LensaDaily - Pemerintah pusat berencana memberikan sejumlah program pemulihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menindaklanjuti rencana tersebut, Pemprov Sumut mempercepat proses sinkronisasi data UMKM antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.Hak ini dikatakan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 11 Maret 2026. Data tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Maret 2026 agar program bantuan dapat segera direalisasikan.“Untuk itu, seminggu ini memastikan data dan angka yang tadi disampaikan, baik yang kami sampaikan, dari daerah, dari perbankan, dari Himbara, dan Kementerian, ini harus disinkronisasi, sebelum tanggal 31 sudah fix agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Gubernur Sumut Bobby Nasution.Dalam rapat yang dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman tersebut, Bobby menyampaikan bahwa banyak pelaku UMKM terdampak bencana, tidak hanya pada tempat tinggal tetapi juga pada lokasi usaha serta peralatan produksi."Selain tempat tinggal, tempat usaha adalah salah satu yang banyak terdampak juga, alat-alat produksi juga banyak yang terdampak, nah ini persoalan kedua yang banyak terdampak setelah kerusakan bangunan, memang saat ini di daerah terdampak bencana ekonomi sedang bangkit," kata Bobby.Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi kepedulian Gubernur Sumut terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.“Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang cukup luar biasa memperdulikan atau memikirkan saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Sumut ini," kata Gubernur.Secara nasional, terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha atau debitur terdampak bencana di tiga provinsi yang telah terdata. Dari jumlah tersebut, sekitar 44 ribu debitur berada di Sumut.Meski demikian, Maman sepakat dengan langkah Gubernur Bobby Nasution untuk melakukan sinkronisasi data antara Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah pusat. Ia juga memperkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah karena proses pemetaan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026.Maman juga menjelaskan beberapa bentuk relaksasi yang akan diberikan kepada debitur terdampak bencana, di antaranya grace period, perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, serta keringanan suku bunga."Tahun ini (suku bunga) dihilangkan, mereka 0%, jadi tidak dibebankan bunga, tahun depan nanti naik ke 3%, bank juga akan mengidentifikasi mana-mana saja UMKM Dari 193 ribu ini yang dia sudah betul-betul tidak punya kemampuan membayar, tetapi ada juga yang memang masih punya kemampuan membayar," kata Maman.

LensaDaily - Perkuat hilirisasi dan meningkatkan inklusi keuangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan perbankan terus menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut Naslindio Sirait mengungkapkan, bahwa hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumut telah mencapai Rp13,4 triliun, dengan total 327.678 debitur. Capaian ini mendekati target Pemprov Sumut tahun 2025 sebesar Rp15 triliun.Naslindio menyampaikan hal tersebut pada Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 19 November 2025.Pemprov Sumut, ujarnya, tidak hanya mendorong akses permodalan, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari legalitas usaha, peningkatan produktivitas, sarana dan prasarana, hingga kemampuan manajerial. Melalui program business matching, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan untuk mempercepat penilaian kelayakan UMKM.“Kita ada program Business Matching, yakni membuat pertemuan pelaku usaha dengan perbankan, sehingga mereka bisa melihat UMKM yang potensial. Pemprov juga membantu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, sampai penataan manajemen pembukuan agar lebih tertib,” jelasnya.Sektor perdagangan menjadi penyerap KUR terbesar dengan realisasi Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan sebesar Rp389 miliar. Naslindio berharap KUR dapat semakin mendorong hilirisasi produk lokal, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Sumut.“Misalnya hasil pertanian jagung diolah menjadi jagung pipil hingga menjadi pakan. Beras, diolah hingga menjadi tepung beras. Cabai diolah menjadi cabai kering hingga saos cabai. Begitu juga dengan tomat yang bisa diolah menjadi saus tomat. Sehingga industri pengolahan juga ikut meningkat,” katanya.Dari 33 kabupaten/kota, penyaluran KUR tertinggi berada di Kabupaten Deliserdang sebesar Rp1,6 triliun, Kota Medan Rp1,4 triliun, Kabupaten Simalungun Rp1 triliun dan Kabupaten Langkat Rp900 miliar. Sementara daerah dengan penyaluran terendah adalah Nias Barat Rp18 miliar, Gunungsitoli Rp27 miliar. Penyaluran KUR di Sumut didominasi oleh BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut.Naslindio juga menyebutkan bahwa tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) UMKM tercatat hanya 2,5%, jauh lebih rendah dibandingkan NPL sektor konstruksi yang mencapai 7%. “Artinya UMKM masih bisa dipercaya,” katanya.