LensaDaily - Aktivitas pertambangan tanpa izin di 13 titik, masing-masing 11 titik di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, dan dua titik di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) dihentikan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) pada Jumat 26 Juni 2026. Seluruh pengelola tambang diminta menghentikan kegiatan operasional dan segera mengurus perizinan apabila ingin menjalankan usaha secara legal.Penertiban dilakukan terhadap tambang galian C jenis pasir yang berada di sepanjang aliran Sungai Ular. Tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring sekaligus menyerahkan surat peringatan kepada para pengelola tambang yang masih beroperasi tanpa izin.Tim Terpadu terdiri atas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Dinas Perhubungan Sumut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Satpol PP Sumut, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, serta unsur terkait lainnya.Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumut untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun infrastruktur.“Hari ini kami turun bersama tim terpadu melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Galang. Tujuannya agar seluruh pelaku usaha segera mengurus izin tambangnya secara legal,” kata Dedi.Menurut Dedi, aktivitas pertambangan ilegal selama ini menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerusakan jalan akibat tingginya mobilitas kendaraan pengangkut material.“Jangan lagi melakukan aktivitas ilegal. Banyak dampak yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga jalan yang rusak. Karena itu dibutuhkan tata kelola pertambangan yang baik melalui perizinan yang jelas,” ujarnya.Dedi menegaskan, Pemprov Sumut tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga membuka ruang bagi para pelaku usaha yang ingin beroperasi secara sah melalui proses pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku.“Yang ilegal kita tutup, tetapi yang ingin mengurus izin akan kita bantu. Tujuan kami bukan mematikan usaha, melainkan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan,” katanya.Sementara itu, Kepala Dinas LHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyampaikan bahwa kondisi lingkungan di sejumlah lokasi tambang di Kecamatan Galang cukup memprihatinkan.Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, sebagian besar lokasi pertambangan belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.“Kondisinya cukup memprihatinkan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Karena itu penertiban ini menjadi langkah penting untuk mengarahkan para pelaku usaha agar mematuhi dokumen lingkungan sesuai ketentuan,” ujar Heri.Ia menambahkan, seluruh kegiatan pertambangan wajib memenuhi dokumen lingkungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.***

LensaDaily - Memperingati Hari Kelautan 2026, penananaman mangrove dan pulihkan terumbu karang akan dilakukan Yayasan Naluri Fauna Indonesia (NAFAS), Federasi Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sumut, dan PTMSI Rayon 1 di kawasan Pulau Pandang, Batu Bara.Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si pun menyatakan dukungan terhadap rencana kegiatan tersebut yang menurutnya kedaulatan laut tidak bisa dijaga sendirian dan seluruh elemen harus kompak. "Pemerintah, komunitas, kampus, swasta harus satu suara. Ini langkah strategis. Laut kita lestari, ekonomi biru berjalan sehingga ekoeduwisata akan tumbuh. Batubara dapat semuanya," tegas Baharuddin saat menerima audiensi Yayasan Naluri Fauna Indonesia (NAFAS), Federasi Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sumut, dan PTMSI Rayon 1 di Kantor Bupati Batu Bara, Senin 22 Juni 2026.Sedangkan Ketua Yayasan Naluri Fauna Indonesia (NAFAS), Badar Johan mengatakan, tema kegiatan ini 'Penguatan Ekonomi Biru Berkelanjutan untuk Menjaga Kedaulatan Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia'. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Para mahasiswa dan masyarakat sekitar akan mengikuti seminar lingkungan, turun lumpur menanam mangrove, selanjutnya penyelam yang tergabung dalam Federasi Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) melakukan transplantasi terumbu karang di kawasan Pulau Pandang, Batu Bara.Badar Johan yang merupakan inisiator kegiatan ini mengungkapkan, kegiatan ini rencananya akan dikemas lewat konsep ekoeduwisata. "Jadi sambil jaga laut, warga juga bisa dapat manfaat ekonomi. Kami mau bangun alam, bangun kesadaran, bangun partisipasi. Khususnya generasi muda. Karena merekalah penjaga pesisir masa depan," ujar Badar Johan Dengan sinergi multipihak ini, lanjut Badar Johan, Hari Kelautan Nasional 2026 diharapkan jadi titik balik. Bukan cuma peringatan di kalender, tapi momentum yang nyata. "Masyarakat makin peduli, laut makin terjaga," ungkapnya.***

LensaDaily – Pelatihan Bersertifikat Bambu Dunia digelar Orangutan Haven, bekerja sama dengan Giant Grass dan Ecolodge Bukit Lawang, dalam Bamboo Unboxed Workshop 2026 pada 6 sampai 11 April 2026. Workshop ini menandai tonggak penting secara resmi telah diakui sebagai Pelatihan Bersertifikat Bambu Dunia oleh World Bamboo Organization (WBO), yang meningkatkan posisi Sumatera Utara dalam gerakan arsitektur berkelanjutan global. Selain berperan sebagai rumah bagi orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan, Orangutan Haven terus berkembang sebagai laboratorium hidup untuk arsitektur regeneratif. Setiap aspek konstruksi di dalam Haven dirancang untuk melampaui keberlanjutan tradisional; tujuannya untuk menciptakan struktur yang tidak hanya meminimalkan dampak lingkungan tetapi juga secara aktif berkontribusi pada kesehatan dan pemulihan ekosistem di sekitar.Perpaduan global antara kerajinan dan konservasi, program intensif selama enam hari ini penarik perhatian kelompok yang beragam. Terdiri dari arsitek, desainer, mahasiswa dan tukang bangunan ahli dari Filipina, Austria, Jerman dan Prancis yang bergabung dengan orang lokal dari Medan.Dibimbing langsung oleh para pakar bambu Munir Vahanvati dan Gilbert Anton Murrer, serta pembicara tamu Jörg Stamm dan Dr. Ian Singleton, OBE, para peserta terlibat dalam seluruh siklus pembangunan regeneratif.Kurikulum ini bergerak dari penyampaian teori menuju praktik langsung, yang mencakup sumber berkelanjutan yakni pemilihan bambu yang sudah cukup umur (tua) dan penggunaan metode pengawetan/pengolahan; rekayasa tingkat lanjut soal penguasaan bentuk geometris yang rumit untuk memastikan kekuatan struktur bangunan dalam jangka panjang.Kemudian, pembangunan kolaboratif, yaitu keberhasilan dalam merakit dua struktur utama: instalasi raksasa berbentuk Torus (seperti bentuk donat atau bagel) dan struktur Lengkungan (Arch) inovatif yang bisa dibongkar-pasang.Menyongsong tahun 2027, keberhasilan angkatan tahun 2026 dan 2025 telah mengukuhkan posisi lokakarya ini sebagai destinasi tahunan utama bagi para pembangun yang peduli lingkungan.Dengan memadukan keahlian tangan tradisional dan teknik rekayasa modern, program ini terus menjembatani kesenjangan antara pelestarian satwa liar dan inovasi manusia.Orangutan Haven telah mengonfirmasi bahwa Bamboo Unboxed Workshop akan kembali hadir tahun depan. Ini menjadi kesempatan bagi para profesional maupun peminat umum untuk menyelaraskan keahlian mereka dengan pemulihan ekologi.Bamboo Unboxed Workshop berikutnya akan dijadwalkan pada 19-24 April 2027.

