LensaDaily - Rangkap jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap dinilai tidak melanggar aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) beralasan penunjukan Pj Sekdaprov telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.Dasar UU Pemerintahan  Daerah tersebut beserta turunannya, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.“Rangkap jabatan Pj Sekdaprov tidak ada aturan yang dilanggar, mulai dari UU tentang pemerintah daerah hingga turunannya, juga Permendagri tentang penunjukan Pj Sekretaris Daerah tidak ada yang dilanggar, masih sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap di Medan, Senin 18 Mei 2026.Erwin juga memastikan tugas-tugas yang dijalankan Sulaiman Harahap sebagai Inspektur maupun Pj Sekda Sumut tetap berjalan dengan baik tanpa kendala.“Tugas-tugasnya selama ini tidak ada masalah, beliau masih bisa menjalankannya dengan baik,” ujarnya.Menurut Erwin, posisi Sulaiman Harahap sebagai Inspektur sekaligus Pj Sekdaprov justru dinilai saling mendukung, terutama dalam memastikan pengawasan pembangunan berjalan sejak tahap perencanaan.“Beliau itu kan Inspektur, tugasnya sebagai Pj Sekdaprov sebenarnya sejalan dengan tugas dan fungsi beliau, di dua jabatan tersebut,” kata Erwin.Erwin menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurutnya, terdapat sejumlah Penjabat Sekretaris Daerah yang juga dijabat oleh Inspektur daerah.“Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, di mana Penjabat Sekda juga merupakan Inspektur daerah,” ujar Erwin.

LensaDaily - Pastikan tepat sasaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) membentuk Tim Percepatan Pendataan Korban Bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial, stimulan ekonomi, dan perbaikan rumah tepat sasaran, valid, dan cepat.Hal tersebut terungkap dalam Rapat Percepatan Pendataan by name by address Kabupaten Tapteng yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap. Rapat berlangsung secara daring dari ruang kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 28 April 2026.Sulaiman mengatakan, pembentukan tim percepatan ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.“Mendagri memerintahkan dan menyetujui Gubernur Sumut untuk membentuk tim percepatan pendataan dan verifikasi data by name by address. Pemprov Sumut akan membantu merampungkan data-data yang dibutuhkan oleh kementerian,” ujar Sulaiman.Menurutnya, pembentukan tim ini menjadi langkah strategis agar bantuan yang disalurkan lebih tepat dan cepat kepada masyarakat terdampak. Untuk itu, tim dari provinsi akan turun langsung ke Tapteng guna berkolaborasi mempercepat validasi data. Tim tersebut melibatkan Pemprov Sumut, Pemkab Tapteng, serta instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik dan BNPB di tingkat provinsi maupun kabupaten.Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung berharap pada 30 April 2026 tim dari Pemprov Sumut sudah turun ke Tapteng untuk merumuskan tata cara kerja hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga pada pekan berikutnya data hasil verifikasi dapat diperoleh secara valid.“Saat ini sedang menunggu persetujuan pendamping dari pemerintah pusat yang akan menjadi perwakilan Kasatgas. Pada Kamis mendatang diharapkan akan dilakukan pertemuan antara Pemprov Sumut dengan Pemkab Tapteng, termasuk Forkopimda dan instansi vertikal, untuk membahas mekanisme kerja,” ucapnya.Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapteng Binsar Tua Hamonangan Sitanggang mengapresiasi pembentukan tim percepatan yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi. Meski demikian, Pemkab Tapteng tetap mengoptimalkan pendataan yang saat ini masih terus diperbaiki secara intensif.“Kami anggap pendataan ini belum sempurna. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami sangat bersedia untuk membentuk tim yang diharapkan dapat menyempurnakan pendataan, sehingga penyaluran bantuan, stimulan, dan bantuan peralatan rumah tangga segera diselesaikan untuk tahap dua dan tiga,” harapnya.Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Rahmat Hidayat Siregar, Kepala Dinas Sosial Sumut Illyan Chandra Simbolon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Parlindungan Pane, serta jajaran OPD Pemkab Tapteng.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dinilai mampu mengoptimalkan sumber daya serta menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan yang terbukti dengan meraih penghargaan creative financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain piala, Pemprov Sumut juga menerima apresiasi berupa bantuan pemerintah senilai Rp3 miliar.Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 25 April 2026.Sebagai informasi, kategori creative financing menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya serta menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan. Aspek penilaian meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, hingga pemanfaatan CSR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Selain itu, penilaian juga mencakup efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUD, serta kemampuan menjalin kerja sama dengan badan usaha.“(Kategori) creative financing, adalah bagaimana terobosan mendapatkan pendapatan, mengefisiensikan belanja, tata kelola keuangan dan terobosan lain yang berkaitan dengan sektor keuangan," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Tito menambahkan, penghargaan tersebut penting untuk menciptakan iklim kompetitif antar daerah, sehingga mendorong persaingan yang sehat dalam peningkatan kinerja."Kita, Kemendagri, perlu memberikan penghargaan pada rekan-rekan yang kinerjanya baik,” kata Tito.Mendagri Apresiasi Gubernur BobbyDalam sambutannya juga, Mendagri mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution dan kepala daerah Sumut yang lain lantaran menghibahkan dana TKD-nya sebesar Rp 260 miliar untuk pemulihan bencana di Aceh.“Saya terimakasih ada pak Bobby dan Bupati/Walikota Sumut, karena sebagai Kasatgas, ini pengalaman yang cukup berat, pertama kali saya menangani bencana dengan skala yang seluas ini, tiga provinsi, dari hasil analisis kami, itu ada daerah di Aceh yang masih berat," kata Tito.

