LensaDaily - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, melantik Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap, sebagai Koordinator Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Medan. Pelantikan dilakukan secara hybrid di Aula Madinatul Munawwarah Lantai IV, Asrama Haji Medan, Jumat 17 April 2026.“Saya berharap PPIH embarkasi memahami bahwa pelantikan ini adalah peneguhan amanah untuk menjalankan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah secara nyata sejak dari embarkasi, sekaligus memastikan koordinasi PPIH kloter berjalan rapi dan efektif,” ujarnya.Ia menyampaikan, tahun ini merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umrah menjalankan amanah penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hingga saat ini, pelaksanaan berjalan lancar meskipun di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut sempat berdampak pada fluktuasi harga maskapai.Meski demikian, pihaknya tetap menjalankan proses sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa penambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jemaah.“Kami berharap PPIH embarkasi melayani jemaah dengan sepenuh hati, cepat, tepat, dan manusiawi. Jangan biarkan calon jamaah bingung oleh prosedur yang berbelit, informasi yang berbeda-beda, dan layanan yang lambat. Embarkasi harus menjadi tempat pertama bagi jemaah merasakan kehadiran negara,” jelasnya.Ia juga menekankan pentingnya kesiapan petugas haji dalam memahami dan menguasai materi, terutama saat menghadapi jemaah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan perempuan.“Sebanyak 54% jemaah haji adalah perempuan, mayoritas lulusan SD dan ibu rumah tangga. Sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penyampaian informasi,” katanya.Sementara itu, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menyampaikan bahwa tugas sebagai Koordinator PPIH merupakan amanah besar, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual.“Di dalamnya terdapat harapan ribuan jemaah yang ingin menjalankan rukun Islam kelima dengan tenang, nyaman, dan penuh kekhusyukan. Amanah ini adalah bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan keikhlasan dalam melayani tamu-tamu Allah,” ucapnya usai dilantik.Usai pelantikan, Sulaiman bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut Zulkifli Sitorus, melakukan uji coba (meal test) konsumsi jemaah haji di pesawat. Menurutnya, kualitas konsumsi menjadi faktor krusial dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan jemaah.Ia menjelaskan, meal test dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, higienitas, dan keamanan pangan, serta sesuai dengan selera dan kebutuhan jemaah Indonesia, khususnya Sumut. Selain itu, layanan konsumsi diharapkan mampu mendukung kondisi fisik jamaah agar tetap prima selama perjalanan.“Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan haji tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan kenyamanan secara menyeluruh. Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya. 

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya pelayanan optimal dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 2026 sekaligus pembukaan Diklat Terintegrasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter, Petugas Haji Daerah (PHD), di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Jumat 30 Januari 2026 malam.Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas komitmen yang terus ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Ia juga berharap jemaah haji asal Sumut mendapatkan pendampingan terbaik agar dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk serta membawa keberkahan bagi daerah.“Kami berharap jemaah haji mendapat pelayanan optimal. Kepada para petugas, saya minta ikuti Diklat dengan sungguh-sungguh. Bangun kerja tim yang solid, jaga nama baik daerah, dan tanamkan prinsip bahwa tugas ini adalah ibadah. Utamakan pelayanan, bukan untuk dilayani,” ujar Bobby.Bobby menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk terus bersinergi dalam mendukung layanan daerah, termasuk koordinasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah bersama pemerintah kabupaten/kota, serta edukasi kepada masyarakat agar proses haji berjalan tertib dan teratur.Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan perintah langsung Presiden untuk memastikan pelayanan haji berada pada level terbaik.“Tugas petugas adalah membantu jemaah, terutama mereka yang berasal dari berbagai kultur daerah yang mungkin belum pernah keluar dari wilayahnya masing-masing. Ini perjalanan mulia, maka bantulah mereka dengan ikhlas,” ujar Menteri yang akrab disapa Gus Irfan tersebut.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut, Zulkifli Sitorus, melaporkan bahwa kesiapan kelembagaan di 23 kabupaten/kota se-Sumut telah berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan proses verifikasi paspor jemaah telah mencapai 90% dan ditargetkan rampung 100% dalam dua hari ke depan.“Kami berkomitmen penuh menyukseskan visi besar Bapak Menteri. Meskipun terdapat kendala teknis di lapangan, seluruh ASN kami siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus kami perkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara,” jelas Zulkifli.Melalui Diklat Terintegrasi ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan, dapat berjalan lancar, aman, dan transparan.Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak serta jajaran kepala kantor wilayah kabupaten/kota se-Sumatera Utara