LensaDaily - Pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dalam paparan capaian makro ekonomi daerah tahun 2025.Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumut di ruang rapat paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 30 Maret 2026.Berdasarkan data yang disampaikan Bobby Nasution, program pengentasan kemiskinan Pemprov Sumut menunjukkan dampak positif. Persentase angka kemiskinan turun 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025, atau berkurang sebanyak 87.760 jiwa.Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29%, meningkat dibandingkan 71,36% pada 2024. Sementara itu, IPM juga mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025.“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir, peningkatan sebesar 8,60% yaitu dari Rp62,08 juta (2023) menjadi Rp67,42 juta tahun 2024 dan 2025 menjadi Rp72,62 juta atau sebesar 7,76%,” kata Bobby Nasution Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Pada 2025, PAD ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun. Adapun belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau 92%. Ia menegaskan belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan.“Belanja daerah mengedepankan efesiensi efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan program-program prioritas daerah,” kata Bobby Nasution.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. Hadir pula unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Magang Nasional 2025 yang digagas pemerintah pusat. Sejumlah BUMD, BLUD, dan perusahaan swasta di Sumut, akan turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Batch II program tersebut.Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut Yuliani Siregar mengungkapkan, hingga 4 November 2025, tercatat 91 perusahaan di Sumut telah mendaftar sebagai penyelenggara magang Batch II, dengan 47 perusahaan di antaranya berlokasi di Kota Medan.“Ada koordinasi yang baik antara Bank Sumut dan Disnaker Provinsi Sumut dalam upaya penempatan lulusan peserta magang ke BUMD dan perusahaan swasta lainnya,” ujar Yuliani, di Kota Medan, Senin 10 November 2025.Ia menambahkan, Disnaker Sumut telah menggelar rapat koordinasi pada 4 November 2025 di Medan, membahas kesiapan dan sinergi lintas sektor dalam mendukung program ini. Rapat tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OPD Provinsi, Disnaker Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi (Swasta/Negeri), Direktur Perusahaan Swasta, BUMD/BLUD, KADIN, hingga APINDO Sumut.Menurut Yuliani, Program Magang Nasional, menjadi salah satu solusi konkret dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing lulusan baru. Program Magang Nasional 2025 resmi diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi 2025, serta tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.Program ini diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 dan perubahannya (Permenaker Nomor 11 Tahun 2025) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.Total kuota yang disiapkan mencapai 100.000 peserta, yang akan dibagi dalam dua tahap (Batch). Untuk mendaftar, peserta harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid, lulusan baru (maksimal 1 tahun) dari program Diploma atau Sarjana (periode kelulusan 1 Oktober 2024–30 September 2025), Perguruan Tinggi asal terdaftar di Kemendikbudristek, peserta hanya dapat mengikuti satu kali program magang.Calon peserta wajib membuat akun di siapkerja.kemnaker.go.id, memastikan data pendidikan terdaftar di PD Dikti, kemudian login ke MagangHub, mengisi asesmen dan surat pernyataan kesediaan, serta memilih maksimal dua posisi magang sesuai minat dan kualifikasi. Hasil seleksi akan diumumkan melalui akun SIAPKerja masing-masing.Sementara itu, perusahaan penyelenggara yang ingin berpartisipasi dapat mendaftar melalui maganghub.kemnaker.go.id. Syaratnya, perusahaan harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) aktif di wajiblapor.kemnaker.go.id. Setelah diverifikasi oleh Kemnaker, lowongan magang akan ditayangkan di MagangHub.

LensaDaily - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong menyampaikan bahwa penentuan calon Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamsostek, berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (JKK/JKM) harus tepat sasaran. Sebab jaminan ini bisa berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat penerima manfaat.Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Togap Simangunsong saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penentuan Calon Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Pekerja Rentan di Sumut tahun 2025. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Selasa 26 Agustus 2025.“Jika terjadi sesuatu pada masyarakat (penerima bantuan), mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan sampai persoalan yang menimpa, bisa memunculkan kemiskinan baru. Jadi filosofinya di situ, menjamin kehidupan keluarga (pekerja rentan),” ujar Togap, dalam Rakor yang dihadiri sejumlah kepala daerah atau diwakili Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota se-SumutIa mengilustrasikan bagaimana masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi rendah, akan kesulitan membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan tanpa ada jaminan dari negara. Untuk itulah Pemerintah harus hadir memberikan bantuan iuran kepada mereka.“Ini juga dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dimana angka kemiskinan ekstrem dengan jumlah 7%, bisa dihapuskan hingga tinggal 2,28% pada tahun 2029 di Sumut. Maka jalannya seperti pemberian bantuan kepada pekerja rentan, seperti petani dan nelayan, karena mereka tulang punggung perekonomian di Sumut,” jelas Togap yang didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar.Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar menyampaikan, di Sumut ada sekitar 17.359 pekerja rentan dari sektor Kelapa Sawit seperti pemanen, pemupuk, buruh angkut dan penyemprot. Kemudian untuk yang non sawit sebesar 3.518 orang, terdiri dari pedagang (perkotaan), petani dan nelayan.Data ini setelah melalui proses pembahasan hingga menunggu SK Gubernur, berikutnya adalah koordinasi dengan Pemkab/Pemko untuk menentukan kuotanya. Baru terkahir, pemerintah mendaftarkan calon peserta untuk menerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Hadir diantaranya Wakil Kakanwil Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) Sumut Arvino, Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus, sejumlah Wakil Bupati dan pimpina OPD terkait di kabupaten/kota.

LensaDaily - Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara resmi kini diemban Togap Simangunsong usai dilantik Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Bobby Nasution memimpin langsung pengambilan sumpah dan janji jabatannya sebagai Sekda Sumut yang berlangsung di Gedung VIP Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Jumat siang, 11 Juli 2025, sekitar pukul 14.00 WIB.Pelantikan tersebut, Bobby Nasution menekankan empat poin pada Togap Simangunsong. "Saya ucapkan selamat kepada pak Togap, atas pengambilan sumpah dan janji menjadi Sekda Sumut. Pesan saya, tepat pelantikan satu minggu lalu. Saya minta bapak bekerja dalam 4 poin," ucap Bobby Nasution dalam sambutannya pada pelantikan Sekda Sumut ini. Bobby mengungkapkan poin pertama hingga poin ketiga loyalitas dan poin keempat harus pandai bekerja dalam menjalani tugas sebagai Sekda Sumut ini."Yang Pertama bapak harus loyal kepada masyarakat Sumatera Utara. Bapak diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sombong Bupati dan Walikota," sebut Bobby Nasution. Suami Kahiyang Ayu itu, mengatakan poin kedua, kepada keluarga, yang ketiga loyal kepada pimpinan, bapak bekerja sesuai dengan visi dan misi serta target-target. "Masih banyak masyarakat kita belum mendapatkan makanan yang layak. Masih banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan," kata Bobby Nasution. Bobby Nasution menekan kepada Togap Simangunsong untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dan apa lagi melakukan tindak pidana korupsi, dengan mencuri uang rakyat. "Paling utama saya sampaikan, jangan korupsi, jangan maling-maling uang yang sudah diamanahkan untuk pembangunan, untuk mensejahterakan masyarakat," kata Bobby Nasution.