LensaDaily - Sebanyak 353 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sumatera Utara sudah siap beroperasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut terus berupaya mempercepat capaian program pembangunan KDKMP.“Saat ini telah terbentuk total 6.100 badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di 33 kabupaten/kota se- Sumatera Utara,” ujar Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut, Ady Putra Parlaungan, Senin 25 Mei 2026.Dijelaskan Ady, dari sisi akuntabilitas, 98% dari koperasi yang terbentuk sudah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Koperasi Desa). Saat ini sedang dilakukan percepatan infrastruktur yaitu pembangunan fisik dan gerai KDKMP.“Sebanyak 1.685 titik lahan sedang dalam proses pembangunan dan 353 gerai sudah selesai 100% dan siap melayani masyarakat,” kata Ady.Lebih lanjut dikatakannya, koperasi yang sudah berjalan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, melainkan juga pusat ekonomi desa dengan adanya 337 gerai sembako, apotek, hingga klinik desa. Bahkan, di beberapa daerah progres pembangunan sangat cepat dilakukan seperti contohnya Labuhanbatu Selatan, progresnya sangat menggembirakan dengan persentase mencapai lebih dari 64% dari target.Begitu pun, target pembangunan bukan hanya fisik bangunan koperasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan keberlanjutan usaha. “Kami terus mendorong agar koperasi yang sudah dibangun dapat segera beroperasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ady.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumut juga akan memfokuskan pada penguatan SDM koperasi mengingat sebagian besar pengurus masih membutuhkan pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan dan kemitraan. Pembinaan intensif akan terus dilakukan agar modal kolektif yang sudah terkumpul dari simpanan anggota dapat dikelola secara profesional untuk kesejahteraan warga Sumatera Utara.“Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis koperasi Merah Putih dapat segera hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan ekosistem simpan pinjam serta unit layanan lainnya,” kata Ady.

LensaDaily - Tingkatkan daya saing, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengarahkan pembangunan ekonomi Sumut tahun 2026 dengan menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) Sumut Naslindo Sirait, mengatakan daya saing UMKM di Sumut akan terus meningkat seiring dengan dinamika pasar, digitalisasi ekonomi, serta penguatan ekosistem kewirausahaan di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.“Kebijakan pembangunan daerah yang pro UMKM dan koperasi menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi ekonomi kerakyatan menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh dan kompetitif,” kata Naslindo, Kamis 15 Januari 2026.Naslindo menjelaskan, sepanjang tahun 2025 koperasi dan UMKM di Sumut menunjukkan kinerja yang positif. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat sebesar 46,51%, yang menegaskan peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mencapai 1,84%, jauh melampaui target 0,79%, yang menunjukkan peningkatan signifikan pada skala dan produktivitas koperasi.Rasio kewirausahaan daerah juga meningkat dari target 3% menjadi 4,10%. “Kondisi ini mencerminkan tumbuhnya kelas wirausaha baru yang semakin kuat, terutama dari kalangan generasi muda,” ujar Naslindo.Pada tahun 2025, pertumbuhan volume usaha koperasi mencapai 5,44% atau melampaui target 4,82%, sementara persentase koperasi aktif tercatat sebesar 53,78%. Persentase koperasi yang memperoleh dukungan fasilitasi pelatihan mencapai 46,18%, dengan sekitar 90% di antaranya merupakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Di sisi lain, proporsi UKM yang menjalin kemitraan dan ekspor mencapai 1,75%, melebihi target 1,66%. Capaian ini menjadi indikasi awal meningkatnya orientasi UMKM Sumut terhadap pasar yang lebih luas.Berdasarkan capaian kinerja tersebut, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumut memproyeksikan pada tahun 2026 akan terjadi peningkatan intensitas persaingan UMKM yang semakin kompetitif. UMKM dituntut tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi melalui peningkatan kualitas produk, konsistensi produksi, penguatan branding, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan jejaring kemitraan dan pasar.