LensaDaily - Warga Desa Pematang Lalang, Desa Percut, dan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang dihebohkan dengan penampakan busa tebal di sungai yang diduga akibat pencemaran bahan kimia. Busa tebal ini tak hanya menutup muara tapi juga mengenangi sawah warga.Ketua KTHn Amphibi Percut A.Sayuti menyatakan kejadian kemunculan busa tebal tersebut terjadi pada Selasa (30/6/26) dinihari, sekitar pukul 03.00 WIB."Dokumentasi 30 Juni 2026, pukul 07.14 WIB menunjukkan busa mengapung padat dari Estuari hingga ke saluran irigasi pertanian," jelas A.Sayuti. Sementara, Ketua Umum (Ketum) KTH Amphibi Agus Salim Tanjung mengutuk keras terhadap pelaku pencemaran Sungai Percut."Hal ini sangat berdampak besar terhadap hutan Mangrove yang kami tanam di muara sungai Percut, " ucap Agus.Menurutnya, akibat busa yang diduga berbahan kimia tersebutz dapat mengakibatkan huutan Mangrove di Ambang Kematian karena busa menutup total permukaan air muara. "Ini pembunuhan pelan-pelan. Oksigen habis, akar napas mangrove Taman Edukasi AMPHIBI tertutup," jelas Agus. "Kalau mangrove mati, maka dapat menyebabkan 300 KK nelayan di tiga desa ini kehilangan benteng dari banjir rob dan abrasi," sambungnya.Agus mengungkapkan bahwa ketiga desa itu adalah merupakan lumbung padi di Percut Sei Tuan. Kontaminasi dari busa yang diduga limbah surfaktan/industri yang telah masuk ke sawah warga dapat menyebabkan gagal panen."Sawah di Desa Pematang Lalang, Desa Percut, sampai Cinta Rakyat sekarang penuh busa. Padi terancam gagal panen. Ini bukan cuma merusak alam, tapi merampas sumber pangan ribuan warga," tegas Agus.Ia mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deliserdang dan Pemprov sumut dapat bertindak cepata untuk mengambil sampel air dan tanah yang terpapar busa itu."Jika terbukti merusak lingkungan, maka DLH wajib menindak tegas terhadap perusahaan yang kedapatan sembarangan membuang limbahnya, serta berikan ganti rugi ke petani dan nelayan yang terdampak di ketiga desa tersebut. Kami harap kedepannya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Sudah cukup tiga desa ini yang menjadi korban," tutup Agus.***

LensaDaily - Memperingati Hari Kelautan 2026, penananaman mangrove dan pulihkan terumbu karang akan dilakukan Yayasan Naluri Fauna Indonesia (NAFAS), Federasi Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sumut, dan PTMSI Rayon 1 di kawasan Pulau Pandang, Batu Bara.Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si pun menyatakan dukungan terhadap rencana kegiatan tersebut yang menurutnya kedaulatan laut tidak bisa dijaga sendirian dan seluruh elemen harus kompak. "Pemerintah, komunitas, kampus, swasta harus satu suara. Ini langkah strategis. Laut kita lestari, ekonomi biru berjalan sehingga ekoeduwisata akan tumbuh. Batubara dapat semuanya," tegas Baharuddin saat menerima audiensi Yayasan Naluri Fauna Indonesia (NAFAS), Federasi Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sumut, dan PTMSI Rayon 1 di Kantor Bupati Batu Bara, Senin 22 Juni 2026.Sedangkan Ketua Yayasan Naluri Fauna Indonesia (NAFAS), Badar Johan mengatakan, tema kegiatan ini 'Penguatan Ekonomi Biru Berkelanjutan untuk Menjaga Kedaulatan Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia'. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Para mahasiswa dan masyarakat sekitar akan mengikuti seminar lingkungan, turun lumpur menanam mangrove, selanjutnya penyelam yang tergabung dalam Federasi Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) melakukan transplantasi terumbu karang di kawasan Pulau Pandang, Batu Bara.Badar Johan yang merupakan inisiator kegiatan ini mengungkapkan, kegiatan ini rencananya akan dikemas lewat konsep ekoeduwisata. "Jadi sambil jaga laut, warga juga bisa dapat manfaat ekonomi. Kami mau bangun alam, bangun kesadaran, bangun partisipasi. Khususnya generasi muda. Karena merekalah penjaga pesisir masa depan," ujar Badar Johan Dengan sinergi multipihak ini, lanjut Badar Johan, Hari Kelautan Nasional 2026 diharapkan jadi titik balik. Bukan cuma peringatan di kalender, tapi momentum yang nyata. "Masyarakat makin peduli, laut makin terjaga," ungkapnya.***

LensaDaily - Yayasan Pesona Tropis AlamIndonesia (PETAI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk pelaksanaan program Result-Based Payment (RBP) REDD+ di Provinsi Kepulauan Riau. Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi upaya pengurangan emisi dan perlindungan ekosistem di Kepulauan Riau.Penandatanganan ini merupakan bagian dari penyaluran tahap kedua dana RBP REDD+ yang diberikan kepada 15 provinsi baru penerima manfaat, dengan total nilai pendanaan nasional mencapai Rp261 miliar.Program ini akan dijalankan PETAI selama 1 tahun penuh dengan fokus pada 4 komponen utama, yaitu Perlindungan Hutan melalui Patroli, Rehabilitasi Mangrove, Penguatan Kelompok Tani Hutan, dan Pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim).“Program ini akan membantu memperkuat peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan, meningkat kanpatroli lapangan, memulihkan ekosistem mangrove, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam aksi iklim. Semua kegiatan dirancang bersama Dinas LHK agar selaras dengan target penurunan emisi nasional dan peningkatan ketahanan wilayah pesisir,” ungkap Direktur Eksekutif PETAI, Masrizal Saraan, Jumat 8 Agustus 2025.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Hendri, menyambut baik langkah ini. Pihaknya mengapresiasi BPDLH dan PETAI yang memberikan perhatian penuh kepada Kepulauan Riau. “Program ini sangat relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam menjaga ekosistem pesisir dan mendorong kolaborasi lintas pihak. Pemerintah provinsi siap mendukung agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan, pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program agar berdampak nyata.“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana ini memberikan hasil yang terukur dalam perlindungan lingkungan, pengurangan emisi, dan penguatan kapasitas daerah,” sebutnya.Melalui dukungan pendanaan dari RBP REDD+, Kepulauan Riau diharapkan dapat mengimplementasikan program berbasis hasil (result-based) yang efektif, transparan, dan berkelanjutan, serta menjadi model pembelajaran bagi provinsi lainnya di Indonesia.