LensaDaily - Kolaborasi luas Green Justice Indonesia (GJI) dengan masyarakat Tapanuli Selatan khususnya kelompok binaan guna mendorong pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk kopi, agar memiliki nilai tambah. Produk kopi dari wilayah tersebut telah diperkenalkan dalam forum internasional di Davos, Swiss, sebagai bagian dari komoditas berbasis komunitas yang potensial.Hal ini dikatakan Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo dalam kegiatan di pusat Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang disebut sebagai “Huta Kopi” di wilayah Tapanuli Selatan. Panut menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus instrumen pelestarian lingkungan. Katanya, konsep “huta” yang berarti kampung sengaja diusung sebagai ruang bersama bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi.“Huta kopi ini kita jadikan sebagai rumah bersama, tempat berkolaborasi antara masyarakat, lembaga pendamping seperti LPHD, serta berbagai mitra untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan menjaga ekosistem,” ujarnya, Kamis 16 April 2026.Ia menjelaskan, GJI membuka ruang kolaborasi luas dengan masyarakat Tapanuli Selatan, khususnya kelompok binaan seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), guna mendorong pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk kopi, agar memiliki nilai tambah.Selain sebagai pusat aktivitas, “gerai huta” juga difungsikan sebagai ruang promosi produk-produk HHBK yang ditargetkan menembus pasar internasional.Panut mengungkapkan, kopi Tapanuli Selatan kini mulai mendapat perhatian global. Produk kopi dari wilayah tersebut bahkan telah diperkenalkan dalam forum internasional di Davos, Swiss, sebagai bagian dari komoditas berbasis komunitas yang potensial.“Sekarang kita dorong branding ‘Kopi Tapsel’, mencakup kopi dari Marancar, Sipirok, dan wilayah lainnya, agar punya identitas kuat di pasar,” katanya.Menurutnya, kopi memiliki peluang pasar yang sangat besar karena telah menjadi bagian dari gaya hidup global lintas kelas sosial. Fenomena “ngopi” bahkan berkembang menjadi medium interaksi sosial hingga diplomasi bisnis.“Sekarang orang bicara usaha, diskusi, bahkan menjalin relasi banyak dimulai dari kopi. Ini peluang besar yang harus kita tangkap,” ujarnya.Lebih dari sekadar komoditas, Panut juga menyinggung filosofi kopi sebagai simbol kehidupan. Meski identik dengan rasa pahit dan warna hitam, kopi justru menghadirkan kehangatan, kebersamaan, dan semangat.“Tidak semua yang pahit itu menyedihkan, dan tidak semua yang hitam itu buruk. Kopi justru menyatukan, menciptakan suasana, dan membuka ruang dialog,” katanya.Melalui inisiatif ini, GJI bersama mitra, termasuk sektor swasta, berupaya membangun ekosistem kopi yang berkelanjutan. Fokusnya tidak semata pada keuntungan komersial, melainkan sebagai proses pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat.“Kita tidak mengejar komersialisasi berlebihan. Yang penting usaha ini bisa berkelanjutan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menjadi ruang belajar bersama,” kata Panut.Ke depan, Huta Kopi diharapkan menjadi pusat interaksi, diskusi, sekaligus pengembangan pasar bagi produk-produk lokal berbasis hutan di Tapanuli Selatan.Kepala Bidang Tahura Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tapanuli Selatan, M. Arief Hasibuan, menyambut positif pembukaan Gerai Huta Kopi sebagai langkah strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal.Dalam sambutannya pada kegiatan grand opening, Arief menilai inisiatif tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dan ekspansi usaha kopi lokal yang kian berkembang, termasuk rencana pembukaan cabang di Padangsidimpuan.“Semangatnya sangat terasa. Ini langkah baik untuk memperkuat pengembangan kopi dari wilayah Tapanuli Selatan, baik dari Sipirok, Marancar, maupun daerah lainnya,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa kopi Tapanuli Selatan memiliki potensi besar karena komoditas ini telah dikenal secara global. Karena itu, menurutnya, sinergi antar pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing kopi daerah.Namun demikian, Arief mengingatkan agar pengembangan sektor kopi tetap memperhatikan aspek lingkungan, terutama dalam praktik budidaya oleh petani.“Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai petani merambah kawasan hutan. Produksi boleh meningkat, tapi kelestarian hutan harus tetap dijaga,” katanya.Menurutnya, keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi hal penting agar manfaat dari sektor kopi dapat dirasakan secara berkelanjutan.Selain itu, ia juga menyoroti dampak positif lain dari hadirnya Gerai Huta Kopi, seperti terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal.“Dengan adanya gerai ini, tentu akan ada penyerapan tenaga kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.Arief pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam inisiatif tersebut, termasuk Green Justice Indonesia dan para mitra yang mendorong pengembangan kopi berbasis masyarakat.Ia berharap Gerai Huta Kopi dapat terus berkembang sebagai pusat promosi, kolaborasi, dan penguatan ekonomi lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.Praktisi kopi Wahid Harahap menekankan pentingnya mentalitas dan ketekunan bagi generasi muda yang ingin terjun di sektor kopi.Dalam sambutannya pada pembukaan Gerai Huta Kopi, ia menyampaikan bahwa filosofi kopi tidak hanya soal rasa, tetapi juga mencerminkan perjalanan hidup.“Kopi itu hitam dan pahit. Tapi dari situ kita belajar, jangan berharap hidup manis sebelum merasakan pahitnya proses,” ujarnya.Wahid, yang mengaku memulai usaha kopi sejak 2008, menceritakan bagaimana perjuangannya di awal tidak mudah. Ia bahkan harus menghadapi kondisi ketika minat masyarakat terhadap kopi masih rendah.Namun, seiring waktu, kopi justru berkembang menjadi gaya hidup dan peluang usaha yang menjanjikan, termasuk di Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan.Ia juga menyebut keberhasilannya dalam ajang internasional sebagai bukti bahwa kopi daerah memiliki potensi besar.“Pada 2017, saya meraih peringkat lima dari 172 peserta di festival kopi dunia. Ini bukti bahwa kopi kita bisa bersaing,” katanya.Wahid berharap pengalaman tersebut bisa menjadi motivasi bagi petani dan pelaku usaha kopi, khususnya yang baru memulai di sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK).

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution pengembangan Kaldera Toba merupakan tanggung jawab bersama, terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, untuk mempertahankan status Green Card (kartu hijau) dalam keanggotaannya di jaringan UNESCO Global Geopark (UGGp).Hal ini dikatakan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Badan Pengelola Toba Caldera Geopark (BPTCG) di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa 30 Desember 2025. Menurutnya, status internasional ini harus membawa dampak nyata bagi warga lokal."Penerimaan sertifikat Green Card dari UNESCO ini harus memberikan dampak langsung pada masyarakat sekitar Geopark. Investasi yang masuk diharapkan tidak merusak lingkungan pariwisata. Segala bentuk investasi harus kita kaji asas manfaatnya," tegas Bobby.Terkait tawaran skema pembiayaan dari pihak luar yang mencakup opsi bantuan maupun pinjaman (loan), Bobby mengingatkan, agar pengelola lebih mengutamakan kemandirian."Diharapkan dapat mengambil opsi secara mandiri yang tidak memberatkan konsep Geopark ke depan. Namun, bila konsep pembiayaan itu tidak memberatkan dan bermanfaat bagi masyarakat, kita dapat mempertimbangkannya," katanya.Sebelumnya, General Manager BPTCG Azizul Kholis, melaporkan bahwa sertifikat Green Card tersebut dijadwalkan akan diterima secara resmi pada Februari 2026 di Sekretariat UNESCO, Prancis. Selain itu, Toba Caldera diproyeksikan menjadi pusat penelitian Geopark se-Asia Pasifik dan menerima tawaran investasi pembiayaan.Azizul Kholis juga menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan BPTCG, meliputi penyelenggaraan acara besar pada September 2026, yang akan mengumpulkan aktivis, pengusaha, dan akademisi. Kegiatan ini bertujuan menjadikan Kaldera Toba sebagai pusat penelitian Geopark se-Asia Pasifik."Kemudian kerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk memetakan dan meningkatkan infrastruktur di wilayah prioritas Geopark. Diharapkan Geopark ini tidak hanya sekadar label, tetapi menjadi motor pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata yang berkelanjutan," katanya.