“Pergeseran fokus kebijakan dari penciptaan usaha baru menuju penguatan kualitas, skala, dan keberlanjutan usaha menjadi arah utama penguatan ekonomi UMKM di tahun 2026,” kata Naslindo.Untuk mendukung akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah, Dinas Koperasi UKM Sumut pada tahun ini akan melaksanakan program prioritas daerah, kegiatan unggulan perangkat daerah, serta kegiatan pendukung lainnya.Program Strategis Daerah yang menjadi fokus utama antara lain pengembangan Sumut Digital Market dan Galeri Virtual UMKM sebagai sarana perluasan akses pasar digital bagi produk UMKM unggulan daerah.Kegiatan unggulan perangkat daerah meliputi penyelenggaraan Sumut Halal Fest sebagai upaya penguatan ekosistem industri halal, pelaksanaan Fast Track Youngpreneur #LevelUp sebagai kelanjutan akselerasi 1.700 wirausaha muda melalui skema pelatihan berjenjang, optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi Mall UMKM, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.Sementara itu, kegiatan pendukung lainnya diperkuat melalui pengawasan, pemeriksaan, dan tindak lanjut kesehatan koperasi, fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi, fasilitasi sarana dan prasarana KUMKM, pelaksanaan Urban Market UKM Kolaborasi Sumut Berkah, penyelenggaraan event, expo, dan festival UKM Kolaborasi Sumut Berkah, serta pengembangan program inkubator usaha.“Seluruh rangkaian kegiatan tersebut secara terintegrasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan volume usaha koperasi dan peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara,” jelas Naslindo.Naslindo optimistis tahun 2026 akan menjadi periode penguatan dan konsolidasi daya saing UMKM yang lebih berkelanjutan. UMKM dan koperasi diharapkan tidak hanya menjadi penyangga ekonomi daerah, tetapi juga berkembang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

LensaDaily - Perkuat hilirisasi dan meningkatkan inklusi keuangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan perbankan terus menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut Naslindio Sirait mengungkapkan, bahwa hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumut telah mencapai Rp13,4 triliun, dengan total 327.678 debitur. Capaian ini mendekati target Pemprov Sumut tahun 2025 sebesar Rp15 triliun.Naslindio menyampaikan hal tersebut pada Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 19 November 2025.Pemprov Sumut, ujarnya, tidak hanya mendorong akses permodalan, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari legalitas usaha, peningkatan produktivitas, sarana dan prasarana, hingga kemampuan manajerial. Melalui program business matching, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan untuk mempercepat penilaian kelayakan UMKM.“Kita ada program Business Matching, yakni membuat pertemuan pelaku usaha dengan perbankan, sehingga mereka bisa melihat UMKM yang potensial. Pemprov juga membantu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, sampai penataan manajemen pembukuan agar lebih tertib,” jelasnya.Sektor perdagangan menjadi penyerap KUR terbesar dengan realisasi Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan sebesar Rp389 miliar. Naslindio berharap KUR dapat semakin mendorong hilirisasi produk lokal, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Sumut.“Misalnya hasil pertanian jagung diolah menjadi jagung pipil hingga menjadi pakan. Beras, diolah hingga menjadi tepung beras. Cabai diolah menjadi cabai kering hingga saos cabai. Begitu juga dengan tomat yang bisa diolah menjadi saus tomat. Sehingga industri pengolahan juga ikut meningkat,” katanya.Dari 33 kabupaten/kota, penyaluran KUR tertinggi berada di Kabupaten Deliserdang sebesar Rp1,6 triliun, Kota Medan Rp1,4 triliun, Kabupaten Simalungun Rp1 triliun dan Kabupaten Langkat Rp900 miliar. Sementara daerah dengan penyaluran terendah adalah Nias Barat Rp18 miliar, Gunungsitoli Rp27 miliar. Penyaluran KUR di Sumut didominasi oleh BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut.Naslindio juga menyebutkan bahwa tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) UMKM tercatat hanya 2,5%, jauh lebih rendah dibandingkan NPL sektor konstruksi yang mencapai 7%. “Artinya UMKM masih bisa dipercaya,” katanya.

