menjadi perhatian yang harus dicari solusinya agar distribusi lebih berpihak kepada daerah penghasil," kata Bobby.Menurut Bobby, kondisi tersebut menjadi ironi karena banyak perusahaan sawit dan minyak goreng besar justru beroperasi di Sumatera Utara. Ia menyinggung hasil pengumuman pemerintah terkait perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi minyak goreng, di mana sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari Sumatera Utara.Karena itu, Pemprov Sumut sedang mengkaji skema agar sebagian produksi minyak sawit mentah (CPO) dapat dimanfaatkan langsung untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat di daerah penghasil.Bobby mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengenai kemungkinan penerapan kebijakan serupa Domestic Market Obligation (DMO) yang selama ini berlaku secara nasional untuk CPO.Menurutnya, selama ini distribusi minyak goreng cenderung mengikuti wilayah dengan harga yang lebih tinggi, seperti Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur. Akibatnya, daerah penghasil sawit justru kerap mengalami kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng."Jangan sampai kita sebagai daerah penghasil malah kesulitan mencari minyak goreng. Ini yang sedang kami pikirkan solusinya," ujarnya.Bobby kemudian mengusulkan adanya skema khusus bagi daerah penghasil yang disebutnya sebagai Domestic Market Obligation Daerah (DMOD). Melalui skema tersebut, sebagian kuota DMO nasional yang berasal dari daerah penghasil dapat diwajibkan untuk diolah dan dipasarkan kembali di wilayah asal produksi.Sebagai contoh, jika suatu daerah seperti Deli Serdang menghasilkan CPO, maka sebagian dari kuota DMO yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat diwajibkan untuk diolah menjadi minyak goreng dan dipasarkan terlebih dahulu di wilayah Deli Serdang.Namun, Bobby menegaskan skema tersebut harus dijalankan secara transparan dan tidak boleh melibatkan perusahaan yang saling terafiliasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pengelolaan distribusi dapat dilakukan melalui BUMD yang bertugas menampung dan menyalurkan minyak goreng hasil pengolahan tersebut.Ia meyakini langkah tersebut dapat membantu menjamin ketersediaan minyak goreng di Sumatera Utara sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.Bobby juga meminta para kepala daerah di wilayah penghasil kelapa sawit untuk serius mengkaji gagasan tersebut. Selain menjaga pasokan, keberadaan BUMD penyalur minyak goreng juga dapat membantu pemerintah daerah menyediakan minyak goreng dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.Selain menyinggung persoalan minyak goreng, Bobby mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.Menurut Bobby, hasil sensus ekonomi akan menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran karena menggambarkan kondisi riil dunia usaha hingga tingkat terkecil."Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi landasan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di daerah," ujarnya.Bobby mengatakan tidak semua kepala daerah memiliki kesempatan memperoleh data Sensus Ekonomi selama masa jabatannya karena kegiatan tersebut hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mendukung penuh pelaksanaan sensus hingga ke tingkat desa dan kelurahan.Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menekankan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, Sumatera Utara harus mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 hingga 7,1 persen agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional."Setiap daerah harus mengetahui target pertumbuhan ekonominya masing-masing dan menjadikannya sebagai target bersama," tegasnya.Untuk mencapai target tersebut, Bobby meminta pemerintah daerah memperkuat iklim investasi dan mendorong UMKM naik kelas. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah membantu pelaku UMKM menyusun studi kelayakan usaha atau feasibility study (FS) sehingga lebih mudah menarik investor.Menurut Bobby, banyak produk UMKM Sumut memiliki kualitas yang baik, namun belum didukung dokumen bisnis yang mampu meyakinkan investor untuk menanamkan modal."Produk UMKM kita bagus. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana usaha tersebut dipresentasikan secara profesional sehingga investor tertarik masuk," katanya.Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif mendampingi UMKM agar tidak hanya fokus pada kualitas produk dan kemasan, tetapi juga memiliki data pasar, proyeksi bisnis, dan dokumen studi kelayakan yang memadai.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Utara Nurbaiti Harahap menjelaskan bahwa PISU 2026 mengusung tema "Inovasi dan Kolaborasi Menuju UMKM Sumut Berkah".Kegiatan yang berlangsung pada 10-13 Juni 2026 di Open Stage Parapat tersebut menghadirkan pameran investasi daerah, business matching, investment forum, pameran produk unggulan UMKM, fasilitasi kemitraan usaha, hingga berbagai pertunjukan seni dan budaya.PISU 2026 juga dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, peluncuran aplikasi layanan perizinan Provinsi Sumatera Utara, penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dengan capaian investasi terbaik tahun 2025.Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat investasi, memberdayakan UMKM, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Sumut."Kalau rumah kita sudah rapi, UMKM kuat, investasi masuk, maka target pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan akan lebih mudah tercapai," pungkasnya.

LensaDaily - Stok pangan strategis serta stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menghadapi bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri di Sumatera Utara (Sumut) dipastikan dalam kondisi aman dan terkendali. Ketersediaan stok beras di gudang Bulog mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung dan Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto dalam konferensi pers yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 13 Februari 2026.Menurut Poppy, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap pasokan dan harga komoditas bahan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, serta cabai, guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).“Tidak hanya di hari menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan, kita terus melakukan monitoring ke pasar-pasar. Walau masih kita jumpai ada kenaikan harga di tingkat pengecer, tapi masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.Ia menambahkan, koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, serta pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat agar distribusi bahan pangan berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran.“Saat ini stok dalam kondisi aman dan kami terus memantau perkembangan harga. Jika terjadi kenaikan, langkah intervensi akan segera dilakukan. Jadi masyarakat jangan khawatir, ketersediaan dan harga bahan pokok jelang Ramadan cukup tersedia,” ujarnya.Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.“Hari ini stok kita cukup, berkisar 52 ribu ton. Apalagi Indonesia saat ini swasembada pangan dengan stok nasional yang sangat kuat, sekitar 3,2 juta ton. Saat ini juga musim panen di sejumlah wilayah di Sumut,” ujarnya.Ia menjelaskan, Bulog telah mulai menyerap hasil panen petani di berbagai wilayah Sumut dengan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Beras hasil serapan tersebut kemudian disalurkan melalui program Beras SPHP yang mendapat subsidi dari pemerintah.“Untuk wilayah Sumut, harga beras di gudang Bulog sebesar Rp11.300 per kilogram, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.000 per kilogram,” jelasnya.Selain beras, ketersediaan minyak goreng di Bulog Sumut juga dipastikan aman. Saat ini tersedia sekitar 1,5 juta liter minyak goreng Minyak Kita yang siap didistribusikan ke seluruh wilayah Sumut.“Harga tetap sama jika diambil di gudang Bulog, yakni Rp14.500 per liter. Meskipun gudang berada di Medan, harga tetap sama untuk seluruh wilayah Sumut, baik di Sibolga, Sidimpuan, maupun Nias,” jelasnya.Ia juga mengimbau para pemilik toko dan pengecer agar berpartisipasi dalam penyaluran minyak goreng sesuai ketentuan dengan tidak menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.Terkait pengecer yang memanfaatkan momentum HBKN dengan menjual di atas HET, pihaknya menegaskan akan melakukan pembinaan dan penindakan sesuai aturan.“Jika kita temukan, akan kita bina para pengecer agar tidak menjual melebihi harga HET. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, stok minyak dan beras kita cukup untuk Ramadan,” tegasnya.Turut hadir Plh Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Yosi Sukmono serta Pelaksana Kepala Bidang Pangan Dinas Ketahanan dan Hortikultura Sumut Mugiono.