LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Pusat.Permintaan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 3 Juni 2026.Menurut Bobby, percepatan program penyediaan rumah bagi masyarakat membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk sektor jasa keuangan yang berada di bawah koordinasi OJK.“Karena ini merupakan program Pemerintah Pusat yang juga didukung pemerintah daerah, kami berharap ada dukungan dari OJK untuk mempercepat pelaksanaannya. Seperti Program Tiga Juta Rumah, kami juga ikut membantu dan mendukung,” ujar Bobby Nasution.Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menyiapkan subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun, menurut Bobby, masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan dukungan dan sinergi dari OJK agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal.Pada kesempatan itu, Bobby juga mengusulkan adanya forum pertemuan antara kepala daerah dan sektor jasa keuangan. Forum tersebut dinilai penting untuk menampung aspirasi para kepala daerah di Sumut terkait berbagai program pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.“Hal ini perlu dilakukan agar masukan dari tingkat akar rumput juga bisa didengar. Selain itu, berbagai program pemerintah dan sektor ekonomi yang dapat berjalan bersama bisa kita diskusikan lebih dahulu sehingga pelaksanaannya lebih efektif,” kata Bobby.Terkait pergantian pimpinan OJK Sumut, Bobby turut menyampaikan apresiasinya kepada jajaran OJK. Sebagaimana diketahui, posisi Kepala OJK Provinsi Sumut kini dijabat Triyoga Laksito, menggantikan Khoirul Muttaqien.Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.“Kami berkomitmen untuk terus menyelaraskan program-program OJK dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Berbagai kekurangan yang ada akan kami perbaiki agar ke depan sinergi yang terbangun semakin solid,” ujar Triyoga.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dinilai mampu mengoptimalkan sumber daya serta menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan yang terbukti dengan meraih penghargaan creative financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain piala, Pemprov Sumut juga menerima apresiasi berupa bantuan pemerintah senilai Rp3 miliar.Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 25 April 2026.Sebagai informasi, kategori creative financing menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya serta menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan. Aspek penilaian meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, hingga pemanfaatan CSR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Selain itu, penilaian juga mencakup efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUD, serta kemampuan menjalin kerja sama dengan badan usaha.“(Kategori) creative financing, adalah bagaimana terobosan mendapatkan pendapatan, mengefisiensikan belanja, tata kelola keuangan dan terobosan lain yang berkaitan dengan sektor keuangan," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Tito menambahkan, penghargaan tersebut penting untuk menciptakan iklim kompetitif antar daerah, sehingga mendorong persaingan yang sehat dalam peningkatan kinerja."Kita, Kemendagri, perlu memberikan penghargaan pada rekan-rekan yang kinerjanya baik,” kata Tito.Mendagri Apresiasi Gubernur BobbyDalam sambutannya juga, Mendagri mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution dan kepala daerah Sumut yang lain lantaran menghibahkan dana TKD-nya sebesar Rp 260 miliar untuk pemulihan bencana di Aceh.“Saya terimakasih ada pak Bobby dan Bupati/Walikota Sumut, karena sebagai Kasatgas, ini pengalaman yang cukup berat, pertama kali saya menangani bencana dengan skala yang seluas ini, tiga provinsi, dari hasil analisis kami, itu ada daerah di Aceh yang masih berat," kata Tito.

LensaDaily - Kepala daerah diminta untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan atau panic buying. Bobby memastikan stok BBM di Sumut masih dalam kondisi aman. Hal ini harus segera dilakukan agar antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Sumut berakhir.Permintaan ini diungkapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang berharap tidak ingin kondisi ini berlangsung lama karena berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap para kepala daerah beserta jajaran terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Akibat hal ini, beberapa SPBU kehabisan stok lebih cepat dari biasanya."Saya harap kepala daerah terus edukasi masyarakat, karena kalau saya perhatikan setelah saya mengunjungi beberapa kabupaten kota, panic buying cuma di kota-kota saja," kata Bobby Nasution saat acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar DPD Gerindra Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 7, Medan, Sabtu 7 Maret 2026.Bobby Nasution mengibaratkan ketersediaan stok BBM nasional seperti tangki mobil yang akan kembali diisi sebelum benar-benar habis."Jadi tidak perlu panik, selama ini kita tidak pernah kehabisan BBM walau tempat penyimpanan BBM kita hanya 25 hari karena sebelum habis sudah diisi," kata Bobby Nasution.Turut hadir pada acara buka puasa bersama tersebut antara lain unsur Forkopimda Sumut, Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo beserta jajaran. Hadir pula para ketua DPD partai politik lainnya, bupati dan wali kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut.