LensaDaily - Hakim pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait Proyek Jalan Nasional Wilayah (PJN Wil) I Medan Tahun Anggaran 2025 meminta JPU KPK untuk membuat surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Hal ini ditegaskan hakim saat sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu 1 Oktober 2025.Hal ini karena keterangan saksi yang dihadirkan dinilai tidak terbuka, serta adanya kejanggalan terkait keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut hingga terjadi enam kali pergeseran anggaran di Dinas PUPR Sumut TA 2025.Sidang dengan terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNTG), serta anaknya Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan, Direktur PT Rona Na Mora (RNM), berlangsung alot.Agenda persidangan menghadirkan lima saksi sekaligus, yakni mantan Pj Sekda Provinsi Sumut Effendy Pohan, eks Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi, Plt Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah Panjaitan, ASN Dinas PUPR Sumut Abdul Aziz Nasution, dan Bendahara UPT Gunungtua Irma Wardani.Majelis hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu meminta tim JPU KPK membuat surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi yang dinilai tidak terbuka, serta adanya kejanggalan terkait keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut hingga terjadi enam kali pergeseran anggaran di Dinas PUPR Sumut TA 2025.Dalam persidangan, hakim sempat mencecar AKBP Yasir Ahmadi terkait perannya mempertemukan terdakwa Kirun dengan mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting. “Biar perkara ini terang benderang. Seharusnya ada kehormatan sebagai kapolres yang saudara jaga. Menyesal tidak?!” tanya hakim. “Menyesal, Yang Mulia,” jawab Yasir dengan wajah memerah.Sementara itu, saksi Effendy Pohan juga ditekan hakim soal pergeseran anggaran proyek yang tidak pernah dirapatkan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menyebut pergeseran ke Nias Barat didasarkan pada permintaan bupati akibat bencana, namun untuk proyek di Labuhanbatu tidak ada permintaan mendesak.Plt Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, sempat berdalih pergeseran bisa dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran. Namun hakim menilai alasannya tidak relevan karena proyek yang dimaksud tidak berkaitan dengan kondisi darurat bencana.Hakim pun memerintahkan Effendy Pohan dan Dikky Anugerah untuk kembali dihadirkan dengan membawa dokumen pergeseran anggaran.Dalam dakwaan, terdakwa Kirun disebut memperoleh sejumlah paket pekerjaan di PJN Wilayah I BBPJN Sumut pada 2023–2025 dengan praktik penyuapan. Uang suap diduga diserahkan melalui anaknya, Rayhan, kepada sejumlah pejabat termasuk mantan Kadis PUPR Topan Ginting.

LensaDaily - Sekitar 886 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Sumatera Utara (Sumut) menjadi pilot project atau percontohan ditargetkan beroperasi tahun 2025. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dari 6.100 KMP yang ada saat ini.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait, pada temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 23 September 2025. Ia memperkirakan masing-masing Koperasi Merah Putih bisa memperoleh modal usaha dengan plafon paling tinggi Rp3 miliar per koperasi.Naslindo juga mengungkapkan, pada minggu ini akan digelar penyusunan proposal bisnis pada seluruh pengurus KMP. Diharapkan pada bulan Oktober proposal bisnis bisa selesai. Untuk selanjutnya dimusyawarahkan di desa dan kemudian diajukan ke perbankan.Gubernur Bobby Nasution, mendukung penuh program KMP tersebut. Salah satu dukungannya yaitu pada tahun ini Pemprov Sumut melalui Dinas Koperasi dan UKM akan menggelar pelatihan atau bimbingan teknis untuk 12.200 pengurus KMP. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip koperasi. Serta juga memberikan pengetahuan mengenai manajemen usaha dan penyusunan proposal pinjaman koperasi ke Himbara.Naslindo mengungkapkan, Gubernur Bobby Nasution memberikan pengarahan agar KMP dapat menggerakkan perekonomian di desa. Serta bisa memotong rantai pasok yang ada. Saat ini masih banyak rentenir dan pengijon. Selain itu KMP diharapkan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga pengangguran bisa diatasi.“KMP bisa menyediakan barang-barang, juga hasil pertanian bisa ditampung, sehingga rantai pasok bisa dipotong dengan baik,” kata Naslindo.Selain KMP, Pemprov Sumut juga fokus pada program Fast Track Youngpreneur. Program ini merupakan pelatihan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan skala usaha wirausaha muda atau pelaku UMKM. Ada kurang lebih 1.700 pelaku usaha yang dilatih. Sebanyak 30% merupakan pemula dan 70% adalah pelaku usaha yang sudah mapan.