LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan 5 prioritas pembangunan daerah tahun depan 2026. Kelima prioritas tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, serta pengembangan berbasis kawasan strategis.Hal tersebut dikatakan Bobby Nasution saat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Sumut. Untuk bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,285 triliun lebih, bidang kesehatan Rp499 miliar lebih, pertanian dan ketahanan pangan Rp151 miliar lebih, serta infrastruktur Rp1,5 triliun lebih.“Kebijakan APBD Tahun 2026 diarahkan pada tiga prinsip ilmiah fiskal, yaitu efisiensi anggaran, efektivitas kebijakan yang berorientasi hasil, fokus pada outcome dan impact, bukan sekadar realisasi anggaran, serta kemandirian fiskal untuk mendorong peningkatan PAD. Lewat prinsip tersebut kita merumuskan arah prioritas pembangunan 2026,” ujar Bobby Nasution saat menyampaikan Ranperda APBD Sumut 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Rabu 5 November 2025.Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa target pendapatan Pemprov Sumut tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp11,67 triliun, menurun sekitar Rp875,81 miliar (6,98%) dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,07 triliun (18,69%). Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp6,96 triliun, meningkat Rp547,76 miliar dari tahun sebelumnya.Melihat dinamika fiskal tahun depan, Bobby Nasution berharap sinergitas Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut semakin baik. Sehingga legislatif dan eksekutif Sumut memiliki cara pandang yang sama untuk mensejahterakan masyarakat Sumut.“Pembangunan Sumut butuh kolaborasi dan sinergitas eksekutif dan legislatif, DPRD bukan hanya mitra politik, tetapi mitra akuntabilitas publik, oleh karena perlu kesamaan cara pandang, semangat yang kuat dan konsistensi perjuangan bersama untuk Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan,” kata Bobby Nasution.Hadir pada rapat paripurna DPRD Sumut kali ini antara lain Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus serta para wakil ketua, Wakil Gubernur Sumut Surya, dan Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. Hadir juga unsur Forkopimda Sumut, perwakilan fraksi-fraksi DPRD Sumut dan seluruh OPD Pemprov Sumut.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) secara menyeluruh. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan efektivitas, optimalisasi kinerja, serta menyesuaikan struktur dengan visi dan misi Gubernur, yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan.Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Dedi Jaminsyah Putra, dalam konferensi pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu 22 Oktober 2025.‎“Saat ini Bapak Gubernur sedang menata kembali struktur organisasi sesuai kebutuhan masyarakat, agar kinerja pemerintahan semakin meningkat,” ujar Dedi, di hadapan para wartawan.Menurut Dedi, penataan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur, khususnya pada poin peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Restrukturisasi tersebut juga telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Dedi merinci sejumlah perubahan penting pada struktur OPD, di antaranya pemisahan Dinas PUPR menjadi ‎Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Sementara Bidang Sumber Daya Air akan berdiri sendiri sebagai dinas baru. Selain itu, nomenklatur Bappelitbang akan berubah menjadi Bapperida.Unit Cipta Karya dan Tata Ruang akan beralih fungsi, sementara urusan Perumahan dan Permukiman akan menjadi salah satu fokus utama. Di sisi lain, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura akan digabung dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan, menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.“Pemisahan dan penggabungan ini didasari oleh isu strategis nasional dan daerah, seperti kedaulatan pangan dan ketahanan air. Sungai-sungai besar serta lahan persawahan luas di Sumut memerlukan penanganan khusus,” jelas Dedi.Ia menambahkan, penggabungan beberapa OPD juga ditujukan untuk efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program, mengingat sebagian fungsi pembinaan perkebunan dan peternakan kini telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.Dedi berharap, penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini dapat rampung dalam waktu dekat. “Seluruh penataan ini bertujuan agar pelayanan publik dan program pemerintah berjalan lebih fokus dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan pembangunan di Sumut,” ujarnya.Saat ini seluruh dokumen dan rekomendasi terkait penataan SOTK tengah difinalisasi oleh Biro Organisasi bekerja sama dengan Kemendagri