LensaDaily - Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumut diminta untuk mendukung pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan upaya menyejahterakan masyarakat. Data ini akan menjadi Badan Lusbenchmark peta ekonomi nasional dan menjadi dasar dalam melihat transformasi ekonomi digital.Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution usai berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS Kota Medan, Senin 9 Februari 2026. “Kita minta semua kepada daerah untuk mendukung DTSEN untuk penginputan data di tahun 2026. Nah ini akan menjadi data besar kita juga, bagaimana kita mengambil kebijakan dan bagaimana kita sejahterakan masyarakat kita di Sumatera Utara,” katanya.Bobby juga memastikan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selalu berbasis data. Menurutnya, seluruh perencanaan kebijakan harus dimulai dari data yang benar agar kebijakan yang dihasilkan juga tepat sasaran.“Kita bekerja dengan starting yang benar, artinya data yang kita miliki ini benar-benar mewakili kondisi Sumatera Utara. Jangan salah ambil kebijakan, jangan salah ambil starting karena datanya tidak tepat. Oleh karena itu kita sampai di sini, kita datang ke sini memastikan data yang kita gunakan ini sudah tepat atau belum,” kata Bobby.Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan sensus ekonomi. Diharapkan sensus tersebut dapat menjadi benchmark peta ekonomi nasional dan menjadi dasar dalam melihat transformasi ekonomi digital.“Harapannya sensus ini bisa jadi benchmarking peta ekonomi tentang bagaimana transformasi ekonomi digital bisa dicapture di sensus ekonomi, kami meng-capture pelaku UMKM, juga ekonomi digital. Sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN, jadi kita akan dapat data by name by address data 15 juta penduduk Sumut,” kata Asim.Selain berdiskusi, Gubernur Bobby juga meresmikan ruang command center BPS. Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Armand Effendy Pohan, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah.

LensaDaily - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diingatkan menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasional dan berbasis kajian yang matang. Sebab, pengelolaan retribusi dan pajak adalah cerminan kinerja kepala daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.Hal ini dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya saat memimpin rapat pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait penambahan dan perubahan objek retribusi daerah di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin 19 Januari 2026."Kita harus membuat target berdasarkan kajian, jangan 'suka hati'. Saya ingin target yang realistis. Bukan hanya mengejar target tinggi, tapi tidak masuk akal," tegas Surya.Dicontohkannya, potensi retribusi dari kantin sekolah. Menurut hitungannya, dengan 746 sekolah, jika diambil tarif terendah Rp2.000 per hari saja, potensi pendapatan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Begitu juga dengan optimalisasi aset seperti aula dan penginapan di daerah wisata, seperti Parapat, yang potensinya mencapai belasan miliar rupiah, jika dikelola dengan serius."Hasil rapat ini harus segera ditindaklanjuti. OPD yang belum mengirimkan usulan wajib, segera menyelesaikan sesuai pedoman kementerian agar dasar hukum pemungutan kita kuat," pungkas Wagub Sumut.Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman Harahap menjelaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)."Tidak ada hal yang benar-benar baru, ini lebih kepada penyempurnaan frasa dan penyesuaian tarif berdasarkan evaluasi Kemendagri. Fokus kita adalah bagaimana menyesuaikan tarif agar target PAD rasional. Rasional bukan berarti menurunkan target, tapi bekerja keras mencapainya tanpa menyakiti masyarakat," ujar Sulaiman.Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Ardan Noor melaporkan adanya kenaikan target retribusi pada tahun 2026 sebesar 8,53% atau meningkat sekitar Rp50 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Total target retribusi diproyeksikan naik dari Rp185 miliar menjadi Rp192 miliar.Bapenda mencatat realisasi PAD antar-OPD masih bervariasi. Beberapa OPD seperti BPSDM dan Dinas Perkebunan berhasil mencapai realisasi di atas 100%. Namun, masih ada OPD yang realisasinya di bawah 50%, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.Dalam perubahan Perda ini dijelaskannya, dilakukan reposisi beberapa objek retribusi untuk menyesuaikan dengan aturan pusat. Salah satunya adalah pelayanan kebersihan di pelabuhan (Dinas Kelautan dan Perikanan) yang kini direposisi dari jasa usaha menjadi jasa umum. Selain itu, pemanfaatan lahan untuk kantin, juga mengalami reposisi kategori jasa usaha.