LensaDaily - Anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor disiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana. Porsi terbesar pada bidang infrastruktur yang mencapai Rp275 miliar.Alokasi terbesar pada infrastruktur  tersebut meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp275 miliar. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.“Kita akan lalukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana, bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat rapat koordinasi (Rakor) dengan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 12 Januari 2026.Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai tersebut setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.“Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB, bila memang Huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta,” kata Bobby Nasution.Sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto.Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.“Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan walikota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut.

LensaDaily - Video viral di platform TikTok yang direkam  seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Deliserdang, Farida Purba, terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat menjadi perhatian dan atensi bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution langsung bertindak cepat menyikapi video viral tersebut menggelar pertemuan dengan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Minggu 2 November 2025.Dalam pertemuan itu, Bobby meminta Bupati Deliserdang untuk mengambil kebijakan yang bijak, dengan mempertimbangkan aspek kepegawaian dan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan ini telah menjadi atensi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).“Saya mendapat perintah langsung dari Mendagri atas atensi Presiden terkait permasalahan video ini. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik, dan akan diberikan solusi terbaik oleh bupati,” ujar Bobby Nasution.Bobby juga memberikan masukan spesifik terkait kebijakan kepegawaian, khususnya mengenai proses kenaikan pangkat. Ia menyoroti kasus ASN yang akan memasuki masa pensiun, agar tetap diberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat, meskipun dampak terhadap kenaikan gaji pensiun tidak terlalu signifikan.“Remedial (tes ulang) bisa kembali dijadwalkan oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pegawai yang akan pensiun. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan diberikan solusi terbaik,” katanya.Menanggapi arahan Gubernur, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyatakan kesiapan Pemkab Deliserdang untuk mengambil kebijakan khusus. Ia memastikan bahwa pihaknya akan segera menyelenggarakan remedial test bagi 58 ASN yang sebelumnya tidak lulus dalam tes kenaikan pangkat — termasuk Farida Purba dari Dinas Kesehatan Deliserdang.“Kita akan melaksanakan remedial kembali bagi 58 ASN yang tidak lulus, dan pelaksanaannya akan diselenggarakan oleh BKN Medan,” jelas Bupati Asri Ludin Tambunan.Sementara itu, terkait dugaan pungli yang disampaikan Farida Purba, Gubernur Bobby Nasution dan Bupati Asri Ludin Tambunan meminta kerja sama Farida untuk menyampaikan secara terbuka kepada Inspektorat Sumut dan Inspektorat Deliserdang terkait nama-nama terduga serta bukti dugaan pungli tersebut, agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti ke ranah hukum.