LensaDaily - Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menegaskan komitmen Polri untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus upaya nyata dalam mencetak Generasi Emas Indonesia 2045.Hal ini dikatakan Kapolda Sumut usai meresmikan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tapanuli Tengah serta melaksanakan penanaman jagung di lahan ketahanan pangan Polres, Selasa 16 September 2025. Peresmian ini menandai Gedung SPPG Polres Tapanuli Tengah yang telah rampung 100% diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3.435 siswa.“SPPG ini adalah wujud nyata kepedulian Polri dalam mendukung program pemerintah. Dengan adanya dapur gizi ini, anak-anak dan ibu hamil akan mendapatkan asupan makanan sehat, sehingga kita bisa bersama-sama menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM bangsa,” ujar Kapolda.Gedung SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur umum penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai pusat intervensi gizi, posyandu, kegiatan sosial, hingga edukasi masyarakat. Pengelolaannya melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari jajaran Polres, pemerintah daerah, hingga pelaku UMKM, kelompok tani, dan koperasi.Usai peresmian, Kapolda melanjutkan kegiatan dengan penanaman jagung di lahan ketahanan pangan Polres Tapanuli Tengah. Program ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Swasembada Pangan 2025, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah.“Hari ini kita tanam jagung bersama sebagai simbol komitmen Polri mendukung swasembada pangan. Melalui langkah kecil ini, kita ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Irjen Pol. Whisnu.Kapolda menambahkan, penanaman jagung ini juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui kerja sama dengan petani lokal. Dengan begitu, ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.Peresmian Gedung SPPG dan kegiatan penanaman jagung ini mendapat sambutan hangat dari Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar. Kehadiran Kapolda bersama jajaran diharapkan menjadi inspirasi dan penguat semangat dalam membangun Tapanuli Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.“Mari kita jadikan SPPG dan program ketahanan pangan ini sebagai simbol sinergi Polri dengan masyarakat. Dengan gizi yang baik dan kemandirian pangan, kita bersama-sama menyiapkan fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan,” pungkas Kapolda.

LensaDaily - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Asahan menyatakan kesiapannya untuk ikut serta menyukseskan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tani Merdeka Indonesia yang akan digelar pada 27–29 Agustus 2025 di Aula Gedung Kementerian Pertanian RI, Jakarta.Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, sebelumnya telah berpesan kepada seluruh jajaran DPW dan DPD agar hadir serta berperan aktif dalam agenda konsolidasi akbar tersebut.Menindaklanjuti arahan tersebut, Ketua DPD TMI Kabupaten Asahan, Anda Rambe, menegaskan bahwa Rapimnas ini merupakan momentum penting untuk memperkuat barisan organisasi sekaligus mempertemukan ribuan petani dari berbagai daerah di Indonesia.“Rapimnas Tani Merdeka Indonesia adalah forum konsolidasi akbar untuk mengawal program ketahanan pangan nasional. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi, penguatan struktur organisasi, serta penyatuan persepsi antara pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas para petani,” ujar Anda Rambe didampingi Bendahara Ahmad Sofyan, di Kisaran, Senin 25 Agustus 2025.Menurut Anda Rambe, DPD TMI Asahan juga akan menyampaikan langsung aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi petani di daerah kepada pengurus pusat. Hal ini sejalan dengan komitmen organisasi untuk menjadi jembatan antara petani di lapangan dengan pengambil kebijakan nasional.Sejauh ini, DPD TMI Asahan telah melakukan konsolidasi hingga tingkat kecamatan di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Bahkan pada Juni lalu, kelompok tani binaan DPD TMI Asahan di Kecamatan Rawang Panca Arga telah menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa satu unit traktor roda empat dari Kementerian Pertanian.“Atas nama petani Asahan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Bapak Sudaryono, serta Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Bapak Don Muzakir. Kami berharap usulan-usulan ke depan dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan petani,” pungkas Anda Rambe.

LensaDaily - Sebanyak 15.000 benih ikan nila ditabur Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu, bersama Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti di Desa Pematangserai, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Selasa 5 Agustus 2025.Penaburan benih ikan ini dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Sumut, sekaligus upaya mendorong kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat melalui sektor perikanan.“Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan PKK Sumut dalam memperkuat swasembada pangan, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa, khususnya melalui sektor perikanan,” ujar Kahiyang Ayu.Ia menjelaskan, program ini sejalan dengan visi pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal. Melalui budidaya ikan, masyarakat desa diharapkan tidak hanya memperoleh sumber pangan bergizi, tetapi juga tambahan penghasilan yang mendukung kesejahteraan keluarga.“Dengan budidaya ikan, masyarakat desa dapat memperoleh tambahan pangan sekaligus penghasilan. Ini adalah bagian dari pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga,” tambahnya.Pada kesempatan yang sama, Kahiyang Ayu bersama Titiek Sugiharti juga menyerahkan bantuan sembako dan tali asih kepada para Lansia dan anak yatim di sekitaran Desa Pematangserai.Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Langkat Endang Kurniasih Syah Afandin, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan PKK Sumut, bagi penguatan ketahanan pangan di daerahnya.“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran Ibu Kahiyang dan rombongan di Desa Pematangserai menjadi semangat baru bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal secara mandiri dan produktif,” ujarnya.Kegiatan penaburan benih ikan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut   Hamdan Sukri Siregar, serta jajaran pengurus TP PKK Provinsi dan Kabupaten Langkat.